TOTABUANEWS, MANADO – Bencana banjir yang melanda dua Kabupaten wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), yakni Kabupaten Bolaang Monondow Utara dan Bolmong, mengundang perihatin Anggota DPRD Provinsi Sulut dapil BMR Rocky Wowor.

Kepada Totabuanews, mengungkapkan keperihatinannya atas bencana yang menengelamkan ratusan rumah tersebut. Politisi muda PDIP ini meminta kepada Pemda Bolmut dan Bolmong tetap siap siaga atas bencana. “Pemda  melalui BPBD kiranya selalu siaga dan cepat turun bila terjadi bencana susulan,” kata Rocky.

Disisi lain juga, Rocky menghimabu kepada masyarakat agar tetap waspada dengan cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerrintah terkait bencana ini,” tandas Rocky.

David Rumondor / Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Hingga memasuki 2016, kejelasan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) masih simpang siur. Komitmen Pj Gubernur Sulut Sony Sumarsono pun untuk mewujudkan cita-cita Rakyat tanah Totabuan  hingga saat ini tak jelas.

Hal itu mengundang komentar Ketua DPC Partai Demokrat Kotamobagu Ir Ishak Sugeha. Kepada Totabuanews, anggota legislativ Kotamobagu ini mempertanyakan komitem Pj Gubernur. “Ini menjadi penting bagi masyarakat Bolmong Raya. Apalagi ini sudah akhir januari 2016, tetapi gaung dan pesan bahwa PBMR mekar sesuai janji gubernur sumarsono di beberapa waktu lalu, bahwa PBMR oleh beliau dengan intonasi yang sangat meyakinkan menyampaikan secara terbuka, bahwa PBMR akan dimekarkan maksimal sebelum jabatan Gubernurnya berakhir Juni 2016. Nah jika melihat space waktu antara saat ini dengan bulan juni, maka sangat dimungkinkan PBMR tidak bisa terealisasi sesuai schedule dan janji Gubernur,” ungkap aleg yang dikenal vokal ini.

Lanjutnya lagi, jika Gubernur terpilih OD-SK dilantik Februari atau Maret 2016 mendatang, maka jabatan Gubernur Sumarsono juga otomatis berakhir pada waktu yang sama. “Berarti pak Sumarsono bukan berakhir Juni 2016. Apakah setelah jabatan Gubernurnya berakhir pak Sumarsono masih tetap bertahan di jabatan teknisnya sebagai Ditjen Otda Kemendagri? Itu tentu menjadi harapan kita terutama masyarakat BMR agar pak Sumarsono bisa merealisir janjinya sesuai apa yang ia sampaikan,” ujarnya.

Akan tetapi kata Ishak, dengan melihat kondisi objektif diatas, maka Ia menjadi tidak yakin kalau Gubernur Sumarsono bisa merealisir Komitmen atau janjinya tersebut sebelum masa jabatan Gubernurnya berakhir. walaupun masih dlm bentuk Propinsi Persiapan BMR. “Sehingga saya mengajak kepada semua elemen masyarakat mulai dari presidium pemekaran, tidak terkecuali para politisi lintas partai dan fraksi yang ada di DPRD Kab/Kota, Propinsi Sulut, DPR RI dan DPD RI serta semua yg berkompeten utk bergerak secara bersama sama mempertanyakan hal itu,” ajak Ishak.

Tambah Ishak, hal ini menjadi prinsip yang perlu pertanyakan saat ini. Sebab, Ia meningat bahwa saat ini PBMR tidak masuk dalam Prolegnas 2016. “Artinya tidak ada kewajiban baik teknis maupun administratif DPR dan Pemerintah untuk memprioritaskan pembahasan terkait PBMR,” tandas Ishak.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, MANADO – Memasuki tahun 2016 ini, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Raski Mokodompit meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulut untuk segera berkoordinasi dengan Komisi I sebagai mitra kerja SKPD tersebut terkait dengan pengelolaan dana desa tahun 2015. Hal ini disampaikan Raski untuk mengevaluasi penggunaan dana desa di Sulawesi Utara agar tidak ada keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban di tiap-tiap desa.

“Hal ini perlu dilakukan sebagai fungsi kontrol dewan. Kami tetap memantau penggunaan dana desa, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari”, Ungkap personil Komisi I DPRD Provinsi Sulut itu.

Selain dana desa, Raski juga menegaskan perlunya untuk mengevaluasi profesionalisme kinerja para pendamping desa.

“Pendamping desa juga perlu di evaluasi. Jangan sampai ada pendamping desa yang tak kompeten, tak transparan dan korup, atau menjadi bagian dari tindak korupsi di pemerintahan desa. Bahkan seandainya ada anggota partai politik, bisa-bisa akan menggangu implmentasi dana desa. Karena jika dibumbui oleh kepentingan poltik, maka pendamping desa akan bekerja tidak profesional lagi,”  tegasnya.

Politisi muda Partai Golkar ini menambahkan bahwa pendamping desa dituntut mampu membina desa, sebab sumber daya manusia (SDM) didesa masih banyak yang kurang sehingga kalau yang ditunjuk tidak lagi profesional maka hasilnya tidak akan baik untuk pembangunan desa.

“Sebaiknya kedepan BPMD menerapkan uji coba dulu kepada para pendamping desa. Kalau kinerja mereka baik, saya sarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar memberikan reward. Namun apabila tidak baik, saya sarankan untuk segera diputuskan kontraknya,” kata legislator Provinsi dari Dapil Bolmong Raya ini.

Konni Balamba