Beranda blog Halaman 791

Pemkot Kotamobagu Gelar Pisah Sambut Pj Wali Kota dengan Mantan Wakil Walikota

0
Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar Pisah Sambut Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Pejabat Lama ke Penjabat Baru, sekaligus penyerahan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu dari Pengurus Lama ke Pengurus Baru, di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (04/10/2023). (Foto: Diskominfo Kotamobagu)

TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar Pisah Sambut Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Pejabat Lama ke Penjabat Baru, sekaligus penyerahan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu dari Pengurus Lama ke Pengurus Baru, di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (04/10/2023).

Pada kesempatan itu, Pj. Wali Kota Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si. Usai dirinya mengikuti prosesi Adat menempati Rumah Dinas, Pj Walikota mengungkapkan rasa haru dan rasa hormatnya pada forum yang terhormat tersebut.

Penyerahan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu dari Pengurus Lama ke Pengurus Baru (Foto: Diskominfo Kotamobagu)

“Saya merasa terhormat karena di tengah kesibukan Bapak – Ibu sekalian, hari ini prosesi adat sebagai sebuah kearifan lokal daerah yang justru memperkuat semangat kebangsaan, semangat kedaerahan. Alhamdulillah telah dilaksanakan oleh seluruh elemen pemangku adat baik mulai dari Kelurahan Kotobangon sampai tiba di Rumah Dinas, yang telah disiapkan oleh Pemerintah dan Masyarakat, yang secara resmi hari ini saya bisa berada dan di sambut baik ditempat ini,” ujar Asripan Nani.

Lanjutnya, atas kebesaran dan kekuasan Allah SWT, pada tanggal 25 September 2023 oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya sebut dengan hormat Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Prof. Dr. (H.C). Olly Dondokambey, S.E dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara saya sebut dengan hormat Bapak Drs. Steven O.E Kandouw, telah melantik dan mempercayakan bahkan memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Penjabat Walikota untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Pj. Walikota Kotamobagu juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh pemimpin Kota Kotamobagu sebelumnya, Ir. S.R. Mokodongan, Drs. H. Djelantik Mokodompit, Ir. Hj. Tatong Bara, Drs. Jainuddin Damopolii., Nayodo Koerniwan., SH., Ir. H. Rudi Mokoginta, M.TP.

“Berilah dukungan kepada saya, berilah doa restu kepada saya, berilah kritik yang sifatnya membangun kepada saya, saya akan bergandengan tangan bersama – sama untuk meneruskan pembangunan Kota Kotamobagu yang lebih baik,” pinta Pj Walikota.

Sementara itu, mantan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2018-2023, Nayodo Koerniawan., S.H. mengatakan selama saya mendampingi Ibu. Ir. Hj. Tatong Bara banyak prestasi – prestasi yang kami dapatkan.

“Kami berharap di 15 Bulan Pak Asripan nanti menjabat, harus selalu kokoh berdiri, mempertahankan apa yang telah kami dapatkan, memperbaiki apa kekurangan – kekurangan yang tidak sempat kami laksanakan, agar Kotamobagu menjadi kota pusat bagi 5 Kabupaten Kota yang ada di Bolaang Mongondow Raya.

Kita harus pertahankan agar Kotamobagu tetap menjadi parameter dan barometer pembangunan sekaligus juga menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Nayodo Koerniawan.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2018 – 2023, Nayodo Koerniawan, S.H, para pimpinan DPRD Kota Kotamobagu, Dandim 1303 Bolaang Mongondow, Letkol. Inf. Topan Angker, S.Sos., Kajari Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, S.H., M.H., Wakapolres Kotamobagu, Kompol. Arie Prakoso, S.I.K., M.H., Bupati Bolaang Mongondow Periode 2001 – 2011, Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan., Bupati Bolaang Mongondow, periode 2017 – 2022, Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow., Sekda Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E, para Asisten, pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, Pimpinan Perbankan, BUMN, BUMD, Camat, Lurah dan Sangadi, serta Tokoh adat dan Tokoh Masyarakat.(*)

Reporter: Nindy Pobela

Bupati FDW Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI

0
Gambar : Bupati FDW Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI, (5/10/2023).

TNews, MINSEL – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH, pada Kamis, 5 Oktober 2023 menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI, bertempat di Lapangan KODAM XIII/Merdeka, Manado.

HUT TNI ke-78 2023 dengan mengusung Tema “TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”.

Setelah Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI, dilanjutkan dengan acara syukuran.

Pada Acara Syukuran HUT ke-78 TNI tersebut Gubernur Sulawesi Utara Prof. (HC). Dr. (HC). Olly Dondokambey, SE menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada TNI di Provinsi Sulut yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid, bencana banjir, kebakaran dan bencana alam lainnya, juga banyak hal dilakukan TNI. Berperan dalam menjaga ketertiban dalam kelangsungan hidup masyarakat. dan berharap kiranya dalam usia ke-78 tentunya semangat TNI menjaga NKRI semakin kuat, apalagi kita sebentar lagi menghadapi tahun politik yaitu pesta demokrasi.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sulawesi Utara Prof. (HC). Dr. (HC). Olly Dondokambey, SE., Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.*

Reporter : Stevens

BPK RI Temukan Kejanggalan dalam Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2022

0
Gambar : Kantor Bupati Langkat, (3/10/2023).

TNews, LANGKAT – Hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Langkat TA 2022 tentang penyertaan modal di PDAM Tirta Wampu sebesar Rp9.335.235.113 Milyar diduga tanpa Perda atau tanpa dasar hukum.

Temuan itu tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022, yang dikeluarkan pada Tanggal 18 Mei 2023.

Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan (LK) TA 2022 di PDAM Tirta Wampu menyajikan saldo Penyertaan Modal Pemkab Langkat sebesar Rp70.552.308.113.

Data diperoleh, hasil LHP tersebut diketahui bahwa Pemkab Langkat hanya mengeluarkan  Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga, terkait rencana penyertaan modal yang akan diberikan secara bertahap selama lima tahun (Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014).

Kedua Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga. Perda ini tentang penyertaan modal non kas yang dilaksanakan Tahun 2016, sebesar Rp46.220.073.000 dan Rp15.000.000.000.

Menurut BPK, permasalahan di atas mengakibatkan tambahan penyertaan modal yang belum diperdakan sebesar Rp9.332.235.113,00 (Rp70.552.308.113 – Rp61.220.073000,00) tidak menunjukkan nilai yang wajar. Dan, nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Wampu sebesar Rp0, belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK menilai hal tersebut disebabkan oleh Kepala BPKAD yang belum menyajikan nilai investasi pada PDAM Tirta Wampu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan belum mengusulkan Ranperda atas perubahan penyertaan modal Pemda kepada PDAM Tirta Wampu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, M. Iskandar, saat dikonfirmasi lebih memilih bungkam.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin SE pun demikian, (bungkam) saat dikonfirmasi terkait usulan Ranperda dan Perda pada penyertaan modal di PDAM Tirta Wampu.

Reporter : Nanda

Sekda Kukar : TNI dan Rakyat Kunci Keberhasilan Menuju Indonesia Maju

0
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono

TNews, Kukar – Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 78 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mengekspresikan harapannya terhadap semangat dan dedikasi TNI dalam tugas pelayanan serta pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mewakili Pemerintah Kabupaten, Sunggono memberikan selamat kepada TNI yang memasuki usia ke 78, menekankan peran penting TNI dalam merakyat dan mengawal Indonesia menuju kemajuan.

“Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke 78 kepada Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin merakyat dan mampu mengawal Indonesia semakin maju,” ujar Sunggono dalam sambutannya pada upacara di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar.

Dalam tema “TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”, Sekda Kukar mendorong TNI agar semakin merakyat. “Semakin dicintai rakyat, sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” tambahnya.

Sunggono menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan negara tidak hanya bergantung pada aspek militer, melainkan juga memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Dia mengajak semua pihak untuk bersatu demi mencapai Indonesia yang lebih baik.

Dalam konteks ini, Sunggono menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk terus bekerja sama dengan TNI dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada upacara tersebut, Dandim 0906/Kukar Letkol Inf Jeffry Satria bertindak sebagai Inspektur Upacara, dihadiri oleh pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, Aparatur Sipil Negara, Pramuka, Pelajar, Organisasi Kepemudaan di Kukar, serta para Veteran.

Peringatan HUT TNI ke 78 di Kabupaten Kutai Kartanegara juga diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk upacara bendera, penghormatan kepada para veteran, serta kegiatan sosial untuk masyarakat. Semua kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat setempat, menciptakan solidaritas yang kokoh dalam membangun Indonesia yang lebih baik. (Adv/Diskominfo Kukar) 

Bimtek dan Pelatihan, Upaya Konkret DP3A Kukar dalam Pencegahan Bullying

0
Ilustrasi bullying (istimewa)

TNews,Kukar – Gelombang kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar menimpa seorang anak di bawah umur di akhir September lalu, memicu respons serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar mengambil langkah pencegahan dengan mengadakan sosialisasi di sejumlah sekolah.

Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Marhaini mengatakan pada bulan September ini, lima sekolah menjadi fokus sosialisasi, mencakup SMP di Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan, serta SMA di Muara Badak dan Marangkayu.

“Alhamdulillah, sudah lima kecamatan yang sudah kita laksanakan sosialisasi, itu salah satu pencegahan kasus bullying. Nanti akan kita lanjut kembali,” ujar Marhaini.

Ia mengungkapkan, kasus bullying sempat terjadi di Kukar pada tahun 2022. Namun, pihaknya melakukan tindakan pencegahan cepat.

DP3A Kukar tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi juga merencanakan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan di sekolah-sekolah sebagai langkah tambahan pencegahan.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perundungan atau bullying kepada para pelajar,” sambungnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Pemkab Kukar Gencar Terapkan Sistem Merit untuk Profesionalisme ASN

0
Sekda Kukar, Sunggono didampingi Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah BPSDM  Kukar, Rokip dalam FGD Mewujudkan Sistem Merit Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara virtual di Ruang Vicon Lt. 2 Kantor Bupati Kukar, Kamis, 5/10/2023 (foto: ist)

TNews, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini memperkuat langkah-langkah penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemkab Kukar menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan kebijakan dan manajemen ASN yang adil dan berdasarkan kualifikasi, kompetensi juga kinerja.

Sesuai dengan UU no.5 tahun 2014 tentang ASN, Sistem Merit diimplementasikan tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sunggono, perwakilan Pemkab Kukar, menjelaskan bahwa sistem ini adalah hasil dari agenda reformasi birokrasi yang bertujuan membangun birokrasi netral, memberikan pelayanan publik berkualitas, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Sistem merit merupakan salah satu langkah nyata dalam membangun birokrasi yang professional dan bebas dari KKN,” ungkap Sekretaris Daerah Kukar Sunggono.

Penerapan sistem merit dibahas secara rinci dalam FGD yang digelar secara virtual di Ruang Vicon Lt. 2 Kantor Bupati Kukar pada Kamis (5/10/23), Sunggono menekankan bahwa tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan dengan menempatkan ASN pada jabatan sesuai kompetensinya, memberikan kompensasi yang adil, mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan, serta melindungi karier ASN dari politisasi.

“Saya berharap agar penerapan sistem merit ini dapat menciptakan pelayanan publik yang profesional dan bebas dari korupsi, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya,” kata Sunggono dengan optimis.

Sunggono juga menyoroti pentingnya penilaian kinerja yang seimbang antara evaluasi di atas kertas dan hasil di lapangan. Menurutnya, hal ini adalah kunci untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi harapan masyarakat.

“Dengan mengelola ASN secara efektif dan efisien, serta memberikan penghargaan sesuai kinerja, kita dapat membangun birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik terbaik,” tandas Sunggono. (Adv/Diskominfo Kukar).

Kepala DPMK Biak, Elkanus : Tidak Ada Pemotongan Dana Desa

0
Kepala DPMK Kabupaten Biak Numfor Elkanus Rumpaidus didampingi Kepala Distrik Samofa dan Ketua APDESI Kabupaten Biak Numfor saat konferensi Pers di Hotel Mapia, Rabu (4/10)

TNews, Biak – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor Elkanus Rumpaidus menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Bupati Biak Numfor tidak pernah melakukan pemotongan dana desa sebesar Rp.38juta seperti yang diinformasikan oleh salah satu oknum di media sosial Facebook beberapa hari lalu. Ia menyebut informasi tersebut sebagai berita hoax.

Dalam klarifikasinya, Elkanus yang didampingi Kepala Distrik Samofa Adam Umar dan Ketua APDESI Kabupaten Biak Numfor Simon Ronsumbre, mengatakan bahwa pemberitaan di media sosial oleh salah satu oknum pengguna Facebook berinisial PA yang menyatakan bahwa Bupati Biak Numfor Herry A. Naap, S.Si., M.Pd melakukan pemotongan dana desa sebesar Rp.38juta untuk pemilihan kepala kampung adalah informasi yang tidak benar.

“Bupati Biak Numfor tidak pernah melakukan pemotongan dana desa dalam bentuk apapun,” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (04/10)

Informasi yang benar, lanjut Elkanus, yakni dalam rangka dokumen perencanaan masing – masing kampung telah direncanakan dan di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dana desa sebesar Rp.30,8juta dana tersebut dianggarkan dalam APBK untuk membiayai kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelantikan kepala kampung.

Dikatakan pula, anggaran sebesar Rp.30,8juta tersebut tidak dipotong oleh siapapun tetapi anggaran tersebut ada di kampung untuk dipakai membiayai kegiatan pemilihan kepala kampung bila dilaksanakan di tahun ini. Apabila pemilihan kepala kampung tertunda, maka akan diarahkan ke 257 kampung untuk melaksanakan musyawarah kampung perencanaan untuk perubahan APBK sehingga anggrana Rp.30,8juta tetap dipakai oleh kampung untuk membiayai kegiatan lain sebagai pengganti daripada pemilihan kepala kampung,

“Dana yang disebutkan oleh akun berinisial PA di media sosial Facebook itu tidak benar, yang benar dana itu untuk pemilihan kepala kampung sebesar Rp.30,8juta, tetapi kalau terjadi penundaan pemilihan maka masing – masing kampung akan melakukan musyawarah ulang untuk membahas perubahan APBK untuk kegiatan lain yang dibiayai dana tersebut,” jelasnya

Elkanus berharap seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar tidak percaya pada informasi yang tersebar di media sosial facebook terutama yang disampaikan akun tidak jelas. “Kepada pihak yang bersangkutan  agar dalam memberitahukan informasi harus mengklarifikasi terlebih dahulu pada sumber yang terpercaya, tetapi apabila yang bersangkutan benar – benar memiliki bukti atas pernyataan tersebut, silahkan melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar secara bijak menanggapi pemberitaan yang ada di media sosial. Kita ini pemerintah yang wajib menjaga marwah pemerintah mulai dari pusat sampai ke kampung,” ujarnya

Ketua APDESI Kabupaten Biak Numfor Simon Ronsumbre menambahkan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi  atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum berinisial PA yang telah menyebarkan informasi hoax di media sosial Facebook. “Hal ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak jelas, sehingga akan mengambil jalur hukum atas perbuatan oknum tersebut,” ujarnya

Kepala Distrik Samofa Adam Umar menyatakan akan mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. “Kami tahu bahwa ada regulasi yang mengatur sehingga apabila terjadi pemilihan kepala kampung maka anggaran Rp.30,8juta itu dapat dipakai oleh masing – masing kampung dan itu untuk kepentingan kampung,” tandasnya

Reporter : Vhie 

Seiring Pemindahan IKN, BRIDA Kukar Lakukan Analisis Penyediaan Air

0
Seminar pendahuluan kajian penyediaan air bersih di sekitar wilayah IKN (istimewa)

TNews, Kukar – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar seminar awal untuk mengkaji penyediaan air bersih di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (3/10/2023).

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah BRIDA Kukar, Karno menjelaskan seminar tersebut dalam rangka menghadapi peningkatan kebutuhan air akibat pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. 

Menurutnya, seminar ini sangat krusial, terutama mengingat beberapa kecamatan di Kukar berbatasan langsung dengan IKN. Menurutnya, pemindahan IKN berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas penyediaan air bersih di wilayah tersebut.

“Dengan kegiatan ini, kita ingin memprediksi kebutuhan air di daerah sekitar IKN,” ujar Karno, menekankan urgensi dari upaya tersebut.

Lebih lanjut, Karno mengungkapkan bahwa dengan berjalannya waktu, perpindahan IKN di Kaltim akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, terutama di kecamatan seperti Sanga-Sanga, Loa Janan, dan Loa Kulu yang berdekatan langsung dengan IKN.

Konsekuensinya, peningkatan jumlah penduduk tersebut memerlukan pasokan air bersih yang memadai.

“Dengan adanya IKN, pasti ada migrasi penduduk. Sehingga, berkaitan erat dengan penyediaan air bersih,” tambah Karno, menyoroti hubungan antara perpindahan penduduk dan kebutuhan mendasar akan air bersih sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. (Adv/Diskominfo Kukar).

Inovasi Diskominfo Kukar: Peningkatan Akses Informasi Melalui Sinergi KIM dan Website Desa

0
Rakor KIM dan Website Desa di Auditorium Gedung LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kukar pada Kamis (5/10/2023)

TNews, Kukar– Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memimpin upaya mewujudkan akses informasi terpadu melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Website Desa di Auditorium Gedung LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kukar, Kamis (5/10/2023).

Dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto, acara dengan tema “Sinergitas Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Pembuatan Website Desa dalam rangka diseminasi informasi publik” dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Camat Marang Kayu, perwakilan Bank BPD Kaltimtara, perwakilan KIM, dan aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Marang Kayu.

Rakor ini berfokus pada meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan dengan kehidupan mereka. Strategi utama yang dibahas dalam diskusi adalah peningkatan kualitas dan kelengkapan informasi melalui website Desa.

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan berperan aktif dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa. Informasi tersebut kemudian diunggah ke website Desa untuk konsumsi publik, sesuai dengan prinsip transparansi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019.

Kadi Kominfo Kukar Dafip Haryanto menjelaskan bahwa sinergi antara KIM dan website Desa akan mempermudah akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan dan kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Rakor ini menjadi simbol komitmen Diskominfo Kukar untuk memajukan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi modern,” ujar Dafip Haryanto.

“Dengan adanya sinergi yang lebih kuat antara KIM dan website Desa, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih mudah mengakses dan memahami informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan kegiatan di wilayah mereka, serta bisa memberikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyebaran informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara,” sambungnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Dugaan Pungli Komite di MTs Negeri Kota Binjai Disinyalir Libatkan Kakan Kemenag

0
Gambar : Dugaan Pungli Komite di MTs Negeri Kota Binjai Disinyalir Libatkan Kakan Kemenag, Binjai (5/10/2023).

TNews, BINJAI – Bukan kali pertama, Sekolah MTsN Binjai diterpa dugaan isu pungli. Kali ini hal tersebut diduga kembali terulang.

Akibatnya puluhan orang tua siswa sampai mengeluh hingga meminta Aparat Penegak Hukuk (APH) bertindak.

“Sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung sejak tahun 2022. Modusnya, terhadap orang tua siswa yang baru masuk dimintai uang dengan besaran yang berbeda-beda. Mulai dari Rp. 300.000 hingga Rp. 10.000.000. Yang kami herankan Kakan Kemenag Binjai seakan tutup mata terkait hal ini hingga terus berulang,” beber salah satu orang tua siswa, Kamis (5/10/2023).

Ironisnya, pengakuan orang tua siswa tersebut, hal sama kembali terulang di tahun 2023.

“Oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus komite di MTsN mengutip Rp. 100.000 kepada orang tua siswa baru dengan dalih ‘uang bangku’. Belum lagi biaya sebesar Rp. 580.000 per-siswa untuk pakaian batik dan olahraga,” sebut orang tua siswa lagi.

Pastinya, katanya lagi, hal ini tidak terlepas dari peran Wahyudi selaku pemangku jabatan Kepala Madrasah di MTsN yang menetapkan Surat Keputusan Komite tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah MTsN, Wahyudi, saat dikonfirmasi Selasa (3/10/2023) kemarin, dia mengakui ada pengutipan siswa-siswi di sekolah.

Namun Wahyudi berdalih bahwa dana pengutipan tersebut tidak ia pegang.

“Bukan sama Saya bang, dananya sama pengurus komite,” ujar Wahyudi, kemarin.

Komite sekolah MTsN, Hendra, bungkam saat dikonfirmasi.*

Reporter : Nanda

BERITA TERBARU