TNews, OPINI – Awal kepemimpinan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, tidak hanya diwarnai agenda percepatan pembangunan dan janji infrastruktur ambisius, tetapi juga dihadapkan pada realitas fiskal yang berat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu kini dibayangi kewajiban pembayaran yang disebut mencapai sekitar Rp290 miliar, termasuk utang kepada kontraktor proyek serta kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Yang menjadi perhatian serius, sebagian besar kewajiban tersebut berasal dari pekerjaan tahun anggaran 2025 yang belum terselesaikan pembayarannya dan berpotensi langsung membebani APBD tahun 2026.
Artinya, ruang fiskal pemerintahan saat ini tidak sepenuhnya digunakan untuk program baru, melainkan terlebih dahulu terserap untuk menutup kewajiban masa lalu.
Proyek Terlihat, Beban Fiskal Berpindah Tahun
Di banyak daerah, proyek fisik selalu menjadi simbol keberhasilan yang paling mudah dibaca publik. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun, fasilitas dipercantik semuanya menghadirkan kesan kerja cepat pemerintah.
Namun di balik pembangunan yang terlihat, terdapat beban keuangan yang sering tidak disadari masyarakat: kewajiban pembayaran yang bergeser lintas tahun anggaran.
Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target sementara proyek tetap berjalan sesuai kontrak, maka pembayaran tidak selesai dalam tahun berjalan. Akibatnya, utang proyek tahun 2025 berpindah menjadi beban APBD 2026.
Nilai pekerjaan yang disebut belum dibayarkan mencapai sekitar Rp170 miliar, sebagian besar merupakan kewajiban kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak resmi pemerintah daerah.
Bagi pemerintah, ini persoalan administrasi anggaran.
Namun bagi kontraktor, ini menyangkut arus kas usaha, cicilan pinjaman bank, pembayaran tenaga kerja, hingga keberlangsungan perusahaan.
Proyek Mercusuar dan Tekanan APBD
Sorotan publik tidak hanya tertuju pada besarnya utang, tetapi juga pada arah pembangunan yang dinilai menyerupai proyek mercusuar proyek besar yang kuat secara simbolik dan popularitas politik, namun berisiko menciptakan tekanan fiskal jangka panjang.
Target ambisius seperti “nol jalan dan jembatan rusak” tentu terdengar ideal. Namun pertanyaan kritisnya adalah: apakah pembangunan disusun berdasarkan kapasitas fiskal riil daerah, atau didorong kebutuhan percepatan pencapaian hasil yang terlihat cepat?
Pembangunan yang terlalu agresif tanpa dukungan pendapatan stabil berpotensi menciptakan illusory development, pembangunan yang tampak berhasil hari ini, tetapi membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.
Rakyat melihat jalan yang mulus.
Namun APBD tahun berikutnya menanggung kewajiban yang tertunda.
Kontraktor Lokal dalam Tekanan Rantai Kebijakan Utang kepada kontraktor bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. Ia memiliki dampak ekonomi langsung.
Kontraktor lokal bekerja dengan modal pinjaman, membeli material dari pelaku usaha daerah, serta membayar pekerja lapangan. Ketika pembayaran tertunda dan bergeser ke tahun berikutnya, tekanan ekonomi ikut bergeser ke sektor riil.
Dampaknya berantai:
perusahaan menanggung bunga pinjaman lebih lama,
pekerja menghadapi risiko keterlambatan upah,
pemasok material kehilangan perputaran ekonomi.
Ironisnya, proyek yang dimaksudkan menggerakkan ekonomi daerah justru berpotensi memperlambatnya.
Transparansi Fiskal Lebih Penting dari Sekadar Narasi
Langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperbaiki tata kelola keuangan patut diapresiasi. Namun publik membutuhkan transparansi yang lebih konkret.
Masyarakat berhak mengetahui:
total kewajiban utang proyek tahun 2025,
besaran yang akan dibayar melalui APBD 2026,
prioritas pembayaran kepada kontraktor,
serta strategi agar beban lintas tahun anggaran tidak kembali terjadi.
Tanpa transparansi fiskal, pembangunan berisiko masuk dalam siklus berulang: proyek dimulai, anggaran tertekan, pembayaran tertunda, lalu kepercayaan publik menurun.
Ujian Kepemimpinan yang Sebenarnya
Situasi ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran atau warisan kebijakan masa lalu. Ini adalah ujian kepemimpinan: apakah pemerintah berani menata ulang prioritas pembangunan agar selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa cepat proyek dimulai, melainkan dari seberapa bertanggung jawab pemerintah menyelesaikan kewajibannya termasuk membayar utang kepada kontraktor tanpa mengorbankan stabilitas APBD tahun berikutnya.
Karena pada akhirnya, pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat bukan hanya yang terlihat secara fisik hari ini, tetapi yang memastikan masa depan fiskal daerah tetap sehat.
Vox Populi VD
Pembangunan sejati bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan masa depan fiskal tidak dikorbankan demi pencapaian sesaat.*
Opini: Vox Populi VD
Penulis: Jurnalis, Exponen Pergerakkan Mahasiswa 98
