Beranda blog Halaman 747

Bawaslu Pastikan Hak Pilih Warga di Wilayah Pesisir Boltim

0
Gambar : Anggota Bawaslu Boltim, Trisno Mais bersama jajarannya melakukan Patroli Pengawasan Hak Pilih di wilayah Kecamatan Motongtad, (30/10/2023) (Dok: Humas Bawaslu Boltim).

TNews, BOLTIM – Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), Trisno Mais, S.AP., MSi melakukan pengawasan melekat terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) di wilayah pesisir. Trisno memastikan supaya warga negara bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 mendatang.

Adapun kegiatan Patroli Pengawasan Hak Pilih dilaksanakan pada Senin (30/10/2023), di Desa Jiko Utara dan Jiko Induk Kecamatan Motongtad, Boltim. Kegiatan tersebut turut diikuti oleh seluruh Panwaslu Kecamatan Motongtad dan Panwas Kelurahan Desa (PKD) di dua desa tersebut.

“Saya turun langsung bersama dengan jajaran untuk mengecek progres DPTb di desa,” kata Trisno saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Trisno menjelaskan patroli pengawasan hak pilih merupakan bagian penting yang perlu jajarannya tindak lanjut. Pasalnya data pemilih berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.

“Bawaslu harus pastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih bisa menggunakan pada pemilu mendatang. Untuk itu, harus aktifkan patroli pengawasan,” jelasnya.

Menurut Trisno jajarannya harus aktif berkoordinasi dengan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Supaya apabila ada temuan dari Pengawas Desa atau Panwaslu Kecamatan terkait DPTb bisa segera dikoordinasikan.

“Jalin koordinasi yang baik dengan jajaran penyelenggara di semua tingkatan. Supaya data atau temuan dari Pengawas Pemilu mudah dikoordinasikan,” ujarnya.

Trisno berharap penyelenggara Pemilu harus memastikan supaya pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik. Pasalnya pemilu merupakan hajatan rakyat Indonesia yang harus dijalankan secara adil.

“Tugas kita pastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari sama-sama kita wujudkan pemilu yang adil,” pungkasnya.*

Reporter : Muklas

Diikuti Kepala Daerah se-Indonesia, Limi Mokodompit Hadiri Rakor Bersama Presiden Jokowi

0
Gambar : Diikuti Kepala Daerah se-Indonesia, Limi Mokodompit Hadiri Rakor Bersama Presiden Jokowi, Jakarta (30/10/2023).

TNews, BOLMONG – Penjabat Bupati (Pj) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Limi Mokodompit, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia,  bertempat di Istana Negara Jakarta pusat, Senin 30 Oktober 2023 kemarin.

Dalam rakor tersebut, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan berdasarkan Undang-Undang (UU) penunjukan Pj kepala daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan.

Hal ini merupakan konsekuensi dari pengimplementasian UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Penunjukan Pj Gubernur dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Sementara itu, penunjukan Pj Bupati atau Wali Kota dilakukan oleh Mendagri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Artinya yang sudah diberikan amanah, harus bisa bekerja dengan baik dan semaksimal mungkin,” ucap Presiden.

Orang nomor satu di Indonesia ini juga mengatakan, Pj Kepala Daerah berperan penting dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di daerahnya.

“Terlebih pada masa transisi sebelum pelantikan kepala daerah definitif sebagai hasil Pilkada 2024. Secara operasional, Pj kepala daerah bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pelayanan dasar,” kata dia.

“Mereka juga bertugas mengawal implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, membangun kehidupan berdemokrasi, dan mengawal tata kelola keuangan daerah. Bertugas membangun sinergi antartingkatan pemerintahan serta menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Jokowi.

Sementara itu, Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit mengatakan, kegiatan rakor ini sangat penting untuk mengawal kerja pemerintahan di daerah. “Arahan pak Presiden RI Joko Widodo tadi tentunya akan dengan sigap kita rencanakan dan implementasikan di Kabupaten Bolmong,” ungkapnya.

Apalagi penunjukkan seorang Pj bukan hal yang mudah, tentunya telah banyak pertimbangan sebelum ditunjuk. “Artinya Saya dan rekan Pj lainnya yang mengikuti Rakor ini dipercaya dan diharapkan bisa bekerja maksimal untuk memberikan yang terbaik. Terlebih dalam hal pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional,” pungkas Limi.

Sekadar diketahui, Rakor dilanjutkan dengan pengarahan para Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kementerian Dalam Negeri.*

Reporter : Gian Gumogar

Sukses! IKD di Kukar Capai Angka 20.500 Pengguna, Tertinggi di Kaltim

0
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto (istimewa)

TNews, Kukar – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai prestasi mengagumkan dengan jumlah aktivasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD) melebihi 20.500 pengguna. Keberhasilan ini menjadikan Kukar sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam hal aktivasi IKD.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar Muhammad Iryanto
mengungkapkan bahwa pencapaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil. Hal ini kata dia, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mendorong transisi menuju digitalisasi identifikasi kependudukan.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan aktivasi hingga ke tingkat desa-desa. Saat ini, jumlah pengguna IKD di Kukar telah mencapai lebih dari 20.500, dan ini merupakan angka tertinggi di Kalimantan Timur,” ungkapnya belum lama ini.

Untuk mencapai kesuksesan ini, tim Disdukcapil terjun langsung ke lapangan dengan melakukan pendataan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa. Mereka melakukan berbagai langkah, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan kemudahan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, aktivasi IKD dilakukan secara fleksibel, memudahkan masyarakat dalam pencatatan sipil. Aplikasi IKD menyediakan akses mudah untuk melihat berbagai dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), kartu pemilih, dan BPJS, semuanya dapat diakses melalui perangkat genggaman tangan.

Dalam upaya meningkatkan aktivasi IKD, Disdukcapil Kukar juga memberikan kemudahan dengan pengguna hanya perlu mengaktifkan QR Code di kantor Disdukcapil Kukar, MPP Kukar, atau kantor kecamatan terdekat.

“Masyarakat Kukar cukup membawa smartphone mereka dan melapor ke petugas kecamatan untuk meminta aktivasi. Kami juga mendorong masyarakat Kukar untuk segera mengaktivasi IKD ini karena prosesnya gratis dan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat,” jelasnya (Adv/Diskominfo Kukar)

BPBD Kukar Terapkan Sistem Kontak Darurat untuk Penanggulangan Bencana

0

TNews,Kukar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengambil inisiatif baru dalam upaya meningkatkan respons terhadap peristiwa atau kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris BPBD Kukar Edy Mardian menyatakan bahwa BPBD Kukar telah mempublikasikan sepuluh nomor kontak darurat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan peristiwa bencana. Meskipun sebenarnya terdapat penghubung di setiap Kecamatan, masyarakat sekarang dapat menghubungi salah satu dari sepuluh nomor yang telah disediakan.

Edy menjelaskan bahwa setiap laporan bencana yang diterima melalui nomor-nomor tersebut akan segera mendapatkan respons.

“Kami akan segera melakukan pemeriksaan lokasi kejadian. Kami akan melakukan cross check dengan Kecamatan terkait, dan dalam waktu 24 jam, tim kami akan sudah berada di lokasi kejadian,” tutur Edy Mardian, Senin (30/10/2023).

Selain BPBD Kukar, Edy juga mengungkapkan bahwa berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, Kehutanan, dan instansi terkait lainnya, turut terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Mereka siap bergerak setiap kali terjadi kejadian bencana.

Edy juga menjelaskan tatacara pelaporan yang harus diikuti masyarakat, termasuk memberikan informasi yang jelas seperti nama pelapor, deskripsi singkat kejadian, lokasi yang tepat, dan jika memungkinkan, berbagi lokasi melalui pesan WhatsApp serta menyertakan foto dan informasi identifikasi diri pelapor untuk menghindari penyebaran informasi palsu.

“Meskipun hari libur, BPBD Kukar siap merespons keperluan dan kebutuhan untuk penanggulangan bencana dengan cepat,” sambungnya.

BPBD Kukar berharap mendapatkan dukungan dan respon positif dari masyarakat dan berbagai pihak, karena kerjasama dan dukungan adalah kunci dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana, terutama di wilayah yang luas dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. (Adv/Diskominfo Kukar)

Rapat bersama Mendagri dan Kepala Bappenas, Ini Yang Disampaikan Wali Kota Kotamobagu

0

TNews, KOTAMOBAGU – Dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, saat sesi pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (30/10/2023), Pj. Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., menyampaikan beberapa poin dalam pengarahan.

Menurut Penjabat Wali Kota, sinkronisasi perencanaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional.

Penjabat Wali Kota juga menyampaikan terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian seluruh pemerintah daerah.

“Saya mencatat tadi dan menjadi keprihatinan saya bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia 9,1 tahun. Pertanda bahwa kualitas pendidikan sumber daya manuisa di seluruh Indonesia ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di  indonesia, termasuk Pemerintah Kota Kotamobagu karena dengan kesehatan ini bisa menjadikan manusia memiliki kualitas untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karenanya selaku Pemerintah Kota Kotamobagu saya mencatatkan hal ini untuk kemudian dapat dikoordinasikan dan mampu diimplementasikan di daerah,”.

Sementara Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan kepala daerah harus melakukan penguatan dalam roda pemerintahan di daerah, dengan mengoptimalkan program strategis nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian diselaraskan dengan program daerah.

“RPJPN ini akan menentukan masa depsn indonesia dua puluh tahun ke depan. Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota perintahkan, buat tim dari Bappeda atau dari eksternal, bahas mau dibawa ke mana daerah ini, siapkan anggarannya”

Untuk mendukung visi besar ini, kepala daerah harus memikiki konsep, power dan folkowers dalam menyusun rencana kerja yang akan dimukai 2025 mendatang. Dengan begitu pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan. (**)

DPRD Kendal Gelar Paripurna Persetujuan Bersama Dua Raperda Kabupaten

0

ADVERTORIAL, DPRD KENDAL – DPRD Kabupaten Kendal menggelar rapat paripurna persetujuan bersama Dua Raperda Kabupaten Kendal, di ruang Rapat Paripurna, Senin (30/10/2023). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun, beserta jajaran pimpinan DPRD, yaitu Wakil Ketua I, Akhmat Suyuti, Wakil Ketua II, Anurrochim dan Wakil Ketua III, Maberur, serta 33 dari 45 anggota DPRD Kendal.

Sedangkan dari Pemkab Kendal hadir, Bupati Kendal Dico M Ganinduto dan Wakil Bupati Windu Suko Basuki beserta perwakilan Forkopimda, juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kendal.

Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan, Raperda Kabupaten Kendal yang  akan disetujui bersama ini, yakni Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dan Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan.

“Selanjutnya dipersilahkan kepada pimpinan atau yang mewakili untuk membacakan laporan hasil pembahasan atas Raperda Kabupaten Kendal tentang penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dan Raperda Kabupaten Kendal tentang penyelenggaraan keolahragaan,”pinta Muhammad Makmun.

Menurut Makmun, digelarnya rapat paripurna persetujuan bersama Raperda Kabupaten Kendal ini, merujuk pada rapat bersama yang tertuang dalam berita acara rapat kerja nomor 180/06/01/ 10/ 2023 tanggal 27 Oktober 2023.

Selain itu, juga dari pembahasan hasil fasilitas Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur Jawa Tengah nomor 180/2264 tanggal 10 Oktober 2023, perihal hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemanfaatan konsepsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Irwan Subiyantoro saat membacakan laporan menyampaikan telah dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal antara Bupati Kendal dengan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan telah dilaksanakan Rapat Bapemperda yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Kerja Bapemperda Nomor 180/06/01/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

“Telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap dua Raperda, yaitu Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, dan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan, bersama unsur eksekutif terkait. Penyempurnaan terhadap dua Raperda yang dimaksud, dilaksanakan dengan mendasarkan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah maupun hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM,” bebernya.

Setelah Irwan selesai membacakan laporan, yang dilanjut pembacaan Rancangan Keputusan Dewan terhadap dua Raperda oleh Anwar Haryono selaku Sekretaris Dewan, pimpinan rapat, Muhammad Makmun menawarkan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan Dewan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan. “Setuju,” jawab para Anggota DPRD yang hadir, kemudian dilanjut Makmun mengetuk palu tiga kali.

Sementara Bupati Kendal Dico M Ganundito dalam sambutannya menyampaikan, pada prinsipnya, Pemkab Kendal menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pansus I dan III DPRD Kendal yang telah mencermati, membahas, dan mendalami, serta menyempurnakan materi dua Raperda Kabupaten Kendal, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang telah diajukan.

“Sehingga dapat dilaksanakan persetujuan bersama dua Raperda, antara DPRD Kendal dan Bupati Kendal pada hari  ini,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan, persetujuan bersama dimaksud dapat dilaksanakan karena Bapemperda DPRD Kendal, yang mendapatkan amanat untuk melanjutkan tugas-tugas dari Pansus I dan III DPRD Kendal yang berakhir masa tugasnya, telah melaksanakan penyempurnaan terhadap dua Raperda dimaksud bersama unsur eksekutif terkait.

Penyempurnaan terhadap dua Raperda yang dimaksud, dilaksanakan dengan mendasarkan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah maupun hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM.

“Sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM Nomor : W.13-PP.04.02-588 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/2264 tanggal 10 Oktober 2023, Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal,” kata Bupati.

Dengan telah dilakukan persetujuan bersama Raperda tersebut, diharapkan terwujudnya regulasi daerah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mendorong pembangunan di bidang keolahragaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang sehat secara jasmani, rohani dan sosial. “Sehingga mampu mewujudkan masyarakat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur,” tambahnya.

Kemudian, terwujudnya regulasi daerah yang mendukung pembangunan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang didukung dengan pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

“Selanjutnya, diharapkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan DPRD Kendal yang sudah terjalin dengan baik selama ini, akan menjadi semakin lebih baik untuk bersama-sama meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal,” harap Bupati.

Reporter : Suly

Kadis Pendidikan Langkat Klarifikasi Soal Temuan Asset Siluman Oleh BPK RI Perwakilan Sumut

0
Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat H. Saiful Abdi

TNews, KAB, LANGKAT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya 16 bidang tanah pada Kartu Inventaris Barang di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat tercatat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), namun tidak diketahui keberadaan sertifikatnya sebesar Rp.1.824.038.000.

Temuan itu tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumut, atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022, tanggal 18 Mei 2023

Terkait hal itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat H. Saiful Abdi kepada media ini membenarkan soal asset tesebut. “Itu aset Pemerintahan Kabupaten Langkat memang bener, ada bukti Sertifikatnya, ada Tahun 1960 dan 1990,memang ada itu milik Pemerintahan Kabupaten Langkat,” jelasnya.

Ia menegaskan, kalau Aset tidak bisa dimain-mainkan, karena Sertifikat Aset Pemerintah bukan wewenang mereka.

“Yang penting bagi saya hanya kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat ini, saya hanya memajukan Kabupaten Langkat. Dan saya terus berkordinasi kepada pihak-pihak Kepala Sekolah SD Dan SMP yang ada di Kabupaten Langkat ini agar Semangkin maju dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menjelasakan persoalan asset bukan bidangnya. “Kalau mau nanya tentang Pendidikan boleh langsung saya jawab dan saya jelasiN,karena itu bidang saya,” tegas Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat.

Reporter : Nanda

47 Masjid Dan Tiga Gereja Di Gaza Hancur Akibat Serangan Israel

0

TotabuanNews, Kota Gaza, Palestina – Gempuran tentara Israel terhadap Jalur Gaza yang terus bergulir sejak 7 Oktober menghancurkan 47 masjid serta merusak tiga gereja, menurut kantor media pemerintah setempat pada Ahad (29/10).

“Penyerbuan Israel di Jalur Gaza menyebabkan 47 masjid hancur dan tiga gereja, 203 sekolah serta 80 gedung pemerintah rusak,” kata direktur Salama Maarouf saat konferensi pers.

Menurut Salama, hingga kini personel medis yang tewas mencapai sebanyak 116 jiwa, bersama 18 anggota tim penyelamat dan kru pertahanan sipil serta 35 jurnalis.

Kantor Berita WAFA melaporkan bahwa pada Kamis (26/10) serangan udara Israel menyasar Masjid Al Abyad di Jalur Gaza utara dan dikhawatirkan menelan banyak korban jiwa dalam insiden tersebut.

Sementara itu, menurut kantor berita Anadolu, Ketua Komite Tinggi Urusan Gereja-Gereja di Palestina, Ramzi Khoury mengatakan Israel juga telah membom sebuah gereja ortodoks Yunani di Gaza.

Melalui situs resminya, Khoury mengutuk serangan Israel terhadap gereja ortodoks Yunani Saint Porphyrius di Gaza, di mana sekitar 500 Muslim dan Kristen Palestina sedang berlindung. Red

Wali Kota Asripan Nani Ikuti Rakor bersama Presiden Joko Widodo

0
Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Istana Negara, Jakarta.

TNews, KOTAMOBAGU – Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Penjabat Wali Kota, rapat koordinasi bersama seluruh penjabat kepala daerah se-Indonesia yang dipimpin langsung Pak Presiden Joko Widodo, dilaksanakan dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di pemerintah daerah.

Selaian itu juga untuk mengoptimalkan implementasi program-program strategis nasional.

Dalam arahannya, lanjut Penjabat Wali Kota, ada 7 poin yang disampaikan Presiden. Mulai dari pengendalian inflasi di daerah dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat, meminta seluruh penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, meski di beberapa daerah hujan telah turun.

Presiden juga menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Selain itu presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar kepala daerah memastikan netralitas ASN dan memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi. Termasuk segera menyelesaikan permasalahan jika ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Dan terakhir Presiden meminta daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintahan seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.

Pemerintah Kota Kotamobagu sendiri kata Penjabat Wali Kota, tentu akan mengkoordinasikan arahan-arahan tersebut untuk diimplementasikan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rakor turut dihadiri Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, serta seluruh Penjabat Gubernur, Penjabat Wali Kota dan Penjabat Bupati se-Indonesia. (**)

Bupati Labuhanbatu Selatan Meresmikan Jembatan Rambin Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Labusel

0

TotabuanNews, Labusel – Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin meresmikan jembatan rambin di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Senin (30/10/2023).

Jembatan Rambin tersebut menghubungkan antara Desa Rasau menuju Aramania. Bupati H. Edimin memberi nama jembatan Rambin tersebut “RUSIA” Rasau Menuju Aramania.

Bupati berharap jembatan rambin yang dibangun dapat meningkatkan produksi perkebunan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bupati juga mengajak warga untuk meningkatkan semangat kegotong royongan dan meningkatkan partisipasinya dalam mendukung pembangunan di Labuhanbatu Selatan.

Selain menghubungkan Desa Rasau menuju Aramania, jembatan tersebut berfungsi sebagai akses mengangkut hasil pertanian berupa kelapa sawit dan akses anak pergi sekolah.

Hadir pada peresmian tersebut, Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan Bayanuddin, Camat Torgamba, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. Red

BERITA TERBARU