Beranda blog Halaman 4451

Investasi PT Conch Majukan Bolmong, Raturan Putra Daerah Direkrut Jadi Karyawan

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Kehadiran salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang produksi semen, yakni PT Conch North Sulawesi (CNS), di Kabupaten Bolaang Mongondow, terus didorong kalangan aktifis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Generasi Muda se Bolaang Mongondow Raya (BMR). Mereka berharap, PT CNS tidak setengah hati atau merasa khawatir berinvestasi di Bolmong.
Apalagi saat ini sudah lebih dari 200 orang karyawan yang merupakan putra daerah Bolaang Mongondow, direkrut bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran PT CNS dapat membawa kemakmuran bagi rakyat Bolmong.
Ketua LSM Forum Masyarakat Kota (Formak) Ando Lobud dan Sekertarisnya, Fadli Simbuang menegaskan, investasi yang masuk di Bolmong patut disyukuri karena akan memberi banyak manfaat dan dampak positif. “Tidak hanya untuk kemajuan daerah, tapi untuk jaminan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya peluang dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Bolmong,” kata Ando bersama Fadli, Minggu kemarin.
Senada dikatakan Ketua dan Sekertaris LSM Gerakan Peduli Tanah Lahir (Garputala), Adriadi Paputungan, Supandri Damogalad. Keduanya meyakini bahwa kehadiran investasi PT CNS dengan jumlah Rp10triliun, akan membawa dampak kemajuan bagi Bolmong, terutama kota Lolak sebagai Ibu Kota Kabupaten.
“Saatnya Bolmong bangkit menjadi daerah yang disegani. Kehadiran PT CNS akan membuat bolmong menjadi daerah berbasis industri yang maju dan mampu berdaya saing, tidak hanya di Sulut tapi berskala nasional,” kata Adriadi yang diamini Supandri.
Seperti diketahui, PT CNS telah memperoleh ijin lokasi dari kementerian, memperoleh rekomendasi Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan, rekomendasi kawasan hutan, rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), rekomendasi tata ruang dan UKL, UPL. Saat ini sedang dalam proses pengurusan IUP Pertambangan dan IUP Produksi.

Konni Balamba

 

Komisi II Dewan Bolmong Ingatkan Izin Galian C

0
Komisi II Krocek Galian C di Bolmong

TOTABUANEWS, BOLMONG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) mengingatkan mitra kerjanya Dinas Pertambangan Dan Mineral (Distamben) untuk lebih giat lagi lakukan pengawasan galian C di sejumlah wilayah di Bolmong.

Hal tersebut disampaikan personil Komisi II Musli Manoppo, menurutnya sampai saat ini instansi terkait masih belum maksimal akan pengawasan lapangan soal galin C. “Dari beberapa laporan masyarakat ada beberapa galian c tidak memiliki ijin apalagi jika tidak ditindak maka akan berdampak bagi lingkungan, ini harus diperhatikan,” tegas Manoppo, Minggu (10/4) lewat telepon seluler.

Maka dari itu komisi II meminta ini perlu diperhatikan agar juga bisa mendapatkan pemasukan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) soal ijin tersebut. “Harus lebih ketat lagi jika ada kedapatan galian C tanpa ijin maka perlu di hentikan sambil menunggu ijinya keluar semua harus melalui prospek dan aturan sebab dampak lingkungan akan galian c sangat besar apalagi di aliran sungai,” ungkapnya.

Tim Totabuanews

Pemprov Sulut ‘Ambi Alih’ Pengelolaan Dua Terminal di Kotamobagu

0
Ini Sistem Milik Pemkot yang Diminati Daerah Lain
Agung Adati

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu bakal kehilangan pendapatan dari dua terminal di Kotamobagu. Pasalnya, pengelolaan kedua Terminal tersebut, akan diambil alih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terhitung 2017 mendatang.

Hal Itu merupakan konsekuensi diberlakukannya Undang Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Mendagri mengenai Pembagian Kewenangan Pengelolaan Terminal. Tim Pemprov segera menghimpun data dengan melakukan tinjauan lokasi,  sebagai dasar pertimbangan terbitnya SK Penetapan Gubernur, dan itu sudah termasuk persiapan pengalokasian dana operasional dalam APBD 2017.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi (Dishubbudparkominfo), Mohammad Agung Adati saat bersua dengan sejumlah awak media belum lama ini, usai mengikuti Musrenbangda Kotamobagu, di Hotel Sutan Raja.

Menurut Agung, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 120/253/sj tersebut, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta Dokumen P3D, batas penyerahannya harus pada tanggal 2 Oktober 2016. “Karena akan diperhitungkan alokasi anggaran operasional untuk Terminal Serasi dan Terminal Bonawang, dalam APBD Provinsi Sulut.” terang Agung.

Dia pun menambahkan, persiapan segala sesuatunya akan dikoordinasikan dengan instansi yang berkaitan dengan penyerahan tersebut. “Seperti bidang Aset dan BKD yang terkait dengan personel, dan tentunya DPRD Kota Kotamobagu,” pungkasnya.

 

 

Gian Limbanadi

 

Rp800 Juta Untuk Dana Bimtek 45 Legislator Sulut

0

TOTABUANEWS, MANADO -– Sedikitnya 45 legislator DPRD Provinsi (Deprov) Sulut pada akhir April atau awal Mei nanti akan mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek). Hal itu dibenarkan Sekeretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Bartholomeus Mononutu

Namun menurut Mononutu, pihak sekretariat dewan (Setwan) sebelumnya mengusulkan pergeseran anggaran dengan membatalkan kegiatan kegiatan Bimtek. Kemudian mengusulkan anggaran Bimtek itu digeser ke perjalanan dinas anggota dewan dalam melakukan kunjungan kerja luar “Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh anggota dewan. Dengan alasan Bimtek tersebut wajib dilaksanakan oleh anggota dewan karena banyak aturan baru yang harus dipelajari,” ujar Sekwan.

“Atas permintaan anggota dewan Bimtek tetap dilaksanakan sesudah pelaksanaan reses bulan ini,” tukas Mononutu.

Sekadar diketahui anggaran Bimtek yang tertata di APBD 2016 sebesar Rp800 juta. Anggaran ini diperuntukan untuk perjalanan dinas anggota dewan serta biaya gedung.

 

David Rumondor

SMK 23 Maret Kotamobagu Jadi Sekolah Rujukan

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 23 Maret Kotamobagu, mejadi salah satu sekolah yang ditunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SMK rujukan di Kota Kotamobagu (KK).

Hal ini, diakui Kepala Sekolah (Kepsek) SMK 23 Maret, Mashuri Podomi, Spd, MM ketika. “Di Bolaang Mongondow Raya hanya tiga sekolah yang menjadi rujukan. Salah satunya SMK 23 Maret yang didaulat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah rujukan ini, akan membawahi beberapa sekolah binaan ,” kata Mashuri.

Bahkan kata Mashuri, untuk menopang program kementrian tersebut, SMK 23 Maret mendapat bantuan untuk pembangunan dua bangunan Ruang Kelas Belajar (RKB). “Sebelumnya, kita juga telah memasukan proposal rencana pembangunan sekolah 2016 – 2021,” ujar Mashuri.

Hal itu juga, turut mendukung program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara –  Drs Hi Jainuddin Damopolii. “Ini bagian dari dukungan SMK pada program Pemerintahan Walikota – Wawali,” tutur Mashuri.

Mashuri menambahkan, pihanya saat ini sedang fokus dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMK yang cukup bergengsi di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu. “Peserta ujian, sekitar 90 siswa terbagi atas tiga jurusan. Yakni, Akutansi, Tehnik Otomotif dan Keperawatan,” terang Mashuri.

 

 

Tim Totabuanews

 

Besok, LKPD Boltim Diserahkan Ke BPKP

0
Oskar Manoppo

TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada hari ini (senin 11/04/2016) akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi di Manado.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim Oscar Manoppo SE MM mengatakan, dimana pada besok hari pihak pemerintah akan memberikan LKPD kepada BPKP. “LKPD Boltim akan di serah kan hari senin,” katanya.Penyerahan tersebut akan disaksikan oleh para pejabat tinggi daerah Boltim di Manado, yang nantinya akan diterima langsung oleh kepala BPK Provinsi. “yang akan menyerahkan adalah Bupati Boltim Sehan Landjar dan nantinya akan di dampingi oleh Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit, Ketua DPRD Boltim Drs Sehan Mokoagow, serta Wakil Ketua DPRD, Inspektorat Daerah serta DPPKAD,” kata manoppo.

Ditambahnya, keterlambatan yang dialami pemda tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan Opini BPK. “kita memilih memperbaiki LKPD hingga tuntas baru dimasukan, dari pada ikut daerah lain yang banyak tepat waktu namun dikembalikan untuk di perbaiki,” ungkapnya.

Dirinya meyakini jika LKPD yang akan diserahkan ini tidak akan dikembalikan. “kami optimis, LKPD tersebut sudah langsung di proses dan akan di tindak lanjuti BPK, karena semua kesalahan sudah di perbaiki,” tutupnya.

Diketahui keterlambatan pelaporan keuangan tersebut karena, perubahan sistem chas bassik ke Akrual Basic, kemudian dari empat laporan ke tujuh laporan yang membuat keterlambatan tersebut, ini terbukti dua LKPD daerah di Bolmong raya sempat dikembalikan karena tidak jelas angkanya.

 

 

 

Dicky Mamonto

 

Forum Komunikasi Setwan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut Sukses

0

ADVERTORIAL, MANADO – Sekeratariat Dewan (Setwan) Provinsi Sulawesi Utara akhirnya sukses menggelar Forum Komunikasi Sekreatriat (FKS) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.

Kegitan yang berlangsung selama dua hari sejak 8 sampai dengan 9 April kemarin, dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Siswa Rahmat Mokodongan, dan bertempat di Hotel Grand Puri Manado.

Dalam sambutan, Sambutan Mokodongan sangat memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi ini. “Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap kerja dan tanggungjawab bagi sekretariat di setiap daerah sehingga semua kegiatan dan kebijaksanaan dapat menyatukan persepsi baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mokodongan.

Sementara itu, Ketua Panitia Jesfy Pangau SE MPd mengatakan kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait peran Inspektorat dalam mengawal pengolahan keuangan daerah, dan pertanggung jawaban pengolahan keuangan sekretariat Dewan.

“Kaidahnya adalah penyusunan RKA di Sekretariat Dewan serta aspek perpajakan keuangan Daerah dan profil daerah,” ujarnya. Dalam pantauan, Peserta kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai sekretariat dewan kabupaten/kota se Sulut.

 

 

David Rumondor

Renovasi TMP Mongkonai Tunggu Rekomendasi Pemrov

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu tinggal m,enunggu rekomendasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait rencana perbaikan atau renovasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat.

Hal tersebut, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kotamobagu, Haris Podomi saat bersua dengan sejumlah awak media belum lama ini.

“Kemarin usulannya sudah dikirim, dan saat ini kita tinggal menunggu rekomendasi Pemprov,” ujar Podomi.

Haris mengatakan, usulan anggaran senilai Rp 700 juta yang telah diajukan ke Kementerian Sosial RI beberapa waktu lalu, belum cukup.

Hal itu, dikarenakan dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), renovasi tersebut ternyata membutuhkan dana kurang lebih Rp 1 miliar.

“Usulan penambahan anggaran nanti akan kita lampirkan bersama rekom dari Provinsi, termasuk di dalamnya akan dilampirkan juga desain perencanaan,” terangnya.

Diketahui, fasilitas yang butuh perbaikan, diantaranya rumah jaga, rumah singgah, pagar dan drainase.

Gian Limbanadi

Kepala SKPD Dilarang Tugas Luar

0
Tahlis Gallang

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Tahlis Gallang, Kamis (07/04) kemarin, menegaskan larangan untuk Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kotamobagu melakukan Tugas Luar (TL).

Menurut Tahlis, hal itu karena dibutuhkannya keseriusan para pengelola keuangan daerah, khususnya Kepala SKPD dalam proses audit rinci selama 40 hari oleh BPK RI yang menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Kalau pun harus TL karena agenda penting, pertama harus seizin auditor, selanjutnya Wali kota, dan Sekkot,” ucap Tahlis.

Tahlis menjelaskan, pemberitahuan izin itu diperlukan supaya auditor tahu adanya TL dan harus bagaimana ketika ingin memeriksa sebuah SKPD. Intinya, Pemkot berupaya semaksimal mungkin menyediakan semua permintaan dari pihak BPK, untuk kelancaran proses  audit.

Selanjutnya, audit yang dilakukan sekitar 7 orang itu, akan melewati pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan langsung di lapangan, yang akan berujung pada pembuatan laporan selama lima hari.

“Mereka tetap akan turun ke lapangan, untuk menyesuaikan administrasi yang telah diperiksa dengan di lapangan. Proses pemeriksaan administrasi semuanya terpusat di kantor inspektorat,” pungkas Tahlis.

Gian Limbanadi

Pemda Boltim Kembali Kerjasama dengan BNI dan BRI

0
Oskar Manoppo

TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali membuka rekening deposito on call di Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Republik Indonesia (BRI). Pasca setahun pemda Boltim menarik semua dananya di kedua bank milik BUMN tersebut dan mengalihkan rekening deposito, dan rekening kas umum daerah (RKUD) ke Bank Sulutgo.

Terhitung 1 April, kini pemda kembali menyimpan dananya di kedua bank nasional yakni BRI dan BNI. “Masing-masing dapat Rp 25 miliar. Jadi total Rp 50 miliar deposito kita,” kata Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, Oskar Manoppo.

Namun untuk RKUD tetap berada di Bank Sulutgo. “Saat ini dana daerah di RKUD sebanyak Rp 80 miliar. Mereka juga minta deposito Rp 25 miliar, kita sedang siapkan SK, “kata manoppo.

Dia menjelaskan deposito on call tersebut bisa kapan saja ditarik pemda. Apabila kondisi keuangan daerah dalam keadaan darurat.
“Bunga deposito on call 7,5 persen. Kalau dibagi tiap bulan dapat sekitar Rp 170 persen. Jadi setiap bulan dua deposito itu memberikan PAD lebih dari Rp 300 juta,” ungkapnya.

Dicky Mamonto

BERITA TERBARU