TOTABUANEWS, BOLTIM – Perkembangan teknologi yang makin canggih, termasuk penggunaan internet kini sudah seperti menjadi kebutuhan. Hal ini karena keinginan warga untuk mengakses segala informasi melalui berbagai jejaring sosial dengan menggunakan fasilitas internet.

Namun berbeda dengan warga yang ada di Boltim. Keterbelakangan mereka terhadap informasi bisa dibilang masih cukup tinggi, karena fasilitas internet tidak mampu ditopang oleh pemerintah daerah (Pemda).

Salah satu seniman boltim, Jamal Rahman Irot, mengatak dirinya menyayangkan tidak adanya layanan internet gratis di boltim.

“Sebenarnya warga boltim haus akan internet, namun sayangnya hal itu tidak mampu diberikan oleh pemerintah daerah,” kata Jamal, Senin (18/01/2016).

Lanjut dia, antusias warga terutama generasi muda saat ini kelihatan pada saat masih diberikanya pelayanan gratis oleh salah satu SKPD.

“Disaat internet masih gratis, banyak generasi muda mengakses berbagai jejaring sosial, namun setelah di hentikan oleh kepala bagian pembangunan internet itu banyak generasi yang ketinggalan informasi,” tambahnya.

Ia pun menyayangkan hal ini terjadi, padahal internet adalah salah satu alat pendidikan yang sangat berpengaruh pada masyarakat.

“Saat internet diputuskan, banyak generasi muda yang kecewa, karena sudah tidak bisa mengakses berbagai informasi, apalagi saat ini sudah dunia modern, jual beli pun banyak melalui internet,” ungkapnya.

Kabag Pembangunan Elvis Siagian, ketika dikonfirmasi terkait pemutusan internet gratis kepada masyarakat mengatakan, itu dilakukan karena pekerjaan di kantornya akan terhambat, sehingga harus di putuskan layanan internet gratis.

“Saat ini bagian pembangunan sedang mengimput sejumlah data, sehingga kalau banyak pengguna, akan lalod internetnya sehingga paswordnya diganti. Lagian banyak generasi muda yang menggunakan internet di sini hanya untuk membuka hal hal yang tidak mendidik,” jelas Siagian.

Pihak  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, (Dishubkominfo) Boltim melalui Kepala Seksinya, Feki Momongan menambahkan, pihaknya sedang menunggu permohonan yang diajukan ke pusat.

“Untuk mengantisipasi hal itu, saat ini Dishubkominfo membuat permohonan bantuan melalui pusat untuk dapat kembali mengaktifkan kendaraan internet yang sebelumnya di gunakan,” kata Feki.

Dimana kata Feki, permohonan bantuan ini akan difungsikan disetiap kecamatan.

“Jika bantuanya sudah ada, maka setiap kecamatan akan mendapatkan pelayanan internet dengan mudah dan gratis, tidak hanya itu, bahkan pihak kami akan membentuk Media Centre untuk penyebar luasan informasi di Pemda boltim,” jelasnya.

Dicky Mamonto

TOTABUANEWS, BOLTIM – Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) merelease sejumlah Partai Politik, yang harus mengembalikan sejumlah uang negara atau Dana Bantuan partai Politik (Banpol. Pasalnya, dari hasil Laporan Pertanggungjawaban setiap Partai banyak yang Nihil, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan berita acara dimana sejumlah partai Politik di Boltim harus mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Kepala Inspektorat daerah Boltim Meike Mamahit menjelaskan, jika saat ini pihaknya sudah menerima edaran dari KPK terkait TGR Partai Politik. “Saat ini banyak Partai Politik di Boltim yang bakal dikenakan TGR karena dari hasil pemeriksaan, banyak yang tidak dilaporkan, terkait administrasi,” kata Meike pada Senin (18/01/2016).

Lebih lanjut dikatakanya, adapun TGR yang di keluarkan oleh KPK saat ini, adalah dana bantuan yang di berikan sejak dua tahun terakhir. “Tahun 2013 lalu, Partai politik yang mendapat dana Bantuan di kenakan TGR sekitar 270 jutaan, sedangkan untuk tahun 2014 TGR partai Politik sekitar 30 Jutaan, sehingga totalnya sekitar 300 juta lebih, TGR partai Politik di Boltim,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Meike pun menambahkan, jika saat ini Pihak inspektorat melalui petunjuk KPK akan memberikan waktu selama Dua Bulan setelah dikeluarkanya edaran ini. “Terhitung 60 hari waktu penggantian TGR yang di rekomendasikan oleh KPK, namun jika dalam waktu tersebut tidak di indahkan, maka lansung di limpahkan ke sidang MPTGR, dan jika tidak ada pernyataan lagi dari yang bersangkutan, maka akan di limpahkan ke pihak Hukum,” tutup Mamahit.

Dicky Mamonto