Beranda blog Halaman 4585

Polres Bakal Panggil Kadis Pertanak Bolmong, Terkait Dugaan Penggunaan Dana Gapoktan untuk Money Politik Pilkada Boltim

0
Kasat Reskrim Polres Bolmong

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Adanya dugaan penggunaan dana Gapoktan Bolmong untuk money politik di Pilkada Boltim lalu, akan diseriusi oleh Pihak Polres Bolmong. Bahkan, menurut Kasatreskrim Polres Bolmong, AKP Anak Agung Gede Wibowo Sitepu SIK, Rabu (23/12), di Mapolres Bolmong, pihak mereka bakal memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadis Pertanak) Bolmong Taufik Mokoginta. “Jika terbukti ada penyalahgunaan bantuan pemerintah untuk kepentingan lain, maka tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang akan dipanggil,” ujar Sitepu.

Meski demikian kata dia, persoalan ini masih dalam proses pengembangan. “Intinya setiap laporan yang masuk, akan ditindaklanjuti,” kata Sitepu.

Ditanya apakah ada kemungkinan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait termasuk Kadispertanak Bolmong, Taufik Mokoginta. Menurut Sitepu, dalam mengungkap sebuah kasus, tentunya hal itu dimungkinkan. “Untuk langkah klarifikasi semua dimungkinkan, kita lihat dulu perkembangan kedepan seperti apa,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan (Dispertanak) Bolmong, Ir Hi Taufik Mokoginta, ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, jika dirinya tidak tahu menahu akan kejadian tersebut. “Saya tidak tahu,” ujarnya.

Bahkan dirinya mempersilakan Kepolisian untuk memproses hak tersebut.“Itukan belum tahu pasti. Untuk membuktikannya biarlah Polisi memprosesnya,” ketus mantan Sekda Boltim ini.
Tim Totabuanews

 

 

Dana Gapoktan Bolmong Diduga Digunakan untuk Money Politik Pilkada Boltim

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Aneh dan patut diduga. Pasalnya tiga nomor rekening milik dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan alamat Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), ditemukan oleh warga saat mencegat mobil yang diduga membawa uang untuk melakukan serangan “fajar” atau membeli suara masyarakat Bolmong Timur guna memilih salah satu calon bupati dan wakilnya saat Pilkada.

Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan (Dispertanak) Bolmong, Ir Hi Taufik Mokoginta, ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, jika dirinya tidak tahu menahu akan kejadian tersebut. “Saya tidak tahu,” ujarnya.
Bahkan dirinya mempersilakan Kepolisian untuk memproses hak tersebut.

“Itukan belum tahu pasti. Untuk membuktikannya biarlah Polisi memprosesnya,” ketus mantan Sekda Boltim ini.
Saat disingung apakah ada Gapoktan di Bolmong, yang diduga siluman, dirinya tidak dapat memastikannya.

 

Tim Totabuanews

 

Pilsang Enam Desa di Bolmong Bermasalah, Calon Terpilih Bakal tak Dilantik

2
pilkada

TOTABUANEWS, BOLMONG – Dari 96 desa di Kabupaten  Bolaang Mongondow (Bolmong), yang menggelar hajatan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digelar 15 Desember lalu, ada sejumlah desa melakukan protes terhadap pelaksanaan Pilkades.

Ketika dikonfirmasi Asisten I Pemkab Bolmong, Drs Cris Tito Kamasaan Selasa kemarin, membenarkan hal tersenut.
“Ya. Bahkan sampai saat ini masih terus bertambah protes terhadap pelaksanaan Pikades,” ungkap Kamasaan.
‪Dirinya mengaku jika sejumlah Calon Sangadi yang memorotes terhadap  pelaksanaan Pilkades itu berupa adanya Daftar Pemilih Ganda (DPT), money politic dan panitia Pilkades yang dianggap tak netral dalam pelaksanaan hajatan tersebut. “Sejumlah desa tersebut sudah mengajukan laporan secara tertulis ke Pemkab Bolmong,” kata Kamasaan.

Menurut Kamasaan, sejumlah Calsang yang memprotes terhadap pelaksanaan Pilsang itu berupa adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) Ganda, money politic dan panitia Pilsang dianggap tak netral dalam pelaksanaan Pilsang.
“Sejumlah desa tersebut sudah mengajukan laporan secara tertulis ke Pemkab Bolmong,” ujar Kamasaan.

Lanjutnya, dari kejadian tersebut dirinya menagku jika pihaknya akan mengkaji terhadap laporan dari Calsang itu.
“Tentunya kami masih mengkaji terkait dengan laporan itu dari aspek hukum dan aturan yang berlaku,” tambah Kamasaan.
‪Ketika disinggung terkait dengan akan dilakukannya Pilsang kembali jika ditemukan adanya pelanggaran kedepan.

Kamasaan enggan berkomentar banyak. “Intinya Pemkab Bolmong masih mengkaji dulu.karna pilsang ini oertam kali digelar.jadi mudah mudahan sesudah natal ini kami akan panggil pihak terlapor guna klarifikasi terhadap laporan tersebut,”  katanya lagi.
Ditambahkan kamasaan, rencana pelantikan tidak akan berubah yaitu pada pertengahan Januari. “Jadi proses pelantikan tidak akan tertunda. Bagi yang bermasalah tetap dilakukan proses, tanpa mengganggu pelantikan tersebut. bisa jika jadwal pelantikan masih ada protes dari warga maka yang bersangkutan belum bisa dilantik. Kita lihat saja nanti,” tandasnya.

 

Enam Desa yang Bermasalah:

Desa Kosio, Kecamatan Dumoga Tengah
Desa Bakan, Kecamatan Lolayan

Desa Bilalang III, Kecamatan Bilalang
Desa Bilalang IV, Kecamatan Bilalang
Desa Poigar II, Kecamatan Poigar
Desa Pangi, Kecamatan Sangtombolang

Tatong: Terima Kasih ADM

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara mengucapkan terima kasih kepada putra terbaik Bolmong Raya, yang kini duduk di kursi DPR RI, Aditya Anugerah Didi Moha S Ked MM.

Ucapan tersebut disampaikan Tatong saat kunjungan kerja komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Badan pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) serta perwakilan beberapa Perbankan ke Kotamobagu Selasa (22/12/2015) kemarin, yang dipimpin langsung oleh ADM sapaan akrab Aditya Didi Moha. “Banyak terima kasih kepada Kader putra terbaik Bolmong Raya, Aditya Anugrah Didi Moha yang telah membawa Rombongan Komisi XI dan OJK,BPK RI serta BPKP di Kotamobagu,” ucap Walikota berparas cantik ini.

Selain itu, Walikota juga mengucapkan selamat datang kepada Rombongan dengan ungkapan Dega Nion don “Selamat datang kepada seluruh Rombongan Komisi XI yang dipimpin oleh ketua Tim yakni bapak Airlangga Hartato di daerah kami yakni Calon ibu kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) Kota Kotamobagu,” sambut Walikota

Pada kesempatan tersebut Ir Tatong Bara menyampaikan keberadaan Kondisi dan situasai pembangunan di kotamobagu yang didirikan sejak tahun 2007 silam yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten bolmong induk. “Perlu saya sampaikan bahwa ditengah keterbatasan kota kotamobagu, dengan usianya yang tergolong masih baru, kami berusaha melakukan pembenahan dan mengejar ketertinggalan, dan hasilnya bisa meraih berbagai penghargaan baik ditingkat Provinsi dan Nasional,” ujar Walikota

Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Airlangga Hartato yang turut hadir bersama rombongan menyampaikan doa dan harapan agar Provinsi Bolmong Raya bisa terwujud “Saya sampaikan In sha Allah apa yang menjadi harapan Walikota dan semua rakyat Kotamobagu agar Kotamobagu bisa menjadi Calon Ibukota Provinsi Bolmong Raya bisa terwujud, terlebih ada Aditya Anugrah Moha bersama Pak Misbakhun beliau juga masuk di Badan Legislasi dimana beliu membidangi juga pemekaran wilayah, juga ada Djendri Kentjem, nanti akan kita bantu bersama perjuangkan dikomisi-komisi DPR RI,” tegas Hartarto

Airlangga pada kesempatan itu pula menjelaskan soal maksud dan tujuan Komisi XI hadir dikotamobagu yakni dalam rangka menyerap aspirasi“Tujuan kita hadir disini adalah mendengarkan aspirasi, kita serap aspirasi apa pun itu untuk diperjuangkan,” tuturnya

ADM pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal, terkait dengan keberadaan Komisi XI sekaligus aspirasi yang disesuaikan dengan Tugas dan fungsi serta pengawasan “Ditempat ini saya sampaikan kepada semua rekan-rekan kerja DPR RI, kementrian, Perbankkan dan lainnya, bahwa ada 4 titipan Aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara yakni pembangunan Stadion Gelora Ambang, Poliklinik, Ring Road dan pembangunan kantor Walikota Kotamobagu, aspirasi ini tentu akan kita perjuangkan di DPR RI,” tegas Aditya.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan masyarakat Kotamobagu dari berbagai elemen.

 

 

Gian Limbanadi

Walikota Irup Peringatan Hari Bela Negara, Hari Ibu ke – 87 dan HUT ke – 16 DWP

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka peringatan Hari Bela Negara Tahun 2015, Hari Ibu ke – 87, Hari Ulang Tahun ke – 16 Dharma Wanita Persatuan serta Apel Korpri dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, Selasa (22/12) kemarin. Walikota yang membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, menyampaikan bahwa tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa adalah panggilan bagi kita semua untuk bela Negara. “Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing – masing,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, semangat bela negara akan menjadi kekuatan yang maha dasyat apabila diikat dalam tali persatuan Indonesia. Sejarah sudah membuktikan bahwa dengan persatuan Indonesia, semua tantangan dan ancaman yang dihadapi akan bisa dilalui bersama. “Semangat Bela Negara akan menjadi kekuatan yang maha dasyat apabila diikat dalam tali persatuan Indonesia. Sejarah sudah membuktikkan bahwa dengan persatuan indonesia, semua tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa akan bisa dilalui bersama,” ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Peringatan Hari Ibu ke – 87, Walikota juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Kotamobagu, agar peringatan Hari Ibu Tahun ke – 87, dapat mengilhami semangat untuk mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya antara perempuan dengan kaum laki – laki, yang semakin menguatkan peran keduanya sebagai mitra sejajar dan partnership yang turut menentukan keberhasilan pembangunan. “Momentum Peringatan Hari Ibu diharapkan juga menjadi refleksi, introspeksi dan renungan bagi kita semua, untuk terus berinovasi dan berkreasi memajukan kiprah perempuan sehingga mampu sebagai Agent of Change di semua bidang pembangunan,” ajak Walikota.

Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh organisasi wanita di Kota Kotamobagu, yang selama ini telah berperan aktif dan mendukung penuh jalannya pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Kotamobagu. “Saya juga berharap agar melalui Momentum ini, akan semakin mempererat jalinan kebersamaan antara Pemerintah dan seluruh Organisasi Wanita di Kota Kotamobagu, sehingga pada gilirannya nanti, akan menciptakan budaya saling mendukung dan saling membantu, dalam rangka menyukseskan pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Kotamobagu,” pungkas Walikota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Kota Kotamobagu tersebut, juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dan para pengurus dan kader organisasi Wanita di Kota Kotamobagu.

 

 

Humas Pemkot Kotamobagu

Eyang Sebut Ismail Dahab ‘Otak’ Money Politik Pilkada Boltim

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah usai. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sehan Landjar – Rusdi Gumalangit unggul dalam pilkada Boltim tersebut. Meski begitu, Sehan Landjar sebagai Bupati terpilih mendesak kepada penegak hukum agar tetap memproses pelanggaran pidana pemilu berupa money politik (politik uang) yang dilakukan salah satu pasangan calon.

Kepada sejumlah Media, Eyang sapaan akrab Sehan Landjar menilai kasus yang terjadi pada Pilkada Boltim adalah kejahatan politik di Indonesia yang terstruktur, tergorganisir dan masif, sebab ada puluhan milliar uang yang beredar. “Ada sekitar 9 orang masyarakat datang melaporkan mengembalikan uang kepada panwas, dan tim sukses kami, jadi itu dalam bentuk aduan, dan berita acaranya ada mulai dari panwas desa dan kecamatan, dan itu semuanya kita sudah proses ke panwas, “ ujar Eyang.

Eyang menceritakan kronologinya, pada tanggal 8 Desember sekitar pukul 02.00 dini hari, Tim suksesnya menangkap satu Mobil Jaz warna merah yang didalamnya terdapat uang 15 juta beserta seluruh Dokumen Transaksi. “Dokumennya lengkap dengan transaksi pengiriman dari seseorang, diantaranya terdapat Tiga Nomor Rekening milik dari Gabungan Kelompok Tani dengan alamat Dumoga, bukti lainnya berupa kwitansi penyerahan dari salah satu Konsultan Tim Pemenangan Calon Smile, atas nama Ismail Dahab yang menyerahkan uang ke masing-masing Koordinator Desa (kordes) lengkap daftar nama-nama Rakyat yang menerima, per orang 400 ribu rupiah dan sudah ditandatangani baik oleh Ismail Dahab maupun Kordes sesuai tertera dalam kwitansi lengkap dengan Nomor HP serta buku agenda tentang strategi pemenangan dengan isu-isu yang dimainkan termasuk isu SARA,” tegas Landjar

Menariknya dalam Dokumen tersebut juga ada keterlibatan beberapa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ada pejabat PNS sebagai penerima, ada ratusan penerima dan mereka sebagai penyalur untuk disampaikan ke Rakyat, dan sumber uang itu diterima dari satu orang yang bernama Ismail Dahab,” tuturnya

Eyang mengatakan Ismail Dahap sepengetahuannya adalah konsultan politik Yasti Soepredjo Mokoagow, merupakan ‘otak’ money politik di Pilkada Boltim. “Saya berharap, karna ini adalah kejahatan yang teroganisr, terstruktur dan Masif maka jelas adalah pembangkangan terhadap undang-undang, dan penghianatan terhadap Republik Indonesia, olehnya kepada Panwas terlebih pihak Polres agar serius menangani kasus ini, Juga kepada Pihak Kapolda Sulawesi Utara tidak hanya berhenti untuk menghukum tiga Anggota Polisi, sebab saya menganggap mereka adalah Korban,” pintanya

Lanjut Eyang, money politik diatur dalam UU No 8 tentang pilkada pada pasal 73 dengan ancamannya yaitu aturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 149 KUHP yang masuk Pidana umum. “Bisa saja ini dikembangkan sebagai Pencucian uang dan bisa saja masuk pada UU No 20 tahun 2001, perbaikan UU 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Sebab apabila ditemukan sebagai milik pejabat negara sebagai pendana, perlu ditelusuri, Uang tersebut dari mana ? Jangan-jangan uang Korupsi atau pencucian Uang. Saya sebagai calon Bupati yang terpilih berharap bahwa ini tidak boleh didiamkan karena ini merupakan suatu insiden buruk terhadap nilai-nilai demokrasi,” tandasnya.

 

 

Tim Totabuanews

Walikota Warning Pengelola Hotel di Kotamobagu

0
Tatong Bara Walikota Kotamobagu

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Setelah dilakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pajak Hotel menjadi Perda (Peraturan Daerah), oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Jumat malam pekan lalu. Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, mewaring seluruh pengelola Hotel di daerah ini agar taat dalam melakukan pembayaran retribusi yang menjadi kewajiban meraka.

Pasalnya, jika pihak manajemen Hotel tak menyelesaikan tagihan pajak tempat usaha mereka itu. Maka, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, tak sungkan – sungkan membekukan izin usaha Hotel mereka. “Bagi mereka (Wajib retribusi,red) kalau tidak patuh tentu akan jadi actual resisten. Jadi itu harus ditutup,” tegas Tatong.

Menurut Tatong, setelah dilakukan penetapan retribusi pajak Hotel menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara otomatis Pemkot Kotamobagu memiliki Piutang kepada Negara jika pajak tersebut tak tertagih. “Dibeberapa daerah, seperti Manado, Jakarta bisa tertib karena diberlakukan ketegasan kepada pemilik,” ujar Tatong.

Bahkan, kata Tatong hingga saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol –PP) Kotamobagu. Terus melakukan penertiban Hotel yang tak patuh pada Perda. “Setelah diberikan peringatan pertama hingga ke tiga dan mereka masih tidak patuh tentu izin kita langsung cabut,” ucap Tatong.

Tatong menambahkan, agar seluruh pelaku usaha di daerah ini untuk tetap mengikuti aturan yang ditetapkan Pemkot Kotamobagu. “Saya himbau kepada wajib retribusi untuk tetap taat,” pungkas Srikandi Kota Kotamobagu ini.

 

 

 

Tim Totabuanews

Pj Bupati Boltim Ruddy Mokoginta Bakal Diadukan ke Komisi ASN

0
Ruddy Mokoginta

TOTABUANEWS, BOLTIM – Dinilai tak tepat janji, Pj Bupati Boltim Ruddy Mokoginta bakal diadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu Pejabat daerah pemkab Boltim yang meminta namanya tidak dipublis. “Janji pemda Boltim tentang pelantikan kembali pada sekitar 123 Pejabat daerah yang di Rolling oleh Penjabat Bupati waktu lalu, ternyata sebatas janji, buktinya sudah dua minggu janji tersebut tak kunjung di lakukan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakanya, saat ini mereka sudah sangat dirugikan dengan kebijakan Penjabat Bupati Boltim tersebut. “Kebijakan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati tersebut merugikan kami, karena dari Jabatan Definitive di rubah menjadi Pelaksana Tugas, namun setelah mendapat surat dari Pusat dimana harus di kembalikan, Pemda seakan membiarkan masalah ini,” ujarnya.

Jenuh menunggu janji Bupati tersebut yang tidak kunjung tiba, Sembilan Pejabat daerah yang mewakili sekitar 123 Pejabat daerah berencana akan melaporkan masalah ini ke Komisi ASN pusat. “Kami akan berangkat ke Jakarta untuk  ketemu dengan Komisi ASN, dan kemungkinan akan dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (kemenPAN) untuk mengaduhkan masalah ini,” tegas sumber resmi ini.

Terpisah Penjabat Bupati Boltim Muhamad Rudi Mokoginta saat dikonfirmasi mengaku, pengembalian status jabatan pejabat daerah Boltim ini segera dilakukan. “Memang saya juga sampai saat ini masih berusaha untuk mendapatkan kepastian tersebut, saya akan berangkat ke Jakarta selan memenuhi panggilan BPK RI, saya akan langsung berkunjung ke Departemen Dalam Negeri untuk mempertanyakan surat pelantikan tersebut,” katanya melalui Seluler sore kemarin.

Lebih lanjut dikatakanya, hal ini bukan bukan kesengajaan Pemda Boltim, melainkan Pusat belum mengeluarkan surat pelantikan kembali, sehingga ia pun akan berusaha untuk mendapatkan persetujuan tersebut agar sejumlah pejabat yang di Rolling beberapa waktu lalu tidak menunggu terlalu lama. “Saya akan mengusahakan sesegera mungkin untuk mendapatkan surat tersebut, agar mereka yagn tadinya masih berstatus pelaksana Tugas bisa segera dikembalikan, semoga saya balik dari Jakarta pelantikan sudah dilaksanakan,” singkatnya.

 

 

Konni Balamba

 

 

Alul Lengser, PAN Persiapkan Marhaole Jadi Ketua Dewan Boltim

0
Sachrul Mamonto

TOTABUANEWS, BOLTIM – Posisi Ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang ditinggalkan Sam Sahrul Mamonto, akan segera diisi. Ini menyusul Partai Amanat Nasional (PAN) selaku pemangku ‎dan pemilik kursi Ketua Dekab Boltim, akan memproses  Pergantian Antar Waktu (PAW) Sahrul ‎ dalam waktu dekat ini.

“Sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ‎pemberitahuan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum,red) dan Setwan (Sekretariat Dewan,red) Boltim. Tinggal dikonfirmasi kembali sudah sejauh mana tahapan dilakukan untuk proses PAW,” terang ‎ Sekretaris PAN Sulut, Ayub Ali Albugis, Minggu (20/12) kemarin saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Lanjut Ayub, untuk nama yang akan menggantikan posisi Sahrul sudah dikantongi, dipilih ‎berdasarkan mekanisme dan prosedur partai. ‎”Pileg (Pemilihan Legislatif,red) lalu, PAN Boltim ada tiga kursi, dan satu sudah ditinggalkan. Jadi yang akan mengisi sudah pasti yang memiliki suara terbayak keempat yakni Marsaole Mamonto,” ungkapnya

Sekretaris Dewan (Sekwan) Husain Mamonto membenarkan adanya pemberitahuan PAW terhadap Sahrul Mamonto sudah masuk dan tinggal menunggu penetapan pengurus PAN. “Ketua Dewan sementara yang menerima dan diberitahukan kepada saya, tapi hanya tembusan,” ungkap Husain.

Diketahui, jabatan Ketua Dekab Boltim dirangkap Wakil Ketua Dewan dari Partai Golkar (PG) Sehan Mokoagow, ‎sejak Sahrul mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati (Cabub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boltim periode 2016-2021.

 

 

Konni Balamba

 

Ratusan Warga Mopusi Ingin ‘Cerai’

0
Tampak batas wilayah Desa Mopusi di pasang oleh sejumlah warga yang menginginkan pemekaran desa

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pasca pelilihan Sangadi (Pilsang) Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow pada 15 Desember lalu, sedikitnya 600 warga ingin ‘cerai’ (memisahkan diri) dari Desa mereka.Sejumlah tokoh masyarakat menginginkan agar Desa Mopusi mekar. Sebagai bukti, warga memasang papan bertuliskan batas wilayah Desa Mopusi dan Mopusi Utara, di lapangan Mopusi.  

Namun menurut Munir Gonibala salah satu tokoh masyarakat mengatakan, hal itu dilakukan bukan semata-mata karena pilsang. “Ini bukan unsur pilsang, sehingga kami menyatakan sikap untuk berpisah. Kami (Warga, red) hanya ingin menyampaikan aspirasi. Sebab selama pemerintahan Desa saat ini, semua bantuan dan program tidak menyentuh ke kami warga Desa bagian utara,” kata Munir Gonibala, belum lama ini.

Terpisah Penjabat sementara (PJS) Sangadi Desa Mopusi Rolia Mamonto menjelaskan bawa dirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh masyarakatnya. “Saya tidak tahu karena selama ini tidak pernah satupun warga yang datang serta menyampaikan aspirasi mereka, walaupun kemauan mereka begitu, maka saya selaku Kepala Pemerintahan di Desa akan memenuhi kemauan warga saya,” terang Rolia Mamonto.

Ia pun membantah jika penyaluran yang dikatakan warga tidak merata. “ Untuk bantuan selama ini semua tersalur sesuai data, diantaranya penyaluran pupukhingga program Pemerintah. Saya tidak memandang siapa dia, intinya warga yang menerima itu masuk dalam data dan berhak menerima,” tukasanya.

Ditambahkan sala satu warga, rencana pemekaran desa akan segera disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong. “Kami akan menyampaikan aspirasi ini. Dan kami harapkan Pemkab Bolmong jangan hanya diam, mengingat nantinya akan terjadi hal-hal yang tak di inginkan,” tegasnya.

 

 

Gian Limbanadi

 

BERITA TERBARU