Beranda blog Halaman 897

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Berikan Bantuan Zakat dan Infaq Kepada Masyarakat Rantau Selatan

0

T.News.com, Labuhanbatu- Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM. bersama Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S. Pd., MM berikan bantuan Zakat dan Infaq kepada Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu di Aula Serbaguna Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Rantau Utara, Kamis (02/11/2023).

Pada kesempatan ini, Bupati mengatakan Zakat itu adalah suatu kewajiban yang harus disalurkan kepada orang tak mampu. Kepada para Mustahik atau penerima zakat Bupati berpesan, agar termotivasi, jangan hanya menerima bantuan. Berfikir bagaimana bisa agar tidak menjadi penerima bantuan saja. Apakah kita selamanya menjadi penerima zakat. Bagaimana bisa menjadi pemberi zakat.

“Ayo, bapak ibu semua, semangat kita bahwasanya kita hari ini sebagai penerima zakat, tapi kita punya pemikiran semoga tahun depan kita bisa memberikan zakat,” ucap Bupati.

Bupati menambahkan pada zaman sekarang ini, kita punya keahlian. Bila kita memiliki kemauan, tentu ada jalan keluar. Kita manfaatkan, apa yang perlu kita lakukan. Mudah mudahan penyaluran zakat ini bisa dimanfaatkan seperlunya dan semaksimal mungkin.

“Sama kita berterima kasih kepada seluruh pegawai negeri yang ada di Labuhanbatu ini, berterima kasih kepada Baznas Labuhanbatu yang sudah menyalurkan, semoga ada lebih banyak lagi zakat yang diberikan ke depannya,” tutup Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu Dr. H. Asbin Pasaribu, S.Ag., MA menyampaikan bahwa Kantor Kemenag Labuhanbatu mendukung Penuh program Bupati #BoloLabuhanbatu dari bidang agama. Baznas Kabupaten Labuhanbatu merupakan mitra Kemenag terkait urusan agama khususnya zakat dan sodaqoh.

Kepada para Mustahik penerima zakat, kami berharap jangan mau selamanya jadi mustahik. Baznas membantu Tahun 2023 ini, semoga tahun depan berkurang jumlah mustahik berkurang. Ini upaya baznas bagaimana mengangkat derajat penerima zakat.

“Perhatian Pemkab bersama Baznas luar biasa, bagaimana masyarakat tidak kesulitan Kita berdoa kepada Allah, masyarakat Labuhanbatu dibawah pimpinan Pak bupati dan Baznas akan lebih baik lagi,” tutupnya.

Dalam laporannya, Ketua Baznas Kabupaten Labuhanbatu H. Syamsir Sitorus mengatakan Baznas hari ini melaksanakan penyaluran zakat infaq sodaqoh dari zakat ASN dan masyarakat mampu. Adapun bantuan yang diberikana dalah bantuan kepada keluarga miskin sebanyak 1023 Kepala Keluarga, bantuan rehabilitasi Masjid sebanyak 7 masjid, bantuan penyelesaian Skripsi untuk 19 mahasiswa, pemberian 1 unit tongkat, dan 1 bantuan pensyahadatan mualaf.

“Kami berharap bantuan ini, walaupun nilainya tidak seberapa, agar bisa digunakan untuk kebutuhan utama rumah tangga. Semoga agar kiranya, pembayaran zakat melalaui Baznas Labuhanbatu agar lebih baik lagi kedepannya,” tutupnya.

Turut hadir dalam penyaluran bantuan ini, Camat Rantau Selatan Ade Rahmadiansah Siregar, beberapa Kepala OPD, perwakilan Polres, para Lurah di Kecamatan Rantau Selatan, pengurus Baznas Labuhanbatu, para penerima bantuan, insan pers, dan masyarakat Labuhanbatu.(Ok)

Terkait dengan Penyakit Cacar Monyet, Masyarakat Diminta Waspada

0
Gambar : Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani menjelaskan terkait penularan, gejala dan pencegahan penyakit cacar monyet, (1/11/2023). Foto: Clementine Roesiani.

TNews, YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya pencegahan penyakit cacar monyet atau Monkeypox dengan berbagai persiapan fasilitas kesehatan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rachmi Aryani menjelaskan, cacar monyet adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus cacar monyet yang masuk dalam kelompok zoonosis, penyakit yang bisa ditularkan melalui hewan.

“Yang terjadi sekarang ini penyakit cacar monyet sudah banyak berkembang antar manusia. Di luar Kota Yogyakarta ada 24 kasus gejala-gejalanya secara klinis sama dengan cacar air. Hanya bedanya, kalau cacar monyet ada lesi cacar berupa benjolan yang berisi air atau bernanah, juga pembesaran kelenjar getah bening,” terang Emma saat jumpa pers di Balai Kota, Rabu (1/11/2023).

“Cacar monyet ditularkan melalui sentuhan dengan orang maupun hewan yang terkena cacar monyet. Bisa juga melalui udara saat berbicara tatap muka dan berhubungan seks dengan orang yang terkena cacar monyet. Hindari perilaku seks dengan banyak pasangan, dan jangan berhubungan seks dengan pasangan yang menunjukkan gejala ruam di kulit,” tambahnya.

Emma mengimbau masyarakat yang memiliki gejala-gejala yang menyerupai cacar monyet agar segera memeriksakan diri ke puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kota Yogyakarta.

Sementara itu, Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan, Pemkot menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah potensi penularan penyakit cacar monyet.

“Pemkot akan mengoptimalkan langkah antisipasi pencegahan penyakit cacar monyet. Penyakit cacar monyet sudah ada di beberapa daerah yang tersebar di DKI Jakarta, Tangerang dan Bandung. Namun saat ini di Kota Yogyakarta belum ada yang terkonfirmasi terkena penyakit cacar monyet,” terangnya.

Singgih juga menambahkan, masyarakat jangan panik, tapi waspada jika muncul gejala-gejala cacar monyet agar segera memeriksakan diri. “Rumah sakit dan puskesmas akan jadi garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.*

Reporter : Clementine

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2024

0
Gambar : Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2024, Probolinggo (2/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (2/11/2023) siang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto. Satu persatu jawaban terhadap PU fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah dalam rangka upaya pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 15 ruas jalan berkeselamatan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 650/291/426.32/2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Berkesalamatan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penambahan secara bertahap mulai tahun 2019.

Dengan ditetapkannya status ruas jalan Tongas-Lumbang-Sukapura menjadi jalan provinsi dengan fokus untuk mendukung KSPN maka tersisa 14 ruas jalan berkeselamatan yang perlu dicukupi. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan selama ini menjadi hambatan utama dalam pemenuhan PJU pada 14 ruas jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya hambatan tersebut Dinas Perhubungan tetap mengupayakan untuk pemenuhan PJU pada ruas-ruas jalan tersebut.

Wilayah Kecamatan Krucil yang masuk ruas jalan berkeselamatan adalah ruas jalan Manggisan-Krucil dengan panjang jalan 5.600 meter. Untuk pemenuhan PJU pada 14 ruas jalan berkeselamatan termasuk di ruas jalan Manggisan-Krucil akan tetap diupayakan dan dikoordinasikan kedepannya. Besar harapan Dinas Perhubungan dalam upaya pemenuhan PJU tersebut dapat pula didukung melalui dana pokir dari DPRD Kabupaten Probolinggo sehingga dapat dilakukan percepatan pemenuhan PJU di jalan desa termasuk di desa-desa pada Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan perihal peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo, dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan mutu layanan fasyankes (puskesmas maupun rumah sakit) yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain mewajibkan puskesmas untuk melakukan layanan kesehatan yang berstandar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dalam bentuk survey akreditasi oleh lembaga independen, 33 puskesmas sudah berproses dalam penilaian akreditasi sampai akhir 2023 untuk mendapatkan status layanan terstandarnya.

Diharapkan puskesmas tidak sekadar mendapatkan sertifikat akreditasi tetapi puskesmas mampu meningkatkan dan mempertahankan mutu layanan. Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan secara intens memantau mutu layanan yang telah dilaporkan puskesmas melalui link mutu fasyankes Kementerian Kesehatan serta secara bertahap melengkapi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana puskesmas maupun rumah sakit melalui anggaran Dana Alokasi Khusus maupun APBD yang lain.

Selanjutnya, peningkatan kompetensi petugas puskesmas dengan mengupdate ilmu sesuai fungsionalnya, mewajibkan puskesmas untuk melakukan survey kepuasan masyarakat atas penilaian masyarakat terhadap mutu layanan sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh puskesmas dan jajarannya apabila hasil survey tersebut tidak sesuai yang diharapkan serta meyakinkan kepada seluruh masyarakat luas bahwa layanan puskesmas sudah sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Terhadap PU Fraksi Golkar, salah satu jawabannya adalah untuk menangani pengelolaan lingkungan dan akses jalan yang rusak akibat pembangunan jalan tol pihak pengelola pembangunan jalan tol telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang poin utamanya akan melaksanakan perbaikan infrastruktur terdampak.

Untuk mengantisipasi akibat pembangunan jalan tol Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang meliputi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 83 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Dringu Gending Pajarakan, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kraksaan dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Paiton.

Lalu terhadap PU Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2024, akan melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan SPAM dengan fokus pembangunan sistem jaringan perpipaan untuk perbaikan SPAM jaringan perpipaan wilayah barat dan timur (perbaikan Water Meter), peningkatan SPAM jaringan perpipaan dengan lokasi desa prioritas pencegahan stunting Kabupaten Probolinggo sesuai Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 050/284/426.32/2023 Tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 serta desa pasca Pamsimas serta hasil atau Outcome yang ditargetkan adalah menambah rumah tangga berakses air minum layak tahun anggaran 2024 sejumlah 1.767 rumah tangga (0,48%).

Kemudian terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan adalah pajak daerah sebesar Rp. 87.600.000.000, retribusi daerah sebesar Rp. 26.086.813.490, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6.616.387.067 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 191.379.309.092.

Terakhir Fraksi PDI Perjuangan, salah satu jawaban yang disampaikan pada tahun 2024, proses penyusunan rencana aksi tahunan penangulangan kemiskinan utamanya kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah pusat (melalui Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan berupa tagging/penetapan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan di Perangkat Daerah yang akan ditrigger agar capaian penurunan angka kemiskinan di daerah semakin tajam, termasuk di dalamnya program/kegiatan/sub kegiatan yang bernuansa pemberdayaan ekonomi, termasuk di dalamnya menjaga stabilitas harga sembako melalui penguatan pada Dinas Ketahanan Pangan, yaitu berupa ketersedian beras (stok beras daerah).

Perangkat Daerah yang masuk dalam tagging program/kegiatan/sub kegiatan ini sejumlah 16 Perangkat Daerah, yaitu 7 Perangkat Daerah untuk pemberdayaan ekonomi, 3 Perangkat Daerah untuk pengurangan kantong kemiskinan dan 6 Perangkat Daerah untuk pengurangan beban pembiayaan hidup, melalui program jaminan sosial dan bantuan sosial.

“Adapun Perangkat Daerah yang dimaksud adalah DP3AP2KB, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustian dan Perdagangan, BPBD, Dinas Perkim, DPUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, Dinas Perpusip dan Dinas Sosial,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Komuditer Tambang Desa Brabe Rampas Handphone Jurnalis saat Peliputan

0
Gambar : Komuditer Tambang Desa Brabe Rampas Handphone Jurnalis Saat Peliputan, Probolinggo (1/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Arogansi diduga Komuditer tambang Desa Brabe, menghalangi tugas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dengan cara merampas HP milik wartawan kata Jatim serta HP milik wartawan portal Jatim, di saat melakukan peliputan terkait penghadangan Dump truk, pengangkut tanah urug dari hasil tambang galian C di Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Yang mana Dump truk pengangkut material tanah urug dari hasil tambang Galian C Desa Brabe yang dikelola oleh CV Prima Selaras Nusantara, dihadang oleh LSM PAKOPAK serta warga masyarakat asli putra daerah Kabupaten Probolinggo. Dan diliput oleh beberapa media. Adapun lokasi penghadangan berada di depan Pasar Maron Ujung Selatan pada Rabu 1 November 2023 pukul 11:30 WIB.

Penyetopan dilakukan dikarenakan ada beberapa hal yang belum jelas, diantaranya, terkait ijin tambang, andalalin, titik koordinat tambang galian C, serta fasilitas jembatan maupun Dump truk, yang digunakannya, namun, tujuan penyetopan, agar supaya pihak penambang bisa menjelaskan hal tersebut di atas, bukan untuk menghambat proyek strategis nasional. Yang pastinya semuanya mendukung percepatan proyek strategis nasional tersebut.

Mirisnya, selang beberapa menit dari penyetopan, datang dari pihak penambang, yang salah satunya adalah D mengaku sebagai komuditer CV Prima selaras Nusantara yang mengelola tambang galian C serta mengaku dari media Hunter Indonesia, merampas HP milik wartawan media Kata Jatim, dan HP milik wartawan media portal Jatim, seakan-akan tidak mau/alergi, disorot dengan kamera wartawan.

Oleh sebab itu, D diduga menghambat/menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, padahal, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setelah selesai mediasi tim media mengonfirmasi, komuditer CV Prima Selaras Nusantara terkait perampasan HP milik wartawan. “Yang pertama Saya meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan, namanya manusia, kadang kala ada salah dan khilafnya, tadi Saya baru datang terus mendapatkan laporan bahwa truk-truk dihadang, bayangan Saya sudah negatif dulu, akhirnya Saya datang ke TKP, Saya lihat memang ada penyetopan, dan itu jujur saja Saya selaku manusia biasa, Saya emosi.

Saya kebetulan di CV Prima Selaras Nusantara, Ini Saya sebagai komuditernya. Dan Saya juga kebetulan di media Hunter, yang pusatnya ada di Jakarta, Insya Allah kapan-kapan kita bisa ketemu,” jelasnya.*

Reporter : Fijai

Pj Sekda Heri Lantik 6 Pejabat Fungsional

0
Gambar : Pj Sekda Heri Lantik 6 Pejabat Fungsional, Probolinggo (2/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dan Jabatan Fungsional Perencana di Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (2/11/2023).

Pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 2 orang Analis SDM Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, 3 orang Analis SDM Aparatur Pertama pada BKPSDM Kabupaten Probolinggo dan 1 orang Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Wasik Hannan, Kabag Organisasi Susilo Isnadi, Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Waluyo Jati Kraksaan dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Sekretaris BKPSDM Syamsul Huda, perwakilan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini diawali dengan kata-kata pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan oleh Pj Sekda Heri. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji secara simbolis mewakili agama Islam Elok Widjianingsih sebagai Perencana Muda Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dan mewakili agama Katolik Made Dwi Novitasari sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Pertama BKPSDM Kabupaten Probolinggo.

Mereka didampingi saksi Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo dan Sekretaris BKPSDM Syamsul Huda. Serta penandatanganan fakta integritas secara simbolis oleh Roni Hariyanto sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kabupaten Probolinggo.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional dengan tahapan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan jabatan fungsional serta kebutuhan organisasi.

“Penetapan kebutuhan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Pj Sekda Heri, jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu untuk memenuhi ekspektasi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo guna pencapaian target organisasi ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN.

“Selain itu, terdapat pula tiga kompetensi dari karakter personal yang penting untuk dimiliki yaitu harus memiliki responsif dan sensitif terhadap rakyat maupun pegawai yang dilayani, harus senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin, dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta harus tahan banting dan memiliki daya juang untuk bertahan,” jelasnya.

Pj Sekda Heri berharap untuk pejabat yang baru dilantik agar nantinya dapat mempunyai wawasan jauh kedepan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif inovatif dan sistemik untuk kepentingan organisasi.

“Sebagai pejabat fungsional, jalankan tugas dengan baik dan profesional untuk membangun dan meningkatkan kinerja organisasi sehingga menjadi jabatan fungsional yang memiliki kompetensi dan keahlian sehingga diperoleh kepercayaan dari masyarakat,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Tim Diskominfo Kukar Hadiri Mukernas Bahas Transformasi Media dalam Era Digital

0
Tim Diskominfo Kukar saat mengikuti Mukernas yang diselenggarakan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia di Bali

TNews, Kukar – Tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kukar, yang dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda Urusan SDKP Diskominfo Hermawan, didampingi oleh Pengolah Data Heriyanto dan Rusna Jemain
turut menghadiri Workshop Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diselenggarakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah (Persada ID) di Hotel Prama Sanur Beach, Kawasan Sanur, Bali. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 31 Oktober hingga 1 Nopember 2023.

Workshop Mukernas Persada ID dihadiri oleh sejumlah narasumber terkemuka, antara lain Wakil Sekjen 1 Indonesia Persada ID Rita Triana, Head of Creative Production Indonesia Indokator Santika Saraswati Pribadi, Ahli Media Analis Kebijakan/Wakil Tim Kerja Bidang Anov Kepatuhan Perijinan Adityawarman, Kadis Kominfo Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, serta perwakilan dari Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP) Masduki, Darmanto, dan Paulus Widianto.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam workshop ini meliputi :

Pertama, sistem penyiaran di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan karena disrupsi digital, di mana lembaga penyiaran, termasuk LPPL, telah beralih ke layanan digital melalui siaran streaming, media sosial, dan aplikasi bergerak.

Kedua, migrasi ke layanan digital bukan hanya untuk menjaga relevansi sebagai media yang digunakan oleh masyarakat digital, tetapi juga sebagai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada pengguna digital yang semakin banyak.

Ketiga, proses perijinan LPPL dalam mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta, karena memerlukan peraturan daerah dan perda terlebih dahulu, sementara RRI dan TVRI lebih mudah memperoleh IPP.

Keempat, keterlibatan semua pihak untuk mengatasi masalah struktural dalam perundangan dan regulasi yang ada. Keberadaan LPPL sangat penting dalam mendukung sistem demokrasi di tingkat lokal dan memperkuat ketahanan nasional.

Kelima, LPP dan LPPL berperan sebagai jembatan komunikasi interaktif, membangun konektivitas hati dan pikiran masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan informasi. Keberadaan LPPL juga menjadi rujukan utama masyarakat lokal dalam mendapatkan informasi yang terpercaya di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi.

Seperti diketahui, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berupa Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat diakses di frekuensi 100.6 FM. Workshop ini menjadi langkah penting dalam memahami perubahan dalam dunia penyiaran di era digital dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh LPPL. (Adv/Diskominfo Kukar)

Mahrus Resmi Dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo

0
Gambar ; Mahrus Resmi Dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, (2/11/2023).

TNews, PROBOLINGGO – DPRD Kabupaten Probolinggo secara resmi melantik dan meresmikan pengangkatan Mahrus sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sisa masa jabatan 2019-2024 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (2/11/2023).

Mahrus dilantik sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Probolinggo menggantikan Mukhali. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Persatuan Pembangunan ini dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa Nomor 100.1.4.2.426/1058/011.2/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Pelantikan PAW anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, perwakilan Forkopimda, Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Probolinggo serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Prosesi pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah janji oleh Mahrus yang dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji dan penyematan PIN anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Saudara Mahrus yang baru saja diambil sumpahnya. Mari kita bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Probolinggo dengan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” kata Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

“Pelantikan dan peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sisa masa jabatan 2019-2024 ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Pj Sekda Heri, Forkopimda serta undangan yang lain,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

Kukar IDAMAN: Pusat Data Kecamatan Mengukuhkan Transformasi Digital

0
Kabid TIK Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kukar Ery Hariyono dan Tim YES

TNews, Kukar – Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Ery Hariyono membuka Bimbingan Teknis Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) di Yogyakarta, dengan menghadirkan narasumber dari Yogya Executive School (YES). Kegiatan ini digelar di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2023.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti Direktur Yogya Executive School (YES)Wahyu Setiaji, Kepala Seksi Persandian Bidang TIK, Sopyan Agus, Pranata Komputer Ahli Muda Urusan PDISI Bidang TIK, Rudi Irwansyah, dan staf Adi Listiono, serta staf pendamping bidang TIK, ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital yang diperlukan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Ery Hariyono dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Dedikasi Kukar IDAMAN bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, menuju yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan berbasis teknologi informasi. Pusat data dan layanan informasi pengetahuan di Kecamatan menjadi fokus utama dalam gagasan ini.

“Hal ini menempatkan Kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi pengetahuan, pengembangan data dasar, dan informasi tentang kependudukan, aset kampung, dan daerah, untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya, serta diseminasi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ery Hariyono menjelaskan bahwa dengan Kecamatan sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan, akan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kecamatan dengan lebih baik.

“Kecamatan juga menjadi pusat data dan informasi kewilayahan. Saat ini Diskominfo Kukar telah mensupport perangkat dan jaringan pusat data di 20 kecamatan. Untuk itu diperlukan tenaga teknis ASN kecamatan yang akan mengoperasional dan menjalankan pusat data kecamatan. Oleh sebab itu diperlukannya Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) untuk Aparatur ASN 20 Kecamatan,” jelasnya.

SIATIKA (Sistem Aplikasi TV Info Publikasi) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola pembuatan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum dengan tujuan publikasi atau promosi.

Konten informasi tersebut meliputi teks, running text, gambar atau foto, video, dan audio, yang ditampilkan melalui media berupa TV layar datar atau IDS (Information Display System).

“Aplikasi SIATIKA memiliki beragam fitur seperti beranda, pengaturan, kewenangan, operator, konten, informasi, berita, agenda, pengumuman, galeri, video, foto, running text, backsound, dan parameter IDS,” terangnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Minta Petani Harus Bergabung dalam Wadah Gapoktan

0
Gambar : Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Minta Petani Harus Bergabung dalam Wadah Gapoktan.

TNews, BENGKULU SELATAN – Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bunga Mas, Senin (19/06/23).

Pada acara tersebut dihadiri camat Bunga Mas Tanzaral, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bunga Mas, Perangkat Desa serta KTNA dan Ketua Kelompok Tani.

Kepala Dinas Pertanian Edi Susanto, S.Pt mengatakan, program sarana dan prasarana Tahun 2023 ini harus melakukan pemetaan jangan sampai ada kebun sawit yang belum bergabung dalam wadah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Menurutnya, hal ini dalam dalam upaya meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Bila semua perkebunan sudah begabung dalam kelompok, kami Dinas Pertanian dapat mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana di bidang perkebunan sawit,” ujar Kadis Pertanian.

Dia menegaskan, silakan para petani sawit bergabung dalam kelompok tani perkebunan. Hal itu dikarenakan segala bentuk bantuan akan disalurkan melalui kelompok tani.

“Sehingga pemerintah pusat dalam memberikan bantuan itu jelas dan tepat sasaran tidak ngambang serta kemungkinan tepat sasaran itu menjadi yakin,” tuturnya.

Dari itu, melalui Kepala Desa masing-masing dan penyuluh lapangan bidang perkebunan silakan bagi warga yang memiliki kebun sawit untuk membuat kelompok kepada petugas kami yang ada di lapangan.

“Saya harap dapat bekerja sama dalam melakukan pembentukan kompok tani perkebunan ini, dengan semuanya sudah masuk dalam wadah kelompok dengan otomatis semua kebun sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini akan masuk dalam data,” imbuhnya.

“Sehingga kami sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah akan lebih muda melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan kedepan,” jelasnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu melakukan bimbingan dengan harapan para petani kelapa sawi di Kabupaten Bengkulu Selatan semakin maju dan sejahtera.

Camat Bunga Mas, Tanzaral juga memperkuat apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian melalui mitra kami para Kades dalam Kecamatan Bunga Mas kiranya dapat membantu warga dalam melengkapi persyaratan untuk mendapatkan program sarana dan prasarana perkebunan sawit.

“Harapan kami Kades tidak keberatan dalam mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan untuk masuk dalam program sarana dan prasarana perkebunan sawit Tahun 2023. Saya yakin kedepan para petani kelapa sawit akan lebih maju lagi,” tandasnya.*

Reporter : Sony

Kehadiran Pj Wali Kota dalam Pelantikan Pengurus ODC Dipolemikkan, Begini Penjelasan Kadis Kominfo Kotamobagu

0
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Fahri Damopolii SKom ME

TNews, KOTAMOBAGU – Polemic kehadiran Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si, dalam pelantikan Pengurus Cabang Olly Dondokambey Center (ODC) Kabupaten Bolaang Mongondow pada Minggu 22 Oktober 2023 lalu, di Siti Barokah Convention Hall, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Fahri Damopolii SKom ME, kehadiran Penjabat Wali Kota Kotamobagu dalam acara pelantikan Pengurus ODC Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memenuhi undangan dari panitia.

“itu hal biasa dan rutin dilakukan Pak Wali Kota untuk hadir pada kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Kotamobagu. Terlebih ada undangan yang disampaikan pihak panitia, dan kehadiran Pak Wali Kota dalam acara itu juga atas kapasitas beliau selaku pemerintah daerah,” ucap Fahri, Kamis 2 November 2023.

Selain itu, Fahri menambahkan kalau ODC merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sudah eksis kurang lebih 20 tahun di Sulawesi Utara, bahkan di luar Sulawesi Utara, dengan program kegiatan yang fokus di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

“ODC ini kan Ormas, tidak terafiliasi ke partai politik manapun dan bukan organisasi sayap partai politik. Artinya siapa saja bisa ikut bergabung di wadah ini tanpa memandang latar belakang suku, agama, golongan maupun kelompok politik tertentu,” lanjutnya.

Seandainya pun ODC merupakan partai politik atau organisasi sayap partai politik tertentu, kehadiran Penjabat Wali Kota dalam acara yang digelar ini pun tentu bukan sesuatu yang keliru.

“Wali Kota itu adalah kepala daerah. Kalau pun acara pelantikan pengurus ODC Bolmong itu memang adalah kegiatan partai politik atau organisasi sayapnya, maka kehadiran Pak Wali Kota selaku pemerintah daerah tentu bukan sesuatu yang salah. Apalagi beliau datang untuk memenuhi undangan yang kegiatannya dilaksanakan di wilayah Kotamobagu, dan kehadiran beliau tentu selaku pemerintah daerah, bukan kapasitas pribadi,” ujar Fahri.

Reporter : Konni Balamba

BERITA TERBARU