TNews, Kukar – Kepala Desa Muara Leka Hardi B dengan tegas memaparkan komitmennya untuk mengelola dana desa dengan penuh transparansi dan sesuai aturan yang berlaku.

Hardi menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki otonomi dalam mengatur warganya, dan keberhasilan pembangunan di desa tersebut berdampak positif pada mutu pembangunan desa secara keseluruhan.

“Dalam penggunaannya, kami berpedoman kepada aturan dana desa, aturan Kementerian dan aturan Pemerintah Kabupaten Kukar,” tutur Hardi saat ditemui di Kantor Kepala Desa Muara Leka, Senin (23/10/2023).

Menurutnya, hal ini mencerminkan tanggung jawab yang kuat terhadap dana desa, yang menjadi pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagian besar, yaitu 70 persen dari Dana Desa, dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat, sementara maksimal 30 persen digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa. Pendekatan ini membuktikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Muara Leka telah diatur dengan ketat untuk memastikan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati. Selaras dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa diarahkan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih lanjut, Hardi mengungkapkan jumlah pendapatan Desa Muara Leka pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari Rp2,7 miliar. Angka-angka ini mencakup pendapatan asli desa, dana desa, dan bantuan keuangan dari provinsi serta kabupaten.

Meskipun Hardi tidak menjelaskan secara rinci, ia menegaskan bahwa anggaran ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Dengan catatan pencapaian yang baik pada tahun 2022, Hardi menjamin bahwa Dana Desa tahun 2023 juga akan terserap dengan baik melalui program-program di bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. (Adv/Diskominfo Kukar)

TNews, Kukar – Kelurahan Melayu, yang terletak di Kecamatan Tenggarong, tengah memimpin langkah dalam pengembangan wilayahnya sebagai kelurahan ramah lingkungan. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pengembangan bank sampah yang bertujuan untuk membantu pengelolaan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Lurah Kelurahan Melayu Aditya Rakhman mengungkapkan komitmennya terhadap pengembangan bank sampah ini.

“Tentunya bank sampah dapat menambah pemasukan masyarakat melalui pengelolaan sampah,” ujar Aditya Rakhman, Jumat (20/10/2023).

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mencari lokasi baru untuk bank sampah karena kendala lokasi saat ini. Rencana mereka adalah mencari lahan pada tahun 2024 untuk memaksimalkan pengelolaan bank sampah.

Aditya Rakhman juga menjelaskan bahwa mereka akan menyediakan peralatan penunjang seperti mesin penghancur dan mesin pencacah sampah begitu bangunan baru bank sampah berdiri.

“Rencana ini akan kami jalankan begitu bank sampah beroperasi,” tambahnya.

Di Kelurahan Melayu, saat ini terdapat empat bank sampah yang dikelola oleh masyarakat. Namun, pengelolaannya belum optimal disebabkan perbedaan kultur dan wilayah di tingkat RT dan warganya.

“Ada 4 hingga 5 RT yang sudah memiliki bank sampah, tetapi lokasinya tersebar di daerah Gunung Sentul, dan warganya mayoritas transmigran, sehingga semangat gotong royong tinggi di sana,” ungkap Aditya Rakhman.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa saat ini ada empat unit bank sampah yang beroperasi, masing-masing berlokasi di RT 47, 38, 42, dan 44.

“Rencana kami adalah mengembangkan empat unit bank sampah ini, karena kami yakin bahwa ini akan membantu dalam proses pengelolaan sampah dan penjualan hasil daur ulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, Kelurahan Melayu berkomitmen untuk menjadi contoh dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv/Diskominfo Kukar)

TNews, Kukar – Kelurahan Melayu yang terletak di Kecamatan Tenggarong tengah berencana untuk melakukan pemekaran wilayah pada dua Rukun Tetangga (RT) yang ada di daerahnya.

Lurah Melayu Aditya Rahkman menjelaskan
keputusan ini diambil karena meningkatnya jumlah penduduk di dalam RT yang melebihi kapasitas standar.

“Kami memiliki rencana pemekaran wilayah RT, khususnya di RT 29 dan RT 35. RT 29 yang dikenal sebagai Gang Wakaf, dan RT 35 yang terletak di Gunung Pegat akan menjadi fokus pemekaran kami,” ujar Aditya Rahkman.

“Standar idealnya adalah satu RT untuk 50 kepala keluarga, namun saat ini kedua RT tersebut sudah mencapai 100 kepala keluarga. Terutama di daerah Gang Wakaf dan Gunung Pegat,” sambungnya.

Ia tak menampik jika pemekaran ini akan menimbulkan sejumlah tantangan, seperti alokasi dana program sebesar Rp50 juta per RT.

“Jika kami melakukan pemekaran, RT baru tidak akan dapat terakomodir dalam program ini. Kami khawatir akan muncul kecemburuan sosial di antara warga, dan juga perangkat RT kami belum memiliki insentif yang cukup,” imbuhnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Aditya, pihaknya masih dalam tahapan diskusi, mendengar pendapat, agar kebijakan yang diambil tidak akan berdampak buruk di lingkup RT.

“Kami masih dalam tahap pengusulan dan merapatkan masalah ini. RT 35 sudah melakukan rapat terkait pemekaran, tetapi masalah administrasi, seperti pemilihan antara RT 35 dan RT 48 oleh warga, masih menjadi polemik. Akan ada perubahan administrasi, termasuk KTP, KK, dan surat tanah. Oleh karena itu, kami harus memastikan semua perubahan ini dapat berjalan dengan lancar,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)