TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Perindagkop Kotamobagu akan segera meninjau beberapa lokasi penjualan bir yang seharusnya tidak boleh.”Kami akan tinjau itu adalah minimarket, yang sudah dilarang untuk menjual bir,” ujar Kepala Diseperindagkop Herman Aray, Senin (27/4) Siang saat ditemui di Kantor Wali Kota Kotamobagu.

Kata Aray, pelaksanaan pemantauan tersebut dilakukan karena sudah ada Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. “Beberapa waktu lalu saya ke Jakarta dan sudah membawa juknis tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Aray, pihaknya akan turun lapangan dalam hal ini bukan untuk razia atau operasi penyitaan bagi yang masih menjual. “Kami akan melakukan pantauan dulu, memberikan beberapa arahan kepada mereka,” ujarnya.

Pelaksanaan, pantauan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (29/4) mendatang. “Untuk hari ini senin (kemarin,red), edaran sudah diedarkan kepada pemilik minimarket dan pemilik warung, masih ada waktu satu hari yakni selasa sebelum kami turun,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sahaya Mokoginta, mengatakan pihaknya akan melakukan operasi jika ada petunjuk dari Disperindagkop. “Kami siap, tinggal menunggu petunjuk dari disperindagkop,” ujar Sahaya.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Hingga kini sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kotamobagu belum maksimal digarap. Hal ini diakui kadis dinas perhubungan komunikasi dan informasi (Dishubparkominfo) Agung Adati.

Dia menjelaskan untuk saat ini sektor PAD lewat dinas yang ia pimpin masih berharap dibeberapa sektor yakni, KIR kendaraan, retribusi kendaraan lewat UPTD dan jasa tower.
Namun meski begitu, target PAD yang dibebankan ke dinas itu, cukup lumayan. “Kalau PAD pariwisata kita belum garap. Pertama, karena tempat pariwisata di Kotamobagu terbilang belum ada. Kedepan akan di bangun sarana infrastruktur air terjun di Desa Kobo,” kata Agung.

Dia menjelaskan, PAD dari sektor Pariwisata jika akan dibangun, tentu akan menambah pundi untuk kas daerah. Namun hal ini karena masih terkendala dengan status lahan.
“Nantinya kedepan sektor pariwisata di Kotamobagu akan segera tergarap. Insya Allah dengan kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pemilik lahan, akan terjadi,” kata mantan Kabag Humas ini.

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Meski sudah selesai proses penilaian tahap II Adipura, namun Pemkot Kotamobagu akan tetap menggalakkan gerakan kebersihan di daerah ini. Hal itu ditegaskan Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara belum lama ini. “Saya sudah minta bertemu dengan tim penilaian. Kemudian akan meminta apakah yang kurang dan harus dibenahi untuk menjadi catatan perbaikan setelah adipura,” ujar Walikota.

Tatong pun menghimbau jajaran pemerintahannya, bersama dengan masyarakat, terus menjaga proses kebersihan di lingkungan masing-masing. “Salah satunya adalah kebersihan di saluran air atau selokan, kedepan harus lebih baik, jangan sampai itu jadi persoalan setelah proses penilaian berlangsung,” tambahnya.

Soal Adipura sendiri, Tatong menyatakan rasa optimisnya bisa memboyong piala tersebut ke Kotamobagu. “Saya optimis, kalau kita meraih adipura. Upaya kita sudah kita lakukan. Dan kalau pun kita belum mampu meraih berarti kita tidak akan menyesal,” tutupnya.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainuddin Damopolii, Kamis (23/4) kemarin, membuka pelaksanaan Sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian korupsi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Inspektorat Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut, merupakan salah satu upaya, untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian korupsi.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota meminta kepada seluruh aparatur Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu agar dapat meningkatkan pemahaman,  wawasan, dan pengetahuan, tentang pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. “Adanya aparatur penata kelola keuangan, aset dan barang daerah, yang handal dan   professional, yang memiliki integritas, dan  bermoral,  merupakan salah  satu  upaya  untuk  mencegah korupsi,” ujar Damopolii.

Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian korupsi, maka Pemerintah Kota Kotamobagu, juga telah melakukan kerjasama  dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, melalui program SIPS atau Support To Indonesia Island  of  Integrity Program  For  Sulawesi,  dengan   fokus  pelayanan  publik,  pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, serta Layanan  Pengadaan Sistem  Elekronik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Walikota Kotamobagu tersebut, juga dihadiri pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Konni Balamba