Rabu, 9 Juli 2025
Beranda blog Halaman 824

Eksekutif dan Legislatif Sahkan Tiga Perda Kabupaten Muba

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Eksekutif dan Legislatif Sahkan Tiga Perda Kabupaten Muba (27/11/2023).

TNews, MUBA – Setelah melalui beberapa kali pembahasan, akhirnya Pemkab Musi Banyuasin (Muba) bersama DPRD Muba, telah mencapai kesepakatan untuk menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tiga Raperda yang disahkan yakni Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Muba kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, serta Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pengesahan Tiga Raperda ini dibahas dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-31 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (27/11/2023). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba H Sugondo SH dan dihadiri langsung oleh Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud, Pj Sekda Muba Musni Wijaya SSos MSi, Anggota DPRD Muba, Forkopimda, dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba.

Dalam penyampaian pendapat akhir, Pj Bupati Apriyadi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota, Bapemperda dan Panitia khusus DPRD Kabupaten Muba yang telah memberikan rekomendasi terhadap 3 (tiga) Raperda prakarsa Pemkab Muba untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, yang baru saja dilakukan penandatangan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Muba.

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Muba yang telah berupaya maksimal dan tidak mengenal waktu untuk membahas rancangan peraturan daerah prakarsa Pemkab Muba dan bersama perangkat daerah terkait, demi menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas,” ucapnya.

Lanjut Apriyadi, selanjutnya berdasarkan peraturan Mendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018, Raperda yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan dan diundangkan akan disampaikan terlebih dahulu ke Gubernur Sumatera Selatan untuk dilakukan evaluasi.

“Setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Sumatera Selatan dan mendapatkan nomor registrasi baru kemudian Raperda ini ditetapkan dan diundangkan, kemudian terhadap Perda yang telah diundangkan agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, maka segera akan disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemkab Muba melalui perangkat daerah terkait,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sebelum melakukan penandatanganan pengesahan tiga Raperda menjadi Perda Kabupaten Muba, para Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan hasil laporan pembahasan terhadap 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Muba tahun 2023 tersebut.*

Reporter : Rina

Pj Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Canangkan Stop Boros Pangan dan Hemat Energi di HUT KORPRI ke-52

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Pj Bupati Foto bersama Pimpinan OPD di Depan Kantor Bupati, (27/11/2023).

TNews, BOLMUT – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev canangkan Stop Boros Pangan dan Hemat Energi di Lingkungan keluarga Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, Senin (27/11/2023).

Pencanangan ini dilaksanakan pada Kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-52 dan Hari Ibu ke-95 Serta keluarga Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Dalam sambutannya Pj. Bupati menyampaikan momentum perayaan HUT KORPRI untuk meningkatkan profesionalitas, menjaga solidaritas, sinergitas dan netralitas ASN sebagai anggota KORPRI dalam menghadapi tahun politik.

“Diharapkan para anggota KORPRI tidak terkotak-kotak pada kepentingan tertentu atau terlibat dalam politik praktis serta bebas dari intervensi kepentingan politik,” harapnya.

Pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengurangi pemborosan pangan dan hemat energi.

Olehnya, “Pemerintah daerah menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh TP-PKK, dimana hal tersebut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan stop boros pangan dan penghematan energi,” lanjutnya.

Bertempat di halaman Kantor Bupati, kegiatan ini diawali dengan jalan sehat dan dilanjutkan dengan turnamen badminton dan tenis meja, penyerahan bantuan untuk lansia, bakti sosial, pelayanan kesehatan, kampanye stop boros pangan, kampanye hemat energi di lingkungan keluarga, lomba parade kebaya, lomba yel-yel serta lomba merias.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dirut IPDN Kampus Sulut Dr. Drs. Arnold Poli, SH, MAP beserta civitas akademika, Ketua TP-PKK Kabupaten Ening Sutrisni Sirajudin Lasena, S.St beserta pengurus TP-PKK kabupaten, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, para camat serta ASN.*

Reporter : Fadli Potabuga

Memasuki Tahapan Kampanye, Polres Kotamobagu Gelar Apel Satgas OMB 2023-2024

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Memasuki Tahapan Kampanye, Polres Kotamobagu Gelar Apel Satgas OMB 2023-2024. (27/11/2023).

TNews, KOTAMOBAGU – Polres Kotamobagu menggelar apel dalam rangka pelaksanaan Satgas Operasi Mantap Brata Samrat 2023-2024. Ratusan personel yang terlibat dalam operasi tersebut berkumpul di halaman apel Mapolres, dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Kotamobagu Kompol Luther Tadung, Senin (27/11/2023).

Apel ini menjadi langkah awal dalam penjabaran tugas masing-masing satgas yang terlibat, menghadapi tahapan kampanye yang akan dimulai besok, tepatnya pada tanggal 28 November 2023. Dalam apel tersebut, Kompol Luther Tadung menyampaikan arahan dan petunjuk kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Tugas utama Satgas Operasi Mantap Brata Samrat 2023-2024 adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebelum, selama, dan pasca pemilihan umum tahun 2024. Dengan penuh determinasi, personel Polri yang terlibat dalam operasi ini diharapkan mampu mengatasi dan mengendalikan potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengingat pentingnya Pemilu yang aman dan damai, setiap gangguan Kamtibmas diharapkan dapat diatasi dengan cepat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga terciptanya suasana pemilihan yang aman, nyaman, dan dapat diikuti oleh seluruh warga tanpa rasa takut.

Polres Kotamobagu menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam menghadapi tantangan menjelang pemilu 2024. Dengan kehadiran Satgas Operasi Mantap Brata Samrat 2023-2024, diharapkan masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban yang terjaga, serta menikmati proses demokrasi tanpa hambatan.*

Reporter : Muklas

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester MTS Al-Khairaat Bolbar Berbeda dari yang Lain

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Siswa dan siswi saat foto bersama Pengawas, Guru, dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bolbar, (27/11/2023).

TNews, BOLMUT – Memasuki akhir semester Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bolangitang Barat laksanakan ujian penilaian akhir semester tahun pelajaran 2023/2024 yang dimulai Hari Senin (27/11/2023).

Namun terlihat ada yang lain dari suasana kelas saat siswa dan siswi MTS Al-Khairaat Bolbar sedang mengikuti ujian.

Terpantau oleh awak media ini, bahwa saat mengikuti ujian siswa dan siswi memakai kemeja batik dan celana hitam.

Saat ditanya kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bolbar Akmal Lamarang S,Sos perihal kegiatan ini menjelaskan, bahwa seragam khusus ini sengaja disampaikan kepada siswa dan siswi untuk dipakai saat hari pertama ujian.

“Keadaan yang tidak biasa ini sengaja kami buat dalam rangka pemperingati Hari Guru Nasional,” jelasnya.

Menurut Lamarang bahwa hari ini adalah hari pertama ujian akhir semester, dan kemungkinan akan dilaksanakan selama satu minggu.

“Di hari pertama ini untuk sekolah kami mendapatkan kunjungan pengawas dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolmut Dra. Itin Kohongia,” tambahnya.

Adapun tujuan kunjungan pengawas dari kantor Kementerian Agama Bolmut ini, adalah monitoring pelaksanaan ujian akhir semester tahun pelajaran 2023/2024.*

Reporter : Fadli Potabuga

BPPKAD Sosialisasikan Langkah Akhir Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Tahun 2024

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : BPPKAD Sosialisasikan Langkah Akhir Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Tahun 2024, (24/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 900/267/426.203/2023 Tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Persiapan Penatausahaan Tahun Anggaran 2024 di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat dan Sabtu (24-25/11/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh 140 orang peserta yang berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terdiri dari Kasubbag Perencanaan, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, dan Operator. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi langkah-langkah akhir tahun 2023, kiat-kiat penyusunan laporan keuangan tahun 2023 dan persiapan penatausahaan tahun 2024.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat pengelola keuangan SKPD dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023 serta persiapan pelaksanaan penatausahaan tahun 2024,” ujar Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siti Suprihati Wahyuningsih.

Sementara Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama pejabat pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo. “Sampai saat ini pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik dan hampir tidak terjadi kendala-kendala yang signifikan,” katanya.

Kriatiana menjelaskan sampai bulan November 2023, realisasi APBD Kabupaten Probolinggo untuk realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.854.243.368.004 atau 83,37%, realiasi belanja daerah sebesar Rp. 1.880.052.058.233 atau 72,46% dan realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp. 20.000.000.000.

“Dengan melihat realisasi tersebut, diharapkan bisa melakukan percepatan penyerapan dengan tetap kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan juga ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Kristiana, tahun anggaran 2023 hanya tinggal 29 hari efektif. Untuk itu agar nanti pada saat tutup tahun anggaran 2023 agar diperhatikan laporan-laporan yang menunjang tugas pejabat pengelolaan keuangan harus dipersiapkan dan dilengkapi seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, buku register SPP/SPM/SP2D/STS, laporan SPJ fungsional dan administratif, kartu kendali kegiatan.

“Selanjutnya melakukan Cross Check kembali pertanggungjawabannya meliputi kuitansi dan pendukungnya serta melakukan input data pendukung yang berhubungan dengan persiapan penyusunan laporan keuangan daerah,” terangnya.

Kristiana menerangkan BPPKAD telah menyampaikan surat edaran terkait langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023, dalam pelaksanaannya mohon dapatnya dipatuhi dan ditaati untuk menjaga proses administrasi penatausahaan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

“Dalam surat edaran tersebut, secara garis besar telah ditentukan waktu dan jam pelaksanaannya. Antara lain penyetoran penerimaan paling lambat 29 Desember 2023, pengajuan SPP/SPM GU paling lambat 27 Desember 2023, pengajuan SPP/SPM TU paling lambat 8 Desember 2023 dan pengajuan SPP/SPM LS untuk APBD murni paling lambat 15 Desember 2023. Sedangkan untuk APBD Perubahan paling lambat 22 Desember 2023. Penyetoran kembali sisa UP (S3UP) paling lambat tanggal 29 Desember 2023. Dengan memberikan batasan-batasan ini, diharapkan perangkat daerah dapat tepat waktu dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Kristiana meminta agar perangkat daerah yang mendapat alokasi insetif fiskal antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan untuk segera mempercepat penyerapan minimal sebesar 20% dari pagu anggaran paling lambat 30 November 2023.

“Selain itu, melakukan Cross Check kembali di aplikasi SIPD, terkait laporan-laporan yang harus dibantu dengan pengerjaan secara manual. Dalam rangka persiapan pelaksanaan APBD tahun 2024 agar segera menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tahun 2024,” tambahnya.

Kristiana mengharapkan semoga kegiatan ini dapat memberikan pencerahan dan solusi sehingga dapat membantu dalam mengatasi permasalahan penatausahaan. “Semoga Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat meraih opini WTP yang ke-11 kalinya,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Pertuni Gelar Dialog Publik Pengusulan Raperda

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Pertuni Gelar Dialog Publik Pengusulan Raperda, (26/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo menggelar dialog publik pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, (26/11/2023).

Dialog publik ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, anggota Pertuni, PDKAPRO (Persatuan Disabilitas Kabupaten Probolinggo) dan Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo M Sjaiful Efendi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo dan perwakilan dari KIAT.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan dialog publik terkait pengusulan Raperda Tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Banyak aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Pertuni, Gerkatin, dan PDKAPRO.

Ketua Tim Pelaksana Arizki Perdana Kusuma menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menggali aspirasi penyandang disabilitas dan masyarakat umum terkait penyusunan Raperda Tentang Disabilitas serta mendukung DPRD Kabupaten Probolinggo yang sudah menginisiasi penyusunan Perda Tentang Disabilitas untuk tahun 2024.

“Penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo menghadapi sejumlah tantangan, termasuk akses terbatas terhadap layanan kesehatan, minimnya fasilitas umum yang ramah disabilitas dan kurangnya kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Meskipun telah ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan kondisi penyandang disabilitas, keberlanjutan upaya-upaya tersebut masih menjadi perhatian,” katanya.

Menurut Rizky, perlindungan terhadap penyandang disabilitas itu sebetulnya kepastian terhadap hak yang sudah dimiliki oleh warga negara yang sifatnya sama-sama dipenuhi dan setara. Selama ini ketika pihaknya berkomunikasi dan mengadakan riset di daerah banyak disabilitas itu secara kehidupan belum sejahtera, belum bermartabat dan belum mendapatkan kedudukan yang setara dengan warga negara lain yang non disabilitas.

“Makanya perlindungannya sebetulnya ketika kami mengusulkan kegiatan dan ketika kami mengusulkan pemberdayaan, OPD itu ada cantolan hukumnya dan ada payung hukumnya benar-benar apa yang kami butuhkan dan kami inginkan ini terpenuhi,” tegasnya.

Sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan kegiatan ini memang diinisiatori oleh Pertuni Kabupaten Probolinggo bersama dengan KIAT dalam program GESIT untuk mengidentifikasi terkait kebutuhan, permasalahan, dan tantangan penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

“Nanti semua aspirasi yang disampaikan akan dirumuskan dalam suatu produk hukum daerah. Terlebih dari informasi Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Probolinggo Bapak Supoyo bahwa Raperda Tentang Penyelenggaraan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo nanti akan dimasukkan dalam Propem Perda tahun 2024,” katanya.

Dengan demikian jelas Sjaiful, penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo sudah mempunyai payung hukum yang nanti memiliki hak-hak, kesempatan, dan perlindungan. Misalnya hak aksesibilitas di bidang fasilitas umum, hak layanan pendidikan, hak layanan pekerjaan, hak layanan kesehatan dan sebagainya. “Terbitnya program-program itu akan disinergikan dengan program-program di Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu Sjaiful mengharapkan organisasi difabel bisa menyuarakan secara nasional kepada kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan agar dapatnya anggaran difabel ini termasuk menjadi anggaran Dana Alokasi Umum yang ditentukan.

“Jadi tidak membebani anggaran DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah sehingga mereka mempunyai kesempatan melaksanakan program-programnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah,” jelasnya.

Menurut Sjaiful, sinergitas ini penting karena memang harapannya semua kegiatan harus berpayung hukum sehingga ketika nanti dilaksanakan tidak ada persoalan di belakang hari dan penyandang disabilitas juga lega karena di Kabupaten Probolinggo sudah punya payung hukum. Sebab tidak semua daerah memiliki produk hukum atau payung hukum tentang perlindungan disabilitas.

“Kita mencoba dengan didorong oleh teman-teman dari organisasi difabel dan fasilitasi KIAT melalui program GESIT untuk membantu mempercepat terbitnya produk hukum itu. Tentunya ini akan melalui pembahasan-pembahasan antara eksekutif dan DPRD Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo mengungkapkan dalam mengusulkan sebuah Raperda harus masuk dalam Propem Perda. Untuk menuju ke sana butuh banyak berdialog dan banyak bermusyawarah.

“Banyak aspirasi yang harus dihimpun sehingga nanti berproses sudah memenuhi ketentuan yang diharapkan. Karena nantinya masih butuh naskah akademik dan butuh harmonisasi terhadap aturan itu ke Kemenkum HAM Perwakilan Jawa Timur. Masih ada proses-proses yang harus dilalui,” ujarnya.

Menurut Supoyo, melalui dialog publik ini pihaknya banyak mendengar aspirasi dari komunitas disabilitas. Upaya yang dilakukan penyandang disabilitas dengan Bapem Perda ini untuk mendengarkan aspirasi mereka.

“Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman disabilitas dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini memang diharapkan menjadi prioritas tentang pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semoga juga direspon oleh teman-teman di DPRD sehingga nanti masuk dalam Propem Perda. Selanjutnya bisa dibahas lebih lanjut oleh teman-teman DPRD di internal maupun dengan eksekutif,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Pj Walikota Kotamobagu Hadiri Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, KOTAMOBAGU – Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M. Si, menghadiri  kegiatan Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja, yang diselenggarakan di Aula Christi Regis, Kotamobagu, pada hari Minggu (26/11/2023)

Kegiatan ini tak hanya merayakan Pesta Pelindung Paroki, tetapi juga menjadi momen penting dengan dirangkaikannya perayaan penerimaan Sakramen Krisma, serta pemberkatan dan peresmian sarana prasarana Gereja dan Persekolahan Katolik di Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Asripan Nani menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu menyampaikan ucapan selamat atas dilaksanakannya kegiatan ini, yang merupakan wujud syukur bagi Paroki Kristus Raja Kotamobagu,” ujarnya.

Pj. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di daerah ini.

“Mari kita saling bahu membahu, dengan memelihara persatuan dan kebersamaan, sebagai modal utama dalam menyukseskan program pembangunan,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Uskup Manado, Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu. MSC., Pastor Paroki Kristus Raja Kotamobagu, Pastor. Oktorius. T. Lalio, Pr., Dandim 1303 Bolaang Mongondow, Letkol. Inf. Topan Angker., S. Sos, Kabag SDM Polres Kotamobagu., AKP. Donal. S. Ngalimin., S.E., serta Dewan Pastoral Paroki dan Umat Katolik Paroki Kristus Raja Kotamobagu. Kehadiran mereka semakin memperkuat semangat untuk terus bersama-sama memajukan daerah yang mereka cintai.(*)

Reporter: Nindy Pobela

Ditudung Terlibat ‘Skandal’ Fee Proyek, Ini Penjelasan Kadis PUPR Kabupaten Langkat

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Ditudung Terlibat 'Skandal' Fee Proyek, Ini Penjelasan Kadis PUPR Kabupaten Langkat, (27/11/2023).

TNews, LANGKAT – Khairul Azmi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kabupaten Langkat, memberikan klarifikasi mengenai tuduhan penerimaan Fee Proyek pada tahun 2023. Saat dihubungi oleh media pada hari Senin (27/11/2023), Azmi menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan tidak berdasar.

“Itu tidak benar, tidak ada Saya minta Fee kepada rekan pemborong, itu murni ditenderkan oleh rekan pemborong,” ungkap Azmi.

Ia menambahkan bahwa namanya dicatut dalam konteks yang tidak benar, dan mengaku tidak memiliki maksud atau tujuan jahat dalam proyek tersebut.

“Tentu saja, namanya ada saja fitnah. Orang tidak senang, Saya sedikit pun tidak ada maksud dan tujuan. Biarkan Allah membalas semua apa yang mereka buat,” ucapnya dengan tegas.

Azmi menekankan bahwa fokusnya dan para Kepala Bidang di dinas tersebut adalah terus bekerja untuk memajukan Kabupaten Langkat. Mengenai pekerjaan di Dusun 13 menuju Dusun 11, dan 12, Azmi menyatakan bahwa sudah dikerjakan oleh rekan pemborong yang mungkin menggunakan dana pribadi.

“Ya, bisa jadi rekan pemborong tersebut memakai dana pribadinya dahulu. Kan tidak masalah memakai dana pribadinya. Sekarang boleh dilihat di dusun tersebut, sudah semakin cantik,” ungkap Azmi.

Meski dihadapkan pada isu kalah dalam tender, Azmi menegaskan bahwa persyaratan tender harus diikuti dan tidak dapat dimainkan-mainkan. “Yang penting bagi kami, yang mana berkasnya lengkap dan sesuai prosedur, itulah pemenangnya. Tidak bisa diubah-ubah,” tegas Azmi, sambil menyerahkan masalah ini kepada hukum.*

Reporter: Nanda

Perluas Penyadaran Pelestarian Bambu di Indonesia, KEHATI dan CIMB Niaga Sasar Pondok Pesantren di Banten

Uploader :
Deden Prasetya
-
0
Salah satu masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah karena kurangnya edukasi. Hal ini terbukti dengan perusakan lingkungan, termasuk oleh generasi muda terjadi akibat ketidaktahuan tentang manfaat atau dampak dari perusakan yang dilakukan. Oleh karena itu, , PPI UNAS bersama Yayasan KEHATI dan CIMB Niaga melakukan roadshow dengan mengunjungi Pondok Pesantren Kun Karima Pandeglang Banten. Selain edukasi secara umum tentang keanekaragaman hayati, topik yang diberikan yaitu mengenai pentingnya konservasi bambu bagi keseimbangan ekosistem dan manusia

preview

Siaran Pers

Perluas Penyadaran Pelestarian Bambu di Indonesia, KEHATI dan CIMB Niaga Sasar Pondok Pesantren di Banten

Pimpinan Pondok Pesantren Kun Karima Pandeglang Banten Kiai Soleh bersama santri melakukan penanaman bibit bambu kuning di pinggir sungai pesantren (23/11)Banyak diakui bahwa salah satu masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah karena kurangnya edukasi. Hal ini terbukti dengan perusakan lingkungan, termasuk oleh generasi muda terjadi akibat ketidaktahuan tentang manfaat atau dampak dari perusakan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI Unas) bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) gencar melakukan roadshow ke beberapa pesantren untuk melakukan edukasi dan sosialisasi lingkungan.

Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati Indonesia, baik dari sisi keunikan, pelestarian, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk para santri yang memiliki jiwa Islami dan berwawasan lingkungan.

Kali ini, PPI UNAS bersama Yayasan KEHATI dan CIMB Niaga melakukan roadshow dengan mengunjungi Pondok Pesantren Kun Karima Pandeglang Banten. Selain edukasi secara umum tentang keanekaragaman hayati, topik yang diberikan yaitu mengenai pentingnya konservasi bambu dan program terkait yang sudah dijalankan oleh CIMB Niaga di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kami senang   para santri dan pengajar di Pondok Pesantren Kun Karima tertarik mengetahui  pentingnya menjaga kelestarian bambu di Indonesia. Semoga para santri dapat terus melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia, termasuk tumbuhan bambu,” ujar Community Development Group CIMB Niaga Susy Hermanses.

Para santri Pondok Pesantren Kun Karima Pandeglang Banten dengan antusias menanam 3 jenis bibit bambu, yaitu bambu kuning, bambu hitam, dan bambu betung di lingkungan pesantren (23/11)Upaya konservasi dan pelestarian bambu merupakan salah satu fokus PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dalam Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) di bidang iklim dan lingkungan. Terbaru, CIMB Niaga bersama Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melanjutkan program konservasi bambu di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menanam 10.000 bibit pohon bambu betung di area permanen.

Hingga kini, total bambu yang telah ditanam CIMB Niaga sebanyak 49.400 pohon, tersebar di berbagai wilayah seperti Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan edukasi di PP Kun Karima diikuti oleh santri dan santriwati setingkat Tsanawiyah dan Aliyah dan juga para pengajar juga staf. Selain edukasi, kegiatan lain yang dilakukan yaitu penanaman 3 jenis bambu di sekitar pesantren, yaitu bambu betung (Dendrocalamus asper), bambu hitam (Gigantochloa atroviolacea), dan bambu kuning (Bambusa vulgaris var. striata).

Penanaman bambu di Pondok Pesantren Kun Karima sangat penting. Lahan yang luas membuat bambu bermanfaat untuk menjaga kesehatan ekosistem sekitar. Pesantren Kun Karima memiliki luas 8 hektar yang sekelilingnya dialiri Sungai Ciberang, pohon-pohon lokal, serta dialiri mata air yang bersumber dari Gurung Karang.

“Penanaman ini diharapkan dapat menambah jumlah pepohonan yang ada dan dapat memberikan dampak positif ekologis, yaitu sebagai pengikat tanah dan air, penyerap karbon, penyejuk udara, dan sebagai habitat beberapa satwa yang ada di kawasan pesantren,” jelas Susy Hermanses.

Sebelumnya, Biodiversity Warriors Yayasan KEHATI bersama beberapa perwakilan santri melakukan pendataan satwa yang ada di sekitar pesantren. Adapun satwa yang berhasil didata, yaitu Ular pucuk), Bunglon surai, Kongkang kolam, Ular tambang, katak pohon bergaris, Ular kadut belang, Bondol Jawa, Perkutut Jawa, Bondol Peking, Burung gereja erasia, Burung kutilang, Merubah cerukcuk, Cencorang, Kupu limau kecil, Laba jaring bola emas, Kupu coklat bercak, Laba taman kuning, dan Belalang kayu.

Hasil pendataan selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk papan informasi sebagai media pembelajaran bagi santri, keluarga, dan masyarakat yang berkunjung ke pesantren.

“Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki potensi yang luar biasa untuk menciptakan agen perubahan lingkungan. Kami berharap Program Ekopesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mewujudkan komunitas pondok pesantren yang hijau, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan,” ujar Direktur Komunikasi dan Kemitraan Yayasan KEHATI Rika Anggraini. Data Kementerian Agama di tahun 2023 mencatat terdapat 36.600 pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri aktif sebanyak 3,4 juta orang.

Kegiatan ekopesantren ini merupakan upaya mendukung program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau Sekolah Adiwiyata yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak diluncurkan tahun 2006 program ini banyak menyasar ke sekolah-sekolah umum, namun tidak ke pesantren, karena eksistensi pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama. Rika berharap semakin banyak pesantren yang terlibat dan bekerja sama kedepannya.

—selesai—

About KEHATI Foundation
Tentang Yayasan KEHATI Dibentuk pada 12 Januari 1994, Yayasan KEHATI bertujuan untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Beberapa tokoh dibalik terbentuknya Yayasan KEHATI antara lain, Emil Salim, Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, M.S. Kismadi, dan Nono Anwar Makarim. Selama lebih dari dua dekade, Yayasan KEHATI telah bekerja sama dengan lebih dari 1.500 lembaga lokal yang tersebar dari Aceh hingga Papua, serta mengelola dana hibah lebih dari US$ 200 juta. Dana tersebut berasal dari donor multilateral dan bilateral, sektor swasta, filantrofi, crowd funding, dan endowment fund. Terdapat 3 pendekatan program yang dikelola oleh KEHATI yaitu ekosistem kehutanan, ekosistem pertanian, dan ekosistem kelautan. Selain itu, Yayasan KEHATI juga mengelola program khusus antara lain TFCA Sumatera, TFCA Kalimantan, USAID Kolektif, dan BAF. Visi Alam Lestari Untuk Manusia Kini dan Masa Depan Anak Negeri
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Ini Alasan Aditya Moha Perjuangkan Gugatan hingga ke PTUN

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Gambar : Aditya Moha

TNews, SULUT – Gugatan Aditya Moha ke KPU RI terkait dengan pencoretan dirinya dari daftar calon DPD RI Dapil Sulawesi Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), telah resmi ditolak oleh majelis hakim.

Namun demikian, banyak yang tidak mengetahui alasan mendasar apa yang memotivasi politisi muda asal Sulut ini, sehingga terus maju dalam mengajukan gugatannya, mulai dari tingkat daerah, sampai berakhir di PTUN.

Kepada awak media, Aditya Anugrah Moha atau akrab disapa ADM mengatakan kalau upaya mengajukan gugatan ke PTUN, adalah ikhtiar dirinya sebagai warga negara yang diamanakan oleh Undang-Undang.

“Yang mana hal ini diatur dalam konstitusi yang tertera jelas sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dengan tegas menyatakan kalau hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,” ungkap ADM.

Lebih dari itu, niat politisi yang lahir dengan latar belakang aktivis ini, sehingga mengajukan gugatan sampai ke PTUN, tidak lain adalah untuk memperjuangkan dukungan yang telah diberikan sebagian besar warga Sulut terhadap dirinya.

“Sudah ada proses yang telah dilalui sebagai warga negara di dalam Undang-Undang, untuk membawa amanat publik, dalam hal ini rakyat Sulut yang telah dengan luar biasa memberi dukungan mereka berupa KTP, dan telah dilakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual oleh KPU Sulut, dan dinyatakan memenuhi syarat dukungan,” tambahnya.

Berdasarkan Hasil verfikasi faktual saat proses dukungan pemilih DPD, ADM mendapat jumlah dukungan tertinggi, dengan total dukungan 2901. Dukungan yang benar-lahir dari masyakarat yang ikhlas memberikan KTP.

Aditya Moha mengatakan, kalau dukungan terhadap dirinya pada pendaftaran sebagai Bakal Calon DPD RI saat itu, menjadi motivasi besar baginya, untuk memperjuangkan hak-hak dirinya sebagai warga negara dan amanat rakyat Sulut berupa dukungan terhadap dirinya, hingga sampai ke PTUN.

“Bahwa tidak seorang pun warga negara yang seharusnya mendapatkan hukuman berkali-kali, apalagi dihukum berdasarkan keputusan yang berlaku surut. Ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban etik dan politik kepada masyarakat, khususnya masayarakat yang telah memberikan dukungannya kepada Saya pada saat pendaftaran bakal calon DPD,” tuturnya.

Terkait dengan putusan PTUN yang menolak gugatan dirinya, ADM mengatakan menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan ridha. Serta menghormati keputusan lembaga peradilan.

“Bahwa keputusan PTUN berbeda, itulah hasil dari sebuah upaya dan usaha. Sebab kami selalu meyakini, kalau usaha itu akan sampai pada waktunya. Masih banyak medan pengabdian lain di tengah masyarakat yang Insya Allah akan kami emban dan tunaikan,” paparnya.

Tidak lupa, politisi yang dikenal cukup santun dan merakyat di tengah-tengah warga Sulut ini, mengucapkan rasa terima kasihnya, kepada seluruh rakyat Sulut dan kolega yang terus memberikan dukungan terhadap dirinya.

“Terima kasih atas Support dan dukungan dari warga masyarakat, keluarga, teman-teman yang berjuang. Ijinkan kami meneruskan proses berdemokrasi dimasa akan datang. Insya Allah masih ada banyak waktu dan ruang untuk itu,” tandasnya.*

1...823824825...4,909Halaman 824 dari 4,909

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS