TNews, PROBOLINGGO – Berawal dari kesempatan menjadi juri peragaan busana, sekaligus untuk mendukung promosi batik dan bordir di Kabupaten Probolinggo beberapa waktu lalu, Andi Sugix desainer ternama asal Malang mengaku mulai terpikat pesona batik Pandalungan khas Kabupaten Probolinggo.

Ketertarikannya itu semakin kuat saat dipercaya membuat sebuah desain gaun malam berbahan batik Pandalungan. Gaun ini untuk dikenakan Ketua Dekranasda Kabupaten Probolinggo pada sebuah Event yang digelar Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Kolaborasi Andi Sugix dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo pun berlanjut. Kali ini dengan melibatkan lebih banyak karya batik UMKM yang tergabung dalam APBBA Kabupaten Probolinggo. Sembilan karya batik terpilih untuk tampil pada Event Malang Fashion Week (MFW) 2023, Sabtu (4/11/2023) di Mall Sarinah Malang.

“Pada MFW 2023 ini Saya membawakan Batik Pandalungan Kabupaten Probolinggo. Awalnya Saya buat sketsanya dulu dan Alhamdulillah disetujui oleh Ibu Erik selaku Pembina UMKM Batik Kabupaten Probolinggo,” jelas Andi mengawali cerita.

Untuk mengeksplor lebih jauh karakter batik Pandalungan, pada Event MFW ini Andi membawakan desain gaun malam yang berkesan etnik glamor. Singkatnya ia ingin menunjukkan bahwa batik juga bisa dipakai pada busana premium, tidak melulu untuk kemeja atau bawahan saja.

“Total ada 9 desain dari UMKM yang berbeda yang kali ini diperagakan. Satu desain gaun malam untuk dikenakan Ibu Ketua Dekranasda dan 8 lainnya diperagakan oleh model profesional,” terangnya.

Sebagai desainer yang telah belasan tahun aktif mengikuti trend Fashion, Andi memberikan kiat cerdas agar batik pandalungan lebih cepat dikenal dan digemari. Diantaranya agar para pembatik tidak terlalu menerapkan idealisnya pada rangkaian karya batiknya.

Komposisi filosofi atau narasi yang biasanya melekat pada batik tulis Pandalungan itu menurut Andi tidak harus monoton atau Pure diterapkan 100 persen pada sehelai batik. Bisa hanya cukup Highlight atau percikan–percikan abstrak saja namun dengan aksen yang kuat dan cantik.

Sedangkan pada warna, Andi menyarankan jangan terlalu yang sesuai dengan selera atau kesukaan pebatiknya saja, tapi harus berani mengaplikasi trend warna yang sedang diminati pasar saat ini. “Pada dasarnya kita semua adalah pebisnis, jadi tidak bisa terlalu idealis. Intinya jika batik pandalungan ingin masuk pasar internasional, maka ikuti trennya,” ulasnya.

“Pertahankan karakter warna yang sudah dimiliki saat ini, karena ini adalah identitas yang membedakan ciri khas batik satu sama lain,” imbuhnya.

Sementara terpisah, Ketua APBBA Kabupaten Probolinggo Mahrus Ali menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemkab Probolinggo dalam hal ini DKUPP (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian) bersama mitra strategis Bank Jatim Cabang Kraksaan yang selalu Supporting para UMKM batik Kabupaten Probolinggo untuk terus maju dan berkembang.

Memperhatikan saran dan kiat-kiat dari Andi Sugix tentang perkembangan tren batik dan selera konsumen yang semakin bervariasi, Mahrus bersama UMKM batik lainnya juga mulai bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pasar.

“Saat ini kami sudah bisa membuat warna Soft dan motif abstrak. Kedepannya kami akan lebih memperhatikan tren pasar, jika dibutuhkan warna dan motif Soft kami akan membuatnya atau bahkan kombinasi warna Soft dengan warna tajam ciri khas batik pandalungan Insya Allah kami siap,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023 yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Bidakara, Jakarta pada Selasa dan Rabu (7-8/11/2023).

Turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto.

Kegiatan yang mengambil tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju” ini diikuti oleh para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Ugas bertemu langsung dan berdiskusi dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada intinya Kepala LKPP berkeinginan diundang untuk memberikan pengarahan kepada OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan keikusertaannya dalam rakornas pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023 ini karena ingin melihat aturan-aturan baru yang membuat pihaknya lebih baik persiapan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024.

“Kita akui kita masih perlu banyak evaluasi yang harus kita lakukan dan kita benahi. Sebab pengadaan barang dan jasa ini berkaitan dengan dana yang cukup besar yang harus kita siapkan,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto menyampaikan rakornas pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh LKPP.

“Kegiatan ini difokuskan kepada bagaimana kita melakukan pengadaan barang dan jasa dari awalnya secara konvensional agar diupayakan menggunakan e-katalog. Selain itu ditekankan menggunakan produk-produk dalam negeri serta UMKM kita fasilitasi dalam e-katalog. Termasuk peningkatan kapasitas dari Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (JF PBJ),” ungkapnya.

Pada prinsipnya jelas Roby, kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. “Hanya saja penekanan untuk menggunakan produk dalam negeri dan UMKM sesuai arahan dari Bapak Presiden dan Kepala LKPP agar bisa diikuti melalui sistem pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Roby berharap kedepan agar peningkatan Sumber Daya Manusia dari JF PBJ perlu diperhatikan. Sebab secara kuantitas JF PBJ masih belum mencukupi. Dari kuota 29 JF masih ada 15 JF sehingga masih ada kekurangan 14 JF. Harapannya kedepan bisa terpenuhi untuk JF sehingga bisa menunjang kegiatan PBJ yang ada.

“Kalau JF ini sudah terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, tentunya dapat mengoptiomalkan pendampingan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini diperlukan supaya pendampingan ke OPD lebih baik lagi karena kuantitas JF kita terpenuhi,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pendidikan dan Pembinaan Politik di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Selasa (7/11/2023).

FGD dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto yang sore itu hadir bersama anggota Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Diskusi ini diikuti oleh seluruh Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Membuka diskusi sore itu, Pj. Sekda Heri Sulistyanto dalam pengantarnya menjelaskan dua isu penting yang dibahas pada acara tersebut, yaitu kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana alam dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama menghadapi tahun politik 2024.

Selanjutnya satu persatu anggota Forkopimda atau yang mewakili menyampaikan paparan terkait dia isu utama tersebut.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel dan peralatan yang siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Yang harus diperhatikan juga, penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua unsur terkait,” tegasnya.

Kaplores Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani menegaskan adanya upaya nyata untuk memperkecil dampak jika terjadi bencana. Yang penting juga untuk dilakukan adalah antisipasi sebelum bencana terjadi.

Sementara Komandan Kodim 0820/Probolinggo yang diwakili Pasi Intel Kodim 0820/Probolinggo menjelaskan pentingnya latihan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan semua unsur terkait, termasuk juga kesiapan dan kelancaran komunikasi

Terkait netralitas ASN, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David P. Duarsa menjelaskan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang netralitas ASN termasuk beberapa pose yang dilarang.

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan I Made Yuliada menyinggung tentang dampak media sosial terhadap perilaku masyarakat menjelang tahun politik. Ia mengingatkan agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan terima kasih atas suasana kondusif yang masih terjaga di Kabupaten Probolinggo.

Di penghujung acara, Pj. Sekda Heri Sulistyanto memberi penekanan untuk melakukan inventarisasi bencana dan segera menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana.

Pj. Sekda Heri juga meminta agar segera dilakukan ikrar atau deklarasi netritas Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Probolinggo.

Dijelaskan oleh Pj. Sekda Heri, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan secara serentak, “Pembacaan Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai