Beranda blog Halaman 916

BKPP Kotamobagu Umumkan Hasil Verifikasi Administrasi PPPK

0

TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)  mengumumkan hasil verifikasi administrasi PPPK formasi guru, tenaga teknis dan kesehatan, Rabu (18/10/2023).

Pengumuman ini berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pelamar, seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2023.

Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 4/813/PANSEL-PPPK/X/2023, Berikut daftar pelamar seleksi PPPK yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi:

https://bkpp.kotamobagu.go.id/artikel/detail/206/7/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-pppk-pemerintah-kota-kotamobagu-tahun-2023

Reporter: Nindy Pobela

Lima Desa di Kecamatan Muara Kaman Direncanakan Jadi Kawasan Pertanian Terintegrasi

0
Camat Muara Kaman, Barliang (istimewa)

TNews, Kukar – Terobosan besar dalam pembangunan pertanian telah dirancang, saat Desa Cipari Makmur di Kecamatan Muara Kaman bergandengan tangan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Camat Muara Kaman Barliang, dengan semangat yang membara, memaparkan rencana kolaborasi ini yang akan mengubah wajah wilayahnya.

Kami telah memulai persiapan penuh untuk mendukung program yang revolusioner ini. Lahan pertanian kami akan bersiap siap, dan petani-petani terbaik kami akan turut serta. Semua ini harus dikerjakan secara bersama untuk menciptakan kawasan pertanian terintegrasi yang berkualitas di Kukar,” ungkapnya, tak bisa menyembunyikan kegirangannya.

Dengan penuh harapan, ia menambahkan, “Kami berdoa agar program pembangunan kawasan pertanian terintegrasi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi seluruh warga Kecamatan Muara Kaman.”

Proyek ambisius ini telah memasuki tahap persiapan yang serius, dengan rapat-rapat strategis yang berfokus pada program pertanian berbasis kawasan.

Awalnya, kita fokuskan di Desa Cipari Makmur, tetapi kami tidak akan meninggalkan desa-desa lain di Muara Kaman. Sebanyak lima desa di wilayah ini, yaitu Desa Panca Jaya, Sidodadi, Bunga Jadi, Cipari Makmur, dan Mekar Sari, akan ikut serta dalam program ini,” tuturnya.

Kecamatan kami tidak memiliki anggaran khusus untuk ini, tetapi anggaran dari Kabupaten tersedia. Kita akan memanfaatkan sumber daya ini untuk mewujudkan visi luar biasa ini,” sambungnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Sebanyak 26 ASN Ikuti Penyusunan Makalah Selter JPTP Pemkot Kotamobagu

0
26 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti penyusunan makalah Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkot Kotamobagu, yang bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (18/10/2023). (Foto: Nindy)

TNews, KOTAMOBAGU -Sebanyak 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti penyusunan makalah Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkot Kotamobagu, yang bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (18/10/2023).

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, mengatakan, ini adalah salah satu tahapan seleksi terbuka (Selter).

“Ini adalah salah satu tahapan Seleksi terbuka, jadi setelah dilakukan pendaftaran, seleksi berkas, kemudian assesmen, kini kita masuk tahapan penulisan makalah. Nah di dalam penulisan ini kita melihat kemampuan peserta dalam merumuskan policy brief terkait bidang tugasnya masing-masing,” ujar Sekda.

Lanjutnya, penyusunan makalah akan dilihat sejauh mana peserta mengidentifikasi, serta bagaimana memberikan rekomendasi kebijakan pada suatu permasalahan.

“Tes makalah akan melihat sejauh mana kemampuan para peserta dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih ada, serta bagaimana memberikan rekomendasi kebijakan atas permasalahan tersebut dan hal-hal apa yang masih perlu dilakukan perbaikan terhadap program itu ke depan,” jelasnya.

Ia berharap, bagi peserta yang mengikuti tahapan tersebut sebanyak 26 orang dan untuk 5 formasi jabatan yang masih kosong dapat mengikuti Selter di tahap makalah ini degan sebaik-baiknya.

“Harapannya tentu semua peserta dapat mengikuti sesi makalah ini dengan baik dan kita akan mendapatkan berbagai kebijakan yang direkomendasikan, sehingga nanti bisa kita gunakan dalam penentuan kebijakan ke depan. Apalagi ada permasalahan – permasalahan yang masih dianggap isu strategi dilingkungan pemerintah kota Kotamobagu,” tandasnya.(*)

Reporter: Nindy Pobela

Kejari Binjai Gelar Rakor PAKEM Tahun 2023

0
Gambar : Kejari Binjai Gelar Rakor PAKEM Tahun 2023, Binjai (18/10/2023).

TNews, BINJAI – Rabu 18 Oktober 2023, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Binjai Jalan Tengku Amir Hamzah No. 378, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kejaksaan Negeri Binjai melalui Seksi Intelijen telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Tahun 2023.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri, S.H., M.H., dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai H Pandapotan Harahap, Kasat Intelkam Polres Binjai Akp Ruswandi, Ketua FKUB Kota Binjai H Ahmad Nasir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Zulfan Effendi, perwakilan Kemenag Binjai, para camat, Sekretaris Kesbangpol Binjai Nelly Rosa, tokoh agama/pemuka agama, dan seluruh tamu yang ikut datang dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri Binjai menyampaikan adanya kemungkinan gejolak lebih besar di tahun mendatang dalam bentuk keagamaan terkait pilkada dan pilpres yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 sehingga diperlukan pengawasan melekat terhadap semua lini masyarakat.

Bahwa Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Masyarkat dan Aliran Kepercayaan (PAKEM) Tahun 2023 mengangkat tema “Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Berkembangnya Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan yang Menyimpang Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Binjai” untuk melakukan langkah-langkah atau deteksi dini terhadap aliran sesat yang ada di masyarakat melalui rapat ini diharapkan bisa memberikan masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga bisa dijadikan bahan untuk mawas diri atau deteksi dini terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang meresahkan masyarakat yang berujung konflik perpecahan dan keutuhan bangsa.

Dari hasil rapat tersebut disimpulkan sampai saat ini tidak ada indikasi perkembangan adanya aliran kepercayaan maupun ajaran-ajaran yang menyimpang seperti HTI, DII, FPI, GAFATAR dan sebagainya pada wilayah Kota Binjai namun di Jalan Randu Lingkungan III Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara terdapat pengajian tertutup yang terdiri dari sekitar 20 orang jemaah yang pengajiannya sering kali berpindah-pindah tempat dan seringnya di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Adapun pengajian tersebut terindikasi bagian dari kelompok Darul Islam atau DII, namun dari keterangan Camat Binjai Utara sampai saat ini pengajian dimaksud belum ditemukan di wilayahnya namun meskipun begitu tetap dilakukan koordinasi seluruh pihak untuk terus memantau setiap kegiatan keagamaan yang diduga mencurigakan atau menyimpang.

Selain itu terdapat beberapa kendala pada 2 (dua) rumah ibadah di Kota Binjai yang sampai saat ini belum mengantongi ijin diantaranya adalah Gereja Mawar Sharoon (GMS) yang berada di Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota dan Klenteng Qi Thien Da Seng (Agama Konghucu) yang ada di Jalan Kartini Kecamatan Binjai Kota sekalipun demikian dapat dipastikan seluruhnya masih dapat dikendalikan, meskipun tidak memiliki ijin rumah Ibadah Mawar Sharoon (GMS) serta Klenteng Qi Thien Da Seng tersebut tetap aktif dan keberadaannya didukung oleh pemerintah mengingat pada Geraja Mawar Sharon (GMS) para pengikutnya getol dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya serta pada Klenteng Qi Thien Da Seng merupakan satu satunya rumah ibadah agama Konghucu pada Kota Binjai.

Dalam kesempatan tersebut Ketua NU Kota Binjai turut menyampaikan agar kedepannya kegiatan seperti ini tetap terus diselenggarakan secara rutin, dan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai menyambut positif saran tersebut dan siap mendukung kegiatan tersebut dengan forum yang lebih santai untuk membahas permasalahan aliran kepercayaan dan keagamaan di Kota Binjai untuk menjaga moderasi beragama dalam masyarakat, dan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai menyarankan agar kegiatan tersebut diusulkan kepada Wali Kota Binjai untuk selanjutnya dapat diagendakan oleh Kesbangpol Kota Binjai.

Kedepannya diperlukan kegiatan pengawasan, pendampingan untuk melihat dan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dengan cara pendekatan kemasyarakat untuk mencegah adanya konflik yang akan menimbulkan perpecahan keutuhan NKRI. Dengan dilaksanakannya pakem ini seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut diharapkan kerja sama untuk memberi informasi apabila ditemukan adanya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan agama maka dari itu kerja sama mencegah konflik perpecahan keutuhan bangsa untuk menghindari AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) dalam kehidupan masyarakat Kota Binjai.*

Reporter : ND

Badan Riset dan Inovasi Nasional Kunker ke Kukar, Ini yang Dibahas

0
Kunjungan Badan Riset Nasional ke Pemkab Kukar

TNew, Kukar – Dr Yopi selaku Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional didampingi Sekretaris Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Wiwiek Joelijani beserta staf melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Bupati Kukar Rabu (18/10/23.

Setibanya di sana, rombongan disambut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Maman Setyawan beserta jajaran dan Kepala Perangkat daerah terkait.

Di sela kunjungan kerja ( kunker) Dr Yopi mengapresiasi Pemkab Kukar atas pembentukan BRIDA, yang sebelumnya merupakan Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kukar.

Hal tersebut merupakan upaya mendukung kinerja BRIDA dalam rangka memperkuat Tusi tujuan dan fungsi Brida guna pengembangan riset dan inovasi daerah dan koordinasi penyusunan rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Lebih lanjut diterangkannya, Kunker yang dilakukan pihaknya untuk penguatan fungsi bidang BRIDA. Sesuai ketentuan yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, serta Perpres 78 Tahun 2021 mengenai tugas dan fungsi Brida.

Meski begitu, Dr Yopi mengingatkan
agar kegiatan BRIDA sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – Daerah (RPJMN/D) tingkat Provinsi-Kabupaten, kemudian susun dokumen jangka menengah dan jangka panjang.

Hal tersebut, kata dia, karena OPD membutuhkan data dukung untuk memperkuat perencanaan kegiatan. “Jadi, BRIDA bergerak mem-backup perencanaan jangka panjang,”ujarnya.

Ia menambahkan membangun ekosistem riset dan inovasi mulai dari tingkat anak-anak di sekolah-sekolah hingga ke level yang lebih tinggi

“Intinya inovasi secara menyeluruh yang disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing,”bebernya

Lebih lanjut dikatakannya, BRIN akan mendampingi secara spasial pemetaan ekosistem inovasi termasuk menyusun rencana induk Iptek.

“Indikator apa yang paling penting dimasukkan untuk kemajuan Iptek daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kukar Maman menyambut baik kunjungan BRIN tersebut dan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi BRIDA Kukar sesuai ketentuan yang ada, termasuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN tersebut. (Adv/Diskominfo Kukar)

Sebanyak 86 Pendamping PKH Terima Penghargaan Dari Dinsos Kukar

0

TNews, Kukar -Dinas Sosial Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi ( Rakor) Pendampingan Program PKH Tahun 2023 dengan mengusung tema “Menggali Potensi KPM PKH Dalam Mewujudkan Kemandirian dan Akselerasi Graduasi Penerima Manfaat,” Senin (16/10/2023) di Hotel Harris Samarinda.

Pada Rakor itu Dinas Sosial Kukar memberikan penghargaan kepada 5 orang pendamping PKH terbaik dan 81 orang pendamping PKH yang dinilai memiliki kinerja yang terbaik pada tahun 2023 ini, serta penyerahan piagam penghargaan kepada mereka yang terpilih mendapatkan kendaraan roda dua untuk operasional pendamping PKH.

Kepala Dinas Sosial Kutai Kartanegara (Kukar) H Hamly mengatakan dengan adanya penghargaan ini diharapkan seluruh pendamping PKH selalu termotivasi untuk bekerja maksimal dan memberikan hasil terbaik demi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekda Kukar Sunggono menyerahkan penghargaan kepada pendamping PKH Kukar

Diberitakan sebelumnya,Dinas Sosial Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi ( Rakor) Pendampingan Program PKH Tahun 2023 di Hotel Harris Samarinda, Senin (16/10/2023). Rakor dengan mengusung tema “Menggali Potensi KPM PKH Dalam Mewujudkan Kemandirian dan Akselerasi Graduasi Penerima Manfaat,” itu dibuka secara resmi oleh Sekda Kukar H Sunggono.

Kepala Dinas Sosial Kutai Kartanegara (Kukar) H Hamly dalam sambutannya menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

Melalui PKH, jelasnya, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. Begitu pula akses terhadap berbagai program komplementer secara berkelanjutan.

Menurutnya, program PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center off excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Meski begitu, bebernya, akhir -akhir ini, konsep bantuan sosial lebih mengarah kepada program pemberdayaan penerima manfaat yang potensial.”Jangan hanya menunggu, dan mengharapkan bantuan saja,”ujarnya.

Dengan kata lain, jelasnya, perlu didorong untuk menggali potensi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pengembangan diri agar ke depannya bisa mandiri dan berdaya dengan kemampuannya.

Rencana jangka panjang itu bukan sesuatu yang mustahil mengingat ada banyak sekali regulasi dan program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah; baik itu pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, kata dia, maka diharapkan kepada pendamping PKH agar bisa mendorong KPM-nya untuk lebih proaktif.

“Kami berharap bahwa Program Keluarga Harapan yang telah hadir di Kab Kukar tahun 2017, bisa membawa dampak baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab Kukar,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Kedinsos Kukar: PKH Jadi Episentrum dan Center off Excellence Penanggulangan Kemiskinan

0

TNews, Kukar – Dinas Sosial Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pendampingan Program PKH Tahun 2023 di Hotel Harris Samarinda, Senin (16/10/2023). Rakor dengan mengusung tema “Menggali Potensi KPM PKH Dalam Mewujudkan Kemandirian dan Akselerasi Graduasi Penerima Manfaat,” itu dibuka secara resmi oleh Sekda Kukar H Sunggono.

Kepala Dinas Sosial Kutai Kartanegara (Kukar) H Hamly dalam sambutannya menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

Melalui PKH, jelasnya, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. Begitu pula akses terhadap berbagai program komplementer secara berkelanjutan.

Menurutnya, program PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center off excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Meski begitu, bebernya, akhir -akhir ini, konsep bantuan sosial lebih mengarah kepada program pemberdayaan penerima manfaat yang potensial

“Jangan hanya menunggu, dan mengharapkan bantuan saja,”ujarnya.

Dengan kata lain, jelasnya, perlu didorong untuk menggali potensi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pengembangan diri agar ke depannya bisa mandiri dan berdaya dengan kemampuannya.

Rencana jangka panjang itu bukan sesuatu yang mustahil mengingat ada banyak sekali regulasi dan program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah; baik itu pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, kata dia, maka diharapkan kepada pendamping PKH agar bisa mendorong KPM-nya untuk lebih proaktif.

“Kami berharap bahwa Program Keluarga Harapan yang telah hadir di Kab Kukar tahun 2017, bisa membawa dampak baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab Kukar,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Bakti Kominfo Adakan Pelatihan dan Uji Coba Keuangan Digital

0

TNews, Biak –  Asisten II Setda Biak Numfor  Lot L. Yensenem membuka kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Uji coba Keuangan Digital dan Aplikasi Digital Kesehatan yang diselenggarakan Bakti Kominfo bekerjasama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Kesehatan RI, di KSL Grand Ballroom Biak

Selain Asisten II Setda Biak Numfor, hadir juga Kepala Divisi Layanan Teknologi Informasi Pemerintah BAKTI Kemenkominfo Latifah Hanum, Manager Tim Pengelolaan Uang Rupiah BI Agus Wahyudi, pimpinan OPD, dan peserta kegiatan baik Mahasiswa maupun organisasi lainnya.

Bupati Biak Numfor Herry A. Naap, S.Si., M.Pd dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Biak Numfor, mengatakan penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan ini sejalan dengan komitmen pemerintah kabupaten biak numfor yang terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mendorong peggunaan sistem digitalisasi secara bertahap di penyelenggaraan pemerintahan.

“Tentunya melalui kegiatan seperti ini juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, khususnya lagi masyarakat kami di wilayah kabupaten biak numfor untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang ekosistem digital di sektor keuangan dan kesehatan,” ujarnya

Ia berharap agar peserta yang mendapatkan kesempatan ikut pelatihan dan sosialisasi ini agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara seksama, sehingga semuanya dapat menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan.

“Kepada para penyelenggara, dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika, khususnya divisi layanan telekomunikasi dan informasi untuk pemerintah, bakti kominfo, kementerian kesehatan ri serta bank indonesia, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas terselanggaranya kegiatan ini,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Divisi Layanan TI Bakti Kominfo Latifa Hanum mengatakan, teknologi merupakan satu hal yang sangat pesat perkembangannya, hal tersebut dibuktikan dnegan terus melesatnya teknologi dikehidupan sehari – hari yang memudahkan banyak hal.

“Pemerintah hadir untuk terus berupaya melakukan optimalisasi teknologi dengan melakukan pembangunan infrastruktur teknologi dan komunikasi dan juga literasi digitalisasi diberbagai daerah,” ujarnya

Dalam kegiatan kali ini, kata Latifa,  Kominfo akan melakukan pendekatan dalam dua sector yakni keuangan digital dan kesehatan digital, dimana dalam Pelatihan dan sosialisasi kali ini pihaknya akan melatih bagaimana melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan Qris.

“Kami berharap kedepan dapat memberikan kemudahan kepada peserta untuk melakukan transaksi sehari – hari dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi di Biak dimana Biak akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih pada November mendatang,” terangnya

Dikatakan pula, Kominfo juga akan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kesehatan digital bagi para tenaga kesehatan dan masyarakat, dimana pelatihan ini akan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

“Optimalisasi pemanfaatan teknologi telekomunikasi diharapkan akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor,” pungkasnya

Reporter : Vhie

Pemdes Purworejo Gelar Penyuluhan Hukum dari Kejari

0
Gambar : Pemdes Purworejo Gelar Penyuluhan Hukum dari Kejari, Boltim (31/8/2023).

TNews, BOLTIM – Pemerintah Desa (Pemdes) Purworejo, Kecamatan Modayag, Kamis (31/8) menerima kunjungan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kotamobagu dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum kepada perangkat desa, bertempat di Kantor Desa Purworejo.

Sangadi Purworejo, Ikbal Anggaripto Sumarjis mengatakan, bahwa penyuluhan hukum tersebut merupakan bentuk preventif dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pengelolaan dana di desa dan terwujudnya Good Governance serta Clean Gorvernment untuk mempercepat proses pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang baik.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar perangkat desa dan masyarakat desa lebih memahami berbagai peran kejaksaan baik dalam bentuk preventif dan reprensif dalam mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa serta membentuk masyarakat desa yang taat dan paham hukum,” ujarnya.

Sangadi juga mengungkapkan, penyuluhan hukum masuk desa ini dilaksanakan sebagai komitmen Kejaksaan RI untuk bersama-sama dengan masyarakat menjadi garda terdepan mengawal pembangunan yang ada di desa melalui tugas pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana.

“Oleh karena itu, para perangkat desa dan masyatarat diajak untuk kenali hukum, jauhi hukuman, jaga dan mari kita sama-sama membangun desa ini,” ujarnya.

Sangadi pun tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang telah melaksanakan penyuluhan hukum di Desa Purworejo.

Sangadi juga mengungkapkan, penyuluhan hukum masuk desa ini dilaksanakan sebagai komitmen Kejaksaan RI untuk bersama-sama dengan masyarakat menjadi garda terdepan mengawal pembangunan yang ada di desa melalui tugas pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana.

“Oleh karena itu, para perangkat desa dan masyarakat diajak untuk kenali hukum, jauhi hukuman, jaga dan mari kita sama-sama membangun desa ini,” ujarnya.

Sangadi pun tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang telah melaksanakan penyuluhan hukum di Desa Purworejo.*

17 KPM Desa Purworejo Terima CPP Tahap IV

0
Gambar : 17 KPM Desa Purworejo Terima CPP Tahap IV, Boltim (27/9/2023).

TNews, BOLTIM – Sebanyak 17 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Purworejo, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (27/9) menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap IV dari Badan Pangan Nasional (BPN), demikian diungkapkan, Sangadi Purworejo, Ikbal Anggaripto Sumarjis.

“Ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, setiap KPM mendapatkan 10 kilogram beras dengan kualitas medium,” ujarnya.

Sangadi pun berharap, bantuan CPP ini dapat membantu masyarakat Desa Purworejo dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Insya Allah, bantuan dari Badan Pangan Nasional ini dapat mengurangi beban dari masyarakat,“ harapnya.

Terinformasi, 17 KPM tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).*

BERITA TERBARU