TNews, MANADO – Pasca pelantikan Presiden dan wakil presiden serta pembentukan kabinet mentri, isu pencabutan moratorium Pembentukan Otonomi Daerah Baru (ODB) oleh presiden Joko Widodo berwacana.
Namun disatu sisi, wacana tersebut mendapat tanggapan anggota DPRD Sulut Raski Azhari Mokodompit. Kepada wakil rakyat yang dapilnya masuk salah satu wilayah yang akan merasakan dampak pembentukan ODB berkomentar.“Kita harus tahu dulu alasan kenapa dimoratorium. Masalahnya adalah keuangan negara, dan efektivitas perencanaan pembangunan.
Pertanyaannya apakah pemerintah pusat sudah siap dengan pemekaran daerah otonomi baru? Karena ini menyangkut anggaran,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Sulut ini.
Akan tetapi aleg peraih hatrick dalam kancah Pileg DPRD Sulut ini menegaskan, semoga wacana tersebut bukan karena unsur pesta demokrasi.“Tapi sekali lagi saya ingatkan, bukan karena rasa pesimis, tapi tolong jangan karena ada Pesta Demokrasi di tahun 2020, kemudian isu ini diangkat untuk mendapatkan dukungan dari BMR,” tegas Raski Mokodompit seraya mengakui jika hal tersebut benar terjadi, tentu dirinya sebagi bagian dari masyarakat BMR menyambut positif.
“Karena ini merupkan cita-cita dan harapan kami rakyat BMR,” tutupnya.
David Rumondor
