Beranda blog Halaman 4515

Boltim Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

0

ADVERTORIAL

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan tahun 2014, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut.
Pemberian predikat opini berlangsung di Kantor BPK RI perwakilan Sulut di Manado, dihadiri Ketua BPK RI perwakilan Sulut, Andi Kangkung Lologau, Bupati Sehan Landjar, Wabup Medi Lensun, Ketua DPRD Sachrul Mamonto, Sekda Muhammad Assagaf, serta sejumlah SKPD.

Ketua BPK RI Perwakilan Sulut Andi dalam sambutanya mengatakan opini yang diberikan ini sudah diperiksa oleh Tim yang diutus oleh BPK. “Ini adalah hasil dari apa yang diperbuat oleh daerah,” katanya.

Bupati Sehan Landjar mengapresiasi kinerja SKPD dibawah pimpinan Sekda) Muhammad Assagaf, karena mampu mempertahankan WTP seperti tahun sebelumnya.“Ini hasil kerja keras SKPD, dan untuk tahun depan akan lebih ketat lagi, karena sudah menggunakan akrual basic. Jika tahun ini hanya ada empat item laporan, maka 2016 sudah ada tujuh,” ujar Sehan saat diwawancarai sejumlah Media di Kantor BPK Manado.

Menurutnya, sejauh ini yang paling sulit adalah pengelolaan asset, namun saat ini Boltim sudah bisa mengatasinya sehingga sudah tidak ada masalah. Bupati berharap kedepan nanti seluruh SKPD harus lebih efektif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan karena tahun depan akan lebih teliti. “Saya berharap kepada kepala satuan kerja, agar kedepan nanti harus lebih memproteksi mulai dari perencanaan, pengawasan terhadap pelaksanaan sampai pada pelaporan,” ucap bupati.

5 Juni, Giliran Kotamobagu Terima Opini BPK, Kabag Humas: Itu Sesuai Petunjuk

0
Walikota-saat-menerima-Laporan-Hasil-Pemeriksaan-dari-Ketua-BPK-RI-Perwakilan-Sulut beberapa waktu lalu
Walikota-saat-menerima-Laporan-Hasil-Pemeriksaan-dari-Ketua-BPK-RI-Perwakilan-Sulut beberapa waktu lalu
Walikota saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ketua BPK-RI Perwakilan Sulut beberapa waktu lalu

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Meski tiga kabupaten di Bolaang Mongondow Raya (BMR) telah menerima opini atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2014 lalu. Namun, pemerintah Kota (Pemkot) baru akan menerima penilaian itu pada 5 Juni mendatang.

Hal ini, dikatakan Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara melalui juru bicara Pemkot Kotamobagu, Suhartien Tegela SE, ketika dihubungi totabuanews.com Sabtu (30 Mei 2015) via Black Berry Messenger (BBM). “Waktu penerimaan opini BPK tanggal 5 Juni. Tapi, bisa berubah karena mengikuti jadwal BPK,” kata Tien.

Ketika Wartawan sodorkan pertanyaan, soal alasan kenapa tak diserahkan bersamaan dengan tiga daerah lain di BMR. Tien beralasan jika Pemkot hanya menyesuaikan dengan petunjuk dari BPK. “Penerimaan ini tergantung jadwal BPK,” tutur Mama Dinda sapaan akrab Suhartien Tegela.

Tien berharap, opini Kotamobagu yang akan diserahkan BPK nanti bisa menyamai hasil yang diterima Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolsel. “Insyah ALLAH WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” singkat Tien.

 

ISNANDAR / KONNI B

Warga Mopusi Protes Aktivitas PT PDM, Dinilai Rusak Hasil Pertanian

1
Warga Mopusi saat mendatangi lokasi penggalian PT PDM
Warga Mopusi saat mendatangi lokasi penggalian PT PDM
Warga Mopusi saat mendatangi lokasi penggalian PT PDM

TOTABUANEWS, BOLMONG — Aktifitas penggalian bahan material disungai Pinaingan, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh PT Pilar Dasar Membangun (PDM), menuai protes warga Desa Mopusi.

Pasalnya, aktifitas salah satu perusahaan besar di Sulut tersebut mengakibatkan lumpur dari sungai itu hanyut dan masuk ke persawahan desa Mopusi. Sehingga hal itu sangat berpengaruh pada komoditi pertanian warga Mopusi.

Olehnya sejumlah warga yang mayoritas petani serta Kepala Desa Mopusi Djahidin Potabuga pada Sabtu (30/05) siang tadi mendatangi lokasi tempat beraktifitasnya perusahaan tersebut.
“Kami selaku petani, meminta agar pemerintah daerah serta Instansi terkait dapat memantau langsung kegiatan perusahan PDM yang berada di pinaingan Desa Matali Baru. Akibat limbah Perusahaan PT.PDM, persawahan Desa Mopusi telah dimasuki lumpur, “kata Muktar salah satu petani.

Sementara itu, Babinsa Desa Mopusi Johanes Minggu, yang juga ikut bersama warga saat menemui pihak perusahaan mengatakan tujuan kedatangan mereka itu untuk meminta agar kegitan pihak perusahaan dihentikan sementara waktu. “Sebab ini sangat berdampak pada hasil pertanian warga,” ungkapnya.

Pihak perusahaan melalui Kepala Pengawas Rasi Bara saat menemui warga tidak berkomentas lebih. Ia beralasan bahwa pimpinan sedang berada di Manado. “Maaf, Direktur sedang berada di Manado, kemungkinan Selasa pekan depan beliau pulang. Nanti akan disampaikan soal kedatangan ini,” ujar Bara.

 

Peliput: Gian Limbanadi

Editor : Konni Balamba

Selain Sang Motivator, Sehan Landjar Dijuluki Satria Bolmong Raya

0
Sehan Landjar
Sehan Landjar

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Selain dijuluki Sang Motivator, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, oleh sejumlah kalangan disebut adalah Satria Bolmong Raya. Julukan tersebut, seperti dikatakan Ketua LPKEL Revormasi Effendy Abdul Kadir.

Ia mengatakan julukan sebagai seorang satria kepada Bupati Boltim itu tentu beralasan. Dimana menurut Ending, dengan menjabat sebagai seorang bupati, Sehan Landjar berorasi depan Gedung DPR RI memperjuangkan agar hak rakyat dalam pemilihan kepala daerah dikembalikan. “Aksi beliau itu ditayang hampir disemua statsion televisi nasional, dan berhasil. Pemiliahan kepala daearh dikembalikan kepada rakyat,” kata Effendy sembari mengatakan Sehan Landjar sampai saat ini masih ketua satu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Alasan lain kata Ending, sebagai seorang kepala daerah Sehan Landjar sangat peduli dengan adat daerah. Hal itu dibuktikannya dengan mengsponsori seminar adat yang digelar di Kabupaten Boltim belum lama ini. “Mempersatukan adat daerah pasca pemekaran Bolmong Raya menjadi empat kabupaten dan satu kota, adalah hal yang luar biasa yang dilakukan seorang bupati,” kata Ending.

Selain dua hal itu lanjut Ending, dari sisi admnistarsi pemerintahan, Sehan Landjar kapasitas sebagai Bupati mampu mempersembahkan gelar WTP dari BPK RI, sebagai kabupaten termuda se Indonesia. “Seorang kepala daerah seperti sangat jarang. Apalagi sampai saat ini Pak Sehan masih menggunakan kendaraan pribadinya sebagai kenadaraan dinas yang Ia hibahkan. Sementara anggaran untuk kendaraan dinas bupati, dianggarkan untuk mobil ambulance tercanggih di Asia tenggara, yang mampu menampung pasien hingga ratusan orang,” tandas Ending.

 

KONNI BALAMBA

Dibawah Kepemimpinan Bupati Sehan Landjar, Boltim Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

0

TOTABUANEWS, BOLTIM – Kepemimpinan Bupati Sehan Landjar dalam mengatur administrasi pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tidak bisa diragukan lagi. Betapa tidak, untuk tahun anggaran 2014, Boltim kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait laporan keuangan pemerintah kabupaten Boltim.

Bertempat di aula BPK RI perwakilan Sulut, Jumat (29/5), penyerahan laporan tersebut diserahkan oleh ketua BPK perwakilan Sulut Andi Kangkung Lologau kepada Sehan Landjar SH.

Bupati Boltim Sehan Landjar melalui Kabag Humas Uyun K Pangalima, mengatakan sangat bersyukur atas hasil tersebut. “Terima kasih kepada Sekda, DPPKAD serta seluruh SKPD dilingkup pemda Boltim, ini merupakan bukti dari kinerja pemda Boltim yang bersih,” tandasnya.

 

KONNI BALAMBA

Pemkot Kotamobagu Akan Segera Roling Jabatan Lurah

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU—Pemerintah kota Kotamobagu dalam waktu dekat akan segera melakukan rolling jabatan. Mulai dari jabatan lurah hingga posisi eselon II. Bahkan kajian terkait kinerja Lurah sudah sementara dilakukan pihak Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat).

Sekretaris kota Kotamobagu Mustafa Limbalo mengatakan, di mana bukan hanya posisi pejabat eselon III yang dinilai soal kinerja,  akan tetapi posisi Lurah juga menjadi penilaian tim Baperjakat.

“Lurah juga tetap dikaji. Kemungkinan agenda Rolling Lurah masuk dalam kajian. Kajian itu termasuk kinerja dan persoalan,” kata Limbalo.

Namun meski begitu, Limbalo tak menyebutkan kalau Lurah mana yang menjadi catatan tim Baperjakat terkait kinerja dan persoalan dengan masyarakat. Dia sendiri masih enggan untuk menyebut. “Ya kalau itu, semua masih dikaji tinggal tunggu saja,” katanya.

 

KONNI BALAMBA

Lima Desa di Kotamobagu Lengkapi RPJMDes

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan salah satu persyaratan utama penerimaan Dana Desa. Hingga saat ini, dari 15 Desa di Kota Kotamobagu (KK) baru 5 Desa yang telah memasukan RPJMDes mereka.

Buktinya, sampai Jumat (29/5)  baru ketambahan satu Desa. Sebelumnya, sudah ada empat Desa yang melengkapi berkas mereka. “Sebelumnya jumlah Desa yang memasukkan berkas persyaratan penerimaan dana Desa ada empat yaitu Bilalang Satu, Poyowa Kecil, Bungko, dan Poyowa Besar Dua. Sampai Jumat ketambahan satu yakni Kobo Kecil, maka keseluruhan menjadi lima desa,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kotamobagu, Hamdan Monigi.

Hamdan mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa yang masih kurang mumpunilah alasan karena penyusunan RPJMDes begitu lama. “Kami tetap melakukan monitor kepada mereka lewat komunikasi langsung hingga via telepon untuk memberikan pengarahan cara penyusunan,” ujarnya.

Dikatakan Hamdan,   ada juga alasan yang diutarakan setiap kepala Desa adalah penyusunan RPJMDes tersebut sudah hampir selesai. “Memang kami melihat, mereka semua rata-rata hampir 100 persen selesai. Tinggal beberapa lampiran saja yang belum dilengkapi,” tuturnya.

Hamdan menambahkan, Desa yang telah memasukkan RPJMDes sementara dipersiapkan pembuatan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). “Memang kalau untuk RPJMDes itu proyeksi enam tahun, APBDes dan RKPDes itu untuk setiap tahunnya,”ucapnya.

 

Tim Totabuanews

Aparat Desa di Bolmong Dapat Tunjangan Tetap

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) di Bolaang Mongondow (Bolmong) kini berubah menjadi penghasilan tetap pemerintah desa (PTPD). Asisten Pemerintahan Pemkab Chris Kamasaan, mengatakan dirubahnya istilah TPAPD menjadi PTPD membuat pembayaran tunjangan kepada para ujung tombak pemerintahan itu menjadi wajib.
“Kalau sebelumnya TPAPD berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kini pembayarannya menjadi wajib,” katanya.
Menurutnya, untuk perubahan TPAPD menjadi Siltap atau PTPD sudah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang baru pada 2015 ini.
“Untuk penhasilan tetap aparat desa jumlahnya masih sama dengan TPAPD dan saat ini masi menunggu proses pencairanya,” katanya.
Kata dia, Perbup tersebut sudah diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Kemungkinan, penyalurannya akan bersamaan dengan dana desa.
“Untuk itu Pemkab berharap para aparat desa bersabar karena pastinya dana tersebut akan disalurkan kepada para aparat desa,” ujarnya.

 

konni balamba

Wabup Bolmong: Pemkab Siapkan Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

0
Yanni Tuuk
Yanni Tuuk
Yanni Tuuk

TOTABUANEWS, BOLMONG—Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk STh MM mengatakan, pemerintah bakal memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi. Ini sebagai solusi untuk kedisiplinan pegawai yang semakin merosot. ‘’PNS tentunya lebih mengetahui aturan kepegawaian. Makanya, tidak zamannya lagi, pejabat daerah mengingatkan terus masalah kedisiplinan,” kata Tuuk.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah lebih memperhatikan pegawai yang berprestasi. Sehingga, pihaknya akan memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukan kinerja yang baik dan berprestasi. ‘’Para pimpinan SKPD diharapkan untuk memberikan perhatian khusus bagi pegawai berprestasi agar para abdi negara berlomba-lomba menunjukan kinerja yang baik,” ujar Tuuk.

Mantan anggota Dekab Bolmong dua periode ini menegaskan, bagi pegawai yang tidak disiplin maka akan diberikan sanksi sesuai aturan kepegawaian. ‘’Tentunya jika kesalahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan maka disiapkan pemecatan secara tidak hormat,” tutup Tuuk.

Konni Balamba

Bolmong Butuh Penambahan Truk Pengangkut Sampah

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Mobil pengangkut sampah di Kabupaten Bolmong sangatlah minim. Akibatnya, sejumlah sejumlah tempat umum seperti pasar maupun pertokoan di Bolmong seringkali terlihat tumpukan sampah. “Pemerintah harus menambah armada pengangkut sampah,” ujar warga Lolak Adri Paputungan.

Berdasarkan informasi, armada pengangkut sampah yang dimiliki Pemkab Bolmong hanyalah 3 mobil dump truck. Ironisnya, mobil-mobil tersebut harus melayani sejumlah tempat di 15 kecamatan di Bolmong. “Armada tersebut tidaklah cukup untuk melayani masyarakat di Bolmong,” tandas Adri.

Kepala Dinas PU Bolmong Ir Norma Makalalag mengakui hal tersebut. Dikatakannya, armada yang dimiliki Bolmong hanyalah 3 dump truck. “Penambahan armada tersebut disesuaikan dengan anggaran dan skala prioritas pembangunan,” tutupnya.

 

konni balamba

BERITA TERBARU