TNews, BINJAI – Pada hari Senin (22/4/2024), Kadis Kesehatan Pemko Binjai, Dr. Sugianto, menciptakan kontroversi setelah mendaftar sebagai bakal calon Walikota Kota Binjai periode 2024-2029 ke Partai Demokrat. Langkah ini dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (ASN).

Menyikapi hal ini, media mengkonfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Binjai, Rahmad Fauzi Salim, terkait surat pengunduran diri dari Dr. Sugianto. Namun, Rahmad Fauzi Salim menyatakan bahwa belum ada surat pengunduran diri yang diterima hingga hari Rabu (24/4/2024).

Muhammad Jaspen Pardede menegaskan bahwa sebagai ASN, Dr. Sugianto wajib mengundurkan diri. Ancaman tindakan lebih lanjut akan diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika tidak ada langkah konkret.

Zulkifli Gayo menyoroti peran Sekda Pemko Binjai untuk menegakkan aturan, terutama terkait PP 53 Tahun 2010. Dia menekankan pentingnya tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Sugianto.

Koalisi LSM P3H dan LPPASRI telah menyatakan niatnya untuk melaporkan kasus ini kepada KASN sebagai bentuk kontrol sosial yang tegas.

Perdebatan terus berlanjut mengenai ketaatan ASN terhadap aturan dan implikasinya terhadap kontestasi politik di Kota Binjai. Pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah yang tepat untuk menjaga integritas administrasi dan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemko Binjai.

Peliput : Nanda

TNews, BOLTIM – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, telah menjadi sorotan seiring dengan mendekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Dalam konteks ini, Awaludin Umbola, atau yang akrab disapa Ewin, mulai mencuat sebagai figur yang berpotensi untuk mendampingi petahana, Sam Sachrul Mamonto (SSM), dalam pertarungan politik nanti.

Meski pemilihan masih dalam tahap proses, namun nama-nama kandidat potensial sudah mulai bermunculan. SSM, yang telah dipastikan akan kembali bertarung sebagai petahana, sedang mencari sosok yang tepat untuk mendampinginya.

Awaludin Umbola, yang dikenal sebagai sosok berprestasi dan berintegritas, menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh masyarakat Boltim. Pengalamannya sebagai sebagai salah satu komisioner Bawaslu dan KPU Sulut memberikan gambaran bahwa Ewin memiliki kapasitas untuk membawa inovasi, integritas, dan semangat kebersamaan dalam kepemimpinan daerah.

Dalam menjalani proses pemilihan wakil bupati, SSM menegaskan bahwa kriteria calon pendampingnya haruslah memiliki sifat baik, wawasan pendidikan yang baik, etika yang terjaga, jiwa kepemimpinan, serta pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi wakil bupati.

“Saya telah memilih calon wakil bupati saya, pastinya dari bagian pesisir Boltim, dan dia masih muda, berwawasan, pintar, santun, dan pasti masyarakat akan menyukainya,” ungkap SSM.

Namun, SSM menegaskan bahwa dia akan mengumumkan sosok calon wakil bupati yang akan mendampinginya pada waktu yang tepat. Bagi SSM, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.

“Saat yang tepat tiba, saya akan mengumumkan siapa dia,” tegasnya.

Dengan dinamika politik yang semakin menghangat, Pilkada Boltim 2024 menjadi sorotan masyarakat dengan harapan akan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan bagi daerah tersebut.

Peliput : Haswin Thomas

TNews, SULUT – Partai-partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Sulawesi Utara (Sulut) terancam terlibat dalam konflik politik dalam Pilgub 2024.

Di satu sisi, terdapat Koalisi Solidaritas Sulut Maju (KSSM) yang didukung oleh partai Golkar, Gerindra, PSI, dan Nasdem. Di sisi lain, terdapat Partai Demokrat yang berdiri sendiri.

Ironisnya, konflik ini terjadi di tengah kemenangan Prabowo dan Gibran dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrat menuduh KSSM tidak etis karena membuka pendaftaran calon kepala daerah Sulut untuk Pilgub 2024 di tengah perjuangan Prabowo di MK.

“KSSM memilih membuka pendaftaran calon gubernur di hari penentuan ini buat pak Prabowo, menurut saya kurang etis karena kita semua masih berjuang mati-matian di MK,” kata Noortje Van Bone, kader militan AHY.

Namun, pihak KSSM terus melanjutkan agenda pendaftaran calon kepala daerah. Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Conny Rumondor, yang juga ketua KSSM Sulut, menyatakan bahwa pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur dibuka selama dua pekan.

“Terbuka untuk eksternal maupun internal,” ujar Melky Jakhin Pangemanan, Ketua DPW PSI Sulawesi Utara dan sekretaris KSSM.

Meskipun demikian, konflik potensial ini menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran di Sulut dalam menghadapi Pilgub 2024.

Reporter: [Konni Balamba]

TNews, KOTA BINJAI – Meningkatnya tensi politik menghiasi suasana Kota Binjai menjelang pemilihan kepala daerah setelah terkuaknya dugaan pelanggaran netralitas oleh delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Mereka disinyalir terlibat dalam pendaftaran salah satu calon wali kota Binjai, yakni Amir Hamzah, di secretariat Partai Golkar Kota Binjai.

Para ASN pejabat Pemko Binjai yang diduga melanggar netralitas tersebut antara lain:

1. Ruslianto, Pejabat Kesbangpol Pemko Binjai – NIP: 196706211927021002
2. Iwan Setiawan, Pejabat Kepala Dinas Dispora Pemko Binjai – NIP: 197010181991031004
3. Rahmad Fauzi Salim, Pejabat Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD Pemko Binjai) – NIP: 198611262009031005
4. Asri Darmawansyah, Pejabat Kabag Kesra Pemko Binjai – NIP: 197304281994021002
5. Muhammad Syahrizal Nor, Pejabat Lurah Kampung Tanjung – NIP: 197312272009011001
6. Fajar Muflikh Lubis, Pejabat Camat Binjai Timur – NIP: 198707272007011002
7. Muhammad Fauzi, Pejabat Camat Binjai Selatan – NIP: 199112022014061003
8. Hilman Anggana Lukha, Pejabat Camat Binjai Utara – NIP: 198609192006021001

Dalam menghadapi tuduhan pelanggaran netralitas ini, Muhammad Jaspen Pardede dan Zulkifli Gayo dari dua LSM menyatakan kesiapannya untuk melaporkan kejadian ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mereka menekankan perlunya penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah diubah melalui PP 94 Tahun 2021.

Masyarakat Binjai pun menanti tindak lanjut dari pihak berwenang terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh para pejabat Pemko Binjai tersebut, sembari mengawasi perkembangan politik yang semakin memanas di daerah tersebut.

Peliput : Nanda Putra

TNews, KOTA BINJAI – Wali Kota Binjai incumbent, Amir Hamzah, kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Binjai ke sejumlah partai politik.

Setelah sebelumnya Amir Hamzah mendaftarkan diri ke Partai Demokrat Kota Binjai, hari ini Senin (22/04/2024)

Amir Hamzah mendaftarkan dirinya ke Partai Golkar Kota Binjai, yang berada di Jalan Chandra Kirana Kelurahan Setia Kota Binjai.

Menariknya, saat mendaftar ke partai politik, Amir Hamzah menggerakkan sejumlah OPD serta Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan.

Hal itu tentu sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan ASN untuk bersikap netral dalam Pemilu.

Pasal 2 UU ASN menyatakan bahwa Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM P3H Sumatra Utara Muhammad Jaspen angkat bicara. Ia mengatakan para SKPD Pemerintahan Pemko Binjai yang telah hadir di kantor Golkar pada hari Senin (22/4/2024) siang sudah jelas melanggar undang-undang netralitas ASN .

“Kami akan menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkai hal ini,” tegas Jaspen.

Peliput : Nanda Putra