TNews, TIDORE – Politik uang atau Money Politic sering diistilahkan dengan serangan fajar sangat rawan terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama menjelang hari pencoblosan surat suara.
Politik uang merupakan praktik yang melanggar hukum, karena berupaya mempengaruhi hak pilih seseorang dengan memberikan uang.
Pasangan Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do Djafar menjelang hari pencoblosan surat suara pada Rabu, 27 November 2024 berpesan kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan, para pemilik hak suara, agar jangan terlibat politik uang.
“Pilihlah pemimpin berdasarkan Visi-Misi, Perhatikan integritas dan kompetensi calon pemimpin yang layak memimpin Kota tercinta ini 5 tahun kedepan,” ungkap Suyono Sahmil, yang juga Ketua Tim Hukum SAM-ADA.
Dia menjelaskan, Politik uang dalam setiap pilkada, tidak hanya mengancam demokrasi, tapi merusak mental/moral masyarakat.
“Fenomena ini menciptakan realitas pahit, integritas pemilih tergadaikan oleh imbalan materi, masyarakat dipaksa menerima cara pandang yang begitu keliru dalam proses menentukan siapa pemimpinnya 5 (lima) tahun mendatang,” jelas Suyono.
Menurut Suyono, dengan adanya praktik politik uang yang terus tumbuh di masyarakat, membuat suara pemilih menjadi komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Politik uang telah betul-betul meninggalkan prinsip meritokrasi, yakni bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan.
“Praktik politik uang merendahkan kualitas calon pemimpin, Demokrasi yang kita harapkan telah kehilangan maknanya, digantikan oleh praktik transaksional yang culas, yang terus-menerus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap politik serta kualitas pemimpin yang dihasilkan, memilih karena menerima uang adaalah bentuk kesalahan berpikir yang harus diluruskan,” ujar Suyono.
Dirinya menekankan, Pemerintahan yang terpilih dengan politik uang kerap mengutamakan kepentingan sponsor politiknya. Akibatnya, segala keputusan yang diambil cenderung merugikan dan mengabaikan kepentingan rakyat.
“Iya, jika masyarakat Tidore memilih calon Walikota dan Wakil Walikota karena diberikan uang, maka tunggulah kemunduran kota tercinta ini dalam kepemimpinan 5 (lima) tahun selanjutnya. Seluruh keputusan pemerintah tidak akan berpihak pada rakyat, orientasi pemimpin yang terpilih cenderung mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” tutup Suyono.*
Peliput: Amat
