Sebanyak 27 Pegawai Negeri Sipili (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengikuti Assessment Test yang digelar di Kantor BKN Regional XI Manado, Rabu (13/09/2023). (Foto: Diskominfo Kotamobagu)
TNews, KOTAMOBAGU – Sebanyak 27 Pegawai Negeri Sipili (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengikuti Assessment Test yang digelar di Kantor BKN Regional XI Manado, Rabu (13/09/2023).
Asisten III Pemkot Kotamobagu, Moch Agung Adati ST M.Si, mengatakan, Assessment Test yang diikuti ASN lingkup Pemkot Kotamobagu tersebut merupakan Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
“Nantinya melalui Assessment Test ini akan dibuat peta kompetensi atau peta kinerja bagi pejabat yang memenuhi syarat sebagai dasar dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara,” kata Agung.
Lanjut, ia pun juga mengimbau kepada 27 peserta Assessment Test untuk mengikuti seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Assessment Test bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tersebut akan terwujud.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (hari) dan ada sejumlah tahapan yang akan diikuti peserta, yakni tahapan tes psikologi dan psikometri, proposal writing, analisa Kasus dan wawancara berbasis kompetensi,”jelasnya.
Kegitan tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Regional BKN Wilayah XI- Manado, Dedi Herdi, para Asesor, dan juga para peserta.(*)
Gambar : Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Minahasa Selatan, (13/9/2023).
TNews, MINSEL – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bupati Minahasa Selatan. Rabu, 13 September 2023.
Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh pemerintah pusat. Sebagai Sebuah Program Bantuan Sosial Bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (Faskes) dan Fasilitas Layanan Pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar.
Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya Sesuai dengan amanat konstitusi. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, Menurunkan Kesenjangan (Gini Ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). SDM Program Keluarga Harapan (PKH), menjadi salah satu pilar-pilar sosial, yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan program ini dalam rangka pembangunan bidang kesejahteraan sosial, sehingga perlu terus mengasah kemampuan dan membangun jejaring di tengah tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks.
Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan Kualitas SDM PKH dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping sosial PKH. Jumlah SDM PKH yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 52 orang dengan jumlah keluarga Penerima Manfaat sebanyak 9.709 KPM data terakhir tahap II.
Bupati Minahasa Selatan dalam sambutannya menyampaikan kepada para pendamping bahwa kiranya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kiranya dilakukan dengan santun dan mendatangkan sukacita terhadap masyarakat Penerima Manfaat dan dilakukan juga dengan profesional.
“Tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat, gunakanlah forum ini untuk adanya koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga evaluasi program kerja tentunya, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan tentunya berterima kasih atas kerja sosial yang dilakukan oleh SDM PKH yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan,” tutup Bupati FDW diakhir sambutannya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Seksi Jaminan Sosial Bapak Chery Rumagit, Koordinator PKH Wilayah Sulawesi Utara II Bapak Richard Mongkaren, Koordinator PKH Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Serfy Teesen, serta para Pendamping PKH se-Kabupaten Minahasa Selatan.
Bupati Minahasa Selatan didampingi Kepala Dinas Sosial beserta jajaran.*
Gambar : Bupati Franky Wongkar pimpin Rakor FORKOPIMDA Minsel, (13/9/2023).
TNews, MINSEL – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., memimpin Rapat Koordinasi Forum koordinasi pimpinan daerah Minahasa Selatan pada Rabu, 13 September 2023 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Pada Rapat Koordinasi Forum koordinasi pimpinan daerah Minahasa Selatan tersebut membahas Persiapan peresmian Huntap serta relokasi yang dimohon koordinasi, dukungan dan kerja sama dari semua pihak terkait, termasuk di dalamnya kesiapan administrasi.
Selain itu juga dibahas Situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilpres dan Pilcaleg yang akan dilaksanakan tahun 2024, yang sampai saat ini suasana masyarakat masih aman terkendali dan terpantau normal. Juga terkait Persiapan penutupan Pekan Olahraga Kabupaten ke-II pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 bertembat di Ruang Terbuka Publik.
Turut hadir Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, Sekretaris Daerah, Kapolres Minahasa Selatan yang diwakili Kabag Logistik Bapak AKP. Jamaludin Lukman, Kajari Minahasa Selatan yang diwakili Kasi Datun Bapak Arilasman Cornelius, SH., MH., Dandim 1302 Minahasa yang diwakili oleh Danramil 1302-14/Amurang Bapak Kapten Infantri Ferdinan Tedampa, Kepala Pengadilan Negeri Amurang yang diwakili oleh Wakil Kepala Pengadilan Bapak Anthonie Mona, SH., perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Praskim, Sekretaris Badan Kesbangpol, Camat Amurang, dan Camat Amurang Barat.*
Gambar : Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat diwawancarai oleh awak media usai meninjau langsung penggunaan Pasar Sentral Gorontalo oleh para pedagang, Rabu, (13/09/2023). (Foto : Gean Bagit),
TNews, KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha melakukan Monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan Pasar Sentral Gorontalo oleh para pedagang semenjak di Kick Off bertepatan di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus lalu, Rabu (13/09/2023).
Dalam kesempatannya saat diwawancarai oleh awak media, Wali Kota Marten Taha mengatakan bahwa, pihaknya hari ini melakukan kunjungan ke Pasar Sentral Gorontalo dalam rangka melakukan Monitoring dan evaluasi setelah pada tanggal 17 Agustus Kick Off, sebab menurut laporan di hasil rapat kemarin sudah 99% pedagang yang masuk ke dalam Pasar Sentral.
“Olehnya Saya melakukan inspek hari ini, nah setelah Saya melihat kondisi Real di dalam ada beberapa keluhan dari pedagang yang tentunya yang harus kita penuhi dalam rangka memberikan kenyamanan para pedagang agar mereka bisa melakukan aktivitas perdagangan dengan nyaman,” ungkap Marten Taha.
“Ada beberapa keluhan yang masuk dari para pedagang, terkhususnya terkait dengan masalah air, sebab air ini menjadi kebutuhan penting di aktivitas pasar di sektor zona ikan dan sayur serta barang-barang basah, setelah kita melakukan penelitian ternyata terdapat kesalahan juga di dalam suplaian air,” sambung Marten.
Lebih lanjut Marten menambahkan bahwa ketersedian air yang ada di Pasar Sentral itu sebanyak 30.000 liter yang disalurkan di setiap harinya dari perhitungan jumlah pedagang yang ada terutama pedagang basah dan toilet serta kebutuhan untuk mushola dan lain sebagainya itu bisa cukup.
“Tetapi di dalam pendistribusiannya sistemnya yang agak bermasalah sehingga mengakibatkan air itu hanya dipakai belum sehari sudah habis, padahal itu bisa mencukupi apalagi jika ditambah dengan 7 tong air yang memiliki kapasitas 1000 liter/tong berarti ada 7000 liter berarti ada 37.000 liter yang berisi air dan untuk tong itu bergantian terus di isi, ketika habis langsung dilakukan pengisian,” ujar Marten.
Di akhir kesempatannya Marten menuturkan bahwa solusi untuk mengatasi persoalan air yang terjadi di Pasar Sentral ialah dengan menyambungkan pipa dari pipa induk di jalan Sam Ratulangi tepat di depan RRI kemudian cara lain juga dengan membuat sumur suntik.
“Solusinya kita pasang pipa baru dengan diameter yang lebih besar sehingga sampai di sini kapasitasnya bisa untuk mengisi tangki yang ada di sini, kedua yakni kita membackupnya dengan sumur suntik sehingga khusus untuk mengatasi kebutuhan penggunaan air yang boros sebab PDAM ini kan berbayar,” pungkas Marten.*
Gambar : Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat memberikan sambutan sekaligus membuka FGD RPJPD Kota Gorontalo 2025-2045 yang diselenggarakan bertempat di Hotel Yulia, Rabu, (13/09/2023). (Foto : Humas Istimewa).
TNews, KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan RPJPD Kota Gorontalo tahun 2025-2045 yang diselenggarakan bertempat di Hotel Yulia, Rabu, (13/09/2023).
Dalam kesempatannya saat diwawancarai oleh awak media Wali Kota Marten Taha mengatakan bahwa tahapan pelaksanaan penyusunan RPJPD Kota Gorontalo ini telah dimulai yang ditandai dengan pelaksanaan Kick Off penyusunan RPJPD yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 lalu.
“Dalam pelaksanaan Kick Off didapatkan beberapa masukan dan saran terkait evaluasi terhadap RPJPD periode sebelumnya dan harapan untuk RPJPD periode berikutnya yang disampaikan oleh beberapa stakeholder,” ungkap Marten Taha.
“Olehnya untuk mempertajam hal tersebut, maka dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tematik untuk membahas tantangan dan harapan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur yang ingin dicapai dua puluh (20) tahun kedepan, dengan dipandu oleh para akademisi,” sambung Marten.
Lebih lanjut Marten menambahkan pada kesempatan ini ia mengajak semua peserta dan seluruh stakeholder pembangunan di Kota Gorontalo untuk dapat berkontribusi memberikan masukan dan harapannya terhadap pembangunan Kota Gorontalo tahun 2025-2045.
“Selanjutnya kami harap Bapppeda dan Tim penyusun untuk semua masukan dalam FGD ini serta mempertimbangkan arah pembangunan nasional dan provinsi guna mendukung capaian Pembangunan Nasional, Provinsi, maupun Kota Gorontalo,” ujar Marten.
Di akhir kesempatannya Wali Kota dua Periode itu menuturkan bahwa, kebijakan yang termuat dalam dokumen perencanaan arah harus sinkron dan mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi, serta menjamin azas keberlanjutan.
“Rencana pembangunan jangka panjang daerah ini akan menjadi acuan para calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota dalam menyusun visi, misi, dan program,” tutur Marten
“Serta sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program Calon Kepala daerah nanti, dan akan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada kepala daerah terpilih,” pungkas Marten.*
TNews, LANGKAT – Hasil pemeriksaan LK Pemkab Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022 mengungkapkan dugaan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang -undangan sebanyak 18 temuan pemeriksaan.
Diantaranya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Kurang Ditetapkan Sebesar Rp2.689.868.175,00.
Menurut keterangan Kordinator FORKUM Sumut, OK. Herry Fadly. SH mengatakan pada hari Rabu (13/9/2023) siang melalui via pesan pesan Whatsaap milik pribadinya kepada media ini.
Pemkab Langkat pada Laporan Realisasi Anggaran (RA) TA 2022 menyajikan anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp74.821.254.380,00 dan realisasi sebesar Rp89.933.504.202,00.
Pengelolaan pajak daerah merupakan kewenangan Bapenda yang mengelola pajak daerah melalui Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA). Perhitungan dan penetapan pajak daerah dilakukan dengan mekanisme self assessment dan official assessment. Perhitungan secara self assessment berlaku untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), sedangkan perhitungan dengan official assessment, berlaku untuk pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB– P2) dan pajak air tanah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak MBLB dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.266.836.013,00.
Lebih Lanjut dijelaskan Bahwasanya Harga dasar perhitungan Pajak MBLB ditetapkan melalui Perbup Nomor 3 Tahun 201l tentang Harga Dasar MBLB telah diubah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dalam perda diantaranya mengatur harga dasar perhitungan Pajak MBLB mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh gubernur. Atas hal tersebut Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan (Kepgub) Nomor 188.44/587/KPTS/2022 Tanggal9 Agustus 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut, telah diatur harga potakan MBLB seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara. Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan.
Hasil pemeriksaan atas dokumen SPTPD, sesuai hasil wawancara Bukti setoran pajak Didapatkan keterangan dari Sekretaris, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan serta Kepala Subidang Pendataan dan Penilaian Bapenda, menyatakan bahwa selama tahun 2022
Pemkab Langkat masih mengacu harga dasar MBLB yang diatur dalam Perbub Nomor 3 tahun 2011 dalam menghitung dan nenetapkan nilai pajak MBLB.
Sesuai Laporan Bapenda telah menerima 59 SPTPD dari 22 WP MBLB masa pajak bulan September s.d. Desember 2022. Atas SPTPD tersebut telah ditetapkan dan disetor pajak MBLB ke kas daerah.
Dari hasil pemeriksaan atas 59 SPTPD tesebut diketahui bahwa perhitungan dan penetapan pajak masih mengacu harga dasar MBLB yang diatur dalam Perbup.
Dengan melakukan perhitungan berdasarkan Kepgub Nomor 188.44/587/KPTS/2922 diketahui terdapat kekurangan penetapan pajak MBLB periode sejak dițerbitkap (Periode September s.d. Desember 2022) sebesar Rp2.689.868.175,00.
BPK RI menyatakan hal ini terjadi disebabkan oleh Kepala Bapenda tidak optimal dalam mengelola pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Selian itu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda tidak cermat dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak MBLB.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala Bapenda supaya Lebih optimal dalam mengelola pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Serta Menetapkan SKPDKB sebesar Rp2.689.868.175,00 kepada 22 WP dengan 59 SPTPD, selanjutnya menagih dan menyetorkan ke kas daerah.
Langsung media ini konfirmasi kepala Dinas Pendapatan Pemkab Langkat Mulyani melalui via pesan Whatsaap pada hari Rabu(13/9/2023) siang pada pukul 12.03 wib milik pribadinya,namun sayangnya Mulyani tidak mau memberikan jawaban,tentang temuan Audit BPK RI pada tahun 2022. **
Menteri Sosial RI Tri Rismaharani Tiba di Pulau Mapia langsung mengunjungi beberapa lokasi penyerahan bantuan, Selasa (12/9)
TNews, Biak – Masyarakat Kepulauan Mapia, Kabupaten Supiori antusias menyambut kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharani di Kepulauan Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Selasa (12/9)
Kedatangan Mensos dan rombongan ke Pulau Mapia dalam rangka kunjungan kerja disambut dengan tarian Yospan dan tradisi injak piring sebagai tanda ucapan selamat datang oleh warga masyarakat setempat.
Simon Barito sangat berterima kasih kepada Menteri Sosial RI atas kunjungannya ke Pulau Mapia untuk melihat langsung kondisi masyarakat setempat sekaligus menyerahkan langsung bantuan sosial bagi masyarakat yang ada di Pulau Mapia.
“Terima kasih kepada Ibu menteri yang sudah datang ke Pulau Mapia untuk melihat kami dan juga memberikan bantuan secara langsung kepada warga masyarakat yang ada di tempat ini,” ungkap Simon
Kunjungan Mensos kali ini merupakan bagian dari ekspedisi kebangsaan Kepulauan Mapia Tahun 2023 yang dilakukan Kementrian Sosial RI bersama TNI Angkatan Laut, dimana TNI AL turut mendukung Kementrian Sosial RI dengan menyiapkan kapal KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991.
“Kunjungan kerja kali ini dalam rangka menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Pulau terluar salah satunya di Kepulaua Mapia yang merupakan pulau terluar yang ada di Kabupaten Supiori,” kata Mensos Tri Rismaharani saat ditemui media
Menteri Sosial tiba di Kabupaten Biak Numfor dengan menggunakan pesawat kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Mapia dengan menggunakan Kapal KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991.
Sebelum KRI tiba, tim Kemensos RI terlebih dahulu menyerahkan bantuan 10 unit PJUTS, Sea Water Reverse Osmosis (SWIRO), Torrent air kapasitas 500 liter, ayam petelur 100 ekor, kandang ayam petelur dan Solar Home System (SHS) sebanyak 82 unit serta bantuan lainnya.
Kunjungan Menteri Sosial RI turut didampingi juga oleh Kepala Staf Koarmada III Laksma TNI Singgih S, Komandan Lanal Biak Kolonel Marinir Carlos Deda, Staf Ahli Kemensos, dan Asisten 1 Setda Supiori, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor serta pejabat lainnya.
T.News.co, Labuhanbatu- Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd.,MM membuka Talk Show Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Kerukunan di Kabupaten Labuhanbatu, yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Rabu (13/9/2023).
Dalam sambutannya Bupati mengatakan peran dari seorang perempuan itu sangat luar biasa, kalau tidak ada perempuan mungkin tidak ada manusia ini di bumi. “Artinya, peran perempuan sangatlah luar biasa. Bukan hanya di Labuhanbatu saja tetapi di seluruh pelosok bumi,” Ucapnya.
Bupati mengungkapkan sama – sama kita ketahui peran perempuan sangat banyak dan banyak juga tokoh – tokoh nasional itu perempuan, mulai dari Cut Nyak Dien, Cut Meutia dan ibu Megawati Sukarno Putri dan kalau di Labuhanbatu ada ibu Hj. Ellya Rosa Siregar yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD dan sekarang menjadi Wakil Bupati.
Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu foto bersama peserta talk show
“Mereka adalah tokoh – tokoh perempuan yang menginspirasi juga berpengaruh untuk bangsa dan negara kita, Indonesia.” Ungkap Bupati.
Dikatakan Bupati, tema talk show hari ini sangat tepat dan bagus. Karna perempuan yang ada di Labuhanbatu sangat baik, sehingga labuhanbatu bisa nyaman, tenteram dan adem. Semua kegiatan antar umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu tidak ada gesekan dan tidak ada terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
Untuk itu, Bupati berharap kepada narasumber
bagaimana meningkatkan peran perempuan yang ada di Labuhanbatu untuk bukan hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi bisa menjadi pemimpin masa depan di Kabupaten Labuhanbatu.
“Jadi, harapan saya kedepan perempuan kabupaten labuhanbatu ini dapat mengambil peran – peran yang strategis, yang bisa berpengaruh demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat labuhanbatu yang kita cintai ini,” tutup Bupati.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Dr. H. Asbin Pasaribu, S.Ag, MA
mengucapkan sangat berterima kasih kepada FKUB yang sudah berperan penting membantu kementerian agama dalam kerukunan beragama di Kabupaten Labuhanbatu
Foto bersama peserta talk show
Ketua FKUB H.Galih Orlando mengatakan kegiatan hari ini adalah salah satu program FKUB yang mana tugas dan fungsi FKUB ada tiga, yaitu pertama menjaga kerukunan antar umat beragama, Kedua menjaga kerukunan intern umat beragama dan Ketiga menjaga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
Ia, juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibawah kepemimpinan Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd., MM yang telah mendukung penuh FKUB dalam melakukan kegiatan kegiatan keagamaan.
Acara dilanjutkan dengan talk show, dengan
nasrumber Ketua TP-PKK dr. Hj. Maya Hasmita,Sp.OG.,MKM., Biarawati KatolikResi Nadekah SR. Aurelia Nadeak, Ketua Komunitas Muslimah Bahagia Labuhanbatu Supriani S,s., dan Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Pc Labuhanbatu Fie Khim.
Turut hadir Mewakili Polres, Mewakili Dandim 0209/Lb, Sekda Ir. Hasan Heri Rambe, Asisten l Drs Sarimpunan Ritonga M.Pd, Para Pimpinan OPD, Pengurus FKUB, Ibu – Ibu Perwiritan Kecamatan Rantau Selatan dan Tamu Undangan Yang Hadir.(Ok)
Pemerintah Kota Kotamobagu bekerjasama dengan Assessment Center Kantor BKN Regional Willayah XI – Manado, menggelar Assessment Test bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Rabu (13/9). (Foto: Diskominfo Kotamobagu)
TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu bekerjasama dengan Assessment Center Kantor BKN Regional Willayah XI – Manado, menggelar Assessment Test bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Rabu (13/9).
Asisten III Setda Kota Kotamobagu, Moch. Agung Adati, S.T., M.Si, yang mewakili Wali Kota Kotamobagu pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, Assessment Test tersebut merupakan Implementasi Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “Nantinya melalui Assessment Test ini akan dibuat peta kompetensi atau peta kinerja bagi pejabat yang memenuhi syarat sebagai dasar dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Dirinya juga menghimbau kepada 27 peserta Assessment Test untuk megikuti seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Assessment Test bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tersebut akan terwujud.
Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (hari) tersebut, akan mengikuti berbagai tahapan yakni tahapan Tes Psikologi dan Psikometri, Proposal Writing, Analisa Kasus dan Wawancara berbasis kompetensi.
Kegiatan Assessmet Test yang dilaksanakan di Kantor Badan KN Regional XI Manado tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Regional BKN Wilayah XI – Manado, Dedi Herdi., S.H., M.Si, para Asesor, serta para peserta Assessment Test dari Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. (*)
Tiket Konser Budi Doremi di Kotamobagu (Foto: Nindy)
TNews, KOTAMOBAGU – Konser Budi Doremi yang dijadwalkan pada Sabtu, 16 September 2023, di Stadion Nunuk Matali, Kotamobagu Timur, bakal batal.
Hal tersebut diduga akibat pihak Event Organizer enggan mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak.
Menurut Kepala Bidang Penagihan Pajak, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Bambang Tombaan, Kotamobagu mengaku, jika pihak EO hingga kini tidak mengurus porporasi tiket Konser Budi Doremi.
“Kami tidak tahu siapa EO konser ini. Bahkan tidak ada itikad baik untuk melapor event ini ke Pemkot, dalam hal ini BPKD,” ungkap Bambang.
Lanjut, Jika pihak EO mengabaikan Perda tersebut konser Budi Doremi yang tinggal 2 hari lagi ini, akan dilarang dilaksanakan.
“Tentunya kami mengikuti Perda. Konsekuensinya, konser tersebut tidak bisa dilaksanakan,” katanya
Sementara itu, Kepala BPKD Kotamobagu, Sugiarto Yunus juga menyayangkan sikap EO.
“Sampai sekarang tidak ada (EO) yang ke kantor. Saya pun tak tahu mau hubungi siapa,” kata Sugiarto.
Diketahui, konser Budi Doremi ini, pihak EO sudah menjual tiket sejak beberapa bulan lalu.(*)
