totabuanews.com, Molibagu – Persoalan bantuan pemerintah terhadap para petani, hingga kini masih saja terus menjadi persoalan. Sebab, bantuan yang seharusnya diberikan kepada petani yang berhak menerima, kerap salah sasaran. Akibatnya banyak kelompok tani yang dirugikan, karena bantuan dari pemerintah tidak sampai di tangan mereka.
Hal ini sepeti dikatakan Sangadi (Kepala Desa,red) Linawan Induk, Kamran Monoarfa, bahwa pihaknya selama ini tidak pernah tahu soal bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun bantuan dari daerah. “Bantuan jagung begitu banyak, tapi rakyat saya beli jagung. Jadi program pemerintah ini nol besar,” aku Kamran, saat menghadiri rapat sinkronisasi program pertanian dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di pimpin langsung oleh Sekda Bolsel, Tahlis Gallang SIP, belum lama ini. Bahkan, kata Kamran, yang juga mantan aktivis ini, sekarang ini banyak di Desa-Desa dibentuk kelompok tani keluarga. Dimana, dalam kelompok itu, hanya ada anggota keluarga tanpa melibatkan petani lainnya. “Ada juga kelompok keluarga, dan itu pernah terjadi di Desa saya. Sehingga, sistem seperti itu harus segera di rubah,” ungkap Sangadi.
Menyikapi berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat, Sekda Bolsel Tahlis Gallang, menegaskan, bahwa setiap ada program dari pemerintah, itu harus dikawal oleh instansi teknis. “Saya tegaskan kepada instansi terkait, untuk melakukan pengawalan semua program ke kelompok petani. Pengawalan ini bukan hanya sampai penyaluran bantuan saja, tetapi harus ditindaklanjuti sampai kelompok itu berhasil. Jika pengawasan berjalan dengan maksimal, maka evaluasinya lebih mudah dilakukan. Kita bisa tahu mana kelompok yang benar-benar memanfaatkan program pemerintah, dan mana kelompok dadakan yang hanya mengiginkan bantuan tapi tidak dilaksanakan,” tegas Gallang. (can)
