Beranda blog Halaman 4447

Bupati Boltim Buka Sosialisasi Pelaksanaan TP4D

0

TOTABUANEWS,BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan S. Landjar, SH gelar sosialisasi pelaksanaan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama Kejaksaan Negeri Kotamobagu senin (18/4), agar proses pembangunan di kabupaten Boltim dapat diwujudkan dengan cepat, aman, tertib, bersih, efisien dan berkelanjutan tanpa adanya kekhawatiran, ketakutan dan keraguan dari Aparatur Sipil Negara.

Bupati saat membuka acara sosialisasi menyampaikan tentang pelaksanaan TP4D dan penandatangan nota kesepahaman bersama, Memorandum of understanding (MoU) antara Kejaksaaan Negeri Kotamobagu dengan Pemkab Boltim.

Kegiatan yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Boltim ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Ibu Dasplin, SH, MM, Wakil Bupati Boltim Drs. Rusdi Gumalangit, anggota DPRD Hj. Sumardia Modeong, Sekretaris Daerah Ir. Hi. Muhammad Assagaf, seluruh pimpinan SKPD, para pejabat Eselon II,III dan IV, serta seluruh Sangadi se Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, pembentukan TP4D perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait akselerasi pembangunan dan program pembangunan nasional, “melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. Dengan terbentuknya tim ini,  “kata Bupati.

Maka seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Boltim dapat berdampingan dengan unsur kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam proses pengawasan dan pencegahan penyimpangan pengadaan barang jasa dan percepatan penyerepan anggaran.

Diakhir sambutannya Bupati berharap agar para pimpinan SKPD memanfaatkan keberadaan TP4D dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak tersandung masalah hukum nantinya.

Tak lupa Bupati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu bersama tim yang telah bersedia membuat komitmen dan kerjasama yang baik dalam bentuk penandatangan MoU dengan pemerintah kabupaten Boltim. “Sosialiasasi hari ini adalah langkah nyata Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam rangka membantu pemkab boltim untuk turut menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang pengawasan dan percepatan penyerapan anggaran, “tutupnya.

 

 

Dicky Mamonto

Wabup Boltim Minta Korpri Jaga Kesetiakawanan

0

TOTABUANEWS,TUTUYAN – Wakil Bupati Bolaang Mongondow timur Drs Rusdy Gumalangit pimpin apel korpri senin (18/4), Apel Korpri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil, agar menjadi korps yang tangguh dan berkualitas, mampu tampil di setiap keadaan dan menjadi pelopor terdepan dalam menunjang program pemerintah.

Wakil Bupati (Wabup), saat membacakan sambutan Bupati pada pelaksanaan apel korpri bertempat di Lapangan Pondabo Desa Tutuyan Senin pagi tadi. Tampak hadir dalam apel tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim Ir. Hi. Muhammad Assagaf, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Pejabat Eselon II,III dan IV beserta Jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Boltim.

Wabup mengatakan bahwa KORPRI tidak hanya sebuah simbol organisasi yang mengukuhkan dirinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, tapi juga pengabdiannya, dengan berani mereformasi diri untuk mengembangkan diri dan mementingkan kualitas pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu Saya mengajak kepada kita semua sebagai anggota KORPRI untuk terus meningkatkan pelayanan terlebih kepada masyarakat Bolaang Mongondow Timur yang sama kita cintai” kata Wabup.

Beliau juga mengingatkan kepada para peserta apel korpri untuk meningkatkan disiplin kerja, dan senantiasa selalu menjaga kesetiakawanan korps.  “Saya menghimbau kepada kita semua untuk selalu menjaga kerukunan dan kedamaian, mempererat persaudaraan agar persatuan dan kesatuan di Bolaang Mongondow Timur tetap terpelihara. Jangan kita berikan peluang sekecil apapun kepada oknum atau kelompok yang ingin mengganggu stabilitas daerah ini” tegas Wabup.

Ditambahnya, wabub  mengingatkan agar para PNS senantiasa meningkatkan kualitas, kinerja serta menunjukan loyalitas kepada pimpinan. “Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tugas pokok dan fungsi yang harus kita lakukan salah satunya adalah disipilin sebagai PNS, disiplin yang bukan semata terkait kehadiran namun yang tak kalah penting adalah kinerja.” pungkasnya.

 

 

Dicky Mamonto

 

 

DPPKAD Kota Kotamobagu Jadi Rujukan Sasaran Studi Banding

0
Bayar PBB Bakal Via Online
Rio Lombone

TOTABUNEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terus melakukan terobosan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. Salah satunya adalah melakukan pengembangan informasi dan teknologi transparansi keuangan. Hal tersebut menjadikan Kota Kotamobagu sebagai salah satu daerah di Bolmong Raya bahkan di Sulawesi Utara yang menerapkan sistem aplikasi online pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai terobosan yang dilakukan jajaran pemerintahan Tatong Bara dan Jainudin Damopolii sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, rupanya menarik perhatian pemerintah daerah lainnya di Sulut. Terbukti, DPPKAD Minahasa Selatan dan DPPKAD Bolaang Mongondow Timur menjadikan KK sebagai sasaran study banding untuk penerapan sistem transparansi pengelolaan keuangan daerah,Senin (18/4).

Hal yang dipelajari dari kunjungan studi tersebut adalah soal cara penerapan sistem kasda online, transparansi pengelolaan keuangan dan sistem pencairan cepat tanpa antri dan transparan.“Kami membuka diri dan siap berbagi dengan daerah lain soal penerapan sistem transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Kepala DPPKAD, Rio Lombone.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa aplikasipun telah diluncurkan beberapa waktu lalu, seperti Sistem Aplikasi Cari Tahu cair (SiCaCa), Sistem Aplikasi Pengecekan Dokumen (SiPeDe) dan Sistem Aplikasi Mobantu Masyarakat (SiMaBa). “Jadi,bukan hanya pejabat atau orang-orang tertentu yang dapat mengakses aplikasi tersebut, tapi semua masyarakat juga bisa mengaksesnya,” tandas Lombone.

 

 

Konni Balamba

 

Pemkab Bolmong Terus Genjot Perampungan Rudis Bupati dan Wakil

0
Bupati Bolmong Gelar Safari Ramadhan di Poigar
Rafiah Dilapanga

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), terus mengenjot merampungkan Rumah Dinas (Rudis) Bupati dan Wakil Bupati, yang dibangun sejak beberapa waktu lalu.

Hal ini, sebagaimana dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat dan Protokoler (Humas) Pemkab Bolmong, Rafiah Dilapanga, pekan lalu.”Untuk pembangunan Rudis Bupati dan Wakilnya, saat ini penyelesaiannya terus dipacu,” aku Rafiah.

Bahkan dikatakan lagi Rafiah, jika tidak ada aral melintang, Rudis Bupati dan Wakilnya yang berada di Desa Lalow, Kecamatan Lolak itu, akan segera ditempati. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa difungsikan,” ujar Rafiah.

 

 

Tim Totabuanews

 

Pemprov Larang Pemkab Bolmongg Lakukan Rolling Pejabat

0
Tim SBM-JiTu Terbentuk, Salihi: Mari Bekerja Dengan Tulus
Salihi Mokodongan

TOTABUANEWS, BOLMONG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), yang dipimpin Bupati Hi Salihi Mokodongan dan Wakilnya Yanny Ronny Tuuk STh MM, melakukan rolling pejabat, bakal tak terealisasi. Pasalnya, sebagaimana dikatakan Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Zainudin Paputungan SE MAP, jika pihaknya sudah berupaya maksimal mengusulkan rolling pejabat. Mulai dari melakukan konsultasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sudah mengikuti saran KASN dan Kemendagri agar diusulkan melalui Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Tapi, setelah dikaji oleh Pemprov, mereka menyatakan bahwa mutasi jabatan belum dapat dilaksanakan mengingat jabatan Bupati tinggal tiga bulan berakhir. Di mana, untuk  petahana enam bulan sebelum masa jabatan berakhir dilarang melakuakan mutasi jabatan,” Paputungan kemarin.

Untuk itu kata Paputungan, yang juga menjabat Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Bolmong ini, batalnya rolling ini tidak perlu dipolemikkan.”Ini karena sudah mengacu kepada  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU No:8/2015) Pasal 71 Ayat 2 yang menegaskan petahana dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir,” ujarnya.

Pihaknya pun berharap ASN Pemkab Bolmong, agar terus melaksanakan semua  tugas dengan baik sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan penugasan pimpinan secara berjenjang.

Sebelumnya, Bupati Hi Salihi Mokodongan, juga mengatakan hal sama saat dikonsultasikan dengan Pemprov. Rencana tersebut tidak mendapat persetujuan. Lain hal kata orang nomor satu di Bolmong ini, jika dirinya sudah tidak mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolmong 2017 mendatang, maka dirinya bisa merombak kabinet. “Kalau saya tidak mencalonkan itu bisa dilaksanakan rolling. Karena ini berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, dengan tidak adanya rolling tersebut, isu negatif terkait adanya titipan pejabat di akhir masa jabatan bisa terbantahkan. “Supaya adanya isu miring ada pejabat titipan bisa terbantahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM Guntur Risbudi Damopolii, berpendapat kandasnya rencana rolling tersebut bisa membawa dampak negative seperti soal regenerasi pejabat. “Seperti bagi pejabat harusnya sudah layak dipromosikan untuk jabatan tertentu akhirnya menjadi terhalang,” katanya.

 

 

Tim Totabuanews

Pemkot Minta Aktifkan Pos Kamling

0

//Jdl

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU —Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam hal ini, Wali kota Ir Hj Tatong Bara melalui Kabag Humas, Moh Aljufri Ngadu Spd,  meminta kepada masyarakat Kota Kotamobagu (KK), untuk lebih  menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Sebab, keamanan itu menjadi poin penting dalam proses pembangunan Daerah.

“Contoh paling kecil saja, stabilitas Daerah yang terganggu akan berpengaruh pada perekonomian. Investasi akan sulit masuk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” Imbau Aljufri Ngandu.

Menurut mantan sekertaris Dikpora ini, perlu adanya pengaktifan kembali pos-pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di setiap Desa dan Kelurahan di wilayah masing-masing. “Perlu adanya Pos Kamling sangat diperlukan untuk mengontrol keamanan, dan ketertiban di masing-masing Desa dan Kelurahan,” ujarnya.

Diketahui, stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah KK, bisa dibilang terus terjaga. Hal ini, terlihat masuknya berbagai investasi dari perusahaan-perusahaan ternama. Pasalnya, dalam dunia investasi, keamanan dan ketertiban menjadi kunci utama bagi para pelaku ekonomi untuk menginvestasikan dana mereka di sebuah wilayah.

 

 

Gian Limbanadi

 

 

Tatong Turun Langsung Pantau Kebersihan

0
Walikota Kunjungi Kediaman Forkopimda Sulut
Tatong Bara

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU —Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara Minggu (17/04/2016), melaksanakan pemantauan langsung terhadap kondisi kebersihan pada Desa dan Kelurahan yang ada di Kota ­­­Kotamobagu (KK).­­­

Dalam pantauan, Wali Kota langsung menemui sejumlah masyarakat yang sedang membersihakan sampah maupun mengcet pagar di masing-masing rumah mereka.

“Jaga terus kebersihan yang ada di lingkungan masing – masing, agar Kota Kotamobagu menjadi Kota  yang nyaman, bersih dan sehat,” ujar Wali kota Tatong Bara.

Tatong, mengimbau kepada para Pegawai Negri Sipil (PNS), terutama para Camat, Sangadi dan Lurah, untuk lebih berperan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan. “Bagi PNS terutama camat beserta seluruh perangkat pemerintah yang ada di tingkat Desa dan Kelurahan, agar menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan,” tandas Tatong.

 

 

Gian Limbanadi

Tiga Desa Tak Kebagian Dandes Akan Diperjuangkan

0
Pekan Ini, Walikota Audiens dengan Menteri PPPA
Sitti Rafiqa Bora

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU— Tiga desa dari 15 desa di Kotamobagu yang bakal tak kebagian dana desa (dandes), akan diperjuangkan oleh pemerintah kota (Pemkot). Tiga desa tersebut ­­masing-masing desa Moyag Tompuan, Moyag Todulan, dan desa Pontodon Timur.

Namun menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMD, PP dan KB), Sitti Rafiqa Bora, mengaku alasan kenapa tiga desa itu tak akan terima dandes karena belum adanya kodefikasi Desa.

“Kodefikasi desa itu Pemerintah Provinsi yang mengurus. Kemarin kita sudah memasukkan semua administrasi yang dibutuhkan untuk kodefikasi desa. Dan, kita juga baru mengetahui kalau ketiga desa ini belum memiliki kodefikasi desa pada saat pengisian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran),” kata Rafiqa.

Padahal kata Rafiqa, pada tahun lalu tiga desa itu merupakan Desa dengan administrasi pengurusan Dandes terbaik se-Kotamobagu.

“Ini sangat disayangkan, sebab, ketiga desa itu justru administrasinya pada tahun lalu termasuk yang terbaik,” ucapnya.

Meski demikian, Dia akan terus berupaya semaksimal mungkin, agar ketiga Desa bisa kembali kebagian Dandes.­­­­­­­

“Kami akan berupaya agar secepatnya ketiga desa tersebut bisa mendapat kodefikasi, sebagai salah satu persyaratan mendapat dana desa, sebagaimana diatur dalam SKB Tiga Menteri. Mudah-mudahan dalam APBN-P sudah bisa kebagian dana desanya. Sebab, kalau APBN-P belum, maka otomatis harus menunggu hingga APBN 2017. Yang pasti, kita akan terus berupaya maksimal memperjuangkan hal itu,” pungkasnya.

 

 

Gian Limbanadi

Dewan Boltim Minta Proyek Air Bersih Harus Maksimal

0
Sofyan Alhabsyi

TOTABUANEWS, BOLTIM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sofian Alhabsy, meminta agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan program air bersih di setiap Desa.

Pasalnya, dari hasil kunjungan mereka di lapangan, banyak desa yang mengeluh terkait air bersih yang masuk di desanya. Sofian Alhabsy mengatakan, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih.“Dari hasil reses yang dilakukan pekan lalu, kami banyak mendapat laporan dimana proyek air bersih yang masuk di setiap desa belum maksimal,” katanya.

Lebih lanjut dikatakanya, hal ini perlu diingatkan, agar pemerintah dapat memaksimalkan proyek tersebut.“Melihat kondisi di lapangan, kami berharap pemkab dapat meningkatkan pelayanan air bersih disetiap desa,” terang alhabsy.

Tidak hanya itu, Aba’Um sapaan akrabnya Sofian Alhasby ini menegaskan jika setiap paket proyek air bersih, instansi terkait dapat melihat para kontraktor yang benar benar memiliki niat bersih, sehingga program air bersih tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan puas.“Banyak proyek air  bersih tidak berjalan maksimal, sehingga saya tegaskan, instansi terkait dapat memberikan proyek paket air bersih kepada kontraktor yang memiliki niat tulus untuk membangun,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU),  Sukri Tawil, mengatakan pemerintah daerah memang mempersiapkan program tersebut hingga tuntas.“Program air bersih menjadi kebutuhan utama program pemerintah daerah, sehingga target air bersih masuk desa dipastikan akan dimaksimalkan,” kata sukri

Terkait Program air bersih yang masuk, sukri mengimbau kepada seluruh pemerintah desa agar turut menjaga aset desa yang telah diberikan.“Saya berharap kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat, agar turut menjaga program yang sudah masuk ke desa, agar semua program dapat terserap dengan baik,” katanya.

Tidak hanya itu, ia pun menambahkan, jika program air bersih ini, sudah menjadi program prioritas daerah.“Pemerintah daerah menargetkan air bersih akan dinikmati oleh masyarakat boltim seutuhnya, dipastikan tahun 2018 semua desa akan tersentuh air bersih,” singkatnya.

 

 

Dicky Mamonto

H2M BERSINAR Sukseskan Program Sejuta Rumah Jokowi

0

TOTABUANEWS, BOLSEL – Dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hi Herson Mayulu – Iskandar Kamaru (H2M BERSINAR), Pemkab Bolsel memprogramkan segudang program kerja yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Sejumlah bantuan untuk rakyat miskin, kelompok petani, nelayan dan usaha kecil menengah tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait.

Program kerja ini sangat sejalan dengan program pemerintah pusat. yang terbaru dilakukan Pemkab Bolsel adalah ikut mensukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi. Bupati H2M mengatakan semua program kerja milik Pemkab Bolsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu konsentrasi Pemkab Bolsel tahun ini adalah memerangi kemiskinan. Ini dilakukan lewat program Operasi Daerah Selesaikan kemiskinan (ODSK) yang dicanangkan Gubernur Sulut Oly Dondokambey.

Hal ini dibuktikan Bupati H2M dengan menggeser sejumlah anggaran dalam APBD 2016 yang dinilainya masih kurang prioritas, ke program kegiatan ODSK. Target H2M menambah Rp 1 Miliar anggaran untuk pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik rakyat miskin Bolsel.

“Kalau satu unit rumah membutuhkan 25 juta, maka dengan dana 1 Miliar kita bisa mempercantik kurang lebih 40 unit RTLH. Dan ini akan kita lakukan terus,” tegas H2M.

Program ‘bedah rumah’ H2M ini sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Hanya saja, meski Pemkab Bolsel telah mampu menekan angka kemiskinan, namun Bupati H2M belum maraa puas karena angka kemiskinan Bolsel saat ini dinilainya masih cukup tinggi disbanding dengan daerah lain se-Sulut.

“Walaupun kita sudah mampu memberikan progress (peningkatan) dalam menekan angka kemiskinan, namun kita masih berada di nomor dua paling dibawah se-Sulut. Dengan dukungan Bapak Gubernur, lewat ODSK ini kita perangi kemiskinan,” kata Om Oku sapaan akrab Bupati H2M.

Tidak hanya masyarakat biasa, Pemkab Bolsel juga memperhatikan keberadaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum punya tempat tinggal sendiri. Diperkirakan lebih dari separuh total ASN yang mengabdi di Pemkab Bolsel, belum memiliki rumah tinggal sendiri, apalagi mereka yang berasal dari luar daerah yang jumlahnya cukup banyak.  Baru-baru ini Pemkab Bolsel melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) kemudian Bank Sulutgo.

Kepala Bagian Humas, Ahmadi Modeong menambahkan bahwa MoU tersebut tentang penyediaan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pemotongan gaji pegawai untuk pembayaran angsuran kredit. KPR ini akan difasilitasi oleh BTN. Sedangkan Bank Sulutgo adalah tempat penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang diketahui seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gaji melalui rekening di bank daerah tersebut.

“Dengan adanya KPR ini akan meringankan setiap ASN yang ingin segera memiliki rumah tinggal sendiri di Bolsel. Sebagaimana harapan kita semua, ASN harus berdomisili di Bolsel karena sangat mempengaruhi kinerja dan perannya di tengah-tengah masyarakat,” tutup Ahmadi Modeong.

 

Raldy D

BERITA TERBARU