TOTABUANEWS, BOLTIM – Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BPPKB-PA) tahun 2016 ini mulai melakukan peninjauan di setiap desa untuk menjadikan satu satunya desa percontohan KB di Boltim.
Kepala BPPKB-PA Boltim Saida Potabuga mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi kepada Desa yang bakal di Jadikan Project sebagai Desa percontohan KB di Boltim. “saat ini program kita adalah mencari Desa untuk di jadikan percontohan pengguna KB,” kata Saida.
Lanjut, desa percontohan tersebut akan dikawal langsung oleh BPPKB-PA, untuk penggunaan KB, serta pertumbuhan ekonominya. “desa yang akan menjadi Desa Percontohan nantinya akan di sebut ‘Kampung KB’ dilihat dari Kriteria desa yang pengguna KBnya masih terbilang dibawah presentase,” jelasnya.
Ditambahnya, jika nantinya Kampung KB yang apabila sudah di tentukan, dapat menjadi contoh desa lain di Boltim. “saat ini kami menargetkan tiga desa untuk di ferivikasi diantaranya Bulawan Dua, Dodap Mikasa dan Desa Loyow, salah satu dari mereka akan mejadi Pilot Project karena akan di prioritaskan, untuk penggunaan KB, serta membantu pendidikanya, sehingga desa lain dapat mencontohi, tentunya akan dibarengi dengan pelayanan Program lintas sektor yang diprogramkan oleh Pemkab Boltim melalui beberapa Dinas di Boltim,” tutup Saida.
Dicky Mamonto
Dari 207 PNS yang dilantik, termasuk tiga pejabat eselon II yakni kepala dinas pekerjaan umum Sande Dodo, kepala Kesbangpol Irianto Mokoginta dan Kepala BNK Gunawan Damopolii. Paska seleksi calon pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, akhirnya tiga pejabat eselon II dilantik dan diambil sumpah yang dilakukan Wali Kota Tatong Bara.
Tiga pejabat eselon II yang dilantik itu merupakan hasil seleksi calon pejabat tinggi pratama yang dilakukan penitia Januari ini.Selain itu tiga pejabat eselon III ada ratusan lainnya yang dilantik termasuk Kepala Bagian Humas yang sebelumnya dijabat Plt Suhartien Tegela digantikan oleh Aldjufri Ngandu yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
Begitu juga dengan kepala bagian umum Sekretariat daerah yang sebelumnya dijabat Ronald Mokodompit digeser ke posisi Kabag umum di sekretariat DPRD. Sedangkan posisi Kabag umum Sekretariat daerah diisi oleh Wenda Dampolii yang sebelumnya sebagai Kabis Ketenagakerjaan.
Pergeseran posisi bagi setia PNS merupakan hal yang biasa terjadi di salah satu organisasi. Selain itu, ini merapakan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan selama tahun 2015 lalu. Bahkan pergantian posisi jabatan jangan dijadikan momok menakutkan bagi PNS, jadikan ini motivasi, kata Wali Kota. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini turut disaksikan Wakil Wali Kota Jainudin Damopolii, Sekda Tahlis Gallang serta para pejabat yang ada di lingkup pemerintah kota Kotamobagu.
Paripurna yang digelar di ruang papipurna Deprov untut menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 01/Keputusan/KPU/023/Pilgub/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 yang menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Olly Dondokambey selaku Gubernur dan Steven Kandouw selaku Wakil Gubernur periode 2016-2021.
Rapat dipimpin Penjabat Ketua DPRD Stefanus Vreeke Runtu (SVR), didampingi Wakil Ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut serta dihadiri Penjabat Gubernur Dr Soni Sumarsono. Diawali dengan pembacaan surat masuk dari KPU Sulut yang dibacakan Sekretaris DPRD A.B Mononutu. “Berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 1 PKPU nomor 11 tahun 2011 tentang rekapitulasi hasil Pilgub disampaikan pengumuman pengusulan pengesahan pengangkatan Olly Dondokambey-Steven kandouw sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilgub Sulut,” ucap Mononutu. Dengan diadakannya paripurna tersebut, DPRD Sulut melalui Ketua DPRD Sulut sementara Stevanus Vreeke Runtu menyatakan dan mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut. “OD-SK sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2016-2021. Hal tersebut mengingat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang-Djouhari Kansil telah berakhir September 2015. Selanjutnya semua itu akan disampaikan ke Mendagri guna pengesahan sesuai perundang-perundangan,” tutur SVR.
Sementara itu, Sumarsono mengatakan, dengan telah dilaksanakannya rapat paripurna ini sebagai pemenuhan tanggung jawab.“Ini sebagai bentuk memastikan pembangunan pemerintahan dan sosial di bumi nyiur melambai ini,” ucap Sumarsono. Lepas dari itu semua, Sumarsono tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan keberlangsungan Pilkada di Sulut. “Terutama insan PERS Sulut yang telah bersama-sama menyukseskan Pilkada secara baik. Dan juga kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pasangan calon yang telah dengan hati terbuka melaksanakan Pilkada,” ucap Sumarsono.
