TOTABUANEWS, BOLMONG – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terancam molor. Pasalnya, dari lima daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2017 se-Indonesia, tinggal Kabupaten Bolmong satu-satunya daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu terungkap dari hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmong dengan salah satu komisioner KPU-RI Hadar Nafis Gumay.
“Koordinasi yang dilakukan melalui media sosial WatsApp dengan pak Hadar Nafis Gumay, tinggal Bolmong yang belum menandatangani NPHD, dari lima daerah yang sebelumnya juga tidak menandatangani NPHD pada 22 Mei lalu,” ungkap Ketua Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Bolmong Lilik Mahmuda.
Menurutnya, semua tergantung dari pemerintah daerah (Pemda) Bolmong. Persoalannya pada tanggal 22 Mei, kenapa KPU Bolmong belum menandatanganinya, karena dalam NPHD tidak mencantumkan total anggaran yang dibutuhkan.
“Di daerah lain NPHD-nya mencatumkan jumlah nominal, tinggal ayat yang diperjelas terkait tahapn pencairannya,” kata Lilik.
Misalnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam NPHD totalnya Rp24,4 miliar, dan penjelasan pasal, tahap pertama Rp10 miliar di APBD 2016, dan Rp8 miliar di APBD-P 2016. Sisanya, dianggarkan di APBD 2017 sebesar Rp6,4 Miliar.
“Yang kami inginkan seperti itu, tapi kemarin (Minggu, red), Pemda tidak mau mencantumkan total, dengan alasan belum tersedia anggaran di APBD. Padahal, daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 hampir semuanya begitu, tinggal diatur pada pasal-pasal penamabahan,” jelas Lilik.
Sementara, Ketua KPU Bolmong Fahmi Gazali Gobel, menambahkan semua tergantung political wil dari Pemda. Apabila serius memfasilitasi jalannya Pilkada, maka anggarkan sesuai kebutuhan yang telah dibahas bersama, yakni Rp25,8 miliar.
“Kami harapkan juga, anggaran pengamanan dianggarkan. Jangan sampai Pilkada sudah jalan, sementara anggaran pengamanan Pilkada juga tidak ada,” imbuh Fahmi.
Dikatakan mantan wartawan Media Sulut ini, bila alasan Pemda sisa dari Rp19 miliar masih akan dibahas dengan DPRD, maka logikanya di APBD Perubahan 2016. Sedangkan, APBD-Prunning mulai Oktober 2016, sementara saat itu sudah panas-panasnya Pilkada, karena memasuki masa kampanye dengan resistensi tinggi.
“Sudah pasti kita juga akan terkendala dengan situasi keamanan. Sementara, anggaran pengamanan juga terinformasi belum ada. Jadi, butuh keseriusan dalam Pilkada ini. Sebab, Pilkada adalah hajatan nasional, yang diamanatkan undang-undang,” kata Fahmi.
Tim Totabuanews
