TOTABUANEWS, BOLMONG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datue Minangkang, yang saat ini masih beroprasi di Kotamobagu, rencananya tahun 2016 mendatang, akan pindah ke Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), yakni Kecamatan Lolak.
Direktur RSUD Datue Binangkang, dr Sahara Albugis, ketika dikonfirmasi pekan lalu mengatakan, rumah sakit milik Pemkab Bolmong tersebut, rencananya akan segera dipindahkan ke Lolak.
“Insya allah tahun depan, rumah sakit akan pindah di Lolak,” kata Sahara.
Menurutnya, bangunan RSUD Datue Binangkang, yang berada di Kecamatan Lolok, saat ini sedang terus digenjot agar rencana pinda tahun depan akan terrealisasi.
“Saat ini pembangunan rumah sakit di Lolak masih berlangsung. Untuk itu, kegiatan oprasionalnya belum bisa pindah secepatnya,” ucap Sahara.
Sementara itu, Bupati Hi Salihi Mokodongan, ketika dikonfirmasi soal rencana pindah RSUD Datue Binangkan ini mengatakan, Pemkab Bolmong, saat ini sedang mempersiapkan fasilitas rumah sakit dilokasi baru.
“Tahun ini, sedang dilakukan pembangunan bangunan RSUD tersebut. Termasuk Rumah Dinas (Rudis) dokter dan beberapa bangunan sementara dibangun sehingga kemungkinan tahun depan baru akan pindah,” kata Mokodongan.
Dirinya juga meminta kepada manajemen RSUD Datue Binangkang, agar lebih meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat.
Menurut orang monor satu di Kabupaten Bolmong ini, keluhan warga terkait pelayanan rumah sakit ‘pelat merah’ sudah sampai ditelingahnya.
“Keluhan pelayanan RSUD Datue Binangkang, sudah saya dengar termasuk pelayana Puskesmas,” ujarnya.
“Dan ini akan menjadi bahan catatan saya untuk dievaluasi,” tegas Mokodongan.
Lanjutnya, seharusnya, rumah sakit dan Puskesmas pekah, jika ada keluhan pelayanan dari masyarakat.
“Rumah sakit dan puskesmas seharusnya merasa gelisah saat dikeluhkan pelayanannya oleh masyarakat, bukannya mengganggap remeh pasien yang datang berobat,” terangnya.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), yang berada di Keabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), rencananya akan diserahkan kepada pemerintah setempat.
Penyerahan asset yang informasinya sebesar kurang lebih Rp 53 miliar ini, oleh Pemkab Bolmong kepada Pemkab Bolsel, direncanakan pekan depan. Hal ini, sebagaimana disampaikan Asisten I Pemkab Bolmong, Drs Christovel Tito Kamasaan MM, pekan lalu. “Jumlah asset yang akan diserahkan, kurang lebih Rp 53 miliar, terdiri dari tanah, gedung, perkantoran dan lain-lain,” kata Kamasaan.

Bahkan, menurut Kamasaan, dirinya telah bertemu denga Bupati Hi Salihi Mokodongan bersama Pemkab Bolsel, untuk membahas penyerahan asset ini.
“Saya sudah menghadap ke Pak Bupati. Dan jika tidak ada halangan pekan depan asst akan diserahkan,” ucapnya.

Selain itu, rencana penyerahan asset ini, selain akan dihadiri oleh jajaran Pemkab Bolmong, juga akan dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong.”Kami (Pemkab Bolmong, red) rencananya akan bersama-sama dengan DPRD Bolmong, ke Bolsel terkait dengan penyerahan asset ini,” katanya lagi.

Saat disingung mengenai permasalahan yang sempat muncul terkait asset Pemkan Bolmong, yang ada di Bolsel, dirinya menyatakan jika permasalahan tersebut sudah selesai.”Memang ada beberapa asset belum ada kesepakatan antara kami dengan Pemkab Bolsel. Nantinya dalam pertemuan kedepan kami akan carikan solusinya degan Pemkab Bolsel. Intinya mana asetnya sudah tidak masalah itu yang akan diproses,” aku Kamasaan.

Namun, dirinya juga mengakui jika ada sebagian asset yang tercatat sebagai milik Pemkab Bolmong, yang ada di Bolsel, telah diduduki masyarakat.
“Informasi itu sudah saya dengar. Namun yang berkewenangan menyelesaikan masalah itu adalah Pemkab Bolsel. Yang jelas kami hanya melakukan proses penyerahan asset sesuai dengan perintah Undang-Undang (UU), agar tidak lebih dari lima tahun proses aset tersebut setelah daerah itu dimekarkan,” pungkasnya.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, BOLMONG – Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong, diminta segera dicairkan oleh Pemkab Bolmong. Itu terkait hasil konsultasi ke Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Dimana kementrian menyampaikan untuk TPAPD masuk APBD dan bukan melalui APBN.

Ketua Komisi I Yusrah Alhabsyi meminta, Pemkab segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), tentang pencairan TPAPD di 200 desa yang ada di Kabupaten Bolmong. Karena sesuai penyampaiaan kementrian, tidak masalah TPAPD yang sifatnya tunjangan dicairkan lewat APBD. “BPMD segera merealisasikan pembayaran TPAPD ke tiap desa,” ucapnya.

Selain itu, Ucan –sapaan akrabnya— mengatakan saat ini pemerintah pusat mulai mengucurkan dana desa, saat ini sudah 100 dari 434 kabupaten yang sudah mendapatkan anggaran pusat tersebut. “Maka meminta pemerintah desa segera menyiapkan persyaratannya,” ujarnya.

Terpisah, personil Komisi I Muhamad Syahrudin Mokoagow mengatakan, koordinasi ke Kementrian Desa dan PDTT langsung diterima Muliadi Malik Msi. Dan sudah menyampaikan soal TPAPD dicairkan melalaui APBD, maka aparat desa tak perlu berkecil hati.  

“Untuk TPAPD sudah bisa dicairkan, dan terkait kucuran dana desa. Diharapkan kepada pemerintah desa segera menyiapkan BUMDes, Profile Desa, APBDes, dan RPJMDes, serta Perdes. Agar tak menjadi masalah saat pemerintah pusat akan mengucurkan dana desa,” tutupnya.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, BOLMONG  – Dana desa senilai Rp38 milyar dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bolaang Mongondow bakal tak cair. Apabila semua persyaratan diatur dalam persyaratan Kementrian Keungan dan Kementrian Desa tidak terpenuhi. Hal itu sebagaimana hasil dari konsultasi personil Komisi I DPRD Kabupaten Bolmong ke kementrian desa RI (06/05) kemarin.

Menurut Ketua Komisi I Yusra Alhabsyie SE, dari hasil konsultasi tersebut rupanya terungkap masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi sehingga dana desa itu belum terealisasi. “Ada tujuh poin yang menjadi sayarat yang diatur dalam persyatan Kementrian Keungan dan Kementrian Desa. Namun kata Yusra, yang diprioritaskan adalah RPJMD, RKPDes, Profil Desa dan Bumdes.  “Selanjutnya syarat tersebut dibuat dalam peraturan bupati (perbup). Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka secara otomatis bisa diajukan ke kementrian keuangan dan kementrian desa,” kata Yusra.

Untuk pencairannya kata Yusra, oleh kementrian akan mengtransfer ke rekening desa. Setiap deas rata-rata mendapatkan Rp240 Juta. “Kelebihan sisanya akan dibagi ke deas-desa yang memiliki penududuk besar dan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Lanjutnya lagi, hasil pertemuan tersebut akan dikoordinasikan dengan Asisten I Pemda Bolmong untuk segera ditindak lanjuti. “Agar hak-hak para aparat desa bisa secepatnya terpenuhi, sehingga akan meningkatkan kinerja aparat desa,” tandasnya.
Diketahui, dalam kunjungan Komisi I itu juga didampingi oleh Ketua Dekab Welty Komaling.

Konni Balamba