TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar pelatihan sistem informasi berbasis terknologi (SIBT) Rabu (27/01/2016).

Pelatihan yang dibuka langsung oleh Walikota Ir Hj Tatong Bara adalah pertama kali digelar oleh Pemkot Kotamobagu, khususnya  di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Ini merupakan yang pertama di Sulut. Dan menandakan bahwa dengan menggunakan sistem ini tidak ada lagi yang ditutupi,” kata Walikota dalam sambutannya.

Walikota berharap dengan perkembangan terknologi saat ini semakin maju Kotamobagu jangan sampai ketinggalan jaman.

Diketahui, Kegiatan pelatihan itu, digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamobagu.

Sementara itu Kepala Bappeda Sande Dodo ST kepada Media ini, mengtakan sistem informasi berbasis terknologi haruslah bertolak dari tersedianya sumber daya manusia (SDM).

“Sejalan dengan perencanaan kota Kotamobagu maka perancangan sistem informasi manajemen dengan pendekatan sistem dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai teknologi informasi.  Sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran berbagai jenis Informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang ada,” ucapnya.

Menurutnya, di Sulut baru kota Kotamobagu yang sudah menerapkan sistim informasi berbasis teknologi.

Gian Limbanadi

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Kabar yang menghebohkan terkuak ke permukaan. Betapa tidak, jika selang tahun 2015 lalu para anggota DPRD Kotamobagu hanya menerima sekitar Rp4 jutaan pada setiap perjalanan dinas mereka. Maka, pada tahun 2016 ini dipastikan kesejahteraan para wakil rakyat ini bakal naik secara drastis.
Pasalnya, untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas, jajaran legislator itu saat ini difasilitasi dengan dana yang cukup fantastis. Bahkan, bisa sampai menyentuh 13 juta rupiah.
Naiknya kesejahteraan anggota DPRD Kotamobagu ini, terungkap saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

“Dari pengakuan para anggota Dewan Minut tersebut, untuk biaya perjalan dinas mereka masih mengacu pada kebijakan lama yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 53.  Sebab, di Minut belum ada peraturan bupati diterbitkan  terkait perjalanan dinas.  Bupati terpilih Minut masih dalam proses gugatan, sedangkan Bupati Pjs tak bisa menerbitkan perbub tersebut,” ujar Dolly.
Hal yang berbeda terjadi di Kotamobagu. Dolly mengungkapkan di tahun 2016 ini, SPPD para legislator Kotamobagu itu mengalami kenaikan hingga 300 persen.
“Hal itu sesuai dengan peraturan walikota (perwako) yang baru diterbitka,” tambahnya,

Diungkapkan Dolly, untuk melakukan perjalanan dinas di sekitar Sulawesi Utara. Para wakol rakyat Kotamobagu itu, diberikan ‘bekal’ anggaran sampai Rp4,8 juta per orang.
“Sebelumnya di tahun 2015 dana perjalanan dinas mereka di sekitar Sulut hanya Rp1,6 juta. Saat ini sudah naik sampai 300 persen. Untuk anggota sekitar Rp4,2 juta dan pimpinan DPRD Rp4,8 juta,” ungkapnya,
Angka yang signifikan juga akan diterima oleh para wakil rakyat ini saat melakukan perjalanan dinas keluar daerah Sulut.
“Sebelumnya setiap anggota menerima Rp3,6 juta. Namun, mulai tahun 2016 ini mereka akan menerima sekitar Rp12 juta dan Rp13 juta untuk pimpinan,” bebernya lagi,
Menurut Dolly, kenaikan SPPD tersebut sangat penting, sebab sangat berkaitan dengan peningkatan kapasitas anggota dewan.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU —Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Selasa (26/01/2016) pagi, didatangi sejumlah Mahasisiwa dan Mahasisiwi  dengan tujuan memasukan berkas permohonan beasiswa akhir studi yang telah di programkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, pada tahun 2016 ini.

Namun, berkas sejumlah mahasisiwa dan mahasisiwi yang berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo dan STIMIK Multikim itu, ditolak oleh pihak Dikpora Kotamobagu.

Kepada sejumlah awak Media Pihak Dikpora melalui staf yang bertugas menerima berkas mengatakan bahwa pemasukan berkas telah ditutup sejak bebrapa waktu lalu sesuai ketentuan.

“Pemasukan berkas sudah ditutup. Yang diterima tinggal kelengkapan berkas bagi yang sudah memasukan sebelumnya. Dan itu merupakan perintah kadis,” ujar sala satu staf yang bertugas menerima berkas.

Sementara itu,  sejumlah mahasiswa dan mahasisiwi ditempat yang sama terlihat sangat kecewa, dikarenkan mereka ditolak oleh staf Dikpora. Sedangkan informasi yang mereka ketahui , untuk pemasukan berkas sudah diperpanjang hingga 30 Januari 2016.

“Kami sangat kecewa, sebelumnya yang kami ketahui, pemasukan berkas diperpanjang hingga 30 Januari 2016. Dan informasi itu, dari Media massa serta elektronik juga memberitakan hal tersebut,” keluh salah satu Mahasiswi UNG yang berkasanya di tolak.

Tak hanya itu, salah satu mahasisiwi juga mengeluh karena tidak ada kordinasi dari pihak Pimpinan staf.

“Kami mersa dibohongi, pihak pimpinan dengan staf seakan tidak ada kordinasi. Kemarin disampikan masih bisa diterima hingga tanggal 30 Januari, hari ini malahan ditolak,” ucapn salah satu mahasisiwa itu, dengan raut wajah terlihat kecewa.

Terpisah, Kepala Dikpora Kotamobagu Dra Rukmini Simbala saat ditemui sejumlah awak Media usai menghadiri rapat guna dimintai tanggapan tentang hal penolakan berkas tersebut. Dirinya membantah jika pemasukan berkas sudah ditutup.

“Pemasukan berkas masih dibuka hingga tanggal 30 Januari 2016, asalkan orang tua pemohon bukan PNS,” kata Simbala sambil berjalan meninggalkan awak Media.

Diketahui pada tahun 2016 ini pemerintah Kotamobagu melalui Dikpora menyediakan Beasiswa Akhir Studi bagi Mahasiswa dan Mahasiswi warga Kotamobagu, dengan Kuota sebanyak 100 Beasiswa.

Gian Limbanadi