TOTABUANEWS, JAKARTA – Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1436 H dimulai pada Kamis (18/6/2015). Penetapan awal puasa itu diambil dalam sidang isbat yang digelar di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015) petang.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, berdasarkan paparan dari pakar astronomi, hilal terbenam lebih cepat dari matahari. Paparan pakar astronomi itu juga sama dengan laporan petugas rukyat di 36 titik yang tersebar di semua provinsi di Indonesia yang menyatakan belum melihat hilal.
“Bisa disimpulkan, tidak ada satu pun bukti berdasarkan observasi astronomi yang bisa mengatakan bahwa hilal bisa dilihat saat itu,” kata Lukman dalam jumpa pers di Kantor Kemenag, Selasa malam.
Lukman menegaskan, belum tampaknya hilal di Indonesia juga sama dengan pengamatan posisi hilal di seluruh dunia. Dengan demikian, Kemenag menyatakan bahwa peserta sidang isbat sepakat menetapkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadhan adalah Kamis lusa.
“Semua peserta sidang isbat bisa menyepakati bahwa saat ini hilal tidak bisa dilihat, tidak tampak, maka bulan Syakban dilengkapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian 1 Ramadhan baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya Kamis, 18 juni 2015,” ucap Lukman.
Sidang dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin beserta perwakilan puluhan organisasi masyarakat berbasis massa Islam.
Sebelum sidang dimulai, para peserta dan tamu undangan mendengar pemaparan dari pakar ilmu astronomi utusan Planetarium dan Observatorium Jakarta, Badan Hisab dan Rukyat Kemenag, serta mendengar laporan dari para petugas yang didelegasikan mengamati munculnya bulan baru.
Sidang isbat berlangsung sekitar satu jam. Seluruh rangkaian acara selama sidang digelar tertutup untuk peliputan media.
SUMBER: KOMPAS.COM
TOTABUANEWS, BOLTIM
Bupati menekankan 4 hal dalam pertemuan itu diantaranya, Aparat desa, organisasi masyarakat serta kelompok pemanfaat dan pemelihara, dapat mengawal tahap demi tahap program, serta mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama tahapan program, sehingga berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Tim koordinasi dan tim pelaksana senantiasa berkomunikasi melalui program evaluasi dan monitoring bersama sesuai dengan tanggung jawab masing masing,sesuai juklak dan jenis PPIP tahun anggaran 2015. Pemilihan sarana dan prasarana publik PPIP dilakukan dengan selektif dan seksama, agar benar benar tepat sasaran. Hasil dari program ini dapat menjadi aset bersama, dipelihara sehingga hasilnya dapat selalu dimanfaatkan bersama. Terpisah Kadis PU Bolmong Norma Makalalag menambahkan, PPIP ini merupakan lanjutan dari tahun 2014 di wilayah Bolmong tahun anggaran 2015 dengan sumber dana APBN. Di mana, sesuai keputusan Mentri PU bahwa kabupaten Bolmong telah ditetapkan berlokasi di 12 kecamatan dengan desa sasaran sebanyak 34 desa. “Jika pada tahap I tahun anggaran 2014 tiap desa menerima Rp100 juta, maka pada tahap II tahun 2015 ini menerima Rp150 juta, sehingga total anggaran setiap desa sasaran menjadi total Rp 250 juta,” kata Norma.
PPIP tahun anggaran 2015 merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI dengan 4440 desa sasaran di 371 kabupaten, tersebar di 33 propinsi. Apabila dirata-ratakan tiap kabupaten mendapatkan 11 hingga 12 desa sasaran. Sementara untuk Bolmong tahun ini terealisasi 34 desa sasaran yang sekarang dalam tahap pelaksanaan fisik. Hal tersebut menurut Bupati Hi Salihi merupakan buah perjuangan dari Pemkab dan DPRD Bolmong. Sehingga wilayah ini menerima alokasi anggaran PPIP dari pusat lebih besar dari daerah lainnya.
