Minggu, 24 Agustus 2025
Beranda blog Halaman 4580

Walikota Terima LHP Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2015

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, Rabu (30/12) kemarin, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Infrastruktur dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2015, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

Kegiatan penyerahan LHP atas Belanja Modal Infrastruktur dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut, diserahkan langsung oleh Ketua BPK – RI Perwakilan Sulawesi Utara, Endang Tuti Kardiani kepada Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, yang juga turut didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Ahmad Sabir.

Usai menerima LHP tersebut, Walikota Kota Kotamobagu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, yang selama ini terus memberikan bimbingan, saran dan masukan, kepada Pemerintah Kota Kotamobagu, sehingga pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu,  dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan  perundang – undangan.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dipilihnya Kota Kotamobagu oleh BPK – RI sebagai salah satu daerah yang dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, juga akan memotivasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus memaksimalkan kinerja khususnya dalam pelaksanaan Penata Kelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. “Saya juga menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, untuk terus memaksimalkan kinerjanya, sehingga apa yang telah mampu diraih selama ini, khususnya penatakeloaan keuangan pemerintah daerah, akan lebih meningkat dan lebih baik lagi,” ujar Walikota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPK – RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado tersebut, juga dihadiri Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu,  Alex Saranaung dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

 

 

Gian Limbanadi 

Pj Bupati Bolsel Jarang Masuk Kantor

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TOTABUANEWS, BOLSEL – Sejak dilantik pada 16 Desember 2015 lalu, Penjabat (Pj) Bupati Bolsel, Bahagia Rejeki Mokoagow terlihat masih jarang berada di ruang kerjanya, di lantai 2 kantor Bupati Bolsel. Terpantau, selang 13 hari setelah dilantik, terhitung hanya beberapa hari saja Pj Bupati masuk kantor. Terakhir kemarin sampai apel sore sekira pukul 16.00 Wita, kembali terpantau Pj Bupati tidak berada kantor. Namun, usai apel sore, atau sekira pukul 16.10 Wita, Pj Bupati tiba di kantor Bupati.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris daerah (sekda), Abadi Yusuf mengaku Pj Bupati sangat aktif memperhatikan tanggung jawabnya di Bolsel.

“Ibu Bupati (Pj Bupati) cukup aktif di sini. Buktinya, sehari setelah dilantik beliau langsung melakukan rapat internal dengan SKPD di sini (kantor bupati Bolsel). Setelah itu, Ibu Bupati masuk kantor terus. Mungkin saat kalian (wartawan) berada di kantor bupati, bertepatan dengan agenda Ibu (Pj Bupati) di luar atau urusan di kantor Gubernur,” terang sekda saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Di sisi lain, Sekda mengatakan, sejauh ini aktifitas roda pemerintahan di Bolsel cukup stabil dan terus berjalan normal. Kalaupun ada beberapa instansi yang staf pegawainya tidak kelihatan, itu hanya sebagian kecil. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat kedisiplinan pegawai tahun ini terbilang lebih baik. “Memang ada beberapa yang tambah libur atau sudah libur duluan. Tapi jumlahnya tak seberapa. Masih jauh lebih banyak yang ngantor. Coba cek di DPPKAD (Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) banyak staf SKPD yang masih sibuk mengurus berkas di sana,” ujar Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa posisi Pj Bupati saat ini masih punya tanggung jawab di Provinsi. Sebab, Bahagia Mokoagow adalah Kepala Biro Kesra yang ditunjuk oleh gubernur sebagai Pj Bupati Bolsel.

“Kita tau bersama di akhir tahun anggaran seperti ini banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan. Semuanya harus rampung sebelum 31 Desember. Begitulah yang dialami Ibu Pj Bupati. Tanggung jawabnya tidak hanya di pemkab Bolsel, tapi beliau juga harus menyelesaikan semua urusannya di Biro Kesra Provinsi,” tutur Sekda. “Soal pemerintahan kan saya masih ada di daerah. Kami cukup intens komunikasi menyangkut urusan pemerintahan dan lain-lain terkait Pemkab Bolsel, termasuk beliau sering meminta laporan terkait perkembangan-perkembangan yang ada. Selain itu, meski beliau berada di Provinsi, kalau masih sempat beliau tetap datang ke Bolsel. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik seperti biasanya. Jadi, tidak ada masalah,” tutup sekda.

Hal senada juga disampaikan orang dekat Pj Bupati. Gunawan Lombu yang diebut-sebut sebagai staf khusus Pj Bupati mengatakan, kesibukan Bahagia Mokoagow saat ini sangat luar biasa. Selain menjalankan tanggung jawabnya selaku Pj Bupati, juga masih melekat tanggung jawab sebagai Kepala Biro Kesra. Dan kedua-duanya tak boleh ditinggalkan. “Jadi, sejak dilantik sebagai Pj Bupati, beliau (Pj Bupati) mengatur waktu sedemikian rupa, bagaimana supaya tugas dan tanggung jawab di dua tempat ini sama-sama jalan dan tidak ada yang tertinggal. Apalagi di akhir tahun anggaran seperti ini,” cetus mantan Sekda Bolsel ini. Di sisi lain, dijelaskannya, Bahagia Mokoagow ditunjuk sebagai Pj Bupati karena jabantannya sebagai Kepala Biro Kesra atau pejabat eselon II Provinsi. “Ini aturan, kalau beliau tidak ada jabatan tidak bisa ditunjuk sebagai Pj Bupati. Jadi, beliau ditunjuk karena masih menjabat sebagai kepala Biro atau pejabat eselon II,” terang Gunawan Lombu.

Lanjutnya, mulai Januari aktivitas Pj bupati akan lebih fokus di Pemkab Bolsel. “Tahun depan mungkin sudah ada pelaksana harian atau pelaksana tugas Kepala Biro Kesra Provinsi. Jadi, Pj Bupati akan lebih fokus di sini (Bolsel). Nanti setelah Bupati dan wakil bupati terpilih dilantik, baru kemudian beliau (Pj Bupati) kembali lagi di jabatannya yang lama (kepala Biro Kesra Provinsi),” jelas Mantan Sekda Gunawan Lombu, menandaskan.

 

Tim Totabuanews

Pemda Bolmong Godok 39 Calon Anggota Pol PP

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), sedang menggodok sedikitnya 39 calon polisi penegak Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

Kepala Kantor Satpol-PP Bolmong, Linda Lahamesang, ketika dikonfirmasi Selasa kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengodok calon anggota Satpol-PP. “Mereka sedang digodok dan saat ini sedang tahap untuk mendapatkan baret,” kata Lahamesang.

Lanjutnya, untuk penerimaan ini, sebanyak 50 orang yang mendaftar. “Ada beberapa yang gugur. Pertama 5 orang, kedua 5 orang dan ketiga 1 orang. Jadi total sebanyak 11 orang yang gugur dan yang bertahan tinggal 39 orang,” ujarnya.

Namun, menurut Lahamesang, tidak menutup kemungkinan masih ada calon Pol-PP yang akan gugur. “Kalau memang tidak memenuhi syarat, bisa gugur seperti yang lain,” tegasnya.

Lanjutnya, perekrutan anggota Satpol-PP ini, tidak mengunakan anggaran daerah. “Ini tidak ada anggaranya tapi karena untuk kepentingan daerah, saya usahakan termasuk mengunakan anggaran pribadi,” ucapnya.

Lanjutnya, malam ini (tadi malam, red), merupakan malam puncak pengodokan kepada para calon anggota. “Sebentar malam adalah malam inagurasi yang dipusatkan di kantor bupati,” tukas Lahamesang.

 

 

Konni Balamba

 

 

Usulan Pemekaran Kecamatan Poigar Diproses

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Deker Rompas

TOTABUANEWS, BOLMONG – Kecamatan Poigar, yang memiliki sedikitnya 20 desa, tidak menutup kemungkinan, tahun depan bakal dimekarkan. Pasalnya, sejak tiga tahun lalu, usulan pemekaran kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Selatan itu, telah dimasukan.
Camat Poigar, Deker Rompas SE MM, ketika dikonfirmasi Selasa kemarin mengatakan, jika usulan pemekaran tersebut, merupakan keinginan masyarakat. “Itu (pemerkaran, red) adalah aspirasi masyarakat sejak lama. Dan infonya tahun depan akan dibahas aturannya atau Perda oleh DPRD dan Pemkab Bolmong, soal pemekaran Kecamatan Poigar,” kata Rompas.

Lanjutnya, sesuai dengan administrasi, Kecamatan yang dipimpinnya tersebut, sudah layak dimekarkan.
“Kecamatan Poigar terdapat 20 desa. Dan setiap kecamatan jika dimekarkan diusulkan 10 desa dengan batas kecamatan berada di Desa Wineru dan Desa Nonapan,” tuturnya.

Selain itu, di Kecamatan Poigar, masih terdapat sejumlah desa yang sudah layak dimekarkan. “Desa saja ada beberapa yang bisa di mekarkan seperti Wineru,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bolmong, Marten Tangkere, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya usulan pemekaran kecamatan Poigar. “Iya dalam usulan untuk dibahas menjadi Perda tahun 2016, ada sekitar 16 usulan dan untuk pemekaran ada beberapa usulan diantaranya, Kecamatan poigar dan Kecamatan Lolak,” tutur Tangkere.
Lanjutnya, selain usulan pemekaran Kecamatan, juga ada usulan pemekaran desa. “Semua masih akan dibahas dan semua ada peluang dimekarkan,” kata Tangkere.

Lanjut politisi Golkar asal Kecamatan Poigar ini, untuk usulan pemekaran Kecamatan Poigar, sudah lama. Namun, karena adanya moratorium, jadi usulan pemekaran masih belum dibahas. “Tiga tahun lalu, usulan pemekaran Kecamatan Poigar sudah ada. Tapi, karena waktu itu terdapat moratorium pemekaran, jadi masih ditunda pembahasan semua usulan pemekaran,” tukasnya.

 

 

Konni Balamba

 

 

RS Datoe Binangkang Tolak Pasien BPJS

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Pemkot Desak RSUD Bolmong Segera Pindah Akhir Tahun

TOTABUANEWS, BOLMONG— Kabar tak sedap kembali menyeruak dari program pemerintah pusat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Seorang pasien rujukan dari Rumah Sakit (RS) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) ditolak RS Datoe Binangkang. Alasannya, ruangan penuh.

Anita Dadu, Warga Desa Totolotoyon Kecematan Pinolosian, menuturkan, suaminya Aditia Sondakh pasien JKN BPJS yang ditolak, Minggu (27/12), mengeluhkan sakit yang luar biasa di bangian pinggang kanannya. Ia kemudian membawa suaminya ke Puskesmas Pinolisian. Mendapat perawatan selama 5 jam, pasien kemudian dirujuk ke RS Bolsel di Kecamatan Bolaang Uki.

Alat kesehatan yang kurang memadai, ditambah sakit yang tak kunjung berkurang, pasien kembali dirujuk ke RS Kotamobagu.

Bermodal kartu BPJS, Anita terbebas dari biaya Ambulance yang merujuk suaminya ke RS Kotamobagu.

Sayangnya, tiba di RS Kotamobagu, petugas mengatakan, ruangan penuh. Hingga pasien dibawa ke RS Datoe Binangkang.

Sesampainya, petugas kesehatan yang ikut merujuk, meminta pasien dan keluarga untuk tetap di dalam ambulance. Alasanya, perawat tersebut ingin memastikan apa ada ruangan kosong.

Beberapa menit kemudian, perawat tersebut meminta keluarga untuk turun karena petugas kesehatan di UGD Datue Binangkang mengaku ada ruangan kosong. Sayangnya, saat akan melakukan pendaftaran dengan kartu BPJS, tiba-tiba petugas kesehatan mengatakan, ruangan sudah penuh.

“Maaf ruangan sudah penuh, coba di rumah Monompia (Salah satu rumah sakit swasta) di sana juga menerima pasien BPJS,” kata Anita, mengulangi kalimat petugas UGD RS Datoe Binangkang.

Mendegar hal itu, Anita naik pitam. Menurutnya, jika memang sudah penuh kenapa tidak dikatakan dari awal. “Itu sudah jelas penolakan. Awalnya ada ruangan kosong, tapi saat mau mendaftar baru dibilang penuh,” ucap Anita.

Dikatakannya, jika memang ruangan untuk pasien BPJS penuh, tidak bisakah RS menawarkan untuk beralih ke pasien umum? Apalagi, saat itu kondisi suaminya sangat kesakitan. “Sepanjang jalan suami saya menjerit kesakitan. Tidak bisakah mereka (petugas kesehatan) menanganinya dulu? Dengan tawaran beralih ke pasien umum,” kata Anita.

Kesal, Anita memilih membawa suaminya ke salah satu RS swasta di Kotamobagu.

Hal tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Cinta Tanah Air (Garputala) Adri Paputungan.

“Saya pribadi sangat kecewa dengan sikap petugas rumas sakit. Ini sudah berulang kali terjadi. Harusnya ada ketegasan dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja direktur rumah sakit,” kata Adri.

Menurutnya, jika memang ada penolakan seperti itu, harusnya dari awal Pemkab tidak menerima program pemerintah pusat, masuk  ke Bolmong. “Upaya Pemkab mendukung program pemerintah pusat tidak tergambar. Padahal ini mengenai keselamatan jawa seseorang,” ujarnya.

Terpisah, Kadis Kesehatan Bolmong Rudiawan menjelaskan, untuk rujukan pasien BPJS harus lewat internet melalui sistem P Care untuk memastikan RS tujuan penuh atau tidak. “Apalagi ada 154 penyakit yang tidak boleh dirujuk untuk pasien BPJS,” terangnya.

Menganai status pasien beralih ke pasien umun, Rudiawan menuturkan, itu bisa saja. “Itu bisa tidak pakai BPJS dan statusnya pasien umum. Informasi lebih lanjut hubungi petugas BPJS,”tuturnya.

 

 

Tim Totabuanews

Mendagri Tjahjo Kumolo Pastikan Sehan Landjar Dilantik Januari

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Mendagri Tjahjo Kumolo

TOTABUANEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjaoh Kumolo memastikan bahwa pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Boltim Sehan Landjar – Rusdi Gumalangit, akan dilakukan pada Januari 2016 mendatang.

Hal itu tercermin dalam pernyataan Mendagri terkait agenda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2015 lalu. “Saya sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (rapim) dan kalau bisa dibagi dua tahap. Bagi daerah yang tidak ada sengketa pilkada kalau bisa akhir Januari (pelantikan) dan kalau daerah yang ada sengketa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Maret,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2015).

Seperti dilansir dari media online Detik.com, Tjahjo optimistis tak akan banyak yang peserta pilkada yang bersengketa dan akhirnya menunda pelantikan karena menunggu putusan MK. “Jangan sampai pilkada serentak mengganggu keputusan di daerah,” sambungnya.

Ia berharap pelaksanaan pilkada di 5 daerah yang ditunda sebelumnya bisa dilakukan sebelum Maret.  “Soal mau dibuat serentak atau tidak itu keputusan KPU. Mudah-mudahan tidak melebihi Maret supaya bisa ikut dilantik bareng,” ujarnya.

Saat ini MK menerima sekitar 88 kasus sengketa pilkada dari pelaksanaan pilkada serentak.  Berikut jadwal penyelesaian sengketa pilkada di MK:

Diketahui sebelumnya KPU Boltim telah menetapkan Sehan Landjar dan Rusdi Gumalangit sebagai calon bupati dan wakil Bupati terpilih. Penetapan kepada Sehan – Rusdi oleh KPU dianggap tidak bermasalah, karena ada gugatan dari pasangan lain.

 

 

Sumber: Detik.com

Senyum Duka di Penghujung Tahun

Uploader :
Redaksi
-
0
Konni Balamba

Oleh: Konni Balamba

MUNGKIN benar ungkapan dari beberapa orang tua terdahulu, jika ‘kesenangan (senyum) yang berlebihan bisa membawa duka’. Fenomena ini terpampang jelas dalam hajatan lima tahunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Betapa tidak, pesta demokrasi kerakyatan untuk memilih pemimpin baru di ujung timur wilayah Bolaang Mongondow Raya itu, seolah membetot perhatian dari sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara.

Bukan hanya sekedar pesta rakyat biasa. Itu mungkin yang bisa terlihat dari fenomena demokrasi lima tahunan di wilayah tersebut. Yach, gesekan yang mengarah ke konflik horizontal antar warga, kerap terjadi di wilayah itu. Persoalannya pun hanya sepele, yakni dukung mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati idola mereka. Mirisnya, di tengah-tengah gesekan tersebut, ‘senyum’ sumringah dari salah satu pasangan calon pemimpin di daerah itu terlihat jelas.

Bak, sudah memenangkan kompetisi, pasangan yang diusung oleh kelompok penguasa dengan berbagai ‘backing’ elite politik yang katanya, memiliki kekuatan secara kapitalistik yang cukup kuat terkesan ikut ‘memanaskan’ gesekan antar pendukung itu. Peta konflik antar pendukung berhasil dilakukan, dan senyum dari pasangan calon yang merekayasa hal itu pun kian mengembang. Secara kalkulasi matematika politik, peta konflik itu bisa saja dilakukan, dengan tujuan mengestimasi jumlah dukungan yang berpeluang diraup, guna memenangkan perebutan kursi kekuasaan.

Tidak berhenti sampai disitu, ‘senyum’ itu pun kian mengembang setelah lontaran fitnah keji mulai digulir. Dari rekayasa insiden penganiayaan bocah, hingga tudingan pasangan calon ‘kom kom ci’ ke salah satu kandidat kepala daerah. Hasilnya, cukup memuaskan. Fitnah tersebut lantas berjalan bagai air bah, yang siap menerjang siapa saja yang berusaha membendung isu tersebut. Kemenangan kedua bagi pasangan dengan ‘senyum’ kemunafikan kian menjadi. Sayangnya, pada etape ketiga dalam rekayasa politik pasangan penuh ‘senyum’ itu berubah drastis. Senjata pamungkas, dengan bermodalkan kunci brankas yang cukup banyak untuk memenangkan akhir kompetisi tersebut meleset.

Yach, ‘mandi uang’ yang awalnya akan dilakukan, guna membeli ‘moral’ masyarakat dalak Pilkada di Boltim, mencapai titik balik. Peta konflik yang awalnya dilakukan untuk memetakan pendukung, berhasil penuh. Terciptanya militansi yang kuat di tengah-tengah masyarakat untuk terus menjaga dukungan mereka membuat kunci brankas yang terbuka begitu banyak tidak mampu tersalur maksimal.

Fitnah yang awalnya digelondongkan guna membunuh karakter salah satu pasangan calon, akhirnya berbuah simpati yang luar biasa. Modal berupa kapital murni yang disediakan untuk memenangkan kompetisi di titik akhir perebutan kekuasaan, terbendung oleh kekuatan rakyat. Dan akhirnya Senyum yang mengembang dari awal pertandingan mulai meredup, seiring waktu yang kian dekat dengan penghujung tahun. Kekelahan telak, dengan selisih suara yang cukup besar menyisakan duka yang mendalam.

Namun, lepas dari hal diatas, fenomena politik di ujung timur wilayah Bolaang Mongondow Raya itu, tentu merupakan dinamika yang luar biasa dan dapat diambil pelajaran. Dimana, daerah yang awalnya dipandang ‘sebelah mata’ dari sisi kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) itu mampu menunjukkan, betapa ‘mimpi’ untuk memiliki pemimpin yang merakyat, tak harus terbeli dengan uang dan tekanan kekuasaan. Pilkada telah berakhir, senyum duka di penghujung tahun tentu masih terasa. Pesta kemenangan pun masih menggema, namun kepastian akan masa depan Boltim tentu masih menyisakan tanda tanya, bagi mereka yang saat ini tersenyum maupun merasakan luka. Meski demikian, Harapan akan pemimpin pemegang amanat rakyat untuk bisa membawa perubahan di wilayah perbatasan itu, tentu tak bisa pupus begitu saja. (*)

 

 

2 Pasang Kumpul Kebo dan 11 Pemuda Terjaring Razia

Uploader :
Redaksi
-
0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Dalam rangka mewujudkan cipta kondisi jelang akhir tahun, serta menjaga kondusifitas wilayah pasca pelantikan Sangadi, Aparat gabuangan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), TNI, Polri dan Polisi Militer (POM) Kota Kotamobagu Senin (28/12/2015) malam, melakukan razia kos-kosan dan patroli keliling di sejumlah wilayah di Kotamobagu.

Hasil dari razia tersebut, setidaknya ada 11 muda-mudi yang berhasil diamankan aparat gabungan dan dibawah ke kantor Satpol-PP Kotamobagu untuk diberikan pembinaan. Selain 11 pemuda, petugas juga mengamankan pasang kumpul kebo.“Setelah kita rapatkan bersama , baik dari Polres dan satuan lain (TNI/POM), kita sepakat untuk melakukan langkah pembinaan, namun untuk memberikan efek jera. Pihak keluarga juga akan kita hubungi, sehingga proses pembinaan tak hanya sampai di Pol-pp, namun sampai ditingkat keluarga. Biar kleuarganya juga tau apa yang dilakukan anak mereka,” kata Kasat Pol PP Sahaya Mokoginta.

Dirinya menambahkan, razia ini akan terus dilakukan hingga perpisahan tahun, tanggal 1 Januari 2016.  “Giat terus dilakukan hingga hari H (tahun baru), sehingga itu kita akan terus berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI demi mewujudkan kenyamanan seluruh warga Kota Kotamobagu jelang pergantian tahun nanti,” tambahnya.

 

 

Gian Limbanadi

 

Pasar Poyowa Kecil Diresmikan, Walikota Harap Beri Keuntungan Bagi Pedagang

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, Senin (28/12), meresmikan Pasar Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan. Dalam sambutannya, Walikota Kotamobagu mengatakan bahwa pembangunan Pasar Poyowa Kecil, merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Kotamobagu, dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kota Kotamobagu, terutama untuk menyediakan fasilitas pusat perbelanjaan berupa Pasar Tradisional yang lebih Respresentatif.

“Pemerintah Kota Kotamobagu juga bertekad untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan peran strategis pasar, sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyedia kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari – hari, pusat informasi pasar, maupun sarana pengendali, Monitoring harga 9 bahan pokok dan bahan pangan lainnya,” terang Walikota.

Walikota juga menghimbau kepada seluruh pedagang di Pasar Poyowa Kecil, agar benar – benar dapat memanfaatkan lokasi usaha ini dengan sebaik – baiknya, dalam rangka meningkatkan hasil usaha dan memberikan keuntungan yang sesuai keingan dan harapan para pedagang, serta seluruh masyarakat Kota Kotamobagu. Kegiatan peresmian Pasar Poyowa Kecil tersebut, juga dihadiri Wakil Walikota Kotamobagu, Drs. Jainuddin Damopolii, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

 

 

GIan Limbanadi 

Walikota Lantik 15 Sangadi Terpilih se – Kotamobagu

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, Senin (28/12), melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan terhadap 15 Sangadi se – Kota Kotamobagu, hasil pelaksanaan Pemilihan Sangadi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa, agenda pelaksanaan pemilihan Sangadi merupakan sebuah Instrument dalam memilih pemimpin, sehingga dengan dilantiknya Sangadi pada hari ini, maka tidak ada lagi perbedaan di tengah – tengah masyarakat. “Pemilihan Sangadi bukan soal siapa yang kalah maupun kalah, sebab pemilihan Sangadi adalah sebuah proses untuk memilih pemimpin di desa. oleh karena itu, Sangadi dan seluruh masyarakat harus bersatu dan bekerja keras untuk membangun desa,” ujar Walikota.

Walikota juga meminta kepada seluruh Sangadi yang baru dilantik, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang aparatur pemerintah ditingkat Desa. “Laksanakanlah amanah sebagai Sangadi dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, serta tentunya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat diatas segala – galanya,” Imbau Walikota.

Pada kesempatan tersebut, Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para penjabat Sangadi, yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat hingga pada proses pemilihan Sangadi definitif, dapat berlangsung dengan baik. “Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia pemilihan Sangadi, aparat keamanan dan seluruh masyarakat, yang telah menyukseskan jalannya agenda pemilihan Sangadi se – Kota Kotamobagu, yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu,” ujar

Walikota. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Walikota Kotamobagu tersebut, juga dihadiri Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kotamobagu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan para aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

 

 

Gian Limbanadi

1...4,5794,5804,581...5,039Halaman 4,580 dari 5,039

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS