Beranda blog Halaman 4509

PT PDM Pastikan Tak Lagi Beraktivitas di Matali Baru, Albert: Kita Akan Cari Lokasi Lain

0
Pertemuan pihak TP PDM dengan pemerintah desa serta warga Mopusi
Pertemuan pihak TP PDM dengan pemerintah desa serta warga Mopusi
Pertemuan pihak TP PDM dengan pemerintah desa serta warga Mopusi

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Setelah menemui kesepakatan bersama warga dan pemerintah desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, PT PDM memastikan tak lagi melakukan aktivitas penggalian di sungai Pinaingan Matali Baru. Hal itu pun ditegaskan oleh Kepala Base Camp PT PDM Matali Baru Albert Tumbol saat melakukan pertemuan dengan warga dan pemerintah desa Mopusi Jumat (05/06) kemarin.

Akan tetapi dalam pertemuan tersebut, warga memberi solusi kepada pihak perusahaan untuk mencari lokasi lain di wilayah Mopusi. “Memang sejak kunjungan warga beberapa waktu lalu, aktivitas penggalian sudah kami hentikan. Yang kami lakukan tinggal pengaspalan,” kata Albert.

Albert pun berterima kasih kepada warga yang telah memberi solusi kepada pihak perusahaan. “Solusi yang diberikan ini akan segera kami tindak lanjuti, kemudian di konsultasikan ke pimpinan yang lebih tinggi, selanjutnya ke pemerintah dan instansi terkait,” jelas Albert.

Sementara itu, Kepala Desa Mopusi Djahidin Potabuga, pada pertemuan tersebut mengatakan, pihak mereka bukan menghalang-halangi atau melarang perusahaan untuk melakukan aktivitas. “Kami ke sini hanya ingin berkonsultasi dengan perusahaan untuk mencari solusi agar kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak akan berdampak buruk kepada warga khususnya para petani,” jelas Potabuga.

Diketahui, pada pertemuan anatara PT PDM dan warga Mopusi, juga dihadiri oleh pihak Polsek Lolayan, Babinsa, LSM dan sejumlah Wartawan.

 

Gian Limbanadi / Konni Balamba

Walikota Kotamobagu Terima Piagam Penghargaan WTP

0

ADVERTORIAL

Walikota  Kotamobagu Ir Hj Tatong-Bara
Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong-Bara

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara Jumat (05/06) sore sekira pukul 05.00, didampingi Ketua DPRD Kotamobagu, Hi Ahmad Sabir menerima piagam penghargaan atas prestasi meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas pengelolaan pemeritahan dan keuangan daerah.
Walikota menerima piagam tersebut, diserahkan langsung oleh  auditor utama wilayah  VI  Syarifudin Mosi, SE MM. “Walikota dan Ketua DPRD yang menerima piagam penghargaan itu,” kata

Kabag Humas Pemkot Kotamobagu, Suhartien Tegela, SE ketika dihubungi  Totabuanews via Black Berry Messenger (BBM)
Dalam sambutanya,  Tatong menyampaikan terima kasih kepada 25 anggota DPRD yang telah menyampaikan koreksi atas penggunaan keuangan daerah. Hingga membuat Pemkot Kotamobagu meraih prestasi itu. “Terima kasih atas koreksi dan saran positif yang disampaikan DPRD Kotamobagu selama ini, karena dengan perhatian wakil rakyat itu membuat daerah ini meraih prestasi ini,” ujar Tatong.

Tatong mengatakan, WTP itu tak lepas dari kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dilingkup Pemkot Kotamobagu, mengatur pengelolaan keuangan daerah. “Terima kasih juga kepada SKPD yang telah bekerja keras mengatur keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tukas Tatong. Tatong menambahkan, capaian ini merupakan bagian dari kado terindah Hari Ulang Tahun (HUT) Kotamobagu ke 8. “Ini kado terindah Kotamobagu dalam rangka HUT ke 8,” ucapnya.

 

 Konni Balamba

Perekonomian Kotamobagu Terus Naik

0
Tatong Bara
Tatong Bara
Tatong Bara

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sebagai Salah satu daerah yang baru berusia 8 tahun, peningkatan perekonomian di Kotamobagu bisa dikatakan cukup fantastis. Betapa tidak, dengan usia yang masih seumur jagung itu, Kotamobagu di tahun 2015 ini telah mampu menunjukkan tanda-tanda peruabahan yang fenomenal dengan indicator pencapaian peningkatan perekonomian yang mencapai 7,78 persen.

Menurut Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu bervariasi dengan angka tertinggi sebesar 9,28 persen, yang berasal dari sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan diikuti jasa konstrusi sebesar 9,24 persen, dan sektor jasa sebesar 8,58 persen,” jelasnya.

“Untuk Human Procurment Index (HPI) hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan usia harapan hidup, Kota Kotamobagu menempati peringkat ke-5 dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut. Dengan nilai IPM 77,05 persen,” ujar Tatong.

Diukur dari Therminologi Tipologi, yang digunakan untuk perencanaan ekonomi daerah, berdasarkan wilayah dan kawasan PDRB, Kota Kotamobagu juga masuk pada kuadran III secara nasional, atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi cepat dan tinggi.

Meski demikian kata Walikota, apa yang dicapai Pemerintah Kota Kotamobagu hari ini, tak lepas dari peran dan kontribusi para pemimpin sebelumnya, dalam kurun waktu 8 tahun sejak terbentuk sebagai sebuah DOB tahun 2007 lalu.

“Kota Kotamobagu telah dinahkodai oleh para pemimpin yang telah memberikan pengabdian, yang telah meletakkan dasar dasar pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan, demi kemajuan daerah tercinta ini, mulai dari pejabat sebelumnya, yaitu Ir Siswa R Mokodongan (Sekprov saat ini), kemudian dilanjutkan oleh Drs Djelantik Mokodompit, hingga pemerintahan saat ini (Ir Tatong Bara, Drs Hi Jainuddin Damopolii), Dalam kesempatan ini, saya dan Wakil Walikota, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin terdahulu, yang telah memberi kemajuan bagi Kota Kotamobagu,” jelasnya.

Dolly Cs Hadiri Sosialisasi Forum Komunikasi Setwan se Sulut

0

TOTABUANEWS, MANADO – Sekretariat Dewan (Setwan) Kotamobagu Jumat (05/06) hari ini menghadiri kegiatan sosialisasi forum komunikasi sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara (Sulut).

Kepada Totabuanews via Black Barry Mesanger (BBM), Sekretaris Dewan (Sekwan) Kotamobagu Hi Dolly Zulhadji SH MH melalui salah satu staf Setwan mengatakan, kegiatan yang diikuti itu berlangsung hingga Sabtu besok. “Saat ini kegiatan sedang berjalan, yang dilaksnakan di Balai pelatihan kesehatan Malalayang,” kata salah satu staf setwan tersebut.

Ia mengatakan, untuk setwan Kotamobagu dihadiri langsung oleh Sekwan Dolly Zulhadji dan beberapa staf lainnya, “Pemberi materi dari Inspektorat provinsi, Bapedda provinsi, DPPKAD provinsi dan Sekwan provinsi,” ujarnya.

 

KONNI BALAMBA

MMS Terkesan ‘Dipaksa’ Terlibat Kasus TPAPD, Verry Satria: Kasus Ini Tak Ada Kaitan Dengan Mama Didi

0
Marlina Moha Siahaan
Marlina Moha Siahaan
Marlina Moha Siahaan

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Kasus Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tahun anggaran 2011, yang menjerat mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan (MMS), dengan jeratan pasal pencucian uang, serta penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Polres Bolmong, yang kini sudah ditangan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, disebutkan oleh kuasa hukum MMS, Very Satria Dilapanga SH dan rekan, merupakan kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, Very berani mengatakan kalau korupsi TPAPD itu tidak ada kaitan sama sekali dengan MMS.
Hal ini terungkap dalam dokumen ‘Legal Anatation’ yang kirim Kuasa Hukum MMS kepada Polres Bolmong tertanggal 20 April 2012, yang meminta kepada Penyidik Polres Bolmong tidak mengaitkan kasus korupsi TPAPD dengan MMS.
“Dalam surat ‘Legal Anatation’ itu, kami merinci kronologi realisasi TPAPD semasa Bupati MMS menjabat, hingga Pejabat Sementara Bupati Gun Lapadengan SH, sampai realisasi TPAPD dilakukan pembayaran pada masa Bupati definitif Salihi Mokodongan menjabat. Jadi kasus ini tak ada kaitan dengan Mama Didi (MMS),” ujar Very.
Very mengatakan, kalau dari awal dirinya sudah mengingatkan ke penyidik Polres Bolmong, bahwa sejak kasus korupsi TPAPD berdasarkan Laporan Polisi Aparat Desa Bolmong tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 52/I/2012/Res-BM, mulai disidik oleh penyidik, rangkaian kejadian korupsi TPAPD tejadi di masa Pemerintahan Bupati Salihi Mokodongan.
Diketahui, dalam ‘Legal Anatation’ itu Very pun semua bukti-bukti fisik kepada penyidik polres Bolmong, bahwa pembayaran uang TPAPD 2010 sampai realisasi TPAPD berakhirnya jabatan MMS tanggal (03 Mei 2011) sebagai Bupati, TPAPD tersalur dan tidak bermasalah.
“Adapun kasus korupsi TPAPD terjadi pada triwulan III Tahun 2011, dimana Bendahara Umum Daerah Ratna Boediraharjoe membayarkan uang TPAPD Rp4,928 Miliar kepada PPTK Cymmy Wua, namun bersangkutan tidak menyalurkan pembayaran kepada aparat desa. Kasus ini terjadi di era Bupati Salihi Mokodongan menjabat,” tegas Very dalam suratnya.
Yang lebih aneh lagi menurut Very, MMS dikaitkan dengan pinjam meminjam uang Rp1 Miliar TPAPD tahun 2010 antara Suharjo Makalalag dan Mursid Potabuga kemudian dijadikan senjata untuk menjerat MMS.
“Dalam BAP MMS yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, uang setan Rp1 Miliar ini, tidak bisa dibuktikan kaitanya dengan klien kami (MMS). Itulah mengapa, Berkas MMS lebih dari 3 kali dikembalikan oleh penyidik Jaksa ke Polres Bolmong,” kata Dilapanga dalam surat Legal Antation.
Semua Alat-alat Bukti dan kronologi terjadi Korupsi TPAPD menurut Dilapanga, tidak ada hubungan hukum dalam kasus penyimpangan TPAPD tahun 2010 dan tahun 2011.

 

Tim Totabuanews

Aktivitas PT PDM di Matali Baru Terancam Dihentikan

0
Aktifitas PT PDM di area Sungai Pinaingan Matali Baru
Aktifitas PT PDM di area Sungai Pinaingan Matali Baru
Aktifitas PT PDM di area Sungai Pinaingan Matali Baru

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Aktifitas penggalian material oleh PT Pilar Dasar Membangun (PDM) di sungai Pinaingan Desa Matali Baru, yang sudah meresahkan petani desa Mopusi, mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongodow.

Anggota Dekab dapil Lolayan Mas’ud Lauma kepada sejumlah wartawan akan segera menindak lanjuti adanya keluhan para petani Mopusi itu. “Apa yang sudah dilakukan Perusahaan PT PDM sudah sangat mengganggu pertanian yang ada di Desa Mopusi. keluhan mereka berupa air sungai yang sudah tercampur material krikil hasil dari aktivitas pengerukan yang dilakukan perusahan itu, dan jelas  sangat menggangu hasil pertanian nantinya,” ungkap Lauma.

Tak hanya itu kata Laum, bahkan akibat dari aktivitas perusahaan tersebut akan mencemari air yang masuk ke persawahan dan itu mempengaruhi debit air, “Kami akan tindak lanjuti keluhan masyarakat, selaku wakil rakyat akan turun langsung melihat kegiatan yang dilakukan PT PDM, jika terbukti maka kami akan menghentikan paksa seluruh aktivvitas yang dilakukan,” tegas Aleg dari Partai PDIP ini.

 

KONNI BALAMBA

Tempat Fitnes Warrior Gym Tak Kantongi Izin, Sahaya: Akan Kita Tutup

0
ILUSTRASI
Sahaya Mokoginta
Sahaya Mokoginta

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Hasil penertiban tempat usaha yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol –PP) Kota Kotamobagu, menemukan tempat latihan kebugaran tubuh (Fitness) Warrior Gym, yang terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat (Kobar), tak mengantongi izin usaha dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Hal ini, terungkap ketika tim Satpol – PP Kotamobagu menggelar penertiban tempat – tempat usaha yang belum melakukan pengurusan izin sesuai dengan aturan Pemkot kotamobagu.

Kepala Kantor (Kakan) Satpol – PP Kotamobagu, Sahaya Mokoginta membenarkan hasil temuan dari tim tersebut. “Untuk hasil razia tempat usaha yang digelar anggota Pol PP hari ini (Kemarin,red). PT Gudang Garam izin lengkap. Tempat fitness samping kantor Kelurahan Kotamobagu belum ada izin, tempat penjualan pakaian Cabo (Cakar Bongkar) dalam proses melengkapi izin,” ujar Sahaya.

Meski demikian kata Sahaya, jika pihaknya belum langsung melakukan penutupan tempat usaha. Melainkan, masih memberikan himbauan agar segera melengkapi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. “Mereka baru dianjurkan agar segera melakukan pengurusan izin,” tukas Sahaya.

Sahaya menambahkan, setelah disampaikan secara langsung dan terkesan tak diindahkan oleh setiap pengelola tempat usaha. Maka, pihaknya akan melakukan tindakan tegas. “Tentu kita akan melakukan penutupan tempat usaha yang enggan mengurus izian mereka,” pungkas Sahaya.

 

KONNI BALAMBA

Pemkot Kotamobagu Diberi Waktu 60 Hari Selesaikan Catatan dari BPK RI

1

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU –  Meski telah medapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit pengelolaan administrasi Pemerintahan dan Keluangan daerah tahun anggaran 2014, namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Region Sulawesi Utara (Sulut) masih memberikan beberapa catatan kepada Pemkot Kotamobagu.

Hal itu tercermin dalam sambutan ketua BPK RI region Sulut, Andi Kangkung Lologau Kamis (04/05) kemarin. Bahkan, BPK memberikan waktu agar Pemkot segera menyelesaikan catatan – catatan BPK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Pemerintah Kota Kotamobagu diberi waktu selama 60 hari menyelesaikan catatan BPK,” ujar Andi

Disisi lain, Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara mengatakan, bahwa WTP itu merupakan salah satu motifasi Pemkot Kotamobagu melakukan pembangunan di daerah. “Terima kasih atas opini yang telah diberikan BPK ini, tentu pencapaian ini akan menjadi motofasi memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” kata Tatong.

Seementara itu, rasa bangga atas diraihnya opini WTP oleh Kotamobagu, juga terlahir dari uangkapan Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Hi Jainuddin Damopolii ketika dihubungi Media Totabuan Kamis (04/06) malam. “Alhamdulillah opini dari BPK masih WTP,” ucap Jainuddin, sembari menambahkan jika catatan yang diberikan BPK hanya perbaikan administrasi.

 

KONNI BALAMBA

 

Pemkot Kotamobagu Usulkan 110 Honda K2 ke Menpan

0

HondaTOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Khabar gembira buat Honor Derah (Honda) kategori 2 yang belum terangkat pada perekrutan tahun 2014 lalu. Karena, tahun ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, kembali mengusulkan 110 kuota Honda K2 di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB).
Hal ini, dikatakan Kaban (Kepala Badan) BKDD Kotamobagu, Adnan Masinae ketika dihubungi Media Totabuan Kamis (04/06).” Yang diusulkan sisa lalu sekitar 110 honorer K2,” kata Adnan.
Adnan berharap, usulan Pemkot itu dapat disetujui oleh Kemenpan – RB. “Mudah – mudahan disetuji semua usulan itu,” ujar Adnan.
Dikatakan Adnan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu konformasi jumlah yang akan terakomodir dari Kemenpan – RB. “Masih ditunggu informasi dari Kemenpan – RB,” tukasnya.
Terpisah, salah satu honorer K2 berharap usulan itu akan disetujui oleh Menpan – RB. “Karena ini, menyangkut nasib orang banyak. Tentu harapan kami yang tercatat sebagai Honorer kategori 2, Pemerintah Kotamobagu menseriusi hal itu,” ujar Wanita dua anak ini, sembari meminta namanya tak dikorankan.
Diketahui, Kemenpan – RB membuka lowongan CPNS yang berjumlah sekitar 134 ribu. Angka itu merupakan sudah gabungan kuota 30 ribu sisa honorer K2 tahun 2014 lalu.

 

DAR / KONNI BALAMBA

Sekda Boltim: Penggunaan Dana Desa Harus Tepat

0

M assegafTOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar kegiatan sosialisasi dana desa serta pengelolaan keuangan desa tahun 2015.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan, Kamis (04/06), dihadiri Sekda Muhamad Assagaf, Asisten I Amin Musa, Asisten II Astoni, Assisten III DJ Mokoginta, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para camat, sangadi, sekdes, bendahara serta seluruh badan permusyawaratan desa (BPD) se kabupaten Boltim.

Sejumlah SKPD memberikan penyampaiannya sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing masing,  baik itu tentang keuangan desa, rencana kerja pembangunan desa, anggaran pendapatan belanja desa, maupun pengelolaan dana desa.

Sekda Muhammad Assagaf dalam sambutanya mengatakan pemerintah desa yang mengikuti sosialisasi perlu memperhatikan materi yang diberikan. “Materi ini sangat penting untuk pengelolaan dana desa yang nantinya akan disalurkan,” kata Assagaf.

Dikatakannya, dana desa yang nantinya akan disalurkan harus mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan, agar realisasi anggaran tersebut bisa berjalan lancar.“Sosialisasi ini bertujuan agar supaya pemdes dalam menggunakan dana yang nantinya akan disalurkan bisa tepat sasaran serta peranggungjawabanya tidak menjadi sulit, karena aturanya sudah ada dalam sosialisasi ini,” jelasnya.

Terpisah, Sekdes desa Inaton Hidayat Bahmit SP menyambut baik sosialisasi ini, karena menurutnya penting dalam penyusunan laporan keuangan serta penyusunan anggaran yang nantinya akan diberikan.“Sosialisasi ini sangat baik, karena desa kami saja sampai saat ini belum melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa (RKPDes) maupun APBDes karena aturan ini belum terlalu kami fahami,” katanya.

Sementara itu, Sekdes Desa Buyat Selatan Gunawan Lasambu menambahkan, aturan ini ada perbedaan yang tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah di terapkan sebelumnya, akan tetapi menurutnya ini yang sosialisasi ini sangat efektif untuk diterapkan pada setiap program di desa.

 

KONNI BALAMBA

BERITA TERBARU