TNews, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) berpeluang menyalip persentase perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

berdasarkan data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (25/2/2024) pukul 12.00 WIB, partai berlambang pohon beringin itu berada pada posisi kedua setelah PDIP. Di mana persentase suara Golkar 15,03 persen (11.206.764 suara). Sedangkan PDIP hanya unggul sedikit sekitar 16,47 persen.

Peluang Golkar bisa menyalib perolehan suara PDIP terbuka, apalagi sampai saat ini data yang masuk melalui Sirekap KPU terkait pemilihan legislatif (Pileg) 2024 baru mencapai 526,354 dari 823,236 tempat pemungutan suara (TPS), atau 63,94 persen.

Berikut perolehan sementara 18 parpol peserta Pemilu 2024 sesuai nomor urut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 11,61 persen (8.657.431 suara)
2. Partai Gerindra: 13,31 persen (9.919.112 suara)
3. PDI-P : 16,47 persen (12.274.810 suara)
4. Partai Golkar: 15,03 persen (11.206.764 suara)
5. Partai Nasdem: 9,42 persen (7.019.068 suara)
6. Partai Buruh: 0,7 persen (519.831 suara)
7. Partai Gelora: 1,05 persen (780.687 suara)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 7,49 persen (5.585.268 suara)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 0,31 persen (231.986 suara)
10. Partai Hanura: 0,83 persen (618.298 suara)
11. Partai Garuda: 0,4 persen (295.572 suara)
12. Partai Amanat Nasional (PAN): 6,96 persen (5.186.918 suara)
13. Partai Bulan Bintang (PBB): 0,45 persen (333.223 suara)
14. Partai Demokrat: 7,42 persen (5.528.392 suara)
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 2,64 persen (1.967.658 suara)
16. Partai Perindo: 1,34 persen (997.883 suara)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 4,06 persen (3.025.542 suara) (24)
18. Partai Ummat: 0,52 persen (390.291 suara)

KPU menyatakan data yang tersaji di dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara pada setiap tingkatan.

Dengan kata lain, hasil penghitungan yang diakui adalah yang dilakukan secara resmi (real count) tetap akan dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang mulai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai 19 Maret untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional atau paling lambat diumumkan pada 20 Maret 2024.

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Konni Balamba

TNews, KOTAMOBAGU – Proses rekapitulisasi KPU, hasil pemilihan umum 14 Februari 2024 masih terus berlangsung.

Perolehan suara Ir Hj Tatong Bara, hingga saat ini masih unggul dari caleg lainnya dalam line up partai Nasdem DPR RI dapil Sulut, bahkan mengalahkan perolehan suara dari incumbent Felly Runtuwene.

Diketahui, jika melihat hasil tabulasi C1 sementara di kpu.go.id, Partai Nasdem Sulut berhasil mengamankan satu kursi di DPR RI.

Sementara itu, perolehan suara Tatong Bara ada di posisi teratas di Partai Nasdem dengan jumlah 27.348 suara, Kemudian disusul Felly Runtuwene 24.222 suara. Selanjutnya Hamim Pou 15.206 suara, Vicky Lumentut 9.948 suara, Maximiliaan Jonas Lomban 8.818 suara dan Andres Makarame Andaria 3.657 suara.

Menanggapi hal itu, Ir Hj Tatong Bara kepada sejumlah wartawan mengaku optimis dengan hasil perolehan suara saat ini. “Kami optimis berdasarkan C1 yang kami pegang,” tegas Tatong.

Meski demikian, Tatong tidak jumawa. Ia tetap menunggu rekapan resmi dari KPU. “Tentunya Kami masih menunggu Hasil Rekapan Resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena semua sedang berproses,” tandas Tatong, sembari mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses perhitungan yang sedang berlangsung di KPU.

Peliput : Konni Balamba

TNews, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin angkat bicara soal bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), yang sempat berpolemik di dapilnya yakni di Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Tim Redaksi Totabuan News, Jumat 23 Februari 2024 via seluler, Djohar membenarkan kalau bantuan PIP bukan milik pribadi, melainkan adalah program pemerintah yang dianggarkan dari APBN.

BACA JUGA : LSM Sebut Kepala SMAN 1 Binjai Langkat Klaim Bantuan PIP Milik Politisi Gerindra Djohar Arifin Husin

“Program PIP ini sudah 10 tahun, program ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan,” jelas Politisi Gerindra ini.

Nah, untuk wilayah Sumatera Utara kata Djohar, sebelum Ia duduk di Komisi X DPR RI pada 2019 lalu, program tersebut tidak pernah ada.

“Kebetulan Komisi X juga adalah bidang pendidikan, sehingga saya mengusulkan kepada kementrian, agar program ini bisa dibawa ke wilayah saya di Sumatera Utara,” kata Djohar.

Lanjut Djohar, usulannya tersebut akhirnya disetujui oleh kementrian, sehingga untuk Sumatera Utara mendapatkan jatah 30 ribu siswa mulai dari SD, SMP dan SMA.

Dalam SK kementrian itu, kata Djohar Namanya paling atas untuk usulan dana PIP di Sumatera Utara.

“Setelah SK keluar, langsung saya bawa ke sekolah-sekolah di Sumatera Utara. Saya temui langsung kepala-kepala sekolah dan orang tua siswa. Saya sampaikan kepada mereka agar mengusulkan nama-nama siswa untuk program PIP ini,” bebernya.

Djohar menambahkan, untuk nilai dana PIP berbeda di tingkatan sekolah. Contohnya, siswa SD mendapatkan 450 ribu rupiah, SMP 750 ribu rupiah dan SMA sebesar 1 juta rupiah. “Dana itu langsung dikirim ke nomor rekening siswa, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi tidak ada,” katanya.

Program ini kata Djohar, sudah berjalan 5 tahun sejak Ia duduk di kursi Komisi X DPR RI dan diterima setiap tahun.

“Memang ini bukan uang pribadi saya, tapi ini merupakan program yang saya usulan ke pemerintah pusat. Sehingga tak heran jika di luar beredar isu kalau ini adalah bantuan saya. Mungkin itu merupakan ungkapan orang tua siswa, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada  kami,” jelasnya.

Meski demikian, Djohar pun berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengusulkan batuan program tersebut.

Peliput : Konni Balamba

TNews, KOTA BINJAI – Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Binjai Langkat tahun 2023, diklaim oleh Kepala SMA Negeri 1 Binjai Langkat, adalah milik Politisi Partai Gerindra Sumatera Utara Djohar Arifin Husain, yang saat ini adalah anggota DPR RI.

Hal itu diungkapkan wakil Ketua LSM Lembaga Aliansi Indonesia Drs. Fulkanis kepada wartawan Totabuan.news.

“Sarli Junaidi selaku kepsek menyampaikan sama saya kalau bantuan PIP itu punya pak Johar dari DPR RI Pusat,” terangnya.

Ia merasa hal itu sangat aneh, sebab sepengetahuannya bantuan PIP itu dari pemerintah, bukan dari pribadi, apalagi dari politisi.

“Dana PIP ini sudah jelas diberikan untuk para siswa dari  Pemerintah Pusat, bukan dari pribadi pak Johar,” tegasnya.

Di sisi lain Ia menduga, dana PIP di SMA Negeri 1 Binjai Langkat itu terindikasi korupsi.

“Mau itu terkait Dana Bantuan PIP atau Dana BOS di masa Tahun 2023 kemarin. Saya sangat heran dengan sikap Kepsek, seperti menutupi penggunaan Bantuan PIP, berapa jumlah siswa yang mendapat bantuan PIP. Ia terkesan menyembunyikan,” ungkapnya.

Sementara itu, SMA Negeri 1 Binjai Langkat Sarli Junaidi saat dikonfirmasi wartawan, enggan memberikan jawaban.

Reporter : Nanda Putra