TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU —Meski sudah ada e-KTP, Kebanyakan masyarakat Kota Kotamobagu (KK) kebanyakan masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manuaL.
Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Virginia Olii kepada sejumlah awak Media ketika ditemui diruang kerjannya Rabu (24/02/20)menghimbau warga tidak mengunakan KTP manual.
“Saya menghimbau kepada masyarakat Kotamobagu, yang saat ini masih menggunakan KTP manual agar datang ke Kantor Disdukcapil untuk kembali mengurus KTP elektronik,” kata Olii.
Menurutnya, jika warga Kotamobagu sudah memiliki e KTP tersebut, tidak hanya berlaku di daerah ini, tetapi berlaku diseluruh daerah. “KTP elektronik, sebagi identitas jati diri, sehingga tidak perlu membuat lagi KTP manual,” terang Olii.
“Banyak kegunaan e KTP, diantaranya mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, dan mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat , sehingga data pemilih dalam pemilu dan pemilukada yg selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi. Dan semua Warga Negara indonesia (WNI), yang berhak memilih, terjamin hak pilihnya,” tutupnya.
Gian Limbanadi
Bupati menjelaskan, kurang lebih empat bulan ia tidak menjabat sebagai Bupati Boltim, karena mengikuti tahapan Pilkada. Namun, selama kurun waktu tersebut, ia terus melakukan pemantauan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Boltim di segala aspek bidang, lebih khusus dalam hal proses pengelolaan keuangan. Hasilnya, cukup banyak yang dianggap salah dalam peruntukkan penggunaan anggaran.
Tentunya, berbagai kesalahan ini diakibatkan kelalaian dan kelonggaran aturan yang diberlakukan. Selain itu, berbagai kesalahan ini juga dinilai keluar dari koridor visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boltim. “Apalagi saya mendapat informasi dari BPK bahwa per tanggal 31 Desember lalu, belum satupun SKPD Boltim yang memasukkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Padahal seharusnya pada hari tersebut merupakan batas akhir deadline pemasukan LRA tahun anggaran 2015,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan, Ia menyesalkan berbagai program usulan kegiatan yang tercatut dalam RKA tahun anggaran 2016, cukup banyak temuan terkait peruntukkan anggaran yang tidak pro rakyat. Dalam hal ini kegiatan yang membutuhkan anggaran Daerah yang tidak sedikit ini, lebih cenderung pada hal-hal yang tidak mensejahterakan rakyat, tapi lebih dititikberatkan pada keuntungan para ASN itu sendiri. Untuk itu, Bupati meminta agar sejumlah temuan di RKA itu dirubah. “Saya inginkan profesionalisme kepada kalian semua. Tanggung jawab sepenuhnya saya berikan sepenuhnya kepada kalian (SKPD/Pejabat) sebagai pemangku kepentingan dan tentunya ini harus kita pahami sepenuhnya apalagi sejak tahun anggaran 2015 kita sudah menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual. Jadi untuk saat ini, untuk para ASN sudah tidak diperbolehkan lagi hanya banyak bicara, akan tetapi lebih fokus pada tindakan dan peningkatan kinerja,” tegasnya.
Bupati juga sempat menyentil persoalan TGR yang saat ini masih belum tuntas, baik itu dipihak III maupun para ASN. Menurutnya, seluruh penunggak TGR, sudah sewajibnya untuk segera menyelesaikan tunggakannya. Himbauan tersebut disampaikan kepada pihak ke III maupun ASN.Sebelumnya, dalam sambutan Bupati pada kegiatan Sertijab pekan lalu, menegaskan bahwa para penunggak TGR yang belum menyelesaikan tunggakan tersebut, bukan tidak mungkin berkas TGR nya akan diserahkan ke pihak penegak hukum.
