TNews, PROBOLINGGO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar proyeksi kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam rangka membangun kawasan ekonomi pedesaan Agriculture menuju desa mandiri sejahtera di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo, Senin (20/11/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta terdiri dari Camat Sukapura, Camat Sumber, Kasi Pemerintahan Kecamatan Sukapura dan Sumber, Kepala Desa se-Kecamatan Sukapura dan Sumber, BUMDesa se-Kecamatan Sukapura dan Sumber serta Pendamping Desa Kecamatan Sukapura dan Sumber.

Proyeksi kerja sama desa dengan pihak ketiga bagi desa-desa di Kecamatan Sukapura dan Sumber ini dihadiri oleh Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi dan Direktur Utama (Dirut) PT Puspa Agro M. Diah Agus Muslim.

Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Kabupaten Probolinggo Setiadi Agus Prakoso menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka membentuk kawasan pedesaan Agriculture serta mengembangkan potensi desa dalam wilayah satu kecamatan oleh desa dan antar desa terjadi kerja sama antara desa melalui BUMDesa dengan pihak ketiga.

“Harapannya dengan adanya kerja sama BUMDesa dengan pihak ketiga dalam 1 kawasan berharap menjadi pemicu ekonomi desa, mendulang PADesa serta mewujudkan desa yang mandiri yang sejahtera,” ungkapnya.

Menurut Agus, setelah pertemuan ini Dirut Puspa Agro akan terjun ke lapangan untuk survei lokasi dan mendalami potensi desa yang bisa menjadi bahan kerja sama. Sehingga mampu memecahkan masalah kedepan, ketika musim panen harga tidak turun dan terjadi kestabilan harga. “Nanti BUMDesa yang akan kontrak kerja sama melakukan pengiriman sayur ke PT Puspa Agro kalau terjadi kesepakatan harga,” terangnya.

Agus menambahkan Kecamatan Sumber dan Sukapura sebagai Pilot Project rencana pembangunan kawasan pedesaan dengan berbasis potensi desa, akan dimaping terkait tata ruang desa yang menjadi turunan dari tata ruang wilayah yang sudah ada dengan basik potensi desa.

“Untuk menuju pembangunan kawasan merupakan langkah yang panjang. Sebagai bentuk inovasi kami kita ciptakan dulu pasar melalui kerja sama desa dengan pihak ketiga. Jika sudah terjalin kerja sama desa melalui BUMDesa dengan pihak ketiga baru perlahan-lahan akan ditetapkan menjadi kawasan pedesaan dan ditetapkan tata ruang desanya,” tambahnya.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi mengatakan dalam rangka menuju desa mandiri yang sejahtera, maka diharapkan desa mampu mendulang Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sebesar-besarnya.

“PADesa yang besar akan mensejahterahkan desa dan masyarakat seperti Desa Ponggok. Desa harus mampu menangkap peluang yang ada, khususnya berkaitan dengan potensi desa. Salah satu cara untuk mendapatkan PADesa yang besar adalah melalui BUMDesa,” katanya.

Rozi menjelaskan BUMDesa harus mampu melakukan jaringan kerja sama. Kecamatan Sumber dan Sukapura mempunyai potensi desa yang sama yaitu pertanian hortikulutura. Oleh karena itu, dengan potensi yang sama mendukung terbentuknya kerja sama antara desa melalui BUMDesa dengan PT Puspa Argo sehingga membentuk kawasan pedesaan Agriculture.

“Dinas PMD menghadirkan PT Puspo Argo agar merangsang BUMDesa yang ada di desa mampu mengembangkan potensi desa Agrucultre. Oleh karena itu, peserta diharapkan menyampaikan semua potensi dan peluang apa yang bisa dikerjasamakan,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di aula Laval Hill Resort Sukapura.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto dan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bambang Singgih Hartadi.

Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bambang Singgih Hartadi mengatakan kegiatan ini bertujuan agar ilmu kelalulintasan petugas LLAJ bisa semakin mantap.

“Kegiatan ini untuk memberikan Refresh pengetahuan kelalulintasan kepada teman-teman Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tiap hari melakukan pengamanan lalu lintas mengikuti kegiatan dari pimpinan daerah,” katanya.

Menurut Bambang, para petugas LLAJ ini direfresh dan diberikan beberapa pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sehari-hari. “Misalnya pengaturan lalu lintas ketika menghentikan kendaraan serta pengetahuan etika dalam menghentikan kendaraan saat rombongan pejabat memasuki lokasi. Jadi petugas LLAJ ini harus mempunyai etika yang baik sehingga masyarakat yang dihentikan kendaraannya tidak merasa jengkel,” terangnya.

Melalui kegiatan ini Bambang berharap agar petugas di bidang LLAJ dalam melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas itu beretika dan santun sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan tidak menimbulkan kerawanan lalu lintas.

“Imbauan kepada petugas LLAJ agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Laksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Keberhasilan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menarik keingintahuan daerah lain untuk belajar.

Senin (20/11/2023), rombongan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora bersama perwakilan dari Bank Jateng Cabang Blora datang berkunjung untuk melakukan studi banding terkait aplikasi SIPD di BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

Rombongan sebanyak 17 orang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Blora Herdita Ratna Kusumastuti ini diterima oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siti Suprihati Wahyuningsih beserta Kasubid di Bidang Perbendaharaan di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siti Suprihati Wahyuningsih menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan rombongan dari BPPKAD Kabupaten Blora dalam rangka studi banding terkait penerapan aplikasi SIPD penatausahaan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Sementara Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Blora Herdina Ratna Kusumastuti mengungkapkan tujuan studi banding tersebut untuk belajar banyak terkait penerapan SIPD Penatausahaan dan Rencana Penggunaan SIPD-RI di BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

Dalam forum tersebut dilakukan tanya jawab teknis mengenai proses pelaksanaan SIPD Penatausahaan dan SP2D Online dengan SIPD. Semua pertanyaan dan permasalahan SIPD yang akan diterapkan dapat dijelaskan secara detail oleh Admin SIPD Suasono Edy mulai dari proses pengajuan SPP/SPM sampai dengan proses pencairan dengan SP2D Online.

Di akhir kunjungan tersebut, BPPKAD Kabupaten Blora menyampaikan agar dapatnya mengundang Admin SIPD Kabupaten Probolinggo sebagai narasumber dan sekaligus melakukan pendampingan di Kabupaten Blora.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si membuka secara resmi pelatihan berbasis kompetensi filet ikan yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan PT Bejay, Senin (20/11/2023).

Pelatihan yang digelar di aula Kantor Disnaker Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 50 orang peserta dari seluruh Kabupaten Probolinggo. Mereka akan mengikuti pelatihan filet ikan selama 20 hari dengan rincian 2 hari materi, 15 hari praktek, dan 3 hari magang di perusahaan.

Pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Taufik Alami, perwakilan OPD terkait dan Camat Tongas Rochmad Widiarto serta perwakilan perusahaan dan pelaku usaha yang telah bekerja sama dalam kegiatan pelatihan di tahun 2023.

Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan Kabupaten Probolinggo memiliki banyak kekayaan alam, baik berupa potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan yang didukung dengan potensi kekayaan wisata yang luar biasa. Banyak spot wisata telah tersedia baik wisata sejarah, pegunungan hingga pantai.

“Seluruh kekayaan yang kita miliki tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat apabila kita kelola dengan baik dan tentunya dibutuhkan kompetensi, keahlian dan semangat dari generasi pemudanya disamping dukungan permodalan yang memadai,” katanya.

Menurut Pj Bupati Ugas, pelatihan ini dilakukan oleh Disnaker dalam rangka bagaimana mencetak pemuda dan pemudi yang ingin meningkatkan keterampilan dan keahlian yang awalnya tidak bisa menjadi bisa dan yang awalnya bisa menjadi ahli.

“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan pemuda dan pemudi semua serta memberikan peluang untuk direkrut pada pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja,” jelasnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan pelatihan ini memberikan kesempatan kepada pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pertama berkesempatan untuk direkrut oleh perusahaan dan kedua berpeluang untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri.

“Tentunya nanti yang terpilih betul-betul sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ikuti dengan seksama dan serius sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi perusahaan,” terangnya.

Sementara Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Joelijanto menyampaikan pelatihan berbasis kompetensi filet ikan ini merupakan salah satu tupoksi dari Disnaker untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

“Pelatihan ini dilakukan sesuai dengan permintaan masyarakat melalui Musrenbang di tingkat kecamatan dan sinergi dengan perusahaan. Semoga tahun depan kami masih bisa semakin sinergi para pelaku usaha dan perusahaan,” ujarnya.

Anang menerangkan dalam aturan Disnaker setiap pelatihan itu bukan hanya sudah bisa selesai, tetapi bagaimana melakukan standarisasi setiap peserta hasil pelatihan. Sehingga nantinya ada sertifikat lulus pelatihan dan sertifikat kompetensi untuk profesi.

“Sebab kadang-kadang ada suatu perusahaan, meskipun sudah dilatih tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi maka akan ditolak. Jadi harapannya kedepan kami akan terus berkomunikasi dengan perusahaan dan pelaku usaha,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai