TNews, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pembangunan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) realisasi anggaran tahun anggaran 2023 periode Januari hingga September 2023 di ruang Probolinggo Region Invesment Center (PRIC) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Senin (23/10/2023).

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto ini diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto menyampaikan maksud penyelenggaraan rapat koordinasi dan evaluasi realisasi anggaran ini adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran, terutama percepatan penyerapan anggaran.

“Tujuannya memonitor dan mengevaluasi percepatan realisasi penyerapan anggaran, sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu triwulan I sebesar 20%, triwulan II 50%, triwulan III 85% dan tanggal triwulan IV sebesar 100%,” ujarnya.

Pj Sekda Heri menjelaskan sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Probolinggo, realisasi belanja APBD bulan Januari hingga September 2023 sebesar 58,61%, seharusnya sebesar 86,39% atau terdapat perbedaan 27.78%.

“Mengingat tahun anggaran 2023 berakhir kurang lebih 2,5 bulan, maka komponen belanja APBD tahun 2023, segera dioptimalkan dan dipercepat realisasinya, baik belanja operasional–sub komponen belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal yang masih 31,65%,” jelasnya.

“Percepat kegiatan yang berdampak pada masyarakat dan proyek strategis Pemerintah Daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan dan pengadaan barang agar masyarakat mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si mengatakan dengan waktu yang sangat terbatas kurang lebih 2,5 bulan, maka perlu kerja cepat, kerja cerdas dan efektif, inovatif dengan bersinergi dan berkolaborasi. Insya Allah dimampukan melaksanakan pembangunan, menjaga kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja serta berdampak pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dengan baik.

“Kepala Perangkat Daerah harus senantiasa meningkatkan kualitas dan memperbaiki diri dengan menjadikan hasil triwulan sebelumnya dan tahun lalu sebagai Lesson Learn untuk mempersiapkan perbaikan kinerja tahun 2024,” katanya.

Menurut Pj Bupati Ugas, beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Kepala OPD guna percepatan realisasi penyerapan anggaran di akhir tahun 2023 adalah segera melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi penyerapan triwulan IV serta percepat anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal yang belum terealisasikan, utamakan menggunakan produk dalam negeri dan optimalkan penggunaan e-katalog lokal.

“Percepat penyaluran belanja hibah pada penerima serta lakukan koordinasi intens dengan OPD terkait, jika ditemukan permasalahan dan kendala agar ditemukan solusi. Lengkapi dokumen administrasi dan pendukung, misal dokumen justifikasi teknis, jika ada perbedaan antara dokumen kontrak dengan realisasi. Realisasi anggaran segera diakselerasi dengan tetap berpedoman pada payung hukum dan regulasi yang berlaku, agar aman dan terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Pj Bupati Ugas meminta agar mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup kerjanya agar berjalan efisien dan efektif, selesai tepat waktu dan tepat sasaran sehingga masyarakat dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan pemerintah daerah.

“Untuk program dan kegiatan yang melibatkan stakeholder dan OPD terkait, segera koordinasi dan sinergikan, lebih semangat, bersikap proaktif, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan regulasi dan target yang telah direncanakan,” terangnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas meminta agar melakukan evaluasi sasaran dengan menganalisis faktor-faktor spesifik, seperti hambatan dan dukungan yang mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengendalian, bahan kebijakan baru dan akuntabilitas untuk perbaikan di tahun 2024.

“Sampaikan laporan data realisasi penyerapan anggaran tepat waktu dan valid setiap bulannya melalui aplikasi SIAP Online (Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan), sehingga progres dan kinerja OPD-nya dapat dinilai,” tegasnya.

“Di tahun 2024, Saya merencanakan diberikan Reward dan Punishment kepada OPD, dengan beberapa indikator evaluasi antara lain adalah ketaatan dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal, regulasi, realisasi anggaran OPD, baik keuangan dan fisik serta capaian kinerja OPD,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS menyampaikan paparan realisasi anggaran tahun 2023 periode Januari hingga September 2023.

“Realisasi APBD Pemkab Probolinggo periode Januari hingga September 2023, untuk pendapatan sebesar 70,7%, belanja 58,61% dan pembiayaan bersih 86,57%. Sekaligus identifikasi permasalahan anggaran BLN September 2023,” ungkapnya.

Menurut Anna, solusi percepatan realisasi belanja APBD tahun anggaran 2023 dilakukan dengan penambahan klausul Perbup SSH untuk Kategori Khusus pengadaan barang untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan pengadaan barang menggunakan harga pasar yang berlaku, sepanjang tidak melebihi pagu total anggaran pada rekening belanja.

“Pemaketan disusun berdasarkan rumpun (jenis belanja, analisa pasar, analisa resiko dan sesuai kebutuhan) untuk memudahkan pengentrian aplikasi SIPD dan SIRUP. Percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring,“ terangnya.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa, pemberian Reward dan Punishment terhadap realisasi serapan anggaran serta percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

“Selain itu, penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Serta, Tim Monitoring, dan Evaluasi Terpadu (Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Inspektorat) melaksanakan monev dan rapat koordinasi secara periodik,“ pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Dalam rangka kesesuaian mutu layanan kesehatan puskesmas guna memenuhi standar yang telah ditetapkan, UPT Puskesmas Jorongan menjalani Akreditasi Ulang atau Re-Akreditasi yang diawali secara virtual oleh tim Surveyor, Senin (23/10/2023) di Puskesmas Jorongan, Kecamatan Leces.

Sesuai ketentuan, Re-Akreditasi dilaksanakan selama tiga hari yaitu tanggal 23, 25, dan 26 Oktober yang diikuti oleh seluruh anggota pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Jorongan dengan jenis/kelas Puskesmas Rawat Jalan. Hadir Kepala UPT Puskesmas Jorongan dr. Hj. Halilah Puspitasari beserta Sekretaris Dinas Kesehatan, Mujoko.

Pada hari pertama, Senin (23/10/2023) proses Re-Akreditasi ini dilaksanakan secara virtual atau via Zoom. Sedangkan tanggal 25 dan 26 Oktober, tim Surveyor akan mengunjungi langsung tempat pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Jorongan untuk melakukan penilaian kesesuaian mutu layanan kesehatan Puskesmas.

Re-Akreditasi pada UPT Puskesmas Jorongan dilakukan oleh Baskara Catur Raharjo, SKM, MM selaku Surveyor FKTP Bidang TKSD-UKM dan dr. Harry Susanto, MM. Sementara sebagai Surveyor FKTP Bidang TKPP yang ditugaskan langsung dari Lembaga Independen Penyelenggaraan Akreditasi Lipa Mitra Nusa.

Baskara Catur Raharjo menjelaskan, tujuan Re-Akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen resiko.

Kepala UPT Puskesmas Jorongan dr. Hj. Halilah Puspitasari menyampaikan, UPT Puskesmas Jorongan telah menjalani proses akreditasi pada tahun 2017. Tahun 2023 ini, UPT Puskesmas Jorongan menjalani Re-Akreditasi atau Akreditasi Ulang oleh tim Surveyor tentang kesesuaian mutu layanan kesehatan puskesmas dengan memenuhi standar.

Dijelaskan dr. Hj. Halilah Puspitasari, Re-Akreditasi ini suatu upaya yang berkelanjutan, baik dalam memperbaiki sistem pelayanan maupun kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan pasien, dan manajemen risiko serta mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan bagi pegawai maupun pasien kedepannya.

“Harapannya, dengan Re-Akreditasi bagi Puskesmas Jorongan dapat dijadikan tolak ukur dalam peningkatan mutu pelayanan yang berkesinambungan dan menjadikan puskesmas yang dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si meninjau pelayanan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Probolinggo, Senin (23/10/2023).

Kedatangan Pj Bupati Ugas di area Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo ini disambut oleh Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Muhamad Gufron Rosadi.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Ugas langsung masuk ke ruang pelayanan dan berbaur dengan ratusan warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang sedang mengantri layanan. Ia pun melihat langsung proses pelayanan di setiap ruangan dan meja layanan.

Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan tujuan kedatangannya ke Disdukcapil Kabupaten Probolinggo dalam rangka untuk melihat dari dekat bagaimana Disdukcapil khususnya petugas dalam melayani masyarakat.

“Kalau pun ada kendala-kendala, Saya ingin tahu pasti masalahnya. Yang jelas secara umum, pelayanannya sudah cukup baik. Hanya karena banyaknya volume pelayanan, memang Disdukcapil kekurangan staf dan kita akan pikirkan, salah satunya verifikator untuk KTP karena itu hubungannya dengan Kemendagri maka harus PNS. Tadi Saya sudah menemukan satu staf yang bisa kita geser dan mutasi ke Disdukcapil,” katanya.

Selain itu jelas Pj Bupati Ugas, kehadirannya di Disdukcapil untuk mengetahui dari laporan yang ada tentang masalah atap dan plafon Disdukcapil yang hampir ambruk.

“Saya cek langsung memang membahayakan dan tahun ini sudah kita anggarkan. Semoga cepat selesai dan tidak terjadi hal-hal yang sifatnya membahayakan bagi staf Disdukcapil,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Hanya beberapa hari setelah resmi dilaunching, Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si membuktikan bahwa Lapor KAND4 bukan sekadar Call Center yang menerima laporan pengaduan masyarakat saja. Pj. Bupati Ugas memberi bukti nyata bahwa setiap laporan yang diterima segera ditindaklanjuti dan diproses hingga tuntas.

Sebagaimana yang dilakukannya, Senin (23/10/2023). Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri turun langsung ke lapangan merespon laporan warga terkait masalah sengketa tanah yang terjadi di Dusun Krajan I Desa Gading Kulon Kecamatan Banyuanyar.

Turut mendampingi Pj. Bupati Ugas, Kepala Satpol PP Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas PMD Fathur Rozi, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Heri Mulyadi, Forkopimka Banyuanyar dan Kades Gading Kulon beserta perangkat desa.

Pj. Bupati Ugas akhirnya turun langsung ke lokasi sebab permasalahan ini sudah berlangsung lama dan telah beberapa kali melalui proses mediasi namun selalu gagal dan kembali muncul masalah.

Salah satu warga menyampaikan laporan lewat Lapor KAND4 bahwa tanah hak miliknya diserobot tetangga sekitarnya untuk dijadikan jalan umum, namun tidak ada kompensasi dari desa maupun warga sekitar. Pelapor mengaku mendapat teror yang mengakibatkan sebagian kaca dan genteng rumahnya pecah.

Sementara dari keterangan warga, akses masuk ke lingkungan mereka ditutup oleh pelapor dengan alasan tanah yang dilalui jalan tersebut adalah hak miliknya. Warga yang kesal akhirnya terpaksa membuka paksa akses jalan tersebut sebab menghambat aktivitas mereka sehari-hari.

Tiba di lokasi, Pj. Bupati Ugas bertemu dan berdialog dengan pihak-pihak yang bermasalah. Setelah melalui proses dialog dan mediasi yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Ugas, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan.

Pelapor tidak keberatan sebagian tanahnya digunakan sebagai akses jalan lingkungan, sementara warga berjanji akan menghormati pelapor sebagai pemilih tanah dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Pelapor dan warga sekitar akhirnya bersalam-salaman bahkan saling berangkulan sebagai pertanda bahwa permasalahan di antara mereka sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Pj. Bupati Ugas menegaskan, apa yang dilakukannya itu adalah wujud kepedulian untuk merespon dan menuntaskan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Bagaimana masyarakat rukun dan dapat hidup berdampingan dengan damai,” tegasnya.*

Reporter : Fijai