TNews, POLITIK – Dalam menyongsong Pemilihan Wali Kota, Kota Kotamobagu menjadi pusat perhatian dengan kehadiran tiga figure calon yang telah menonjol dalam lanskap politik lokal. Perdebatan dan ketegangan yang muncul di antara mereka tidak hanya menjadi gejala politik biasa, tetapi juga menandai arah politik yang akan diambil Kota Kotamobagu di masa mendatang.

Pertama-tama, hadirnya Meiddy Makalalag, atau yang akrab disapa “Mekal”, sebagai Ketua DPC PDIP Kota Kotamobagu, telah membawa perubahan signifikan dalam kursi PDIP di DPRD Kota Kotamobagu.

Dengan pengalamannya yang telah mengabdi selama empat periode di DPRD, suksesnya pada pemilihan 14 April lalu menunjukkan popularitas dan dukungan yang konsisten.

Kedua, mantan Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, yang juga merupakan tokoh yang didukung secara kuat oleh PDIP, menandakan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya dalam masyarakat.

Sementara itu, kehadiran tokoh muda dan tehnokrat, Dokter Wenny Gaib, membawa warna baru dalam persaingan politik. Dikenal dengan popularitas dan kekayaan finansial yang kuat, potensinya dalam menghadapi pemilihan wali kota diakui oleh banyak pihak.

Persaingan antara Mekal dan Nayodo nampaknya menjadi sorotan utama, terutama dalam merebut dukungan dari PDIP. Potensi kolaborasi antara Mekal dengan kader PDIP Dokter Haris Mongilong atau tokoh Birokrat Abdullah Mokoginta, serta prediksi Nayodo akan menggandeng Partai Hanura dan Golkar, menandai dinamika politik yang menarik.

Namun, peran PDIP sebagai pengatur arah politik akan menjadi penentu utama dalam memengaruhi aliansi dan strategi calon lainnya.

Peluang bagi Partai Nasdem untuk berkolaborasi dengan Mekal, jika PDIP harus menyerahkan SK ke tangan Nayodo apabila Mekal nekat lompat pagar maju di Pilwako.

Namun jika kondisi itu terjadi, Nasdem tentu harus menggaet partai lain juga, sebab kursi nasdem tak mencukupi jika mengusung paslon. Ini akan menjadi Posisi tawar bagi PPP dan Demokrat yang masing-masih hanya memiliki 1 kursi.

Sementara potensi kerjasama Dokter Wenny dengan PKB, menambah kompleksitas dinamika politik Kota Kotamobagu. Dokter Wenny bak Nona Manis yang jadi rebutan para figur untuk berpasangan.

Dalam menghadapi konstelasi politik yang semakin memanas, keputusan dan strategi dari masing-masing figure calon akan menjadi penentu arah politik Kota Kotamobagu ke depan. Persaingan yang menarik dan kolaborasi yang mungkin terjadi menjanjikan dinamika politik yang menarik untuk diikuti oleh masyarakat.

Penulis : Konni Balamba

TNews, KOTAMOBAGU – Dalam upaya untuk memberikan representasi yang lebih inklusif dan merefleksikan keberagaman masyarakat, Partai Hanura secara resmi mengumumkan dukungannya terhadap Sri Tanty Angkara, seorang kader perempuan yang diusung untuk maju sebagai calon wali kota Kotamobagu pada Pemilihan Wali Kota (Pilwako) 2024.

Dalam pernyataan resminya, Ketua DPC Partai Hanura Kotamobagu, H Agus Suprijanta SE, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen partai untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam kancah politik lokal.

“Kami yakin bahwa Sri Tanty Angkara memiliki dedikasi, kompetensi, dan integritas yang diperlukan untuk memimpin Kotamobagu ke arah yang lebih baik,” kata Agus.

Sri Tanty Angkara sendiri telah lama terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik di Kotamobagu. Sebagai seorang perempuan yang gigih dan berpengalaman, dia dianggap memiliki visi yang kuat untuk menghadirkan perubahan positif bagi kotanya.

“Saya sangat bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Partai Hanura. Saya siap untuk memberikan yang terbaik bagi Kotamobagu dan seluruh warganya,” ujar Sri Tanty Angkara belum lama ini.

Pengumuman ini telah menimbulkan antusiasme di kalangan pendukung Partai Hanura dan masyarakat Kotamobagu secara umum. Banyak yang menganggap langkah ini sebagai tonggak sejarah dalam politik lokal, di mana perempuan semakin diakui dan dihargai dalam peran kepemimpinan.

Pilwako 2024 di Kotamobagu diprediksi akan menjadi ajang yang sangat kompetitif, namun dengan dukungan dari Partai Hanura, Sri Tanty Angkara diyakini akan menjadi salah satu kandidat yang menonjol.

Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam politik, harapan untuk terwujudnya representasi yang lebih merata dan keadilan gender dalam pengambilan keputusan publik semakin nyata. Sri Tanty Angkara dan Partai Hanura menandai langkah penting dalam mewujudkan visi tersebut di tingkat lokal. (**)

[Konni Balamba]

TNews, BINJAI – Pada hari Senin (22/4/2024), Kadis Kesehatan Pemko Binjai, Dr. Sugianto, menciptakan kontroversi setelah mendaftar sebagai bakal calon Walikota Kota Binjai periode 2024-2029 ke Partai Demokrat. Langkah ini dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (ASN).

Menyikapi hal ini, media mengkonfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Binjai, Rahmad Fauzi Salim, terkait surat pengunduran diri dari Dr. Sugianto. Namun, Rahmad Fauzi Salim menyatakan bahwa belum ada surat pengunduran diri yang diterima hingga hari Rabu (24/4/2024).

Muhammad Jaspen Pardede menegaskan bahwa sebagai ASN, Dr. Sugianto wajib mengundurkan diri. Ancaman tindakan lebih lanjut akan diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika tidak ada langkah konkret.

Zulkifli Gayo menyoroti peran Sekda Pemko Binjai untuk menegakkan aturan, terutama terkait PP 53 Tahun 2010. Dia menekankan pentingnya tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Sugianto.

Koalisi LSM P3H dan LPPASRI telah menyatakan niatnya untuk melaporkan kasus ini kepada KASN sebagai bentuk kontrol sosial yang tegas.

Perdebatan terus berlanjut mengenai ketaatan ASN terhadap aturan dan implikasinya terhadap kontestasi politik di Kota Binjai. Pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah yang tepat untuk menjaga integritas administrasi dan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemko Binjai.

Peliput : Nanda

TNews, BOLTIM – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, telah menjadi sorotan seiring dengan mendekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Dalam konteks ini, Awaludin Umbola, atau yang akrab disapa Ewin, mulai mencuat sebagai figur yang berpotensi untuk mendampingi petahana, Sam Sachrul Mamonto (SSM), dalam pertarungan politik nanti.

Meski pemilihan masih dalam tahap proses, namun nama-nama kandidat potensial sudah mulai bermunculan. SSM, yang telah dipastikan akan kembali bertarung sebagai petahana, sedang mencari sosok yang tepat untuk mendampinginya.

Awaludin Umbola, yang dikenal sebagai sosok berprestasi dan berintegritas, menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh masyarakat Boltim. Pengalamannya sebagai sebagai salah satu komisioner Bawaslu dan KPU Sulut memberikan gambaran bahwa Ewin memiliki kapasitas untuk membawa inovasi, integritas, dan semangat kebersamaan dalam kepemimpinan daerah.

Dalam menjalani proses pemilihan wakil bupati, SSM menegaskan bahwa kriteria calon pendampingnya haruslah memiliki sifat baik, wawasan pendidikan yang baik, etika yang terjaga, jiwa kepemimpinan, serta pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi wakil bupati.

“Saya telah memilih calon wakil bupati saya, pastinya dari bagian pesisir Boltim, dan dia masih muda, berwawasan, pintar, santun, dan pasti masyarakat akan menyukainya,” ungkap SSM.

Namun, SSM menegaskan bahwa dia akan mengumumkan sosok calon wakil bupati yang akan mendampinginya pada waktu yang tepat. Bagi SSM, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.

“Saat yang tepat tiba, saya akan mengumumkan siapa dia,” tegasnya.

Dengan dinamika politik yang semakin menghangat, Pilkada Boltim 2024 menjadi sorotan masyarakat dengan harapan akan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan bagi daerah tersebut.

Peliput : Haswin Thomas

TNews, SULUT – Partai-partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Sulawesi Utara (Sulut) terancam terlibat dalam konflik politik dalam Pilgub 2024.

Di satu sisi, terdapat Koalisi Solidaritas Sulut Maju (KSSM) yang didukung oleh partai Golkar, Gerindra, PSI, dan Nasdem. Di sisi lain, terdapat Partai Demokrat yang berdiri sendiri.

Ironisnya, konflik ini terjadi di tengah kemenangan Prabowo dan Gibran dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrat menuduh KSSM tidak etis karena membuka pendaftaran calon kepala daerah Sulut untuk Pilgub 2024 di tengah perjuangan Prabowo di MK.

“KSSM memilih membuka pendaftaran calon gubernur di hari penentuan ini buat pak Prabowo, menurut saya kurang etis karena kita semua masih berjuang mati-matian di MK,” kata Noortje Van Bone, kader militan AHY.

Namun, pihak KSSM terus melanjutkan agenda pendaftaran calon kepala daerah. Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Conny Rumondor, yang juga ketua KSSM Sulut, menyatakan bahwa pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur dibuka selama dua pekan.

“Terbuka untuk eksternal maupun internal,” ujar Melky Jakhin Pangemanan, Ketua DPW PSI Sulawesi Utara dan sekretaris KSSM.

Meskipun demikian, konflik potensial ini menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran di Sulut dalam menghadapi Pilgub 2024.

Reporter: [Konni Balamba]