TOTABUANEWS, MANADO – Dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Sulawesi Utara”, Bawaslu SULUT mengelar Sosialisasi Pemilu Partisipatif Senin(23/04) sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh gabungan Organisasi Masyarakat, Pelajar, serta Insan Pers.
Saat diwawancarai awak media usai kegiatan, Kenly Poluan, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulut, mengatakan Sulawesi Utara menjadi Provinsi ke tujuh yang rawan mempraktekkan politik uang dalam Pilkada maupun Pemilu.
“Bawaslu akan menyusun indeks kerawanan Pemilu. Jadi,setiap Pemilu dan Pilkada, Bawaslu memang selalu mengeluarkan indeks kerawanan,” ujarnya.
Ditambahkannya, ada tiga sampai lima dimensi yang menjadi tolak ukur hingga politik uang terjadi. Di antaranya penyelenggara, kontestasi persaingan antarcalon, dan terakhir partisipasi di masyarakat.
“Persaingan politik antara Pilkada dan Pemilu berbeda, karena pengaruh jumlah pesertanya. Persaingan antara anggota DPRD kadang-kadang pendekatannya ke wilayah-wilayah kecil, jadi ada unsur-unsur hingga adanya politik uang,” ungkapnya.
Saat ditanya penanganan apa yang akan di lakukan Bawaslu, Poluan mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan Bawaslu sendiri untuk tidak menggunakan politik uang adalah dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat
David Rumondor
