TNews, MANADO – Sangat berbeda jauh dengan pernyataan aleg Sulut dapil Bolmong Raya James Tuuk terkait menanggapi opini BPK untuk Pemkab Bolmong. Aleg Sulut dapil BMR yang satu ini malah menyarankan Pemrov Sulut untuk memberi pembinaan khusus bagi kabupaten kota yang belum mendapatkan opini baik dari BPK RI soal penilaian pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Di mana saat sidang paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut TA 2018 Selasa (2/7/2019) lalu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Raski Azhari Mokodompit SH berharap, Pemprov Sulut bisa memberikan pembinaan kepada daerah atau kabupaten/kota yang ada di Sulut agar bisa meraih predikat serupa. “Khusus daerah pemilihan saya di Bolaang Mongondow Raya (BMR) ada satu daerah/kabupaten yang mendapat opini disclaimer. Saya sangat berharap ada pembinaan khusus dari Pemprov Sulut agar kedepan prestasi-preatasi seperti ini bisa diiukti oleh kabupaten/kota sehingga Pemprov dan Pemkab/Pemkot lebih sempurna dalam memperoleh opini WTP kedepan,” ungkap Raski.
Dilanjutkan Raski Mokodompit, terkait teknis pembinaan khusus diserahkan kepada Pemprov Sulut. “Sulut punya Gubernur dan Wagub yang hebat, ditopang oleh Sekprov yang luar biasa. Pasti lebih paham terkait teknis pembinaannya.
Sedangkan untuk kabupaten/kota jangan malu untuk belajar kepada pemprov, koordinasi dan komunikasi itu sangat penting untuk mensinerjikan pembangunan di Sulut,” ungkap Raski Mokodompit seraya mengaku sebagai Wakil Rakyat asal BMR merasa punya tanggung jawab bersama minimal untuk mengingatkan kabupaten/kota yang ada di dapilnya walaupun tidak diminta.
Konni Balamba
