Beranda blog Halaman 876

Matangkan Sejumlah Kegiatan, Bupati FDW Kumpul Panitia Hari Kesehatan GMIM Tahun 2023

0
Gambar : Matangkan Sejumlah Kegiatan, Bupati FDW Kumpul Panitia Hari Kesehatan GMIM Tahun 2023, (2/8/2023).

TNews, MINSEL – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH memimpin Rapat Panitia Pelaksana Hari Kesehatan GMIM tahun 2023, bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan. Rabu, (2/8/2023).

Dalam rapat panitia ini dibahas berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Kesehatan GMIM tahun 2023, antara lain kegiatan Seminar dan Medical Check Up, Bakti Sosial, Ibadah Syukur Hari Kesehatan GMIM, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Hari Kesehatan GMIM tahun 2023, antara lain :

1. Seminar dan Medical Check Up, tanggal 25 Juli 2023 telah dilaksanakan, bertempat di Aula dan Laboratorium RSU Kalooran Amurang.

2. Bakti Sosial, tanggal 1 Agustus 2023 di wilayah Amurang dan tanggal 3 Agustus 2023 di wilayah Motoling.

3. Lomba Jalan Sehat dan Senam, tanggal 4 Agustus 2023, Start di Kantor Bupati, Finish di RSU Kalooran Amurang.

4. Lomba Yel-Yel, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Lapangan RSU Kalooran Amurang.

5. Lomba Line Dance Cuci Tangan, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di depan Aula RSU Kalooran Amurang.

6. Lomba Lip Sync, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di depan Aula RSU Kalooran Amurang.

7. Lomba Volly Ball, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Lapangan RSU Kalooran Amurang.

8. Lomba Futsal, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Lapangan RSU Kalooran Amurang.

9. Lomba Tenis Meja, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Aula RSU Kalooran Amurang.

10. Lomba E-SportS, tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Aula RSU Kalooran Amurang.

11. Ibadah Syukur Hari Kesehatan GMIM, tanggal 5 Agustus 2023, bertempat di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan.*

Reporter : Stevens

Disdikbud Boltim Gelar Road Show Bunda Literasi Kabupaten, Mama Icat Jadi Pemateri

0
Ny Seska Ervina Budiman S.Sos, Selasa (1/8), menjadi pemateri dalam kegiatan ‘Road Show Bunda Literasi Kabupaten’.

TNews, BOLTIM – Bunda Literasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Ny Seska Ervina Budiman S.Sos, Selasa (1/8), menjadi pemateri dalam kegiatan ‘Road Show Bunda Literasi Kabupaten’.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boltim tersebut, bertempat di SMP N 1 Modayag.

Dalam kesempatan itu, Kepala Disdikbud Boltim, Yusri Damopolii, menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut dalam rangka evaluasi secara menyeluruh kepada semua guru dan kepala sekolah dari tingkat Paud,TK, SD dan SMP.

“Road Show Bunda Literasi adalah bagian kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi baik di kalangan guru yang diejawantahkan guru kepada siswa untuk mengupgrade kemampuan literasi siswa dalam mencapai persentase nilai literasi daerah Kabupaten Boltim,” ujarnya.

Yusri pun mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Bunda Literasi Boltim yang telah hadir dan membawakan materi pada kegiatan tersebut.

“Selaku kepala Dinas Pendidikan, saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bunda Literasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Ny Seska Ervina Mamonto Budiman, S,Sos yang telah memberikan pahaman dan motivasi tentang pentingnya kebiasaan membaca serta refleksi Literasi kepada semua jajaran pendidik mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP, yang ada di daerah Timur Totabuan,” ucapnya.

Evaluasi kepada guru dan kepala sekolah itu dilakukan berdasarkan dirilisnya rapor pendidikan tahun 2023, yang ternyata capaian setiap satuan pendidikan masih dibawah rata-rata, terutama pada indikator pencapaian literasi. (**)

Tim PMM Kolaborasi Menggelar Workshop Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Bongo

0
Gambar : Tim Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PMM) Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa saat menggelar Workshop Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis kearifan Lokal dan E-Commerce di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

TNews, GORONTALO – Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat (PMM) kolaborasi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo menggelar Workshop Pengembangan Pariwisata Halal berbasis Kearifan Lokal dan E-commerce selama 3 hari mulai dari tanggal 29 sampai dengan 31 Juli Tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

Workshop tersebut dihadiri sekitar 21 peserta mewakili Pokdarwis, pengelola Desa Wisata, perangkat Desa, dan para pelaku UMKM. Para peserta juga menerima materi yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata Halal dan E-commerce. Materi-materi tersebut disampaikan oleh tim pelaksana PMM Prof. Dr. Sayama Malabar, M.Pd, Jafar Lantowa, S.Pd.,M.A., dan Desrika Talib, S.E.,MM.Par.

Ketua Tim PMM Kolaborasi Prof. Dr. Sayama Malabar, M.Pd mengungkapkan selain membahas materi yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata Halal, Workshop ini juga membahas materi terkait dengan proses sertifikasi halal untuk pelaku UMKM.

“Sehingga tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Andriono Tobuhu dari Kanwil Kemenag yakni pengembangan pariwisata halal harus diawali dengan jaminan produk halal yang ada di Desa Bongo sehingga wisatawan merasa nyaman dengan produk yang tersedia di dalammya. Oleh karena itu, perlu adanya sertifikat halal bagi produk pelaku UMKM di Desa Bongo,” ungkapnya.

Selain itu, dalam materi workshop ini tim pelaksana juga menekankan pada pentingnya destinasi wisata religi Bongo menjadi ikon pariwisata halal sehingga bisa menjadi identitas tersendiri yang dapat di kenal oleh masyarakat.

“Sehingga dalam mendukung pengembangan desa wisata halal, penting untuk kemudian mempersiapkan aspek produk yang dipasarkan di Desa Wisata Religi Bongo. Produk tersebut dibuat oleh pelaku UMKM untuk dijual pada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Religi Bongo,” tambahnya.

Dalam upaya mendukung pariwisata halal, maka produk lokal tersebut harus memiliki kriteria halal yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha UMKM. Khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan.

Selain itu, materi terkait dengan E-commerce oleh Ibu Desrika Talib yang menitikberatkan pada pentingnya media digital dalam pemasaran pariwisata halal sehingga dapat diakses oleh semua orang dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung di Desa Wisata Religi Bongo.

Hal ini dperkuat lagi dengan pemateri ketiga terkait dengan pemanfaatan kearifan lokal dalam mengembangkan Desa Wisata Religi Bongo.

Workshop ini disambut dengan antusias oleh peserta yang melontarkan banyak pertanyaan terkait dengan pengembangan desa wisata halal berbasis kearifan lokal dan E-commerce.

Para peserta mengharapkan agar kegiatan Workshop seperti ini dapat dilanjutkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pengembangan pariwisata halal di Desa Wisata Religi Bubohu Bongo.*

Reporter : Alwi Kakoe

Rahasia Terkuak di Puskesmas Bunta, Kapus Bicara Apa Adanya

0
Kepala Puskesmas Bunta, I Nyoman Widana S.KM

TNews, BANGGAI – Munculnya persoalan di internal Puskesmas Bunta, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah terus saja memanas, pasalnya persoalan yang terjadi di Puskesmas Bunta masuk dan menjadi laporan hingga ke orang nomor satu dan dua di Kabupaten Banggai.

Laporan itu pun langsung direspon oleh orang nomor satu di Banggai, Amirudin Tamoreka, dan langsung mengunjungi Puskesmas serta melakukan pertemuan dengan kepala Puskesmas Bunta dan staf, serta Pemerintah Kecamatan Bunta.

Kepala Puskesmas Bunta, I Nyoman Widana S.KM, saat ditemui media ini mengatakan bahwa tidak ada komplikasi internal yang terjadi di tubuh Puskesmas Bunta. “Saya juga mengapresiasi kedatangan Bupati yang langsung mengkonfirmasi persoalan ini kepada dua belah pihak. Iya, pada waktu pertemuan saya diberi kesempatan untuk bicara dan saya sampaikan apa adanya,” kata kapus Bunta.

Seharusnya pada pertemuan, bendahara harus hadir, tapi sangat disesalkan mereka tidak hadir dalam pertemuan. Biar mereka yang jelaskan, karena mereka yang tahu,” ungkap kapus lagi.

Lanjut Nyoman mengatakan bahwa terkait persoalan keuangan, itu bendahara yang paling tahu. “Saya sudah perintahkan jika ada hak teman-teman, segera realisasikan. Iya, seperti bendahara BOK itu, berapa kali saya perintahkan untuk segera realisasikan apa yang menjadi hak teman-teman staf. Namun, saya juga belum tahu alasan bendahara kenapa dia tidak merealisasikan. Sehingga muncul riak-riak yang menjadi persoalan hari ini.”

“Saya sangat mengapresiasi kedatangan pak bupati, biar semua terbuka. Dan saya bicara apa adanya dalam pertemuan kemarin,” tutur Nyoman.

Masih kata Nyoman, persoalan yang terjadi, yang katanya ada komplikasi internal, itu tidak benar. Dan kita siap di periksa terkait masalah pengelolaan keuangan di Puskesmas Bunta.

Dia berharap agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan, mari kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, mari kita bekerja dengan baik untuk pelayanan,” ajak Nyoman.

Reporter : Dales

Bupati Bolmong Damaikan Desa Imandi dan Tambun

0

ADVERTORIAL, BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang mongondow  Ir, Limi Mokodompit Mm, Menghadiri serta mendatangangi  Kesepakatan Perdamaian bersama  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda) Kepada Desa Imandi  dan Tambun  Kecamatan Dumoga Barat, pendatangan perdamian berlangsung di perbatasan kedua desa imandi dan tambun, Rabu (2/8/2023).

Pada Sambutanya Penjabat Bupati Bolmong Ir, Limi Mokodompit Mm.Menyampiakan,Semoga kesepakatan perdamaian hari ini bisa terjaga sampai anak cucu kita. ” Terima kasih kepada  Camat, forkopimda,toko masyarakat,toko adat, toko pemuda dan semua bahkan gembala pendeta hamba – hamba tuhan yang hadir di hari ini.alhamdulilah puji tuhan ini terjadi karena kehendak tuhan telah terjadi kesepakatan perdamaian,” katanya.

Selain itu bupati mengungkapkan, Dimana masa kecilnya ia selalu bermain di desa tambun. “Bapak ibu dan seluruh masyarakat  terutama kedua desa yang sama – sama kita cintai imandi dan tambun.dimasa kecil saya waktu ayah saya jadi sangadi desa  imandi rukun dan damai, karena orang tambun bagian dari orang  imandi artinya secara kekeluargaan secara historis kedua desa ini bukan sesuatu yang dibatasi dengan administrasi lantas terpisah. tapi bagian tidak terpisakan baik secara kultur baik secara kekeluargaan,serta  secara budaya bagian dari sebua keluarga.” Ujarnya.

 

Lanjutnya lagi, kita sebagai anak – anak jangan ada pertikaiyan lagi. “apabila konflik ini berkepanjangan kasian banya korban, Tentunya kita berharap perdamaian kali – kali ini penuh satu mental yang mengingatkan kita.karena sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik kita buat dalam tuguh perdamaian itu yang mengigatkan kita semua bawah tidak boleh terjadi lagi konflik.”Tandasnya.

Selain itu oa mengucapkan, Terima kasih pak sangadi telah menghibahkan tanah.”Banyak terima kasih pak sangadi tambun yang sudah memberikan tanah hibah serta saya memberikan apresiasi kepada masyarakat desa imandi dan tambun, telah sepakati perdamaian ini sehingga saya berharap momen pertemuan ini tidak ada lagi konflik kedepan dan kita bersama – sama bersepakat, dan kesepakatan ini kita akan tindak lanjuti kita akan buat tuguh perdamain disini dan coba di bicarakan dengan baik agar besok atau lusa tempat tugu perdamain ini bisa di jadikan tempat ibada dan lain – lain dan semoga kesepakatan damia ini akan selama – lamanya.” Tutupnya.

Reporter : Muklas 

Diduga BLT Dana Desa Dipotong, Penggiat Anti Korupsi Angkat Bicara

0

TNews, OKI – Kepala Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir di duga Melakukan pemotongan Dana BLT Sebesar Rp.100,000 Dari penerima manfaat BLT, Dan  Sebanyak 87 KK yang di potong, Berdasarkan penelusuran awak media pemotongan Dana BLT Dana Desa tersebut sudah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada Pencarian bulan April sampai  Juni, dan bulan Juli  sampi September  2022, Dalam setiap pencairan warga Semustinya mendapatkan Rp.900,000 karena dipotong sebesar Rp.100.000 Sehingga Warga menerima hanya Rp.800,0000, Pemotongan BLT tersebut digunakan Untuk Membangun PAUD (31/7/2023).

Menurut keterangan dari PA yang enggan disebutkan namanya, salah satu kelompok penerima manfaat (KPM) BLT DD desa Pangkalan Damai, mereka dikumpulkan pada bulan Juni dan September tahun 2022 lalu,  di Balai Desa Pangkalan Damai, serta masyarakat lainnya penerima BLT DD di balai Desa tersebut untuk  menerima BLT DD sebesar 900 ribu, tetapi saat serah Terima PA hanya menerima 800 ribu, karena dipotong untuk sumbangan pembangunan.

“Kami dikumpulan bersama Warga lain yang menerima BLT pada bulan juni dan September 2022 tahun lalu, untuk pencairan BLT DD, namun Dana tersebut di potong oleh kades sebesar Rp.100.000, jadi kami hanya menerima Rp 800.000, Semustinya Kami menerima Rp.900.000″

Hal senada yang disampaikan oleh DN salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan Dirinya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan warga lainnya penerima BLT DD diminta datang ke Balai Desa oleh Oknum Kades dan di mintai tanda tangan surat pernyataan diatas matrai bahwa kami menyumbang 100 ribu dengan sukarela ,” Sumbangan kok menyebut nominal, ditentukan besarnya, dari masyarakat miskin seperti kami, kami gak ikhlas tapi takut dengan pak kades, katanya kalau kami tidak mau tanda tangan nanti pak kades dipenjara” Kata DN kepada awak media.

Kepala Desa Pangkalan Damai, Sujatmiko  , saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp (minggu,30 Juli ) membantah adanya pungli BLT tersebut, menurutnya itu bukan pungli namun sukarela Dari masyarakat Untuk bangun Sekolah PAUD di Desanya ungkap Miko, Selain itu dirinya membantah kau uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi.

“Saya satu rupiah pun tidak tau Duit itu, dan tidak pernah meminta, yang ada mereka suka rela membantu bunda PAUD untuk penambahan lokal, karena ruangan sudah overload,dan saya tidak pernah tahu jumlah duit, bahkan yang kerja ngambil duit juga dengan Bunda PAUD” Kata Jatmiko.

Sementara itu Pegiat Anti korupsi Sumatra Selatan, Efendi Angkat Bicara kepada awak media  Fendi mengatakan, atas kejadian ini dirinya turut prihatin pada warga dan menyayangkan atas perbuatan kepala Desa tersebut, apapun alasannya penonton BLT tersebut tidak dibenarkan.

“Saya sangat prihatin atas perilaku kades tersebut karena tidakla benar, masih ada oknum Kepala Desa yang memotong BLT, Apapun alasanya tidak boleh, tidak dibenarkan memotong BLT, perbuatan tersebut bisa di pidana Apalagi itu BLT Dana Desa berarti perlu di pertanyakan anggaran kegiatan Dana Desa nya juga, karena BLT DD yang sebenarnya untuk Masyarakat Miskin dipotong apalagi kegiatan lain yang bersumber dari Dana Desa, patut Diduga terjadi penyimpangan juga” Ungkapnya

Dalam waktu dekat dirinya akan  membuat laporan aduan ke polres OKI, dan menyerahkan bukti pendukung, berupa rekaman dan tanda tangan masyarakat, kepada pihak polres Ogan komering ilir agar segera mengusut tuntas dugaan Korupsi BLT tersebut. Tutup Fendi.

Reporter : Ekho

Tim PKM Kolaborasi Menggelar Workshop Pengembangan Usaha Kuliner Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital Marketing

0
Gambar : Kegiatan Workshop pengembangan usaha kuliner berbasis ekonomi kreatif dan Digital Marketing oleh tim PKM kolaborasi dosen dan mahasiswa di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

TNews, GORONTALO – Tim PKM Kolaborasi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Ichsan Gorontalo menggelar Workshop pengembangan usaha kuliner berbasis ekonomi kreatif dan Digital Marketing selama 3 hari pada tanggal 29 s.d 31 Juli bertempat di Aula Kantor Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

Workshop tersebut dihadiri oleh sekitar 30 peserta pelaku UMKM yang ada di Desa Yosonegoro dan para peserta menerima materi-materi terkait dengan ekonomi kreatif dan Digital Marketing.

Materi pada Workshop tersebut disampaikan oleh tim pelaksana PKM Jafar Lantowa, S.Pd.,M.A., Valentina Monoarfa, S.E.,M.M  dan Rofik Harun, S.Kom.,M.Kom.

Materi yang dibahas dalam Workshop ini berkaitan dengan proses sertifikasi halal untuk pelaku UMKM dan proses Digital Marketing.

Ketua Tim PKM Kolaborasi Jafar Lantowa S.Pd M.A mengatakan Workshop ini dilaksanakan karena berangkat dari permasalahan yang terjadi khususnya oleh pelaku UMKM kuliner yakni sedikitnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usaha kuliner ke konsep ekonomi kreatif.

“Sehingga bagi kami hal ini sangatlah penting untuk dibahas bersama masyarakat sebab permasalahan tersebut berdampak pada pengemasan dan pemasaran yang bersifat konvensional. Oleh karena itu, diperlukan wadah dalam mengembangkan usaha kuliner masyarakat UMKM ini berbasis ekonomi kreatif, melalui kegiatan Workshop,” kata Jafar.

Workshop ini disambut dengan antusias peserta yang melontarkan banyak pertanyaan terkait dengan pengembangan usaha kuliner berbasis ekonomi kreatif dan Digital Marketing.

“Para peserta berharap agar nantinya kegiatan Workshop seperti ini dapat dilanjutkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha kuliner berbasis ekonomi kreatif dan Digital Marketing,” pungkasnya.

Para narasumber pada Workshop ini juga menjelaskan terkait proses penerbitan sertifikat halal dimana materi tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Andriono Tobuhu dari Kanwil Kemenag Gorontalo dan dilanjutkan dengan pendampingan proses penerbitan sertifikat halal yang diawali dengan pendataan produk UMKM di Desa Yosonegoro.*

Reporter : Alwi Kakoe

Wali Kota Tatong Bara Beri Kuliah Umum di Kampus IPDN Sulut

0
Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara memberikan Kuliah Umum di hadapan ratusan Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Tampusu – Sulawesi Utara, Rabu (2/8).

ADVERTORIAL, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara memberikan Kuliah Umum di hadapan ratusan Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Tampusu – Sulawesi Utara, Rabu (2/8).

Wali Kota pada kesempatan tersebut memberikan Kuliah Umum dengan materi Daya Saing Pembangunan Kotamobagu, yang menggambarkan tentang kondisi ekonomi makro Kotamobagu, capaian dan peluang yang dimiliki, termasuk berbagai perencanaan pembangunan jangka panjang yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Wali Kota juga menyampaikan kunci keberhasilan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pemerintahan, yang menghasilkan total 205 penghargaan selama kurun waktu 10 tahun kepemimpinan, mulai dari penetapan visi misi, program kegiatan tepat sasaran dan tepat guna, harmonisasi hubungan baik dengan Forkopimda, instansi vertikal di daerah dan instansi pusat, maupun penguatan manajemen monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Kuliah Umum tersebut juga dihadiri langsung Direktur IPDN Sulawesi Utara, Dr. Drs. Arnold Poli., S.H., M.A.P., Kepala Bagian Administrasi Umum, Arjuna Sulistiyono, S.IP., M.Si., Koordinator Akademik dan Kerjasama, Renny Taniowas, S.Sos., M.Si., serta ratusan Praja Muda IPDN Kampus Tampusu – Sulawesi Utara Angkatan XXXIII. (*)

Dihadiri Asisten 1 Pemkot Kotamobagu, DP3A Gelar Rapat Evaluasi Tim Pokja PUG

0
Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Rapat Evaluasi tim kelompok kerja pengarusutamaan gender (Tim Pokja PUG) pada Selasa (1/8/2023) di Aula Kantor Dinas setempat.

TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Rapat Evaluasi tim kelompok kerja pengarusutamaan gender (Tim Pokja PUG) pada Selasa (1/8/2023) di Aula Kantor Dinas setempat.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan SE, serta turut dihadiri para peserta dari sejumlah OPD terkait serta para camat, lurah dan sangadi (kepala desa) se Kota Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Nasli Paputungan menyampaikan, bahwa Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan para perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan.

“Untuk itu, lewat kegiatan ini, Tim Pokja PUG diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait rencana aksi daerah tentang pengarusutamaan gender serta memiliki pengetahuan tentang PPRG sekaligus memahami peran masing-masing OPD sebagai penggerak pengarusutamaan gender dan sebagai tim pokja,” ujarnya.

Lanjut, adapun tujuan pelaksanaan rapat evaluasi tersebut, guna menguatkan komitmen dan peran strategis masing-masing OPD dalam percepatan pelaksanaan PUG daerah.

“Oleh karena itu dimintakan kepada seluruh peserta agar mengikuti rapat ini dengan seksama karena berkaitan dengan tugas kita dalam tim pokja  masing-masing OPD,” harapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan ada 4 hal yang harus dilakukan terkait rencana aksi daerah tentang pengarusutamaan gender, yakni meningkatkan komitmen masing-masing OPD dalam pelaksanaan perannya untuk percepatan PUG daerah; Peta dan hasil evaluasi peran strategis masing-masing OPD dalam percepatan PUG melalui PPRG.

“Disamping itu juga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender lewat sejumlah metode, agar menjadi salah satu solusi dalam meminimalisir kesenjangan gender di dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan di Kota Kotamobagu,” tandasnya.(*)

DPRD Sulut Gelar Paripurna Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 serta Penyampaian Penjelasan Gubernur Terhadap KUA PPAS APBD 2024

0
Gambar ; DPRD Sulut gelar Paripurna Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 serta Penyampaian Penjelasan Gubernur Terhadap KUA PPAS APBD 2024. (18/7/2023).

TNews, ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selasa(18/7/2023) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut 2022 serta Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Pada giat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Dr Fransiacus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay dan James Arthur Kojongian tersebut diawali dengan mendengarkan laporan badan anggaran yang dibacakan oleh Anggita Banggar Vonny Paat dimana DPRD Sulut melalui Banggar menyetujui pemanfaatan Anggaran Pendapatan Pemerintah Sulut tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.896.225.159.217. dengan PAD sebesar Rp. 1.478.527.205.089. dengan pendapatan transfer sebesar Rp. 2.365.164.842.128. dengan total belanja daerah sebesar Rp. 4.167.727.278.694.

Dalam laporannya juga Badan Anggaran DPRD Sulut memberikan catatan agar dalam pelaksanaan program lebih berfokus pada penekanan angka kemiskinan dan pengangguran. Juga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, Kehutanan, pertanian dapat terjadi keseimbangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Juga diharapkan pemerintah provinsi dapat memperhatikan pemanfaatan dana bos dapat dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas upaya DPRD yang terus membangun sinergitas dengan pemerintah sehingga terbangun kerja sama dalam membangun Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, maju, dan sejahtera dimana berbagai program yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

“Saya yakin seluruh data telah dianalisis dan dikaji bersama hingga mampu melahirkan keputusan paripurna yang pada muaranya merampungkan dan menetapkan ranperda ini menjadi perda,” kata gubernur.

Juga disampaikan gubernur, pelaksanaan pilkada merupakan satu dari delapan arah kebijakan yang merujuk pada RKP 2024, dimana pemanfaatan atau realisasi anggaran APBD Sulut 2022 sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga penetapan ranperda pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sekaligus penjelasan terhadap KUA PPAS tahun 2024 menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi dalam menjadikan Sulut semakin hebat berdikari dalam kemajuan bersama menjadikan masyarakat sejahtera.

Setelah mengikuti dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar) yang berisi proses pembahasan dan pendapat fraksi-fraksi serta hasil pembicaraan badan anggaran bersama Tim TAPD Pemprov Sulut, juga penyampaian Gubernur Sulawesi Utara terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan penjelasan atas KUA PPAS tahun anggaran 2024 disimpulkan bahwa kelima fraksi telah memberikan pendapatnya menerima tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022, beserta dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pada paripurna kali ini juga dibacakan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga terkait usulan pengganti antar waktu yang disampaikan oleh Partai Nasdem terhadap anggotanya Mohamad Wongso Anggota Komisi IV yang dianggap melanggar ketentuan internal partai akibat pindah partai dengan mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2024 mendatang, lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pada paripurna tersebut juga terjadi interupsi oleh anggota DPRD Melky Jakhin Pangemana SIP, MAP, Msi yang menyorot kebijakan terkait rencana pembentukan badan baru di Provinsi Sulawesi Utara terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang perlu mendapatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengedepankan aturan dan mekanisme yang mengacu pada kondisi dan situasi daerah.*

Reporter : Shera Umboh

BERITA TERBARU