Beranda blog Halaman 4550

Raski Minta Segera “Evaluasi” Profesionalisme Kinerja Pendamping Desa

0
Raski Mokodompit

TOTABUANEWS, MANADO – Memasuki tahun 2016 ini, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Raski Mokodompit meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulut untuk segera berkoordinasi dengan Komisi I sebagai mitra kerja SKPD tersebut terkait dengan pengelolaan dana desa tahun 2015. Hal ini disampaikan Raski untuk mengevaluasi penggunaan dana desa di Sulawesi Utara agar tidak ada keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban di tiap-tiap desa.

“Hal ini perlu dilakukan sebagai fungsi kontrol dewan. Kami tetap memantau penggunaan dana desa, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari”, Ungkap personil Komisi I DPRD Provinsi Sulut itu.

Selain dana desa, Raski juga menegaskan perlunya untuk mengevaluasi profesionalisme kinerja para pendamping desa.

“Pendamping desa juga perlu di evaluasi. Jangan sampai ada pendamping desa yang tak kompeten, tak transparan dan korup, atau menjadi bagian dari tindak korupsi di pemerintahan desa. Bahkan seandainya ada anggota partai politik, bisa-bisa akan menggangu implmentasi dana desa. Karena jika dibumbui oleh kepentingan poltik, maka pendamping desa akan bekerja tidak profesional lagi,”  tegasnya.

Politisi muda Partai Golkar ini menambahkan bahwa pendamping desa dituntut mampu membina desa, sebab sumber daya manusia (SDM) didesa masih banyak yang kurang sehingga kalau yang ditunjuk tidak lagi profesional maka hasilnya tidak akan baik untuk pembangunan desa.

“Sebaiknya kedepan BPMD menerapkan uji coba dulu kepada para pendamping desa. Kalau kinerja mereka baik, saya sarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar memberikan reward. Namun apabila tidak baik, saya sarankan untuk segera diputuskan kontraknya,” kata legislator Provinsi dari Dapil Bolmong Raya ini.

Konni Balamba

 

Soal Tapal Batas Bolmong-Bolsel, Komisi I Deprov Sulut Konsultasi ke Kemendagri

0
Raski Mokodompit

TOTABUANEWS, MANADO – Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) dipimpin langsung Ketua Komisi Ferdinand Novie Mewengkang, Jumat (22/01/2016) melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut salah satu personil Komisi I Rasky Azhari Mokodompit, kunjungan guna melakukan konsultasi terkait persoalan tapal batas dua wilayah di Bolmong Raya. Yakni batas wilayah Kabupaten Bolaang Mongodow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). “Kita sudah ketemu dengan salah sartu direktur di Kemendagri yang membidangi persoalan tapal batas. Menurut meraka prosesnya sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, tinggal menunggu dibuatkan UU batas wilayah,” jelas Rasky.

Lanjut Raski, dari konsultasi tersebut juga, Kemendagri menjelaskan pihak mereka sebelumnya sudah menerima surat dari gubernur Sulut sebelumnya yakni Sinyo Harry Sarundajang, dengan melampirkan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pemerintah tersebut. “Jika dalam proses menunggu kemudian ada kesepakatan baru dari dua wilayah itu untuk memindahklan batas wilayah, kemendagri juga siap juga masih memberikan kesempatan kepada mereka. Sehingga Kemendagri menyarankan kepada dua bela pihak untuk kembali duduk bersama membahas itu,” tandas Rasky.

Diketahui, kunjungan itu diikuti juga beberapa anggota komisi I lainnya. Yakni Wakil Ketua Komisi Decky Palanggi, Rasky Mokodompit, James Tuuk, Ainun Pontoh, Nety Pantow dan Denny Sumolang, serta didampingi beberapa staf Sekretariat Deprov Sulut.

 

 

David Rumondor / Konni Balamba

 

Ini Putusan DPP Soal Muswil PAN Sulut

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Waktu satu minggu yang diberikan oleh DPP PAN kepada tiga  formatur calon Ketua DPW PAN Sulut untuk bermusyawarah, rupanya tak cukup.

Menurut Wasekjen DPP PAN Deddy Dolot, hingga sampai saat ini waktu yang diberikan tidak menghasilkan kesepakatan.

Sehingga pihak DPP kembali memberikan waktu 1 minggu lagi kepada formatur untuk melakukan musyawarah. “Kita tambah 7 hari lagi sampai mereka menemukan kesepakatan,” ujar Dedol via seluler.

Lanjut Dedol, jika tambahan waktu tersebut juga tak ada titik temu, maka DPP akan memanggil mereka ke Jakarta untuk diberi pembinaan. “DPP tidak langsung mengambil alih, kita suruh mereka merenung dan berfikir selanjutnya mencari titik temu. Kami harap mereka tidak terlalu kaku, ” jelas Dedol.

Konni Balamba

 

Pilkada Bolmong 2017 Tunggu PKPU Tentang Tahapan

0
Fahmi Tegaskan PPS Perpanjangan Tangan KPU
Fahmi Gobel

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmong 2017 mulai ramai diperbincangkan.

Namun demikia, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmong Fahmi Gobel, tahapan pilkada masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan pilkada.

“Yang pasti tahun ini (2016) sudah mulai jalan, diprediksi tahapan dimulai bulan Mei mendatang,” ujar Fahmi.

 

 

Konni Balamba

 

 

Humas Pemkot Kotamobagu Ikut Workshop Panas Bumi

0
Para peserta Workshop saat melaksanakan kunjungan ke lokasi PT. Pertamina Geothermal Energi Lahendong

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu,  dan Humas Sekretariat Dewan Kotamobagu mengikuti Workshop terkait pemanfaatan energy panas bumi di wilayah Sulawesi Utara yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Menurut Kabag Humas Pemkot Suhartien Tegela, SE, kegiatan  itu dilaksanakan di ruang rapat  C.J. Rantung Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Utara tersebut “Pada kegiatan Workshop, para peserta juga mendapatkan berbagai materi serta tata cara menyampaikan pemberitaan tentang pemanfaatan energy panas bumi secara akurat dan berimbang,” ujar Tegela.

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan dan pengembangan Panas Bumi di Indonesia dengan terbitnya Undang – undang Nomor 21 tahun 2014 Tentang Panas Bumi, diharapkan akan dapat mempercepat penambahan kapasitas pembangkit listrik, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.  “Potensi energi panas bumi di Sulawesi Utara tersebar di 9 titik  yg sudah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan,  diantaranya, Lahendong – Tompaso sebesar 358 MW, Kotamobagu, 410 MW, sedangkan  kapasitas terpasang hanya sebesar 80 MW berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Lahendong, sehingga dengan adanya Undang – undang Nomor 21 Tahun 2014, maka dapat memanfaatkan panas bumi yang terletak di Gunung Ambang,” ujar Tegela.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat. C.J. Rantung – Kantor Gubernur Sulawesi Utara tersebut, digelar selama 2 hari yakni tanggal  21 – 22 Januari 2016, juga dilaksanakan kunjungan langsung ke lokasi PT. Pertamina Geothermal Energi Area Lahendong.

 

Gian Limbanadi

Dinkes Kotamobagu Sosialisasi PHBS, Cegah DBD

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu melakukan berbagau upaya guna mencegah penyakti Demam Berdarah Dengue (DBD). Terbukti pada bulan Januari terjadi 6 kasus DBD.

Hal ini, sebagaimana dikatakan, Kepala Dinkes melalui Kepala Bidang (Kabid), Promosi Kesehatan (Promkes), Dahlan Mokodompit Jumat (22/01/2016) ketika di temui sejumlah Awak Media. Dia  mengatakan bahwa setelah mengetahui kasus tersebut, pihaknya akan menggelar sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Pihak kami akan melakukan sosialisasi PHBS dan sekaligus melakukan foggin (Pengasapan), di setiap Kelurahan dan Desa, yang ada di 4 Kecamatan se Kota Kotamobagu,” kata Dahlan Mokodompit.

Menurut Dahlan untuk kedepanaya, Dinkes akan melaksanakan pencegahan DBD, berkoordinasi dengan Instansi terkait.
“Kedepanaya, guna melakukan pencegahan DBD. Pihak kami akan berkoordinasi dengan  Dinas Tata Kota (Distakot) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH), selaku instansi terkait,” ujar Mokodompit.

Dengan begitu, tambahnya. Seusai tupokis masing-masing instansi. “Itu untuk mencegah bertambahnya kasus penyakit membahayakan (DBD, red),” tukasnya.

 

Gian Limbanadi

ADM Perjuangkan Kotamobagu Jadi Daerah Percontohan Layanan Jasa Keuangan

0
ADM Apresiasi Peserta UKW
Aditya Anugerah Didi Moha ADM Anggota DPR RI Komisi XI

TOTABUANEWS, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Aditya Anugerah Didi Moha S Ked MM, mengatakan, bahwa secara khusus nantinya Kota Kotamobagu direncanakan akan menjadi percontohan atau pilot project sejumlah program keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan di daerah. “Rencanananya, Maret mendatang Kota Kotamobagu akan dijadikan pilot project terkait program keuangan ini. Kotamobagu bisa memang dijadikan daerah percontohan,” kata ADM.

Lebih lanjut disampaikan juga ADM, di Kota Kotamobagu, terkait program keuangan ini, beberapa Bank milik pemerintah, akan bekerjasama memberikan dukungan. Beberapa produk yang nantinya akan dilaunching adalah Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dan Siswa Gemar Menabung.

Putra Bolmong Raya ini mengatakan, dalam sebuah perbicangan bersama mitra kerja Komisi XI DPR RI seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon beberpa waktu lalu, memaparkan produk-produk unggulan dari OJK sekaligus memaparkan soal penguatan peran sektor jasa keuangan dalam peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi daerah, serta penguatan sektor ekonomi prioritas melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang.

Dalam perbincangan tersebut, mencuat pokok-pokok terkait program keuangan yang dapat  mendorong tercapainya struktur pembangunan ekonomi di daerah yang lebih baik dan dapat mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan. “Program Percepatan Akses Keuangan Daerah, membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah  sehingga OJK akan menindaklanjuti program tersebut dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat dengan TPAKD bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya, termasuk DPR RI dalam hal ini Komisi XI,” ujarADM.

Terkait dengan program tersebut, disampaikan juga oleh Aditya Didi Moha, beberapa waktu lalu Komisi XI DPR RI, mereka melakukan kunjungan kerja di daerah, yakni di Kota Kotamobagu, dalam rangka menggalang kerja sama di antara berbagai elemen di daerah untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.“Potensi sumber keuangan di daerah, akan dioptimalkan untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya usaha mikro, dan pengusaha pemula di daerah melalui kredit yang mudah,” ujar ADM.

Ini baik sebab OJK juga terus mengupayakan perluasan pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong perekonomian nasional. “Penguatan peran sektor jasa keuangan dalam peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi daerah, serta penguatan sektor ekonomi prioritas melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang, akan dapat  mendorong tercapainya struktur pembangunan ekonomi di daerah yang lebih baik,” tandas ADM.

 

 

Tim Totabuanews

 

Dana Desa di Bolmong Naik Hingga Lebih Dari 100 Persen

0
Alokasi Dana Desa

TOTABUANEWS, BOLMONG – Dana Desa (Dandes) untuk Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), tahun 2016 ini, tercatat naik hingga seratus persen lebih. Pasalnya, dana desa pada tahun 2015, tercatat Rp 53 miliar, dan pada tahun 2016 ini menjadi Rp 119 miliar. Hal ini, sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Drs Ashari Sugeha, kepada harian ini.“Dana sebesar Rp 119 miliar itu, nantinya diperuntukan untuk 202 Desa yang terbagi di 15 kecamatan,” kata Ashari, kemarin.

Menurut Ashari, kenaikan Dandes ini, bisa dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengakomodir dana tersebut naik dua kali lipat pada 2016. Di Bolmong sendiri lanjutnya, saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sedang menghitung pagu anggaran untuk setiap desa.“Bisa jadi, setiap desa di Bolmong akan mengelola anggaran sebesar Rp600 juta,” ujarnya.

Lanjutnya, kenaikan dana desa tersebut harus dibarengi dengan kesiapan desa dalam mengelolanya. Sementara itu, pendamping desa tingkat kecamatan Lolak, Supandri Damogalad, mengatakan pada awal 2016 ini, pihaknya memacu proses perencanaan kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.“Termasuk, melakukan review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes),” katanya. “Kita mulai mendampingi dan memfasilitasi desa-desa dalam penyusunan RKPDes,” tambahnya.

 

 

Konni Balamba

 

Polsek Lolayan Dinilai Lamban Memproses Laporan

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Kasus penganiayaan oleh JI alias Upin kepada HD (42), sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor 983.a/XI/2015/Sulut/Res BM,  saat ini masih terus berlanjut. Pihak keluarga korban meminta agar kasus tersebut yang saat ini telah dilimpahkan Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong), ke Kepolisian Sektor (Polsek) Lolayan, untuk diseriusi.

Pasalnya, penanganan atas perkara yang dilaporkan sejak 14 Nopember 2015, dan telah menghadirkan saksi-saksi serta sejumlah alat bukti. Oleh keluarga proses hukumnya terkesan lambat dan tidak ada kepastian hukum.“Tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dan hal itu belum nampak, kaitannya dengan kasus ini. Kami sebagai keluarga berharap agar perkara ini dapat diseriusi dan ditindak sebagaimana hukum yang berlaku, oleh pihak kepolisian, ” tutur salah satu keluarga yang enggan namanya tidak dipublis.

Sementara itu, Kapolsek Lolayan AKP Deddy S Dendhana saat dihubungi  melalui Via Seluler dengan singkat mengatakan, kasus masih dalam pengembangan. “Kasus itu masi dalam penyelidikan” Ujarnya.

Diketahui kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam LP, pada hari Sabtu 14 Nopember 2015, sekitar pukul 08.15 wita, Pelapor HD saat itu hendak menuju bengkel usai mencuci motor miliknya. Saat berada di depan bengkel, Pelapor bertemu Terlapor JI. Pelapor menegur JI karena menatapnya tajam. Bersamaan dengan itu, Terlapor langsung menganiaya korban dengan memukul menggunakan tangan berulang-ulang di bagian wajah, hingga Pelapor terjatuh dan merasa pusing.

Atas dasar kejadian tersebut, Pelapor merasa keberatan dan melaporkan JI ke Polres Bolmong.

 

 

Tim Totabuanews

 

Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Pemkab Boltim Gelar Dzikir Bersama

0

ADVERTORIAL,BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Dzikir bersama. Kegiatan yang bertempat di lapangan Pondabo Tutuyan II itu  pun berlangsung khidmat. Selain dihadiri oleh oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mohamad Assegaf, jajaran SKPD Pemkab Boltim, Camat, Sangadi se Boltim Habib Umar Assegaf dan  ribuan masyarakat Boltim,acara itu juga turut dihadiri  Bupati dan Wakil bupati terpilih Sehan Salim Landjar dan Rusdy Gumalangit.

Sekda Mohamad Assegaf, membuka langsung dzikir selanjutnya dipimpin oleh habib Umar. Sedangkan ceramah dibawakan langsung oleh Sehan Salim Landjar. Sehan landjar sebagai penceramah pada agenda memperingati maulid Nabi muhamad SAW, menjelaskan tentang sosok seorang pemimpin Nabi muhamad didalam menjalankan kepemimpinanya. ” Rasulullah sebagai contoh terbaik untuk diikuti, Rasullullah tidak menfitnah, tidak menghujat, menyayangi orang miskin, mengajarkan yang baik, itulah yang patut diteladani,” kata Sehan dalam ceramahnya.

Dia juga menjelaskan tentang doa yang sering diucapkan untuk keselamatan bagi sesama umat muslim. “Ketika diucapkan salam, maka jawablah salam tersebut, karena itu do’a, dimana yang memberi salam adalah sunah, serta yang menjawab salam adalah wajib, dan itu yang di lakukan oleh baginda rasulullah SAW,” tambahnya.
“Kepada kita semua, di tahun 1437 Hijriah ini, Semoga lebih baik agama dan keiman kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta selalu diberikan karunia kesehatan,” kata Sehan dihadapan ribuan jemaah.

 

 

Dicky Mamonto

 

BERITA TERBARU