Beranda blog Halaman 744

Kukar IDAMAN: Pusat Data Kecamatan Mengukuhkan Transformasi Digital

0
Kabid TIK Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kukar Ery Hariyono dan Tim YES

TNews, Kukar – Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Ery Hariyono membuka Bimbingan Teknis Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) di Yogyakarta, dengan menghadirkan narasumber dari Yogya Executive School (YES). Kegiatan ini digelar di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2023.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti Direktur Yogya Executive School (YES)Wahyu Setiaji, Kepala Seksi Persandian Bidang TIK, Sopyan Agus, Pranata Komputer Ahli Muda Urusan PDISI Bidang TIK, Rudi Irwansyah, dan staf Adi Listiono, serta staf pendamping bidang TIK, ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital yang diperlukan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Ery Hariyono dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Dedikasi Kukar IDAMAN bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, menuju yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan berbasis teknologi informasi. Pusat data dan layanan informasi pengetahuan di Kecamatan menjadi fokus utama dalam gagasan ini.

“Hal ini menempatkan Kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi pengetahuan, pengembangan data dasar, dan informasi tentang kependudukan, aset kampung, dan daerah, untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya, serta diseminasi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ery Hariyono menjelaskan bahwa dengan Kecamatan sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan, akan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kecamatan dengan lebih baik.

“Kecamatan juga menjadi pusat data dan informasi kewilayahan. Saat ini Diskominfo Kukar telah mensupport perangkat dan jaringan pusat data di 20 kecamatan. Untuk itu diperlukan tenaga teknis ASN kecamatan yang akan mengoperasional dan menjalankan pusat data kecamatan. Oleh sebab itu diperlukannya Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) untuk Aparatur ASN 20 Kecamatan,” jelasnya.

SIATIKA (Sistem Aplikasi TV Info Publikasi) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola pembuatan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum dengan tujuan publikasi atau promosi.

Konten informasi tersebut meliputi teks, running text, gambar atau foto, video, dan audio, yang ditampilkan melalui media berupa TV layar datar atau IDS (Information Display System).

“Aplikasi SIATIKA memiliki beragam fitur seperti beranda, pengaturan, kewenangan, operator, konten, informasi, berita, agenda, pengumuman, galeri, video, foto, running text, backsound, dan parameter IDS,” terangnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Minta Petani Harus Bergabung dalam Wadah Gapoktan

0
Gambar : Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Minta Petani Harus Bergabung dalam Wadah Gapoktan.

TNews, BENGKULU SELATAN – Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bunga Mas, Senin (19/06/23).

Pada acara tersebut dihadiri camat Bunga Mas Tanzaral, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bunga Mas, Perangkat Desa serta KTNA dan Ketua Kelompok Tani.

Kepala Dinas Pertanian Edi Susanto, S.Pt mengatakan, program sarana dan prasarana Tahun 2023 ini harus melakukan pemetaan jangan sampai ada kebun sawit yang belum bergabung dalam wadah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Menurutnya, hal ini dalam dalam upaya meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Bila semua perkebunan sudah begabung dalam kelompok, kami Dinas Pertanian dapat mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana di bidang perkebunan sawit,” ujar Kadis Pertanian.

Dia menegaskan, silakan para petani sawit bergabung dalam kelompok tani perkebunan. Hal itu dikarenakan segala bentuk bantuan akan disalurkan melalui kelompok tani.

“Sehingga pemerintah pusat dalam memberikan bantuan itu jelas dan tepat sasaran tidak ngambang serta kemungkinan tepat sasaran itu menjadi yakin,” tuturnya.

Dari itu, melalui Kepala Desa masing-masing dan penyuluh lapangan bidang perkebunan silakan bagi warga yang memiliki kebun sawit untuk membuat kelompok kepada petugas kami yang ada di lapangan.

“Saya harap dapat bekerja sama dalam melakukan pembentukan kompok tani perkebunan ini, dengan semuanya sudah masuk dalam wadah kelompok dengan otomatis semua kebun sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini akan masuk dalam data,” imbuhnya.

“Sehingga kami sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah akan lebih muda melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan kedepan,” jelasnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu melakukan bimbingan dengan harapan para petani kelapa sawi di Kabupaten Bengkulu Selatan semakin maju dan sejahtera.

Camat Bunga Mas, Tanzaral juga memperkuat apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian melalui mitra kami para Kades dalam Kecamatan Bunga Mas kiranya dapat membantu warga dalam melengkapi persyaratan untuk mendapatkan program sarana dan prasarana perkebunan sawit.

“Harapan kami Kades tidak keberatan dalam mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan untuk masuk dalam program sarana dan prasarana perkebunan sawit Tahun 2023. Saya yakin kedepan para petani kelapa sawit akan lebih maju lagi,” tandasnya.*

Reporter : Sony

Kehadiran Pj Wali Kota dalam Pelantikan Pengurus ODC Dipolemikkan, Begini Penjelasan Kadis Kominfo Kotamobagu

0
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Fahri Damopolii SKom ME

TNews, KOTAMOBAGU – Polemic kehadiran Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si, dalam pelantikan Pengurus Cabang Olly Dondokambey Center (ODC) Kabupaten Bolaang Mongondow pada Minggu 22 Oktober 2023 lalu, di Siti Barokah Convention Hall, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Fahri Damopolii SKom ME, kehadiran Penjabat Wali Kota Kotamobagu dalam acara pelantikan Pengurus ODC Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memenuhi undangan dari panitia.

“itu hal biasa dan rutin dilakukan Pak Wali Kota untuk hadir pada kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Kotamobagu. Terlebih ada undangan yang disampaikan pihak panitia, dan kehadiran Pak Wali Kota dalam acara itu juga atas kapasitas beliau selaku pemerintah daerah,” ucap Fahri, Kamis 2 November 2023.

Selain itu, Fahri menambahkan kalau ODC merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sudah eksis kurang lebih 20 tahun di Sulawesi Utara, bahkan di luar Sulawesi Utara, dengan program kegiatan yang fokus di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

“ODC ini kan Ormas, tidak terafiliasi ke partai politik manapun dan bukan organisasi sayap partai politik. Artinya siapa saja bisa ikut bergabung di wadah ini tanpa memandang latar belakang suku, agama, golongan maupun kelompok politik tertentu,” lanjutnya.

Seandainya pun ODC merupakan partai politik atau organisasi sayap partai politik tertentu, kehadiran Penjabat Wali Kota dalam acara yang digelar ini pun tentu bukan sesuatu yang keliru.

“Wali Kota itu adalah kepala daerah. Kalau pun acara pelantikan pengurus ODC Bolmong itu memang adalah kegiatan partai politik atau organisasi sayapnya, maka kehadiran Pak Wali Kota selaku pemerintah daerah tentu bukan sesuatu yang salah. Apalagi beliau datang untuk memenuhi undangan yang kegiatannya dilaksanakan di wilayah Kotamobagu, dan kehadiran beliau tentu selaku pemerintah daerah, bukan kapasitas pribadi,” ujar Fahri.

Reporter : Konni Balamba

Marangkayu Bersiap Bertransformasi: Peran Vital KIM Dalam Pengembangan Potensi Wilayah

0

TNews, Kukar – Pemerintah Kecamatan Marangkayu terus memperkuat langkah-langkah partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayahnya dengan menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di sejumlah desa di Kecamatan Marangkayu.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di Kantor Camat Marang Kayu Kukar pada Rabu, 1 November 2023.

Camat Marang Kayu Ambo Dalle menyatakan pentingnya peran KIM dalam mengangkat potensi wilayah tersebut. Menurutnya, peran KIM sangat positif dan menarik, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

“KIM membantu warga mengenalkan potensi wilayah ke khalayak luar,” ujar Camat Marang Kayu, menekankan betapa pentingnya peran KIM dalam mempromosikan potensi wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Camat Ambo Dalle mengakui bahwa pembentukan KIM di Marang Kayu adalah langkah yang sangat positif dalam memajukan partisipasi dan transparansi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, potensi wisata, dan pelaku usaha.

“Dengan terbentuknya KIM di desa-desa di Kecamatan Marangkayu, kita berharap dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, inisiatif pembentukan KIM ini merupakan upaya konkret Pemerintah Kecamatan Marangkayu dalam menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayah mereka.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan KIM akan menjadi salah satu alat yang efektif dalam menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi desa-desa di Kecamatan Marangkayu, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Diketahui, kegiatan rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Tim Diskominfo Kukar yang diwakili oleh Ema Handayani, Ketua Forum KIM Kukar Ahmad (Daeng Lompo), Ketua KIM Khatulistiwa Haerul, Wakapolsek Marang Kayu Iptu Rubino, Kasi Kesra Saharuddin, Kasi DPMD Aris Bintoro, serta kepala desa dan perwakilan dari sejumlah desa di Kecamatan Marangkayu. (Adv/Diskominfo Kukar)

 

Pemkot Kotamobagu Gelar Sosialisasi Instruksi Wali Kota

0
Sosialisasi Instruksi Wali Kota Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Kotamobagu, di aula kantor Wali Kota Kotamobagu Selasa 1 November 2023

TNews, KOTAMOBAGU – Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta SH ME, Selasa 1 November 2023, membuka kegiatan Sosialisasi Instruksi Wali Kota Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Kotamobagu, di aula kantor Wali Kota Kotamobagu.

Dalam kesempatan itu, Sekda Sofyan Mokoginta SH ME, mengatakan Tata Naskah Dinas yang merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas ini adalah langkah penting dalam menjaga Kualitas, Integritas dan Transparansi pelayanan Pemerintah daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan tata naskah dinas adalah Instrument yang tidak hanya mengatur komunikasi internal tetapi juga sebagai sarana penting unruk memastikan bahwa layanan yang diberikan berjalan dengan baik sesuai aturan,” jelas Sofyan.

Sekda Sofyan Mokoginta Buka Sosialisasi Instruksi Wali Kota Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Kotamobagu

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kotamobagu, Ahmad Affandi Abasi menambahkan, Instruksi Walikota Kotamobagu tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Kotamobagu sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Diharapkan dengan diadakannnya Sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman Perangkata Daerah tentang Tata Naskah Dinas serta dapa meningkatkan kualitas komunikasi Internal antar Instansi Pemerintah Daerah dan dapat memastikan bahwa perangkat Daerah sudah mengikuti prosedur Tata Naskah Dinas yang benar,” imbuh Abasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Para Sekretaris dan Pejabat yang menangani Administrasi Kepegawaian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (**)

Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Tahun Ini Hanya Dapat DAK Tematik, Berikut Kegiatannya!

0
Gambar : Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Tahun Ini Hanya Dapat DAK Tematik.

TNews, BENGKULU SELATAN – Tahun Ini, Dinas Pertanian Bengkulu Selatan (BS) hanya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik. Sementara itu, DAK reguler batal diterima lantaran terkendala Perda LP2B atau Lahan Pangan Berkelanjutan yang baru disahkan oleh DPRD Bengkulu Selatan.

“Ya, di tahun 2023, DAK reguler tidak dapat. Hanya ada DAK tematik, dan pokir 25 anggota dewan,” ujar Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian BS, Andre Novianto.

Total DAK tematik yang diterima Dinas Pertanian sebesar Rp. 6,2 miliar. Anggaran ini untuk 3 kegiatan. Yakni RJIT rehabilitasi jaringan irigasi tersier di 6 titik. Kemudian pembangunan embang di 4 lokasi, dan pembangunan jalan usaha tani (JUT) di 21 titik.

Pembangunan ini sebut Andre dilaksanakan secara swakelola.

“Di DAK Tematik ini, Kami, Dinas Pertanian hanya tahu saja. Tidak terlibat dalamnya. Sistemnya swakelola. Artinya dikerjakan mereka yang menerima program itu,” jelas Andre.

Selain DAK tematik, ada juga kegiatan dari dana pokir 25 dewan. Yakni jalan sentra produksi (JSP) dan pengadaan itik berupa bibit.

“Ya hanya itu saja kegiatan tahun ini. Tidak ada yang lain. Penyebabnya, ya karena DAK regelur tidak kita terima,” pungkas Andre.

Belum adanya Perda LP2B menjadi penyebabnya. Kementan baru akan mengucurkan DAK Reguler jika LP2B sudah disahkan dan menjadi lampiran utama pengajuan DAK reguler.

Menurut Andre, tahun 2023 merupakan tahun kedua Dinas Pertanian gagal menerima DAK reguler.

Tahun 2022, dana yang bersumber dari APBN untuk membantu mendanai kegiatan fisik tak juga diterima dengan penyebab yang sama.

Padahal di tahun 2022, kita sudah dipastikan mendapat DAK reguler Rp. 7,8 miliar dari usulan Rp. 13 miliar.

“Tapi gagal karena kita belum bisa melampirkan Perda LP2B. Padahal (Rp. 7,8 miliar) itu sudah di-acc kementerian. Tahun ini, gagal juga. Jadi tahun depan (2024) bisa dapat,” jelas Andre.*

Reporter : Sony

Pertuni Lakukan Penyusunan Draf SK Bupati Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

0
Gambar : Pertuni Lakukan Penyusunan Draf SK Bupati Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Probolinggo (1/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Tim Pelaksana Pertuni Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan KIAT melakukan penyusunan draf awal Surat Keputusan (SK) Bupati Probolinggo Tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) Kabupaten Probolinggo cdi ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (1/11/2023).

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Ketua Tim Pelaksana Arizki Perdana Kusuma mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun draf awal SK Bupati Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) serta menyepakati komitmen dalam mengawal pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) di Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang inklusif dan ramah penyandang disabilitas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, semua peserta berdiskusi dan memberikan masukan untuk penyusunan draf awal SK Bupati Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Masukan yang diberikan antara lain terkait dengan tugas dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Selain itu, peserta juga menyepakati komitmen untuk mengawal pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo. Komitmen tersebut antara lain untuk memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan peraturan daerah dan anggaran serta untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat.

“Kami berharap, dengan terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja dan pengembangan diri,” harapnya.

Sementara Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo Dian Festy Anggraine menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pertuni Kabupaten Probolinggo.

“Tujuannya, Pertuni yang dibantu oleh KIAT dari Pemerintah Australia ingin mendorong bagaimana pembangunan inklusi, khususnya di Kabupaten Probolinggo itu bisa terwujud,” ungkapnya.

Menurut Dian, saat ini Pertuni ini membahas draf SK terkait Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) Kabupaten Probolinggo yang nanti harapannya unit layanan ini bisa menjadi mediator dan sarana bagi mereka mendapatkan informasi terkait dunia kerja.

“Misalnya perusahaan itu butuh disabilitas yang mempunyai kemampuan seperti apa. Jadi nantinya teman-teman dari Perangkat Daerah terutama dari Disnaker akan mendorong perusahaan-perusahaan agar bisa sekian persen dari tenaga kerjanya itu dari penyandang disabilitas,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Dishub Gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat

0
Gambar : Dishub Gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Probolinggo (1/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Poli Teknik Keselamatan Transportasi Jalan (PTKTJ) Tegal menggelar Pendidikan dan pelatihan (diklat) pemberdayaan masyarakat di ruang Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, Rabu dan Kamis (1-2/11/2023).

Diklat ini terbagi dalam diklat pengemudi angkutan umum berkeselamatan angkatan XXXVII dan diklat juru parkir berkeselamatan angkatan XXIX yang masing-masing diikuti oleh 30 orang peserta dan terbagi dalam 2 (dua) kelas.

Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bambang Singgih Hartadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan atau Skill para petugas baik juru parkir maupun pengemudi angkutan pedesaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang keselamatan di jalan.

“Kalau untuk diklat pengemudi ini sebenarnya sudah yang ketiga kalinya. Dulu pernah sebelum Covid-19 itu kita laksanakan juga dari kerja sama dengan PTKTJ Tegal. Tetapi untuk juru parkir baru pertama kalinya,” katanya.

Selama diklat mereka dipandu oleh narasumber dari dosen PTKTJ Tegal dan Dishub Kabupaten Probolinggo. Materinya secara umum adalah teknik-teknik mengemudi dan teknik memarkirkan kendaraan yang berkeselamatan.

“Nanti setelah mengikuti diklat selama dua hari itu akan diterbitkan sertifikat. Hal ini sebagai bentuk pengesahan terkait kompetensinya sehingga tidak asal markir kendaraan saja atau mengemudi angkutan saja,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini Bambang berharap para pengemudi dan juru parkir memanfaatkan momen ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk menambah ilmu mereka. Galilah ilmu dari pemateri dan apabila nanti ada yang kurang jelas atau masih ragu-ragu dalam pelaksanaan itu bisa langsung ditanyakan.

“Himbauan secara umum kalau melaksanakan tugas sehari-hari, tentunya harus memandang dari aspek keselamatan. Jangan asal harus memarkir. Juru parkir harus melihat situasi lalu lintas yang ada. Termasuk juga pengemudi harapannya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka dan perlengkapan jalan yang lain,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Pj. Wali Kota Kotamobagu Kunjungi Kementerian Perdagangan RI

0
Gambar : Pj. Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., berkunjung ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, (1/11/2023).

TNews, KOTAMOBAGU – Pj. Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., berkunjung ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Rabu, 1 November 2023.

Pak Wali Kota berkunjung ke Kementerian Perdagangan dan melaksanakan pertemuan dengan Direktur Sarana dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Krisna Ariza.

Pertemuan membahas tentang penyediaan dan revitalisasi sarana perdagangan di Kotamobagu.

Pak Wali Kota menyampaikan kondisi pasar-pasar di Kotamobagu, dan menyerahkan proposal rencana pembangunan pusat jajanan dan souvenir di Kotamobagu.

Pihak Kementerian Perdagangan melalui Direktur Sarana dan Logistik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Krisna Ariza, menerima usulan, dan menyampaikan akan menindaklanjuti pertemuan tersebut.

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Syarifudin J. Mokodongan, SH., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adnan, S.Sos., M.Si., Asisten Administasi Umum Moch Agung Adati, ST., M.Si., Kepala Dinas PUPR Claudy Mokodongan, serta sejumlah pimpinan OPD.*

DP3AP2KB Lakukan Upaya Strategis Pencegahan Stunting

0
Gambar : DP3AP2KB Lakukan Upaya Strategis Pencegahan Stunting, Probolinggo (1/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo melakukan upaya strategis pencegahan stunting dari hulu melalui suscatin dan pendewasaan usia perkawinan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (1/11/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur KUA dan Penghulu (modin), Muhammadiyah, Aisyiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, Fatayat NU, FKUB, LPA, Forum Anak, TP PKK, IPPNU, IPNU, Karang Taruna, GenRe, Kwarcab Pramuka, Kepala SMPN serta unsur DP3AP2KB dan instansi pendukung lainnya.

Selama kegiatan para peserta mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, Kantor Pengadilan Agama Kraksaan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan memberikan edukasi kepada tokoh dan organisasi masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat perlunya pendampingan, konseling, pemeriksaan kesehatan, dan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan catin sebagai upaya strategis pencegahan stunting dari hulu dan pendewasaan usia pernikahan,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Dian Rachmawati.

Sementara Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya stunting yakni salah satunya tingginya angka perkawinan anak yang berdampak lahirnya generasi stunting.

“Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per-akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus,” katanya.

Menurut Hudan, dalam upaya menurunkan angka pravalensi stunting di Kabupaten Probolingo, unsur lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat serta stakeholder bersinergi dan kolaborasi dalam program pencegahan stunting mulai dari hulu hingga level akar rumput melakukan upaya strategis melalui suscatin dan pendewasaan usia pernikahan.

“Program ini bertujuan untuk memastikan setiap calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Harapannya faktor risiko yang dapat melahirkan bayi stunting pada catin/calon PUS dapat teridentifikasi dan dihilangkan sebelum menikah dan hamil,” jelasnya.

Hudan menjelaskan pendidikan agama, moral, dan kontrol yang ketat dari orang tua, sekolah dan masyarakat harus dilakukan dengan berbagai strategi, karena sebagian besar alasan nikah dini adalah hamil terlebih dahulu.

“Selain itu, melakukan kampanye yang gencar tentang bahaya pernikahan anak dengan melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, sekolah, majelis pengajian dan sebagainya,” terangnya.

Lebih lanjut Hudan menegaskan upaya yang bisa dilakukan adalah pembentukan lembaga konsultasi psikologis bagi remaja yang berpacaran, remaja yang hamil di luar nikah, remaja yang sudah menikah serta remaja perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

“Peningkatan partisipasi sekolah harus menjadi prioritas utama. Upaya meningkatkan pendapatan orang tua miskin yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya juga penting dilakukan agar angka putus sekolah dikurangi. Pihak sekolah juga harus menyediakan bimbingan konseling yang khusus mengingat krisis moral sudah sampai pada tingkat darurat,” tambahnya.

Hudan mengharapkan, “Kegiatan ini memberikan suatu kesepahaman dan upaya strategis sebagai kesepakatan bersama oleh semua unsur lembaga pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat serta stakeholder yang terlibat dalam upaya penanganan stunting dengan pendewasaan pernikahan dan pendampingan suscatin,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

BERITA TERBARU