TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Pengurangan tenaga honor di lingkup Pemkot Kotamobagu yang berlangsung awal Januari 2016 ini, mendapat perhatian serius dari personil DPRD Kotamobagu.

Dani I Mokoginta, personil Komisi I DPRD Kotamobagu, mengungkapkan keprihatinanya. “Ini jadi keprihatinan bersama, sehingga semua wajib mencarikan solusi terbaik untuk semua,” ujar Aleg PKB ini.

Lanjut politisi PKB tersebut, seandainyapun harus ada pengurangan, dirinya punya dua solusi mekanisme penilaian mana honor yang diangkat. Yang pertama adalah dengan mempertimbangkan parameter kompetensi dan keahlian. “Semakin berkompetensi dan ahli dibidangnya, maka itu yang diprioritaskan,” ujarnya.

Parameter kedua, menurut Dani adalah dengan mempertimbangkan lamanya masa kerja. “Artinya, mana yang lebih lama mengabdi, itu yang diprioritaskan untuk dijadikan pegawai honor,” ujarnya.

Yang menarik, Dani mengatakan, dirinya yakin Walikota tidak terlibat dalam kisruh dirumahkannya pegawai honor di Pemkot, tapi Dani menyebutkan, ini sebatas kebijakan di tingkatan SKPD dan Sekda. “Saya yakin Walikota sayang rakyatnya, termasuk juga para honorer,” tutupnya.

Gian Limabandi

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota  (Pemkot)  Kotamobagu bakal memanjakan masyarakat Kota Kotamobagu (KK) dengan adanya pemasangan sedikitnya 10 titik fasilitas hot spot wi-fi gratis.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi (Dishubparbudkominfo) Mohamad Agung Adati Senin (11/01/2016), kepad sejumlah awak media.

Menurut Dia, fasilitas yang segera disipakan pihaknya itu, merupakan bagian dari komitmen dalam menopang program Pemkot Kotamobagu.  Guna menjadikan Kotamobagu sebagai smart city atau Kota Cerdas. “Jadi untuk pemasangan fasilitas hot spot. Kita bekerja sama dengan PT Telkom,” kata Adati.

Ia berharap, dengan adanya 10 titik hot spot yang akan di sebar. Warga KK aakan bisa lebih mudah dalam mengakses segela informasi yang dibutuhkan. “Tentu kita berharap, ini bisa membantu masayarakat dalam mengakses dalam informasi,” ujar Agung.

Gian Limbanadi

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Demi mengantisipasi tumbangnya pohon yang membahayakan warga, pemerintah kota (pemkot) mulai melakukan pemangkasan pohon-pohon yang dianggap beresiko tersebut.

Hal itu disampaikan, Kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kotamobagu, Mul’alif Podutolo.

“Pak Bambang (kepada Distakot KK) dan kami sama, pohon yang dipangkas pun sudah rawan kecelakaan karena akan tumbang,” kata Mulalif.

Senada dengan Mulalif, Kepala Distakot Kotamobagu Bambang Ginoga menambahkan kalau mereka siap membantu masyarakat jika ada pohon yang terancam memakan korban.

“Kami punya tim yang lengkap dalam memangkas pohon.  Jika pohon didepan jalan sudah sangat rimbun bisa dikurangi asal melaporkan ke Distakot,” tandasnya.

Gian Limbanadi

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Tindakan anarkis 7 anggota Satpol PP Kotamobagu dengan melakukan pengeroyokan kepada bocah 13 tahun Akbar Kadengkang, terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Tokoh masyarakat Bolmong Raya (BMR) Denny MB Mokodompit pun angkat bicara adanya kasus tersebut. Dalam akun medsosnya DeMo menulis kalaupun orang tua terus menuntut Proses Hukum, itu merupakan hal yang wajar dan wajib dihormati. “tapi bukan berarti terus menyimpan dendam hingga tidak memaafkan pelaku yang sudah akui kesalahan,” ujar DeMio.

Ia berharap dengan kejadian ini, semoga Pol PP bisa lebih arif dan bijak dalam bertindak. “Tegas tidak seharusnya kasar,” tandas DeMo.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU –  Adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu (KK), terhadap salah satu siswa SMP Akbar Kadengkang, menuai sorotan dari sejumlah pihak, diantaranya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) KK.

Menurut Sande Makalalag M Pd, Ketua PGRI KK, Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kekerasan bagi siswa yang dinilai membuat pelanggaran.

“Silakan didata dan dikembalikan ke pihak sekolah atau orang tua, jika ditemukan ada siswa yang dinilai membuat pelanggaran. Jangan melakukan tindakan kekerasan yang malah bertentangan dengan UU Perlindungan anak,” terang Sande.

Rahman Mokoagow