TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pasca adanya putusan Mahkamah Partai Golkar yang memenangkan kubu Agung Laksono, membuat posisi sejumlah anggota DPRD di Wilayah Sulut dari partai Golkar tak aman. Hal itu tercermin dalam pernyataan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Elly Lasut.
Dimana menurut Elly, salah satunya di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Elly menyebutkan, nasib tiga anggota DPRD Boltim dari Fraksi Golkar yakni Sehan Mokoagow, Sumardia Modeong dan Rael Agow bisa saja ada diujung tanduk.
“Saya menjamin posisi tiga anggota dewan tetap aman sepanjang mereka memiliki komitmen dengan kepengurusan Agung Laksono. Kalau mereka tetap ngotot di Aburizal Bakri maka siap-siap di PAW,” tegas Elly.
Dia menjamin pengurus versi Sehan akan tetap diakomodir selama mau bekerjasama dan menaati ketentuan. “Tugas Plt hanya konsolidasi dan mempersiapkan rencana musda. Kalau kecamatan sudah dikonsolidasikan kita laksanakan Musda. Sebab sudah banyak ketua kecamatan yang empat periode, sudah stagnan,” bebernya.
Soal mandat kepada Firasat Mokodompit sebagai Plt Ketua DPD Boltim dan James Moniung sebagai Plt Sekreataris DPD Partai Golkar Boltim, Elly mengaku ini karena kepengurusan partai Golkar Boltim sudah habis masa berlaku. “Dalam waktu dekat semua persyaratan berkas administasi akan dimasukkan ke KPU, Kesbangpol dan DPRD,” terangnya,
Dia menjelaskan pergantian tersebut bukan faktor kekalahan versi Munas Bali di kubu ical tapi karena telah berakhirnya kepengurusan partai Golkar Boltim. “Jadi yang sudah berakhir diberlakukan Plt, bagi yang belum (berakhir) ada komunikasi,” katanya.
Dirinya baru ditetapkan sebagai Plt sehingga belum melakukan komunikasi dengan pengurus Golkar pimpinan Sehan Mokoapa Mokoagow. “Mereka harus memahami mekanisme organisasi, tidak seenaknya mengganti. Tapi seharusnya tahun ini sudah ada musda,” jelasnya.
Akan tetapi Dia menjamin pengurus versi Sehan akan tetap diakomodir selama mau bekerjasama dan menaati ketentuan. “Tugas Plt hanya konsolidasi dan mempersiapkan rencana musda. Kalau kecamatan sudah dikonsolidasikan kita laksanakan Musda. Sebab sudah banyak ketua kecamatan yang empat periode, sudah stagnan,” tandasnya.
Terpisah salah satu anggota DPRD Boltim dari Fraksi Golkar Sumardia Modeong saat diminta tanggapaan terkait pergantian ketu DPD Partai Golkar Boltim, mengaku hal tersebut hanyalah isu yang diragukan kebenarannya. “Tidak benar itu pak Firasat menggantikan Ketua Sehan, itu hanya isu murahan,” ungkap Modeong.
Akan tetapi Dia mengatakan, jika hal itu benar maka tak akan berpengaruh kepada mereka sebagai anggota DPRD. “Anggota DPRD adalah pilihan rakyat, jading tak ada pengaruhnya, kita tetap aman,” tegasnya.
Konni Balamba
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Senin (6/3/2015), menggelar rapat paripurna tahap I, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintah daerah kotamobagu, tahun anggaran 2014.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KK, Hi Ahmad Sabir didampingi Wakil Ketua Diana J A Roring, serta dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Turut hadir dalam agenda itu diantaranya Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, Wakil Walikota, Drs Jainuddin Damopolii, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekot Kotamobagu, para staff ahli, kepala SKPD, Camat, lurah dan Sangadi se Kota Kotamobagu.
Dalam pembacaan pandangan fraksi, meski ada beberapa kritikan yang dilayangkan terkait kinerja pemerintahan daerah, namun intinya 6 fraksi di DPRD Kotamobagu menyetujui, untuk membahas LKPJ ke tahap selanjutnya. Ketua DPRD Kota Kotamobagu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota serta seluruh ketua fraksi dan anggota DPRD KK, atas persetujuan untuk membahas LKPJ 2014 ke tahap selanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Walikota Kotamobagu Ir Hi Tatong Bara, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginys kepada DPRD Kotamobagu, Walikota juga mengajak semua elemen masyarakat untuk terus meningkatkan persatuan, kesatuan dan persaudaraan yang terjalin selama ini, guna mewujudkan kotamobagu yang sejahtera berbudaya dan berdaya saing.
Paripurna ini juga dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang terdiri dari 15 anggota, yang tersiri dari, tiga unsur pimpinan dewan, dan 12 dari perwakilan masing-masing fraksi.
