Jakarta, 16 Agustus 2024 – VRITIMES, perusahaan teknologi distribusi press release yang berbasis di Tokyo, mengumumkan serangkaian kemitraan media baru dengan empat portal berita terkemuka di Indonesia: AlastaNews.online, DetikBarat.online, IndonesiaUpdate24.icu, dan PetahanaNews.icu. Kemitraan ini menandai langkah signifikan dalam upaya VRITIMES untuk memperluas jangkauan berita dan memperkaya konten berita dengan perspektif regional yang kuat.
Kerjasama ini mencakup penyajian berita. “Kemitraan ini bukan hanya menggabungkan kekuatan dalam penyajian berita, tetapi juga memperkuat misi kami untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik,” ujar Ferry, CEO VRITIMES.
Kemitraan ini diharapkan dapat menghasilkan berita yang lebih dinamis dan terjangkau oleh audiens yang lebih luas, seraya memperkuat integritas dan keandalan informasi yang disajikan.
Gambar: KPU Sulut Apresiasi Peran Media dalam Penyuluhan Hukum Pilkada 2024 dan Deklarasi Pers Sahabat JDIH, (16/8/2024).
TNews, SULUT – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kenly Poluan mengapresiasi kinerja jajarannya beserta dengan para insan pers dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada stakeholder pers serta dirangkaikan dengan Deklarasi Pers Sahabat JDIH KPU Sulut, di Hotel Luwansa Manado, Kamis-Sabtu (15-17 Agustus 2024).
“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Meidy Tinangon dan teman-teman media terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan terkait dengan komitmen kita bersama untuk memasyarakatkan kerangka hukum pilkada yang bermuara pada meningkatkan pilkada yang jujur, adil dan bebas sesuai dengan prinsip-prinsip peningkatan konstitusi dan satu dalam undang-undang penyelenggara pemilu dan pilkada,” ungkap Kenly
Kenly juga menjelaskan, apa yang sudah di diskusikan dari kemarin saya kira itu diskusi yang sudah menyatu dalam kehidupan para insan pers semua, tinggal bagaimana kita membangun komitmen yang kuat agar kehidupan demokrasi kita di Pilkada Sulut, baik Pilkada Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita ketahui bersama dan manfaatnya juga ada, tentunya ada manfaat yang berjangka panjang maupun manfaat berjangka pendek.
“Tapi semua itu kan niat kita kepemimpinan daerah itu harus membangun ekonomi kita, kesehatan kita, pendidikan anak-anak kita dan segala hal bisa terfalisitasi kedalam produk kebijakan dari mereka yang nanti mereka akan menjadi pemimpin kita,” jelasnya
Lanjut dikatakannya bahwa pihaknya (KPU Sulut,-red) sangat berharap agar para media bersama aparat keamanan untuk bersama-sama mengawal proses Pilkada 2024 ini, tapi juga dirinya beserta jajaran KPU Sulut siap menerima dan terbuka untuk kritik dan saran.
“Kami berharap sekali teman-teman media dan aparat keamanan bisa mengawal kami, dan silahkan saja melakukan kritik saran pemberitaan semua jajaran kami apapun yg kami kerjakan kalau tidak sesuai ketentuan silahkan dikoreksi dan diberitakan. Kami terbuka sekali karena kami sangat yakin bahwa proses ini semuanya dilakukan secara terbuka, kepentingan kita kan sama, ada manfaat dari Pilkada itu bisa untuk kita semua bukan cuma segelintir orang atau bukan untuk sekelompok orang dan satu faksi saja.” tutup Poluan.*
Gambar: Sambutan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto dalam Workshop Integrasi Kekuatan Media Sosial dan Informasi Lintas Stakeholder dalam Meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan - di Hotel Kimaya, Rabu (14/8/2024). Foto: Clementine Roesiani.
TNews, YOGYAKARTA – Berbicara masalah pariwisata khususnya Kota Yogyakarta, kita tahu bahwa tema pembangunannya adalah sebagai kota pendidikan, budaya, dan pastinya kota perjuangan. Pariwisata di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mesin utama bagi pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto dalam sambutannya di acara Workshop Integrasi Kekuatan Media Sosial dan Informasi Lintas Stakeholder dalam meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan di Hotel Kimaya, Rabu (14/8/2024).
“Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yakni atraksi, aksesbilitas dan amenitas yang harus ditingkatkan ketersediaan dan kualitasnya.”
“Agenda tahunan berupa event-event akan menumbuhkan kedekatan emosional serta material dengan para wisatawan, sehingga wisatawan akan punya alasan untuk datang kembali ke Yogyakarta. Hal ini juga perlu didukung dengan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai, serta amenitas berupa fasilitas dan pelayanan yang berkualitas.”
Gambar: Sekretaris Bappeda Kota Yogyakarta Tri Retnani saat memaparkan tentang kepariwisataan di Kota Yogyakarta.
Sugeng juga menambahkan, untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, bisa dilakukan dengan memperkuat branding dan narasi kampung wisata di 14 kemantren. Kemudian dipublikasikan dengan memanfaatkan berbagai media informasi yang ada. Promosi itu harus memantik para wisatawan agar berbagi pengalaman selama berkunjung di Kota Yogyakarta, sehingga terjadi getok tular yang efektif untuk menarik wisatawan.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Tri Retnani mengatakan, tahun 2023 tercatat kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencapai 5,94 triliun atau 12,88 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menunjukkan potensi pariwisata yang sangat besar.
“Dengan membandingkan rasio belanja akomodasi dan makan minum wisatawan dengan total belanja selama berwisata, dapat kita peroleh estimasi kontribusi pariwisata mencapai 13,57 triliun atau sebesar 29 persen dari total PDRB.”
“Potensi dan kinerja pariwisata yang luar biasa ini didukung dengan kinerja 3 indikator. Yang pertama, jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2023 mencapai 7.279.908 wisatawan dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang terealisasi sebesar 309.674 wisatawan. Kedua, realisasi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada tahun 2023 mencapai 27,47 persen dan TPK non bintang sebesar 27, 91 persen.”
Gambar: Direktur Jogja Tourism Training Center, Hairullah Ghazali saat diwawancarai wartawan.
“Ketiga, lama tinggal wisatawan (Length of Stay/ LoS) mencapai 1,87 hari di tahun 2023. Pada tahun 2024, kondisi pariwisata tidak sebaik tahun sebelumnya,” tambahnya.
Kinerja yang menurun juga terjadi pada indikator LoS Kota Yogyakarta yang hingga bulan Juni tercatat sebesar 1,7 hari, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya maupun target tahun 2024 yang sebesar 1,8 hari. Di sisi lain, indikator jumlah kunjungan berkinerja cukup baik, meningkat dibanding tahun sebelumnya kunjungan wisnus terealisasi hingga Juni mencapai 4.985.880 wisatawan, sementara kunjungan wisman 116.667 wisatawan.
Melihat kunjungan wisatawan yang sangat besar tetapi tidak diimbangi dengan dengan naiknya nilai TPK dan LoS, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DTW-DTW belum optimal dalam menarik wisatawan. Hal ini tercermin dari sebaran kunjungan wisatawan yang terkonsentrasi hanya di kawasan Malioboro-Kraton dan Gembira Loka Zoo, total terdapat 6 DTW termasuk Taman Pintar dan Tamansari dengan porsi mencapai 96,58, sedang 3,42 persen kunjungan wisata sisanya tersebar ke Kampung Wisata dan DTW lainnya.
Mendatangkan jutaan wisatawan ke DTW potensial Kota Yogyakarta memerlukan strategi promosi dan pemasaran yang handal dan terukur. Di dalamnya tersirat informasi DTW Kota Yogyakarta yang handal dan menarik, sehingga dapat membangun kepercayaan calon wisatawan dalam penyusunan rencana perjalanan.
Gambar: Suasana workshop.
Direktur Jogja Tourism Training Center (JTTC), Hairullah Ghazali juga mengatakan, Kota Yogyakarta di tahun 2023 menjadi kota pilihan nomor satu masyarakat Indonesia untuk berwisata berdasar survei Good Stats.
“Kota Yogyakarta dipilih karena aksesibilitas dan amenitas yang sangat mendukung. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan,” ujarnya.*
Gambar: Ketua Bawaslu Sulut Bahas Peran dalam Menjaga Keadilan Pemilu pada Penyuluhan Produk Hukum KPU, (15/8/2024).
TNews, SULUT – Dalam Penyuluhan Produk Hukum yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dalam penyampaian materinya, berbicara tentang Peran Bawaslu dalam Keadilan Pemilu.
Sebelum malenjutkan materi, Ardiles Mewoh memberikan apresiasi kepada KPU yang telah membuat kegiatan Penyuluhan Produk Hukum kepada insan Pers ini.
Dirinya menilai, penyuluhan ini begitu penting untuk disampaikan kepada insan pers yang turut membantu KPU maupun Bawaslu dalam menyampaikan informasi.
Lanjut dikatakan Ardiles, ada dua hal penting tentang Pemilu ini, kata dia yakni hal yang paling sederhana untuk diingat mengenai Peran Bawaslu.
“Ada dua hal paling sederhana, yakni bagaimana Pemilu diadakan sesuai dengan aturan, yang kedua, apabila Pemilu tidak sesuai dengan aturan, ada cara untuk menyelesaikannya,” ujar Ardiles saat memberikan materi, Kamis (15/8) 2024.
Untuk menggerakan keadilan Pemilu ini, menurut Ardiles dua hal tersebut sangat penting, yakni dalam hal Pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan dan Bawaslu melakukan tugas pencegahan.
Untuk tugas pengawasan yang diberikan kewenangan dalam undang-undang ini, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan dalam Pemilu.
“Itu yang dinamakan upaya pencegahan,” terangnya.
Dilanjutkan Ardiles, apabila dalam prakteknya pada Pemilu masih ditemukan pelanggaran dan sebagainya, maka Bawaslu bisa menegakan ketentuan dengan Penyelesaian Sengketa.*
Gambar:
120 Insan Pers Sulut Deklarasikan Dukungan untuk Pilkada 2024 yang Luber dan Jurdil, (16/8/2024).
TNews, SULUT – Sebanyak 120 Insan Pers di Sulawesi Utara (Sulut) mendeklarasikan diri sebagai Sahabat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara.
Deklarasi ini sebagai bentuk dukungan jurnalis untuk Pilkada yang Luber, Jujur, Adil, Aman dan Damai.
Sebelum melakukan Deklarasi, Koordinator Jurnalis, Martino Limpong membacakan poin-poin Deklarasi sabahat JDIH KPU Sulut.
Lalu, dilanjutkan dengan penandatangan yang diwakili oleh dua jurnalis dari Media Katabrita.com dan Mediasulutnews.com disaksikan Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan serta Anggota KPU Meidy Tinangon, Awaludin Umbola dan Salman Saelangi.
Adapun pokok-pokok kesepakatan antara insan Pers di Sulut ini yakni,
1. lnsan Pers Sulawesi Utara untuk Pilkada Serentak 2024 yang Luber, Jurdil, Aman dan Damai
2. Mendorong penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan kerangka hukum pemilihan serentak.
3. Mendorong penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri.
4. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilihan serentak yang transparan, dengan senantiasa menyampaikan informasi penyelenggaraan secara rutin dan efektif
5.Mengimbau bakal pasangan calon, partai politik pendukung, dan semua stakeholder termasuk pemerintah untuk mendukung terselenggaranya pemilihan serentak di Sulawesi Utara yang luber, jurdil, aman dan damai.
Deklarasi jadi Sahabat JDIH KPU ini diapresiasi oleh Komisioner KPU Sulut, Meidi Tinangon.
“Saya kira ini pertama di seluruh KPU di Indonesia, ada 100 lebih insan pers mendeklarasikan sebagai sahabat dan sebagai mitra KPU Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Meidy
Meidy juga yakin jika wartawan sudah menyatakan untuk ikut menciptakan Pilkada yang aman dan baik lewat penerapan jurnalisme damai, maka KPU tentunya juga optimis jika Pilkada Serentak di Sulut akan berlangsung dengan lancar.
Deklarasi Insan Pers jadi Sahabat JDIH KPU Sulut ini digelar usai Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2024 Kepada Stakeholder Pers di Luwansa Hotel.*
TNews, SULUT – Keterlibatan Pers sangat dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih tentang Pemilu/Pilkada serta partisipasi masyarakat dalam agenda kepemiluan.
Hal tersebut dikatakan Awaluddin Umbola selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Provinsi Sulut disela-sela Deklarasi Pers Sahabat JDIH KPU Sulut, Jumat (16/8) malam.
Awaludin juga mengatakan sebagai informasi saja kami akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kaitannya dengan pembentukan media center di KPU Provinsi Sulut yang sedang kami rampungkan. Karena memang kami harus mengkonsolidasikan kurang lebih hampir 200 media untuk masuk bersama-sama dengan kami untuk memberikan pemberitaan terbaiknya dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
“Ada sedikit pembenahan di media center KPU Sulut, kalau sudah clear itu kita akan melakukan pertemuan bersama lagi dan mungkin kita akan menyamakan persepsi dalam konteks sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang lagi didorong oleh kami untuk di masifkan menjelang hari H pemungutan suara nanti. Dan itu akan kita diskusikan di forum media center,” ujar Umbola
Umbola juga berharap dari kami KPU Provinsi Sulut dapat mendukung kerja teman-teman dalam membantu kami menyebarluaskan informasi berkaitan dengan tahapan yang telah kita lalui sampai tanggal 27 November nanti.
“Semoga kedepan kita lebih bersinergi lagi untuk tahapan yang lebih padat,” harapnya.*
Gambar: Plt Sekretaris KPU Sulut Tegaskan Kepatuhan Prosedur dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pilgub 2024, (16/8/2024).
TNews, SULUT – Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Meidy Malonda MAP terus menggingatkan kepada pihak ketiga maupun rekanan KPU untuk mengikuti prosedur, mekanisme dan aturan dalam melakukan kerja sama terlebih pengadaan barang dan jasa di KPU Sulut.
Hal tersebut disampaikan Malonda saat menjadi narasumber dalam giat KPU Sulut terkait Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024 di Luwansa Hotel Manado.
“Ini merupakan komitmen bersama dalam pelaksanaan hanya sekedar sukses memilih calon, namun juga harus sukses secara administrasi yang baik,” ujarnya
Ditambahkannya, dalam penyuluhuhan produk hukum ini pokok-pokok aturan pengadaan jasa iklan diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
“Dalam pengadaan barang dan jasa semua menggunakan e-katalog. Kita beli apa yang ada di etalase harga terendah itu yang kita setujui. Ambil dan bayar secara non tunai. Tidak bertransaksi langsung dengan pemilik toko atau usaha,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan Malonda, tujuan pengadaan adalah menghasilkan barang dan jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan kualitas, waktu, jumlah, lokasi dan penyedia.
“Ini dimaksud mendorong pengadaan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional dan mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya,” pungkas nya.
Malonda juga menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki etika pengadaan, yakni tertib dan tanggung jawab, profesional mandiri dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab, menghindari conflict of interest, menghindari dan mencegah pemborosan, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Tidak boleh ada take and gift. Saya ingatkan, agar berhati-hati. Jangan sampai itu terjadi, karena tak segan-segan saya berikan sanksi,” tutupnya.*
Gambar: Ketua Bawaslu Sulut Tegaskan Pentingnya Peran Media dalam Memahami Hukum Pemilu pada Penyuluhan KPU, (15/8/2024).
TNews, SULUT – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ardiles Mewoh menjadi narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pikada 2024 Kepada Stakeholders Pers yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Kamis (15/8) malam bertempat di Luwansa Hotel Manado.
Dalam kesempatan tersebut, Ardiles Mewoh memberikan apresiasi kepada KPU yang telah membuat kegiatan Penyuluhan Produk Hukum kepada insan Pers ini.
“Penyuluhan ini begitu penting untuk disampaikan kepada insan pers yang turut membantu KPU maupun Bawaslu dalam menyampaikan informasi. Ini patut di tiru, apa yang menjadi terobosan yang di lakukan KPU, memberikan pemahaman terkait dengan hukum pemilu kepada teman-teman pers,” ujarnya.
Ditambahkan Ardiles, media/pers sudah banyak pengetahuan yang lebih dalam dan luas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Tapi kali ini akan lebih di arahkan, lebih filosofis, lebih mendalam.
“Saya berharap agar media/pers bisa lebih memahami makna-makna mendalam dari dasar hukum pemilu. Saya memberikan materi terkait electoral justice system dan peran Bawaslu, bagi saya tentu ini hal yang baik agar teman-teman media memahami peran Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah,” pungkas sembari mengatakan bahwa peran media di Sulut sangat luar biasa dalam mendorong partisipasi masyarakat.
Ardiles juga mengungkapkan ada dua hal penting tentang Pemilu ini yakni hal yang paling sederhana untuk di ingat mengenai Peran Bawaslu.
“Ada dua hal paling sederhana, yakni bagaimana Pemilu diadakan sesuai dengan aturan, yang kedua, apabila Pemilu tidak sesuai dengan aturan, ada cara untuk menyelesaikannya,” ungkapnya
Lanjut dikatakannya, untuk menggerakan keadilan Pemilu ini, menurut Ardiles dua hal tersebut sangat penting, yakni dalam hal Pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan dan Bawaslu melakukan tugas pencegahan.
Untuk tugas pengawasan yang diberikan kewenangan dalam undang-undang ini, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan dalam Pemilu.
“Itu yang dinamakan upaya pencegahan,” terangnya.
“Apabila dalam prakteknya pada Pemilu masih ditemukan pelanggaran dan sebagainya, maka Bawaslu bisa menegakan ketentuan dengan Penyelesaian Sengketa,” tutup Ardiles.*
Gambar: KPU Sulut Adakan Penyuluhan Produk Hukum Pilkada 2024 dan Deklarasi Pers Sahabat JDIH, (16/8/2024).
TNews, SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 Kepada Stakeholder Pers Dirangkaikan Dengan Deklarasi Pers Sahabat JDIH KPU Sulut. Kegiatan ini berlangsung 15-17 Agustus di Luwansa Hotel Manado.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu, didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Y.Tinangon,S.Si., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Lanny Ointu menyampaikan bahwa tiga hari kedepan Pers akan mengikuti penyuluhan produk-produk Hukum yang terbaru.
“Jadi teman-teman mungkin sebentar juga akan ada materi soal pencalonan. Bagaimana nanti peraturan-peraturan hukum terkait pencalonan,” ujarnya
Ditambahkannya, pada tanggal 27-29 Agustus KPU Sulut akan membuka pendaftaran B1-KWK. Untuk selanjutnya siapa saja yang diberikan mandat oleh partai dalam pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Wakil-wakilnya.
“Jadi nanti KPU di masing-masing daerah di Indonesia, terlebih di Provinsi Sulut dan Kabupaen Kota, untuk siapa yang akan mencalonkan akan dilihat pada tanggal 27-29 Agustus,” tambahnya.
Ointu juga mengungkapkan untuk tanggal 27- 29 Agustus nanti KPU Sulut pasti akan sangat ramai.
“Bapak ibu silahkan datang tanggal 27-29 di kantor KPU dan bisa melihat siapa-siapa yang akan mencalonkan membawa B1-KWK untuk kepala daerah. Untuk mencalonkan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta dengan Wakil-wakilnya,” ungkapnya.
Lanjut dikatakan Lanny, Pers itu salah satu stakholder yang paling penting dalam membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kalau KPU berjalan sendiri tentunya tidak akan sukses karena penyelenggara pemilihan serentak ini tentunya wajib melibatkan seluruh pihak terutama teman-teman pers,” tutup Ointu.*
TNews, MANADO – Ketua DPC PDIP Kota Kotamobagu, Meiddy Makalalag (Mekal), tengah diterpa isu pemecatan dari jabatannya setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Partai NasDem sebagai bakal calon Wali Kota Kotamobagu 2024.
Keputusan ini diambil setelah PDIP tidak merekomendasikan Mekal untuk maju dalam Pilwako pada 27 November mendatang.
PDIP memilih mengusung Nayodo Koerniawan, yang akan berpasangan dengan kader Hanura, Sri Tanti Angakara.
Isu pemecatan terhadap Mekal ini telah menyebar luas di masyarakat Kota Kotamobagu, memunculkan spekulasi tentang potensi perpecahan dalam internal PDIP.
Namun, Sekretaris DPC PDIP Kotamobagu, Royke Kasenda, membantah isu tersebut. “Belum ada pemecatan,” tegas Kasenda dalam wawancara dengan Totabuan News pada 15 Agustus 2024.
Kasenda menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi bersama DPD PDIP Sulut, DPD hanya memberikan arahan kepada DPC PDIP Kotamobagu untuk kembali berkomunikasi dengan Meiddy Makalalag terkait keputusannya.
“Ketua Mekal memang tidak hadir dalam rapat tersebut, dan DPD menugaskan DPC untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai sikap ketua DPC,” jelasnya.
Hingga saat ini, PDIP belum menetapkan siapa yang akan diusung sebagai calon Wali Kota dalam Pilwako 2024. “Prosesnya masih berjalan, dan SK calon wali kota dari PDIP belum ada,” ujar Kasenda menegaskan bahwa partai tetap solid dan fokus pada proses pemilihan yang akan datang.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, PDIP berkomitmen menjaga persatuan dan tetap konsisten dalam proses penetapan calon yang terbaik bagi kemajuan Kota Kotamobagu.
