Beranda blog Halaman 754

Ini Program Prioritas Pemdes Muara Leka

0
Kepala Desa Muara Leka, Hardi B

TNews, Kukar – Pemerintah Desa Muara Leka, yang dipimpin oleh Kepala Desa Hardi B, telah melaksanakan pembangunan yang memukau bagi warganya. Dengan tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya, pemerintah desa ini memfokuskan upayanya pada pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Hardi menjelaskan bahwa rencana ini bukanlah sekadar kata-kata kosong, melainkan bagian integral dari pengelolaan dana desa.

“Di tahun 2022 dan 2023, kami akan memusatkan perhatian pada perbaikan jalan desa dan memberdayakan masyarakat,” katanya.

Peningkatan kualitas jalan desa menjadi fokus utama, dianggap sebagai fondasi yang akan merangsang aktivitas penduduk desa.

“Tujuan kami tidak hanya mempermudah transportasi, melainkan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Jalan yang baik akan memastikan produk pertanian dan hasil budi daya, seperti semangka yang terkenal di Desa Muara Leka, dapat dengan lancar diangkut dan dipasarkan,” tambahnya.

Keputusan ini, kata Hardi, tidak diambil secara sepihak. Pemerintah Desa Muara Leka menerapkan prinsip demokrasi desa dengan melibatkan penduduk dalam proses pengambilan keputusan ini.

“Hasilnya berdasarkan pada musyawarah desa, di mana masyarakat dan pemuka-pemuka desa memberikan masukan tentang kebutuhan mendesak,” ungkap Kepala Desa Hardi.

Selain memperbaiki infrastruktur jalan desa, Desa Muara Leka juga dikenal dengan suksesnya budidaya semangka. Baru-baru ini, kelompok tani di desa ini mengundang Kepala Desa untuk turut serta dalam panen semangka yang melimpah hasil.

“Mereka berhasil menghasilkan sekitar 20 ton semangka. Ini mencerminkan potensi luar biasa dalam pertanian lokal,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, sektor perkebunan juga menjadi pilar ekonomi desa. Wilayah desa ini memiliki perusahaan sawit dan juga perkebunan sawit milik warga yang meliputi sekitar 200 hektare. Ini menegaskan betapa pentingnya sektor perkebunan bagi mata pencaharian warga Desa Muara Leka.

“Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa kami,” tegasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Camat Marangkayu Cs Berhasil Turunkan Angka Stunting

0
Camat Marangkayu, Ambo Dalle (istimewa)

TNews, Kukar – Stunting dan angka kemiskinan merupakan tugas yang diemban Pemerintah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua tugas untuk mengentaskan persoalan akar rumput itu tak ayal memantik Pemerintah Kecamatan yang dinahkodai Camat Marangkayu Ambo Dalle untuk memfokuskan perhatian pada dua isu itu.

Alhasil, berkat “tangan dingin” Camat Marangkayu Ambo Dalle yang didukung kerja keras semua pihak akhirnya berhasil menurunkan angka Stunting

Menurut Camat Marangkayu Ambo Dalle dua tugas fenomena kemasyarakatan yang diemban Pemerintah Kecamatan Marangkayu untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Marangkayu berangsur menurun berkat dukungan semua pihak.

Ia merincikan, adapun pihak-pihak yang terlibat yakni pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, masyarakat serta juga di dukung dua Perusahaan Migas yang wilayah kerjanya masuk Marangkayu, seperti PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Di samping persoalan mengenai stunting, kata dia, dengan merujuk pada arahan bupati; persoalan yang tidak kalah pentingnya yakni pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

Terkait masalah kemiskinan, bebernya, hak yang perlu ditindaklanjuti yaitu
mendata warganya agar yang masuk dalam DTKS itu betul-betul KK yang memang sesuai arahan.

“Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS, dan kita terus mendata warga sampai saat ini,”imbuhnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

BUMDes Rukun Sejahtera ala Desa Segihan Demi Tingkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Warga

0
Bumdes Segihan (istimewa)

TNews, Kukar – Dalam upaya untuk menunaikan narasi besar demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Desa Segihan, Kecamatan Sebulu di bawah kepemimpinan Kepala Desa Segihan Hendra Wahyudi membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rukun Sejahtera.

BumDes yang telah berjalan sejak tahun 2017 silam itu, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Segihan sekaligus mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

Lebih lanjut diterangkan Hendra Wahyudi, BUMDes Rukun Sejahtera bergerak dibidang pertanian dan jasa.

Di bidang pertanian, kata dia, menyediakan Saprodi. Sedangkan, di bidang jasa pihaknya menyediakan jasa angkutan batu bara

“Bila ada tambang batu bara yang perlu angkutan kita siap, dan kita memiliki 22 armada truk dan juga jasa pencucian. Pastinya masyarakat desa kami libatkan untuk Bumdes ini,” kata Yudi sapaan akrab Hendra Wahyudi

Menurut Yudi, keberadaan BUMDes dinilai memiliki peran penting dalam mengukur arus roda perekonomian.

“Potensi desa harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Disitulah dibutuhkan BUMDes yang nantinya akan menjadi lokomotif bagi berkembangnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan BUMDes sejatinya merupakan penguatan terhadap ekonomi desa, dengan memanfaatkan ragam jenis potensi di setiap desa, agar bermanfaat untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. (Adv/Diskominfo Kukar)

Berseliwerannya Sampah Picu Pemerintah Kelurahan Melayu Adakan Bank Sampah Tahun 2024

0
Lurah Melayu, Aditiya Rakhman (istimewa)

TNews, Kukar – Fenomena berseliwerannya sampah memicu Pihak Pemerintah Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten untuk membuat terobosan. Salah satu terobosan jangka panjang yang bakal dilakukan Pemerintah Kelurahan Melayu, ungkap Aditiya Rakhman dengan cara mengadakan Bank Sampah pada tahun 2024 mendatang

“Saat ini pihaknya sedang melakukan pembangunan gedung bank sampah yang nantinya akan digunakan. Kalau bangunannya sudah ada di 2024, mau di optimalkan untuk pengolahannya,” kata Aditiya Rakhman, Rabu, 18 Oktober 2023.

Selain bangunan, sambungnya, pihaknya juga akan melakukan pengadaan mesin penunjang bank sampah. Masing-masing alat itu, yakni mesin press dan pengolah kompos.

Menurut Aditiya Rakhman saat ini beberapa RT telah memiliki bank sampah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Bank sampah itu berada di RT 47, 38, 42, dan 34,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kelurahan akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh RT di Kelurahan Melayu untuk membuat bank sampah guna mengurangi sampah yang tidak dapat digunakan kembali.

“Kami sudah sampaikan ke semua RT yang ada,” ucapnya.

Tak cuma Bank Sampah, jelasnya, pihaknya juga akan berupaya memanfaatkan sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang agar nantinya dapat meningkat perekonomian masyarakat

“Selain untuk mengurangi sampah, juga sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari penjualan sampah rumah tangga,”imbuhnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Warga Medan Tembung Apresiasi Wali Kota Bobby, Jalan Rela Sudah Diaspal Tak Ada Pemotor Jatuh Lagi

0
Gambar : Warga Medan Tembung Apresiasi Wali Kota Bobby, Jalan Rela Sudah Diaspal Tak Ada Pemotor Jatuh Lagi, Medan.

TNews, MEDAN – Aktivitas warga yang sempat terganggu menyusul rusaknya Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung kini lancar kembali setelah Wali Kota Medan Bobby Nasution menindaklanjuti keluhan warga dengan melakukan pengaspalan jalan dengan panjang 187,7 m dan lebar 4,1 m tersebut melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Sebelum dilakukan perbaikan, kondisi Jalan Rela sangat memprihatinkan. Selain berlubang, juga sering tergenang air saat hujan deras turun. Sehingga tidak sedikit pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat masuk lubang.

“Penggendara sepeda motor yang melintasi jalan ini sering jatuh karena jalannya rusak dan berlubang. Tidak sedikit pengendara sepeda motor (pemotor) yang memilih memutar kembali untuk menghindari jalan yang rusak dan berlubang tersebut,” kata Rohani Pohan (66), salah seorang warga sekitar saat ditemui kemarin.

Alhamdulillah, kata Rohani, berkat perbaikan yang dilakukan Bobby Nasution, kini Jalan Rela sudah bagus kembali dan tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang terjatuh.

“Saya mewakili warga di sini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bobby yang begitu antusias menindaklanjuti keluhan kami,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Lisnawati Siregar (54), sebelum dilakukan perbaikan, Jalan Rela tidak enak dilintasi karena banyak lubang. Sudah itu, imbuhnya, jalan berlubang kerap digenangi air. “Awak pun kalau jalan kaki sering kecipratan air. Setelah jalan diperbaiki Pak Bobby, jalan kami sekarang sudah bagus,” paparnya dengan mimik gembira.

Ditambahkan Lisnawati, selain jalan sudah mulus, juga tidak tergenang air lagi. ”Kalau awak jalan sekarang sudah enak, tidak takut kecipratan air lagi. Terima kasih banyak Pak Bobby yang telah memperbaiki jalan kami,” ujarnya.*

Reporter : Nanda

Pj Wali Kota Asripan Nani Pimpin Rakor Bersama 7 Perguruan Tinggi Swasta se- Kotamobagu

0
Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani M.Si., memimpin  Rapat Koordinasi Perencanan dan Pengembangan  Perguruan Tinggi Swasta se- Kota Kotamobagu yang bertempat di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (25/10/2023). (Foto: Diskominfo Kotamobagu)

TNews, KOTAMOBAGU – Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani M.Si., memimpin  Rapat Koordinasi Perencanan dan Pengembangan  Perguruan Tinggi Swasta se- Kota Kotamobagu yang bertempat di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (25/10/2023).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menjelaskan tujuan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi tentang konsep – konsep pengembangan Perguruan Tinggi di Kota Kotamobagu.

“Hari ini saya memfasilitasi pertemuan para Rektor dan Ketua Yayasan di 7 Perguruan Tinggi di Kota Kotamobagu. pertemuan ini kita menyamakan persepsi tentang konsep – konsep pengembangan Perguruan Tinggi di Kota Kotamobagu. ini dimaksudkan untuk menyamakan pikiran kita supaya jurusan atau program studi yang dibuka di Kotamobagu ini bervariasi, supaya para calon – calon Mahasiswa ada pilihan untuk memilih Program Studi dan Jurusan mana yang dibuka di Kota Kotamobagu. ini terkait juga upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kotamobagu,” jelas Wali Kota.

Dikatakannya lagi, Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa harus didorong soal pembangunan pendidikan dan kesehatan.

“Kota Kotamobagu adalah Kota Jasa, salah satunya yang kita dorong bersama itu adalah Pendidikan dan Kesehatan di Kota Kotamobagu, dan dari pertemuan tadi telah bersepakat akan dilanjutkan oleh 7 Rektor tadi untuk mengundang Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas PMD, Badan Keuangan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan rapat bersama di Kota Kotamobagu,”tandasnya.

Turut Hadir: Para Ketua Yayasan dan Rektor dari 7 Perguruan Tinggi Swasta di Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para Asisten serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.(*)

Reporter: Nindy Pobela

Pj Wali Kota Asripan Nani Lepas Resmi Peserta KKN Tematik dan Praktik Kebidanan IKTGM Tahun 2023

0
Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., menghadiri pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan praktik kebidanan komunitas Institut kesehatan dan Teknologi Graha Medika (IKTGM) Kotamobagu, yang bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (25/10 2023). (Foto: Diskominfo Kotamobagu)

TNews, KOTAMOBAGU – Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., menghadiri pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan praktik kebidanan komunitas Institut kesehatan dan Teknologi Graha Medika (IKTGM) Kotamobagu, yang bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (25/10 2023).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pihak yayasan dan Rektor IKTGM Kotamobagu atas undangan pelepasan KKN.

“Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan apresiasi kepada pihak Yayasan, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika Kotamobagu dan seluruh jajaran yang telah menjadwalkan dan meminta kesediaan kami untuk hadir bersama – sama pada acara pelepasan Mahasiswa KKN Tematik dan Praktik Kebidanan Komunitas, pagi hari ini,”ujar Wali Kota.

Dikatakannya lagi, menjadi mahasiswa atau sarjana tidak cuku hanya dengan mentransfer ilmu pengetahuan. Ada beberapa kematangan yang harus dipersiapkan.

“Biasanya di Kampus kita mendapatkan pengetahuan atau transfer ilmu dari para Dosen. Tetapi menjadi Mahasiswa atau bahkan menjadi Sarjana tidak cukup hanya dengan pengetahuan dari para Dosen, karena kematangan seseorang itu, tidak cukup hanya kematangan Knowledge, tetapi juga harus memiliki kematangan intelektual, juga                    adanya Namanya kematangan spiritual, kematangan emosional dan kematangan sosial,”tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu pilar penting dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kebidanan Komunitas menjadi implementasi nyata dari pengabdian ini.

“di Kampus ada yang namanya Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka KKN dan Praktik ini adalah salah satu implementasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat,”pungkasnya.

Turut Hadir: Ketua Yayasan Pendidikan Bogani Dr. Henny Kaseger, S.Kep., M.Kep., Wakil Rektor IKTGM Kotamobagu, Apt. Alfiana Gonibala, S.Farm., M.Farm., perwakilan Forkopimda, Sekreris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para Asisten, Pimpinan OPD serta para Mahasiswa peserta KKN Tematik dan Praktik Kebidanan Komunitas IKTGM Kotamobagu.(*)

Reporter: Nindy Pobela

Program Rp50 Juta Per RT di Kecamatan Tenggarong Telah Direalisasikan

0
Camat Tenggarong, Sukono (istimewa)

TNews, Kukar – Camat Tenggarong Sukono memaparkan rincian terbaru terkait program pemberdayaan Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan dana alokasi sebesar Rp50 juta per RT. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran serta fungsi para Ketua RT di wilayah tersebut.

Menurut Sukono saat ini, alokasi dana sebesar Rp50 juta per RT di Kecamatan Tenggarong telah dialihkan ke pengelolaan pihak Kelurahan setempat.

“Pengelolaan permohonan, proses verifikasi, serta pencairan dana akan dilakukan melalui pihak Kelurahan, dengan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ungkapnya, Rabu (25/10/2023).

Dia berharap program ini dapat berjalan lancar, dan seluruh anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 12 Kelurahan di Tenggarong.

“Dari total 356 RT yang ada di Tenggarong, hampir 90 persennya telah mengajukan rencana anggaran biaya dan permohonan pencairan dana untuk tahun ini,” tambahnya.

Selanjutnya, setelah permohonan ini selesai melalui proses verifikasi oleh pihak Kelurahan, dana akan ditransfer melalui Panitia Pokja yang telah ditunjuk di masing-masing Kelurahan dan RT.

“Andai itu, dana akan digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya RT yang telah diajukan,” lanjutnya.

Dalam catatan penting, Sukono menegaskan bahwa RT yang tidak mematuhi petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang telah ditetapkan tidak akan diperkenankan untuk menggunakan anggaran tersebut.

“Tidak akan ada ijin bagi RT yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Sukono.

Program pemberdayaan Ketua RT dengan alokasi dana sebesar Rp50 juta per RT di Kabupaten Kukar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan nyata dalam upaya memajukan masyarakat di tingkat RT, sehingga tujuan perkuatan peran Ketua RT dapat tercapai dengan baik. (Adv/Diskominfo Kukar)

DLH Gelar Workshop Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

0
Gambar : DLH Gelar Workshop Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, (24/10/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo menggelar Workshop pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Bale Hinggil Probolinggo, Selasa (24/10/2023).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Dewi Korina ini diikuti oleh 30 orang (perusahaan) yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL) di Kabupaten Probolinggo meliputi industri pengolahan kayu, tambak udang, peternakan ayam, SPPBE dan lain sebagainya.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pendekatan Restorative Justice dalam tindak pidana lingkungan hidup, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA, tata cara mendapatkan persetujuan lingkungan dan perubahannya, pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3 serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan dan konservasi SDA dari DLH Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Probolinggo Ari Suciati mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

“Selain itu, meningkatkan pengetahuan, kapasitas sumber daya manusia dan kompetensi pelaku usaha dalam program pengendalian lingkungan hidup baik terhadap pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3 dan konservasi sumber daya alam,” ujarnya.

Ari menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk mendorong dunia usaha dan industri agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumber daya dan lingkungan hidup, sehingga diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah tersebut.

“Sekaligus menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan sehingga dapat berbagi informasi dengan perusahaan lainnya. Hal ini dapat menjadi ajang saling tukar informasi dan silaturahmi antar perusahaan maupun dengan pemerintah daerah selaku fasilitator. Serta mendukung program pemerintah terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” jelasnya.

Sementara Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengharapkan agar pemerintah daerah dan pengusaha supaya bersinergi dan saling bekerja sama yang saling menguntungkan.

“Pemerintah daerah membutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke Kabupaten Probolinggo dan di sisi lain pengusaha juga membutuhkan perizinan yang mudah dan proses yang cepat untuk legalitas usahanya,” katanya.

Namun demikian, Dewi meminta supaya perusahaan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan harus menjaga kelestariannya dengan melakukan konservasi.

“Kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi agar dapat menyelesaikan permasalahan bersama-sama, maka harus diikuti dengan santai, gembira, tapi tetap serius tidak tegang,” terangnya.

Menurut Dewi, dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup bukanlah sekadar pelengkap memenuhi persyaratan perizinan semata, namun lebih dari itu merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan rekomendasi izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

“Dari kegiatan ini diharapkan seluruh peserta yang merupakan penanggung jawab atau perwakilan perusahaan/industri di Kabupaten Probolinggo yang sudah memiliki dokumen UKL-UPL dapat lebih memahami peraturan/ketentuan di bidang lingkungan hidup dan dapat mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan masing-masing,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Inspektorat Berikan Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi bagi Pelaku Usaha Konstruksi

0
Gambar : Inspektorat Berikan Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi bagi Pelaku Usaha Konstruksi, (24/10/2023),

TNews, PROBOLINGGO – Inspektorat Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi pencegahan anti korupsi bagi pelaku usaha konstruksi (penyedia dan konsultan) di ruang pertemuan Bentar komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/10/2023).

Kegiatan ini digelar dalam rangka upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi, menegakkan budaya dan nilai anti korupsi serta melaksanakan substansi program koordinasi pencegahan korupsi daerah melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK dengan fokus area Pengawasan APIP.

Sosialisasi pencegahan anti korupsi ini diikuti oleh 70 orang peserta terdiri dari penyedia dan konsultan, media dan masyarakat. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Probolinggo Herman Hidayat mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha (penyedia dan konsultan) bentuk korupsi yang dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Selain itu, sosialisasi pencegahan anti korupsi bagi pelaku usaha konstruksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menghindari perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi,” katanya.

Melalui kegiatan sosialisasi pencegahan anti korupsi ini Herman mengharapkan para pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo bisa lebih integritas dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

“Pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan pekerjaan secara tepat volume, kualitas, waktu, dan manfaat sehingga mendukung sasaran dari pemerintah daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, indeks kesehatan, indeks pendidikan dan infrastruktur yang mantap,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

BERITA TERBARU