TNews, BOLMONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) gencar melakukan sosialisasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan baik dan berintegritas.
Memaksimalkan hal itu, Bawaslu Bolmong menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada serentak 2024, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bolmong, Jumat, 11 Oktober 2024, di Lapangan Kantor Bupati Bolmong.
Acara yang mengambil tema, “Netralitas ASN, TNI/Polri, Lurah dan Kepala Desa” itu melibatkan ASN, TNI/Polri, Lurah dan Kepala Desa yang tersebar di Kabupaten Bolmong.
Penjabat Bupati (Pj) Bolmong dr. Jusnan Calamento Mokoginta, MARS yang juga sebagai narasumber dalam kesempatan itu menyampaikan, acara yang digelar Bawaslu Bolmong ini sangat baik, tujuannya bagaimana supaya Pilkada Bolmong 2024 ini berjalan lancar, aman dan netral.
“Tujuan kita bersama agar Pilkada di Bolmong berjalan baik dan berintegritas, sebagai Pj Bupati, saya menegaskan ASN tidak terlibat politik praktis. Dan kami tidak main-main, begitu ada laporan kita proses, apalagi sebelum ini juga ada beberapa laporan yang masuk dan kita tindaklanjuti, hanya untuk supaya tujuan kita bersama Pilkada Bolmong berintegritas,” kata Jusnan.
Sementara itu, Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir, S.H., SIK., MM., yang juga sebagai narasumber sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, ini adalah suatu gagasan yang sangat positif dari Bawaslu Bolmong.
“Memang butuh komitmen kuat kita bersama dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 ini. Kita harus netral, tentu bersama TNI/Polri dan Jaksa, kita berkerja sama dengan Bawaslu untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 2024 ini. Tidak ada politik uang dan harus netral. Kita punya Gakumdu, kita akan awasi selama pelaksanaan Pilkada sampai pada pencoblosan, apabila ada yang tidak netral, tentu kita akan tindak tegas,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke pihaknya apabila terindikasi ada TNI/Polri yang tidak netral. “1 x 24 jam, Gakumdu siap. Bukan hanya soal netralitas tapi politik uang dan indikasi pelanggaran Pemilu lainnya. Kita siap menjaga pesta demokrasi 2024,” tambahnya.
Narasumber lainnya, Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Fahmil Harris diwakili Mayor Cke Mustafa Umboh Pabung Kodim 1303 menyampaikan tugas TNI itu ada dua, masing-masing operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), OMP merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer.
Sementara itu, konteks OMSP merujuk pada pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas non tempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, penanggulangan akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya. Termasuk membantu Pemda dan Polri.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2b), termasuk di dalamnya kita mendukung, dan bagaimana agar boleh berjalan lancar,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Toar Palilingan, SH, MH Akademisi Unsrat menyampaikan, dalam kita memilih nanti, tentu harapan kita bisa menciptakan pemimpin yang betul-betul berintegritas. Menurutnya, pemimpin yang berintegritas tentu dilahirkan dari proses yang berintegritas.
Ia menjelaskan, sesuai dengan data, atau informasi pemetaan, indeks kerawanan Pemilu yang didasarkan pada hasil Pemilu terakhir, memang Sulut cukup mengkhawatirkan tingkat kerawanannya, karena kata dia, berada di bawa Maluku Utara.
Dan itu indikator yang ikut menyimpang yaitu masalah netralitas beruntung Kabupaten Bolmong tidak masuk 3 besar, Namun ini, merupakan peringatan dini supaya kita bisa melakukan upaya pencegahan.
Kegiatan ini menurut Toar, sangat baik, kegiatan yang digelar untuk mencegah potensi akan terjadinya ketidaknetralan terutama untuk jajaran ASN para sangadi dan lurah, karena TNI/Polri ini cukup tegas dan disiplin, tentu agak berbeda dengan tingkat ASN sampai ke bawah.
Memang berbeda kata Toar, ASN dituntut untuk netral dan tidak memihak, tetapi memiliki hak pilih. Beda dengan TNI/Polri netral dan tidak punya hak untuk memilih. Sementara ASN UU No. 20 Tahun 2023 yang paling terakhir di dalam pasal 2 maupun 9 itu jelas memposisikan asas netralitas ASN.
Tentu kata dia, sama hal nya dengan TNI/Polri, ASN itu sebagai pelayan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu dituntut untuk mampu memposisikan diri di posisi yang adil dalam melakukan pelayanan.
“Kita bisa membayangkan jika ASN itu terkotak-kotak pada kekuatan sosial politik yang ada. Jadi saya kira apa yang diacarakan pada saat ini dan mungkin akan diakhiri dengan deklarasi oleh semua komponen yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab.
Terutama dalam pelayanan publik dan yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa menjaga, merawat persatuan dan kesatuan kita yang segala-galanya ada di pundak kita semua,” ucapnya.
Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit yang didampingi Komisioner Bawaslu Bolmong Neyla Montolalu dan Akim Mokoagow mengapresiasi kehadiran Forkopimda dan seluruh undangan dalam agenda Bawaslu tersebut.
“Mengimbau kepada seluruh ASN, TNI/Polri dan Lurah dan serta Kepala Desa, agar tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye atau memberikan dukungan-dukungan yang sangat merugikan calon yang lain. Mari kita jaga daerah kita agar Pilkada serentak 2024 di Bolmong berjalan dengan baik dan tentu berintegritas,” tutupnya.
Hadir, Komisioner KPU Bolmong Alfian Pobela, Pimpinan OPD Bolmong, ASN lingkup Pemkab Bolmong, TNI/Polri, Lurah, Kepala Desa, dan tamu undangan.
Diketahui, agenda rangkaian agenda Bawaslu Bolmong yang berlangsung masing-masing fun run, pertemuan dialogis tatap muka talk show, sosialiasi pengawasan pemilu yang dalam bentuk Konser musik.* ADV
Peliput: Konni Balamba
