TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dalam menjalankan proses perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab, serta terbuka, pada 2016 nanti Pemkot Kotamobagu akan menggunakan sistem online. Sistem aplikasi yang diterapkan oleh Pemkot melalui terobosan baru oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dapat memberikan kemudahan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukan rencana strategis (Renstra) maupun rencana kerjanya (Renja). “Mudah-mudahan saja sistem ini mulai berjalan di tahun 2016 nanti,” kata Kepala Bappeda Kotamobagu Sande Dodo saat dikonfirmasi.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamobagu ini menambahkan, dengan adanya sistem tersebut, akan mempermudah pengontrolan setiap kegiatan SKPD.
“Semua kegiatan bisa dilihat di dalam aplikasi ini. Begitu juga dengan sistem seperti ini tidak ada lagi alasan SKPD untuk terlambat memasukan seluruh kegiatannya.Karena dengan sistem online masing-masing SKPD bisa memasukan kegiatannya melalui jarak jauh, dirumah maupun di kantor itu langsung bisa,” terang Sande.
Tak hanya itu saja, seluruh masyarakat pun nantinya bisa mengetahui secara langsung apa saja program daerah yang diprogramkan oleh masing-masing SKPD di lingkup Pemkot Kotamobagu. “Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat baik dalam perencanaan program daerah dan pasti semua program yang tertuang dalam sistem semuanya mengacu pada RPJMD. Dan ini bisa dilihat langsung oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.
MENDAPATKAN Penghargaan Piala adipura merupakan sebuah prestasi menggembirakan bagi setiap kota sekaligus kepala daerah yang meraihnya. Bukan hanya prestasi saja, adipura juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah itu sendiri.
Adipura adalah salah satu lambang kesuksesan yang menjadi dambaan setiap daerah. Oleh karena itu, para kepala daerah berlomba-lomba untuk meraih gelar kota terbersih dan bahkan mempertahankannya sampai bisa memperoleh gelar Adipura Kencana.
Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia sesuai kategori kota, yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan, dimana kegiatan ini merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Sejarah menulis bahwa Program pemberian penghargaan Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986. Walaupun sempat terhenti pada awal era reformasi yaitu tahun 1998, namun akhirnya program Adipura kembali dicanangkan di Denpasar Bali pada tanggal 5 Juni 2002 dan terus berlanjut hingga sekarang.
Namun disisi lain Adipura, bukanlah semacam obat yang menyembuhkan sakit kepala. Akan tetapi bisa menjadi motifasi bagi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, manajemen sampah, limbah, tanah dan juga air yang tentu saja tidak cukup hanya sekedar ditanggapi dengan aksi bersih-bersih ramai-ramai di hari tertentu. Sehingga penghargaan Adipura bukan hanya sekedar pura-pura. (*)
TOTABUANEWS, BOLMONG – Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2015-2020 sudah dimulai.
Launching pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. Djauhari Kansil, MPd, Jumat kemarin. Hadir pada acara itu Muspida Sulut dan komisioner KPU se-Sulut.
Ketua KPUD Bolmong Fahmi GZ Gobel mengatakan, pihak mereka siap melaksanakan tugas Pilgub 2015. Dengan begitu kata Fahmi, pada Minggu (19/04) besok, pihak mereka akan mengumumkan rekruitmen PPK untuk 15 Kecamatan di Bolmong. “Rencananya besok kita akan umumkan perekrutan PPK untuk pelaksanaan Pilgub,” ungkap Fahmi.
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pertanggal 19 April 2015 ini panitia adhoc pilkada Gubernur Sulawesi Utara mulai dibuka secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Iwan Manoppo, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM), saat menghadiri rakor sekaligus sosialisasi PKPU di Hotel Quality Manado, Jumat hingga Mingggu (17-19/04/15).
Yang menarik untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kali ini, kata komisioner berlatarbelakang dosen ini, diperketat aturannya. “Dalam PKPU Pasal 18 Huruf k ditegaskan bahwa mereka yang berhak menjadi panitia adhoc tidak lebih dari dua kali. Artinya mereka yang sudah pernah menjadi panitia adhoc sebanyak dua kali, baik itu PPK, PPS, maupun KPPS, tidak diperkenankan lagi mengikuti rekrutmen kali ini, kalaupun mereka nekat mendaftarkan diri akan gugur dengan sendirinya,” jelas Iwan kepada media ini.
Masih kata Iwan, dari hasil rakor KPU se-Sulut di Manado ditegaskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu dihitung sendiri-sendiri atau dua kali. “Maka dengan sendirinya mereka yang sudah pernah menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada pemilu legislatif serta pemilu presidan secara otomatis tidak bisa lagi menjadi paniti adhoc pada pilgub Sulut kali ini, karena PKPU membatasi hanya sampai dua kali, tidak boleh tiga kali.”
Masih kata Iwan, panduan rekrutmen panitia adhoc sendiri nantinya akan diumumkan langsung secara terbuka dan lewat media, termasuk akan dibeberkan persyaratan mendaftar. “Sesuai jadwal yang tertera dalam Peraturan KPU, rekrutmen kali ini akan berlangsung hingga 18 Mei mendatang. Tahapannya sesegera mungkin akan disampaikan ke media,” pungkas Iwan didampingi Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidang data informasi dan hupmas.
TOTABUANEWS, MANADO – Seluruh personil Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, Jumat (17/04) kemarin mengahadiri acara Rakor KPU se-Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Quality Manado.
Pada kegiatan itu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ardiles Mewoh, S.IP, MSi sangat berharap agar komisioner dan staf KPU se-Sulawesi Utara untuk tetap solid dalam menyelenggarakan pilkada serentak di daerah ini.
Menurut Ardiles, tanpa soliditas antara sesama komisioner maupun antara komisioner dengan staf sekretariat, pelaksanaan pilkada serentak di provinsi ini tidak akan berjalan maksimal. “Banyak kasus dan kejadian selama pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin. Karena itu kami berharap semuanya tidak akan akan terjadi lagi di pilkada serentak se-Sulawesi Utara kali ini,” kata staf pengajar FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Komisioner KPU Sulut lainnya, Fachruddin Noh, S.Ag, M.Ag, menambahkan bahwa demi suksesnya pelaksanaan pilkada serentak nanti harus lebih diperkuat sosialisasi terutama terkait aturan yang diterapkan pada pilkada kali ini. “Silakan KPU kabupaten/kota se-Sulut untuk berkreasi dalam melakukan sosialisasi, yang penting intinya masyarakat memahami dan mau menggunakan hak politiknya pada tanggal 9 Desember mendatang,” ujar komisioner yang membidangi sosialisasi ini.
Sementara itu Vivi George, SKM, komisioner KPU Sulut yang membidangi keuangan, perencanaan dan logistik, memberikan masukan kepada KPU se-Sulut terkait dengan logistik yang akan digunakan pada pilkada serentak Sulut mendatang. “Karena PKPU-nya belum ada, jadi kami belum bisa memberikan gambaran sekarang, masih menunggu. Yang pasti kami akan maksimal untuk terus berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota,” tegasnya.
Sedangkan Zulkifli Golonggom, S.PdI, Komisioner KPU Sulut yang membidangi data informasi mengingatkan kepada seluruh komisioner KPU se-Sulut, khususnya yang membidangi data informasi untuk terus memmantau perkembangan data pemilih. “Saat ini data pemilih sudah bias dilihat di portal sidalih, terutama DAK2 yang dikirim oleh Kemendagri. Kemendagri mengklaim data tersebut merupakan data akhir per Desember 2014, padahal saat pemilu kemarin data yang digunakan adalah per Desember 2010.”
Dia juga mengingatkan kepada pengelola sidalih di tingkat kabupaten/kota agar terus mengamati jumlah penduduk sambil mempersiapkan pemutakhiran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh PKPU. “Jangan sampai persoalan data pemilih yang amburadul saat pilpres atau pileg lalu terulang lagi,” tambahnya.
Dibagian akhir, Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan, STh, MSi, berharap apa-apa yang sudah disampaikan oleh komisioner KPU Sulut tersebut bisa dijadikan bahan masukan dan spirit dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Masuk tersebut nantinya akan diperdalam pada acara bimbingan teknis dan sosialisasi PKPU pada Sabtu (18/04/15). “Kita harus menjadi penyelenggara yang tampil baik dan kalau perlu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.”
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Utara sudah di-launching langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. Djauhari Kansil, MPd, Jumat petang. Hadir pada acara itu Muspida Sulut dan komisioner KPU se-Sulut. Komisioner KPU Kotamobagu sendiri hadir yakni Nayodo Koerniawan, Asep Sabar, Nova Tamon, Aditya Tegela dan Iwan Manoppo.
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah kota (pemkot) mengingatkan kepada pemilik tempat usaha diwilayah Kotamobagu yang belum memiliki ijin usaha agar segera melakukan pengurusan ijin. Apa terlebih mereka yang baru membuka usaha. Selain itu perijinan yang sudah abis waktu diminta untuk segera mengurus perpanjangan. “Kalau ada ijin kan tentu aman. Mereka yang ijinnya sudah habis waktu diminta untuk diperpanjang” kata Kastpol PP Sahaya Mokoginta Jumat (17/4/2015).
Dia mengatakan, akan mengambil langkah presuasif. Artinya, tetap mengingatkan. “Jangan ketika ada pemeriksaan lantas kedapatan tidak ada ijin, tentu ada sangsi,” kata dia.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan. Jika semua pemilik usaha telah mengurus perizinan maka otomatis PAD Kotamobagu juga akan meningkat.
“Jadi perlu adanya kesadaran dari pemilik usaha untuk mengurus izin usaha. Hal ini juga untuk kemajuan Kota Kotamobagu,” katanya.
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan diwilayah Kota Kotamobagu, Pemerintah kota (Pemot) terus melakukan antisipasi guna penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
Hal tersebut dikatakan Kabag Kesra Adin Mantali saat rapat koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan yang dihadiri perwakilan masyarakat se Kota Kotamobagu, di Balai Kelurahan Mongkonai Jumat (17/4/2025).
Adin menegaskan, bahwa selaku kaki tangan dari pemerintah pusat dan daerah, pihaknya tidak menginginkan bantuan yang dikucurkan kemudian tidak kena sasaran.
“Ini tujuan dari rapat sinkronisasi untuk mengantisipasi adanya data yang tidak tepat sasaran. Dalam arti kita mensikronkan data kemiskinan 2014 baik yang masuk di Bagian Kesos maupun bagian ekonomi. Sehingga data di 2015 ini benar-benar akurat,” ujarnya.
Terlebih kata Adin, banyak bantuan yang ada di desa-dan kelurahan, banyak yang berhak menerima, justru tapi tidak menerima. Begitu juga sebaliknya, ada yang benar-benar berhak menerima namun tidak masuk dalam daftar penerima, atau belum terdaftar,” ungkapnya.
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU—Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kotamobagu mengakui jika tahun ini banyak tawaran investasi property yang masih dipending. Ini dikarenakan bertolak belakang dengan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang masih menungguh persetujuan dari gubernur.
“Kenapa ini ditolak ?. Pertama, karena semua permintaan lokasi bertentangan dengan RTRW. Kedua kebanyakan lokasi yang ditawarkan adalah lahan persawahan. Ini mengantisipasi alih fungsi lahan,” kata Kepala Bappeda Kotamobagu Sande Dodo.
Beberapa pelaku dunia usaha yang berencana untuk membangun property di Kotamobagu tapi bertolak belakang dengan RTRW.
“Semua rencana pembangunan di Kotamobagu harus dikoordinasi dulu. Kan percuma jika sudah membangun lantas bertolak belakang dengan RTRW. Makanya sambil menungguh penetapan, ini juga harus disesuaikan dengan RTRW provinsi,” tambah mantan kadis PU ini.
Bahkan Kepala BP4K Hardy Mokodompit mengaku, ada beberapa pengusaha terpaksa batal untuk membangunan property di Kotamobagu. Ini karena lahan yang mereka minta selus 15 hektar.
“Di Kotamobagu lahan di mana seluas itu. Apaterlebih lahan persawahan yang diminta untuk dijadikan pemukiman. Itu sedang kita antisipasi,” kata Hardy.
Tim Pansus LKPJ Deprov Sulut saat melakukan peninjauan atas proyek pembuatan Jembatan Pobundayan tahun 2014
Tim Pansus LKPJ Deprov Sulut saat melakukan peninjauan atas proyek pembuatan Jembatan Pobundayan tahun 2014
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU –Setelah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2014 bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulut mulai turun lapangan untuk melakukan pengecekan (check on the spot).
Tim yang dipimpin Ketua Pansus Franky Wongkar, melakukan kunjungan ke semua daearah di Provinsi Sulut. Dalam pantauan Kamis (16/04) kemarin, beberapa tim pansus yakni Raski Azhari Mokodompit, Affan Riffandi Mokodongan dan Rita Lamusu melakukan kunjungan ke wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Kunjungan pertama dilakukan di UPTD Samsat Kotamobagu. Pada kunjungan itu, tim menemukan adanya penurunan pendapatan UPTD selang 2013 sampai dengan 2014. “Pada triwulan pertama 2013 ada kenaikan, tapi setelah itu sampai dengan akhir 2014 pendapatan terus menurun,” kata Raski saat diwawancara usai kunjungan.
Rita Lamusu menambahkan, penurunan angka pendapatan itu dari hasil temuan mereka disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. “Tapi kita salut dengan UPTD Kotamobagu, banyak terobosan yang dilakukan dalam mendongkrak pendapatan. Salah satunya melakukan apel kendaraan dinas dilapangan, bahkan bagi kendaraan yang terlambat pajak langsung dibayar ditempat,” kata Lamusu.
Setalah melakukan kunjungan ke UPTD Samsat, tim berkunjung ke UPTD PU wilayah III. Selanjutnya melakukan peninjauan atas proyek 2014 pembuatan jembatan di Kelurahan Pobundayan dan jembatan Desa Bungko kecamatan Kotamobagu Selatan.
Konni Balamba
