TNews, HUKRIM – Kejaksaan Negeri Kaur menggegerkan publik dengan penggeledahan yang dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Kaur pada hari Jumat, 24 Januari 2025. Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Kaur, Bobby Muhammad Ali Akbar, SH, MH, ini berhasil mengungkap serangkaian dokumen mencurigakan yang kini menjadi sorotan.
“Dari hasil penggeledahan ini, kami berhasil menyita sejumlah dokumen yang sangat penting untuk penyidikan lebih lanjut. Ini semua terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kaur tahun 2023,” ungkap Bobby Muhammad Ali Akbar, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kaur, yang menegaskan bahwa penyitaan dokumen ini adalah bagian dari proses pendalaman kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Kasus ini mencuat setelah audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang dipergunakan dalam beberapa kegiatan perjalanan dinas yang melibatkan anggota DPRD Kaur pada tahun 2023. Dalam audit tersebut, terungkap bahwa sejumlah nama tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kaur tercatat secara ilegal dalam perjalanan dinas yang seharusnya tidak ada.
Lebih mengejutkan lagi, total dana perjalanan dinas yang disalahgunakan mencapai angka fantastis, dengan pagu anggaran sebesar Rp 16 miliar. Kini, Kejaksaan Kaur memastikan bahwa penyelidikan kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan, dan siap mengungkap lebih banyak fakta mengejutkan di balik dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pihak penting di DPRD Kaur.
“Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kami tidak akan berhenti hingga semua pihak yang terlibat bertanggung jawab,” tegas Bobby Muhammad Ali Akbar, menambahkan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan terus berjalan dengan transparansi penuh. (**)
