TNews, MANADO – DPP Partai Golkar Sulut akhirnya merubah Keputusan yang sebelumnya mengusung Elly lasut sebagai bakal calon gubernur Sulut yang dipasangkan dengan kader Partai Golkar dan Michaela Elsiana Paruntu (MEP), kini beralh dukungan ke calon gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK). Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulut, Feryando Lamaluta.

“Iya memang benar seperti itu, dan itu adalah Keputusan terbaik DPP Golkar,” ucap Lamaluta kepada Tim Redaksi Totabuan news Minggu 25 Agustus 2024 via seluler.

Akan tetapi Ia menegaskan bahwa pasangan Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Michaela Elsiana Paruntu (MEP) akan tetap maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, meskipun kini hanya didukung oleh Partai Demokrat.

“Pasangan E2L – MEP tetap akan bertarung dalam Pilgub Sulut 2024 dengan dukungan penuh dari Partai Demokrat,” ujar Lamaluta.

Ia memastikan bahwa meskipun Partai Golkar telah mengalihkan dukungannya ke Yulius Selvanus Komaling, pasangan E2L – MEP tetap memiliki jalur untuk maju berkat dukungan yang sudah diberikan oleh Demokrat.

Namun kata Lamaluta bahwa keputusan ini merupakan urusan internal Partai Demokrat, dan Golkar menghormati pilihan tersebut. “E2L – MEP sudah mendapatkan B1-KWK dari Demokrat, jadi mereka tetap bisa maju. Namun, itu sepenuhnya menjadi urusan internal Demokrat,” tandasnya. (Konni Balamba)

TNews, KOTAMOBAGU – Wacana mengenai kemunculan poros keempat yang digagas oleh Partai Golkar dan Demokrat dalam konstelasi Pemilihan Walikota (Pilwako) Kotamobagu 2024 akhirnya gagal terealisasi.

Partai Golkar, yang sebelumnya sempat hampir memfinalisasi pembentukan poros keempat, memutuskan untuk menempuh jalan berbeda.

Putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menerbitkan B1-KWK untuk pasangan calon Weny Gaib – Rendy Mangkat (WINNER) pada Minggu, 25 Agustus 2024, mengukuhkan dukungan partai ini kepada pasangan yang diyakini bisa membawa perubahan bagi Kotamobagu.

BACA JUGA : Pilwako Kotamobagu Peluang 4 Pasang, Golkar-Demokrat Poles Herdy – Haris

Ketua Bappilu DPD II Partai Golkar Kotamobagu Sudirman Mamonto mengungkapkan bahwa meskipun poros keempat sudah di ambang terbentuk, beberapa kendala komunikasi akhirnya membuat Golkar memutuskan untuk bergabung dengan pasangan WINNER. ‘

“Memang sudah sepantasnya Golkar mendukung Weny – Rendy, apalagi cawalkot Rendy adalah kader sejati Golkar,” tegasnya sembari membeberkan nomor SK Partai Golkar untuk WINNER yakni Skep-447/DPP/GOLKAR/VII/2024.

Disisi Lain, Partai Demokrat pun mengalami hal serupa. Partai besutan putra mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akhirnya mendukung pasangan calon Nayodo Koerniawan – Sri Tanti Angkara atau NK-STA yang sebelumnya sudah diusung oleh PDIP – Hanura.

“Iya benar, Demokrat sudah bergabung NK-STA. itu sesuai undangan yang saya terima untuk menghadiri penyerahan SK kepada NK-STA di DPP Partai Demokrat tadi siang,” ujar Sekretaris Demokrat Kotamobagu Denny MB Mokodompit via seluler Minggu tadi.

Akan tetapi Denny sangat menyayangkan undangan penyerahan SK tersebut kepada dirinya. Karena undangan baru dia terima tadi pagi, sementara penyerahan akan dilaksanakan siang.

“Kotamobagu ke Jakarta bukan hanya seperti Kotamobagu ke Inobonto yang bisa ditempu satu jam saja. Sehingga saya tidak bisa bisa menghadiri. Hanya  STA yang bisa menghadiri di DPP Demokrat,” tandasnya.

Diketahui, Rencana semula poros keemapat mengusung Herdy Korompot – Haris Mongilong sebagai pasangan calon.

(Konni Balamba)

TNews, JAKARTA – Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk memperkuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai alat perjuangan politik yang menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Gerindra akan membelenggu hak-hak politik partai lain dalam KIM selama Pilkada Serentak 2024.

Gerindra, sebagai inisiator KIM, menegaskan bahwa setiap partai anggota koalisi diberikan kebebasan penuh untuk menentukan calon kepala daerah (cakada) yang akan diusung.

“Kami tidak akan menghalangi partai-partai dalam KIM untuk memperjuangkan aspirasi konstituen mereka. Setiap partai memiliki basis massa yang berbeda, dan kami menghormati perbedaan itu,” tegas Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/2024, yang memberikan landasan hukum bagi partai politik atau gabungan partai untuk mengusung calon kepala daerah secara independen, disambut Gerindra sebagai peluang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Muzani menyatakan, Gerindra memberikan keleluasaan penuh bagi setiap partai dalam KIM untuk menentukan posisi politiknya di daerah masing-masing. “KIM bukan sekadar koalisi politik biasa; ini adalah wadah bagi setiap partai untuk menunjukkan komitmen mereka kepada rakyat,” ujar Muzani.

Gerindra menyadari bahwa perbedaan sikap politik dalam pengusungan cakada adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, Muzani menekankan bahwa di beberapa daerah, partai-partai anggota KIM masih bisa menemukan kesepahaman dan bersatu dalam mengusung calon yang sama. “Jika ada peluang untuk menyamakan pandangan, tentu kami akan berusaha melakukannya, demi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Dengan memberikan kebebasan politik kepada anggota KIM, Gerindra berharap bahwa perbedaan pilihan politik ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat demokrasi Indonesia. “Kami percaya bahwa demokrasi yang sejati adalah ketika kepemimpinan yang terpilih benar-benar mencerminkan keinginan rakyat, bukan hasil dari tekanan elit politik,” tegas Muzani.

Koalisi Indonesia Maju, yang awalnya terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, dan Partai Demokrat, kini semakin besar dengan bergabungnya PKS, PKB, NasDem, dan PPP, menjadikan KIM Plus sebagai kekuatan politik yang tak terbendung dalam Pilkada 2024. Sebelumnya, KIM Plus sepakat mengusung calon kepala daerah yang sama di banyak wilayah, termasuk di Jakarta, karena terikat oleh ambang batas minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Namun, dengan adanya putusan MK 60/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan menjadi 7,5 persen, partai-partai dalam KIM Plus kini memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan calon mereka sendiri. KIM Plus, yang sempat menjadi koalisi raksasa, kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan kesatuan politiknya di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

“Ini adalah momen penting bagi demokrasi kita. Kami, di Gerindra, berkomitmen untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat, baik dalam koalisi maupun dalam perjuangan politik individu,” pungkas Muzani. (**)