TNews, SULUT – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kenly Poluan mengapresiasi kinerja jajarannya beserta dengan para insan pers dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada stakeholder pers serta dirangkaikan dengan Deklarasi Pers Sahabat JDIH KPU Sulut, di Hotel Luwansa Manado, Kamis-Sabtu (15-17 Agustus 2024).

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Meidy Tinangon dan teman-teman media terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan terkait dengan komitmen kita bersama untuk memasyarakatkan kerangka hukum pilkada yang bermuara pada meningkatkan pilkada yang jujur, adil dan bebas sesuai dengan prinsip-prinsip peningkatan konstitusi dan satu dalam undang-undang penyelenggara pemilu dan pilkada,” ungkap Kenly

Kenly juga menjelaskan, apa yang sudah di diskusikan dari kemarin saya kira itu diskusi yang sudah menyatu dalam kehidupan para insan pers semua, tinggal bagaimana kita membangun komitmen yang kuat agar kehidupan demokrasi kita di Pilkada Sulut, baik Pilkada Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita ketahui bersama dan manfaatnya juga ada, tentunya ada manfaat yang berjangka panjang maupun manfaat berjangka pendek.

“Tapi semua itu kan niat kita kepemimpinan daerah itu harus membangun ekonomi kita, kesehatan kita, pendidikan anak-anak kita dan segala hal bisa terfalisitasi kedalam produk kebijakan dari mereka yang nanti mereka akan menjadi pemimpin kita,” jelasnya

Lanjut dikatakannya bahwa pihaknya (KPU Sulut,-red) sangat berharap agar para media bersama aparat keamanan untuk bersama-sama mengawal proses Pilkada 2024 ini, tapi juga dirinya beserta jajaran KPU Sulut siap menerima dan terbuka untuk kritik dan saran.

“Kami berharap sekali teman-teman media dan aparat keamanan bisa mengawal kami, dan silahkan saja melakukan kritik saran pemberitaan semua jajaran kami apapun yg kami kerjakan kalau tidak sesuai ketentuan silahkan dikoreksi dan diberitakan. Kami terbuka sekali karena kami sangat yakin bahwa proses ini semuanya dilakukan secara terbuka, kepentingan kita kan sama, ada manfaat dari Pilkada itu bisa untuk kita semua bukan cuma segelintir orang atau bukan untuk sekelompok orang dan satu faksi saja.” tutup Poluan.*

Peliput: Sheera

TNews, SULUT – Dalam Penyuluhan Produk Hukum yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dalam penyampaian materinya, berbicara tentang Peran Bawaslu dalam Keadilan Pemilu.

Sebelum malenjutkan materi, Ardiles Mewoh memberikan apresiasi kepada KPU yang telah membuat kegiatan Penyuluhan Produk Hukum kepada insan Pers ini.

Dirinya menilai, penyuluhan ini begitu penting untuk disampaikan kepada insan pers yang turut membantu KPU maupun Bawaslu dalam menyampaikan informasi.

Lanjut dikatakan Ardiles, ada dua hal penting tentang Pemilu ini, kata dia yakni hal yang paling sederhana untuk diingat mengenai Peran Bawaslu.

“Ada dua hal paling sederhana, yakni bagaimana Pemilu diadakan sesuai dengan aturan, yang kedua, apabila Pemilu tidak sesuai dengan aturan, ada cara untuk menyelesaikannya,” ujar Ardiles saat memberikan materi, Kamis (15/8) 2024.

Untuk menggerakan keadilan Pemilu ini, menurut Ardiles dua hal tersebut sangat penting, yakni dalam hal Pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan dan Bawaslu melakukan tugas pencegahan.

Untuk tugas pengawasan yang diberikan kewenangan dalam undang-undang ini, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan dalam Pemilu.

“Itu yang dinamakan upaya pencegahan,” terangnya.

Dilanjutkan Ardiles, apabila dalam prakteknya pada Pemilu masih ditemukan pelanggaran dan sebagainya, maka Bawaslu bisa menegakan ketentuan dengan Penyelesaian Sengketa.*

Peliput: Sheera

TNews, SULUT – Sebanyak 120 Insan Pers di Sulawesi Utara (Sulut) mendeklarasikan diri sebagai Sahabat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara.

Deklarasi ini sebagai bentuk dukungan jurnalis untuk Pilkada yang Luber, Jujur, Adil, Aman dan Damai.

Sebelum melakukan Deklarasi, Koordinator Jurnalis, Martino Limpong membacakan poin-poin Deklarasi sabahat JDIH KPU Sulut.

Lalu, dilanjutkan dengan penandatangan yang diwakili oleh dua jurnalis dari Media Katabrita.com dan Mediasulutnews.com disaksikan Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan serta Anggota KPU Meidy Tinangon, Awaludin Umbola dan Salman Saelangi.

Adapun pokok-pokok kesepakatan antara insan Pers di Sulut ini yakni,

1. lnsan Pers Sulawesi Utara untuk Pilkada Serentak 2024 yang Luber, Jurdil, Aman dan Damai
2. Mendorong penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan kerangka hukum pemilihan serentak.
3. Mendorong penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri.
4. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilihan serentak yang transparan, dengan senantiasa menyampaikan informasi penyelenggaraan secara rutin dan efektif
5.Mengimbau bakal pasangan calon, partai politik pendukung, dan semua stakeholder termasuk pemerintah untuk mendukung terselenggaranya pemilihan serentak di Sulawesi Utara yang luber, jurdil, aman dan damai.

Deklarasi jadi Sahabat JDIH KPU ini diapresiasi oleh Komisioner KPU Sulut, Meidi Tinangon.

“Saya kira ini pertama di seluruh KPU di Indonesia, ada 100 lebih insan pers mendeklarasikan sebagai sahabat dan sebagai mitra KPU Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Meidy

Meidy juga yakin jika wartawan sudah menyatakan untuk ikut menciptakan Pilkada yang aman dan baik lewat penerapan jurnalisme damai, maka KPU tentunya juga optimis jika Pilkada Serentak di Sulut akan berlangsung dengan lancar.

Deklarasi Insan Pers jadi Sahabat JDIH KPU Sulut ini digelar usai Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2024 Kepada Stakeholder Pers di Luwansa Hotel.*

Peliput: Sheera

TNews, SULUT – Keterlibatan Pers sangat dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih tentang Pemilu/Pilkada serta partisipasi masyarakat dalam agenda kepemiluan.

Hal tersebut dikatakan Awaluddin Umbola selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Provinsi Sulut disela-sela Deklarasi Pers Sahabat JDIH KPU Sulut, Jumat (16/8) malam.

Awaludin juga mengatakan sebagai informasi saja kami akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kaitannya dengan pembentukan media center di KPU Provinsi Sulut yang sedang kami rampungkan. Karena memang kami harus mengkonsolidasikan kurang lebih hampir 200 media untuk masuk bersama-sama dengan kami untuk memberikan pemberitaan terbaiknya dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

“Ada sedikit pembenahan di media center KPU Sulut, kalau sudah clear itu kita akan melakukan pertemuan bersama lagi dan mungkin kita akan menyamakan persepsi dalam konteks sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang lagi didorong oleh kami untuk di masifkan menjelang hari H pemungutan suara nanti. Dan itu akan kita diskusikan di forum media center,” ujar Umbola

Umbola juga berharap dari kami KPU Provinsi Sulut dapat mendukung kerja teman-teman dalam membantu kami menyebarluaskan informasi berkaitan dengan tahapan yang telah kita lalui sampai tanggal 27 November nanti.

“Semoga kedepan kita lebih bersinergi lagi untuk tahapan yang lebih padat,” harapnya.*

Peliput: Sheera

TNews, SULUT – Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Meidy Malonda MAP terus menggingatkan kepada pihak ketiga maupun rekanan KPU untuk mengikuti prosedur, mekanisme dan aturan dalam melakukan kerja sama terlebih pengadaan barang dan jasa di KPU Sulut.

Hal tersebut disampaikan Malonda saat menjadi narasumber dalam giat KPU Sulut terkait Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024 di Luwansa Hotel Manado.

“Ini merupakan komitmen bersama dalam pelaksanaan hanya sekedar sukses memilih calon, namun juga harus sukses secara administrasi yang baik,” ujarnya

Ditambahkannya, dalam penyuluhuhan produk hukum ini pokok-pokok aturan pengadaan jasa iklan diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Dalam pengadaan barang dan jasa semua menggunakan e-katalog. Kita beli apa yang ada di etalase harga terendah itu yang kita setujui. Ambil dan bayar secara non tunai. Tidak bertransaksi langsung dengan pemilik toko atau usaha,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Malonda, tujuan pengadaan adalah menghasilkan barang dan jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan kualitas, waktu, jumlah, lokasi dan penyedia.

“Ini dimaksud mendorong pengadaan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional dan mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya,” pungkas nya.

Malonda juga menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki etika pengadaan, yakni tertib dan tanggung jawab, profesional mandiri dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab, menghindari conflict of interest, menghindari dan mencegah pemborosan, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

“Tidak boleh ada take and gift. Saya ingatkan, agar berhati-hati. Jangan sampai itu terjadi, karena tak segan-segan saya berikan sanksi,” tutupnya.*

Peliput: Sheera