TOTABUANEWS, MANADO – Seperti yang dijanjikan sebelumnya, akhirnya Komisi III Dewan Provinsi (Deprov) menepati janjinya untuk memanggil hearing Dinas PU dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah IX, Senin (29/2).
Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Adriana Dondokambey, Wakil Ketua Edwin Lontoh, Sekertaris Amir Liputo serta anggota Komisi, Meiva Salindeho Lintang, Eddison Masengi, Juddie Moniaga, Bart Senduk.
Dalam pantauan TOTABUANEWS.COM, banyak persoalan yang dipertanyakan ke Kadis PU IR J Kenap dan Kepala Balai Jalan. Diantaranya soal pembayaran ganti rugi terlebih dahulu ke Tumaluntung, seharusnya dari Airmadidi dan Sukur.
Kemudian soal aspirasi yang disampaikan oleh Keluarga Kamagi yang menuntut ganti rugi lahan mereka yang ada di Ring Road II yang belum terbayar.
Dari data yang terungkap ada 20 Ha lahan dari 0-7 KM yang belum terbayar.
David Rumondor
Kepada para peserta Diklat PIM Kemendagri Regional Makassar yang diikuti oleh para peserta yang berasal dari Provinsi Maluku Utara tersebut, Walikota menyampaikan materi tentang Best Practices Pelaksanaan Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
“Inti dalam melaksanaan pemerintahan dan keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah harus mampu dan wajib melaksanakan roda pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan, serta menjadikan setiap Aparatur Sipil Negara sebagai Agent of Change atau agen perubahan, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat,” ujar Walikota dihadapan para peserta.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, juga melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), dengan pihak Pusdiklat Kemendagri Regional Makassar, untuk pelaksanaan Diklat Struktural dan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
