TNews, OPINI – Semestinya sebuah prestasi pada umumnya perlu kita banggakan, namun pada kasus ini prestasi menjadi hal yang biasa sebab sering diproduksi setiap tahun tidak ada yang perlu dibanggakan. Sebuah prestasi daerah termiskin di Indonesia, salah satunya sang jawara Gorontalo. Provinsi Gorontalo masih menjadi langganan daerah termiskin yang menempati peringkat ke-5 hingga kini.
Berdasarkan hasil laporan BPS yang diterbitkan pada 17 Juli 2023 mengenai persentase penduduk miskin di Indonesia pada semester pertama menunjukan bahwa Gorontalo masih konsisten di urutan kelima dengan persentase penduduk miskin 15,15% atau jumlah penduduk miskin di Gorontalo adalah sebesar 183.710 jiwa. Tidak jarang, dalam kasus ini, banyak orang mencemooh sebagai daerah yang konsisten sebagai peserta termiskin di Indonesia.
Pertanyaan yang sampai saat ini belum berhenti, setidaknya di benak Saya pribadi, ada apa dengan pembangunan di Gorontalo? langkah konkret apa yang sudah dilakukan Pemerintah Gorontalo untuk menekan angka kemiskinan? mengapa Gorontalo sangat konsisten di daftar daerah termiskin? atau masihkah ada ego sektoral kelembagaan di Pemerintah Gorontalo? atau bisa jadi, jangan-jangan angka tersebut hanya permainan manipulasi para elite agar serapan anggaran tetap melenggang ke daerah? Wallahu a‘lam.
Sedikit menggambarkan pertanyaan dari fenomena di atas, dua hari lalu di website resmi pemerintah provinsi gorontalo, terbit sebuah berita dengan judul “BPS dan Bappeda di Minta Satu Persepsi Soal Desil Kemiskinan”, dari judul tersebut kita sudah bisa membayangkan dan menduga bahwa selama ini kedua lembaga yang disorot oleh Pj. Gubernur belum mampu menjawab polemik data kemiskinan di Gorontalo, sebab dalam konteks ini Pj. Gubernur harus meminta (semoga tidak bermohon-mohon) agar kedua lembaga satu persepsi (sepakat-sepaket) dalam merumuskan-memutuskan persoalan desil kemiskinan.
Artinya, ada tumpang tindih data yang terjadi di kedua lembaga tersebut sebab memiliki versi masing-masing. Jika data-data ini tidak akurat atau selalu berbeda, maka tidak heran ini akan berimplikasi pada masyarakat Gorontalo.
Menariknya dari pernyataan Pj. Gubernur dalam berita tersebut bahwa data desil kemiskinan di Gorontalo tidak jelas, angka kemiskinan Gorontalo stagnan atau tidak ada perubahan berputar-putar di angka itu terus.
Sebagai contoh sebuah implikasi data yang tidak akurat yaitu banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran, mirisnya si miskin yang seharusnya dapat malah harus gigit jari melihat si kaya mendapat bantuan. Kasus ini banyak terjadi di desa-desa, bahkan karena data yang tidak akurat kita bisa menemukan data-data ganda yang tidak terperbaharui.
Kalau kita kembali ke belakang, masih ingat Ibu Mensos RI marah-marah ke pendamping PKH di Gorontalo karena perbedaan data penerima PKH? Itu merupakan satu gambaran sebuah implikasi dari data-data yang tidak akurat. Dalam konteks ini, jika Gorontalo selalu memproduksi data-data yang tidak akurat akibat tumpang tindih data dari berbagai kelembagaan di pemerintah Gorontalo, maka sangat berdosa para pemimpin di Gorontalo membiarkan hal tersebut terjadi karena sebuah kepentingan. Dan bisa jadi kita hanya menikmati jeritan dan keluhan rakyat tanpa memberi solusi konkrit.
Sebagai putra daerah, Saya hanya ingin mengingatkan dan perlu dicatat bahwa dosa para perencana pembangunan adalah permainan angka-angka. Orang kaya bisa dimiskinkan, orang miskin bisa dikayakan.
Pemerintah Gorontalo harus banyak Healing (penyembuhan) dan banyak belajar dari inovasi terbarukan dalam menjawab polemik data, sebab selama ini kita hanya disuguhkan dengan implikasi semrawutnya data yang tidak akurat serta sajian hasil agregat data kemiskinan di Gorontalo tanpa menunjukkan di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, dusun/rt/rw mana, dan mana orang miskin tersebut.
Oleh sebab itu, sampai detik ini Saya belum percaya secara utuh Gorontalo daerah termiskin No. 5 di Indonesia, selama pemerintah tidak dapat menunjukkan data kemiskinan sampai basis rumah tangga.
Namun, di sisi lain melihat fenomena ini terjadi di tanah kelahiran Gorontalo, tak cukup bagi Saya hanya untuk mengkritik pemerintah, namun mengajak Healing dan belajar dari metode Data Desa Presisi (DDP) IPB University, yang digagas oleh Dr. Sofyan Sjaf (Dekan Fakultas Ekologi Manusia). Sebuah metode yang dilahir kembangkan sejak tahun 2014 pasca lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan terus disempurnakan hingga saat ini.
Menjawab persoalan data desa, gagasan Data Desa Presisi dengan metodologi Drone Participatory Mapping menjadi alternatif dalam membuka akses bagi desa untuk mampu berdaya membangun data desanya (Sjaf et al., 2020). Drone Participatory Mapping merupakan metodologi yang inklusif yang menempatkan pemerintah desa dan pemuda desa sebagai subjek membangun data. Pendekatan yang digunakan adalah sintesis dari pendekatan spasial, sensus, partisipasi dan teknologi digital.
Data Desa Presisi adalah jalan keluar dari kebuntuan desa dalam merencanakan pembangunan desa yang tepat sasaran dan tertarget. Serta data desa presisi menjadi ruang bagi desa untuk mampu dan berdaya dalam membangun datanya sendiri yang akurat, aktual, dan kontekstual.
Data Desa Presisi didedikasikan untuk desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dan mengedepankan kerja-kerja kolaboratif antara Perguruan Tinggi, Pemerintahan Desa dan pemudanya, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pihak Swasta maupun NGO.
Dalam proses membangun data desa presisi dilakukan dengan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM). DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan Drone dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa.
Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, database yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun Artificial Intelligence Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa. Bahkan melalui Data Desa Presisi kebutuhan desa untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan (SDGS) dapat dihasilkan secara presisi berbasis Dusun atau Rukun Warga (RW) dan dapat ditelusuri hingga aras keluarga, By Name, By Address, dan By Coordinate.
Hal ini untuk menjawab keresahan Pj. Gubernur Gorontalo terkait data desil yang harus jelas di 15% atau 971 orang miskin di Gorontalo. Dengan menggunakan metode DDP mudah untuk mengidentifikasinya (tidak susah dan bikin banyak pikiran), hingga basis rumah tangga miskin.
DDP bisa menunjukkan sebaran orang miskin, miskin ekstrem dan tidak miskin sebab metode ini tidak hanya menunjukkan By Name, By Address tapi By titik koordinat dari si orang miskin. Saat ini DDP sudah diimplementasikan di 13 Provinsi 23 Kabupaten/Kota dan 341 Desa/Kelurahan di Indonesia. Bagaimana dengan Gorontalo? Bolo Tolingoli Pandungo juu. Boloma’apu. Sekian!*
Penulis: Yandi Mooduto (HPMIG Bogor/Mahasiswa Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB University).*
Reporter : Alwi Kakoe
