TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Polemik bakal dilakukan pemungutuan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di kelurahan Tumubui, kecamatan Kotamobagu Timur terus bergulir. Salah satu pengurus Partai Demokrat Kotamobagu Lucky Lasabuda saat menguhubungi Totabuan News Senin (29/04) malam ini, mengaku dirinyalah yang melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran di tiga TPS di kelurahan Tumubui. “Saya sendiri yang menyerahkan laporan keberatan yang dilampirkan dengan bukti-bukti pelanggaran. Disinyalir ada beberapa pemilih luar tidak menyertakan A5 jika pindah pilih ke wilayah lain,” beber Lucki.

Lucki mengaku dugaan pelanggaran itu terjadi di tiga TPS di Tumubui yakni TPS 1, TPS 5 dan TPS 6. “Bukti-bukti sudah kami serahkan juga ke Panwascam Kotamobagu Timur, jadi jika apa yang dibilang Bawaslu tidak ada bukti, maka baiknya dikroscek lagi ke panwascam Kota timur,” ujar Lucky sembari meminta Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan mereka.

Diketahui, jika dugaan pelanggaran di tiga TPS di Kelurahan Tumubui direkomendasi untuk dilakukan PSU lima kertas suara, maka berpeluang besar akan merubah hasil perolehan suara caleg pada Pileg 17 April dan hasil PSU di TPS 1 Kelurahan Upay beberapa waktu lalu. Apalagi jumlah pemilih di tiga TPS itu sekitar 831 suara.

Misalnya Caleg PKB Masni Mamonto berkemungkinan kembali memiliki peluang. Sebab, selisih suara Masni hanya 22 suara dibawah caleg terpilih PKB Dani Mokoginta, hasil dari PSU TPS 1 keluran Upay.

Selanjutnya di Partai NasDem. Posisi caleg terpilih Ahmad Sabir bisa terancam. Dengan perolehan 1.030 suara, tidak akan membuat Sabir aman jika PSU tiga TPS Tumubui dilakukan. Pasalnya, kelurahan Tumubui diketahui merupakan basis caleg NasDem dapil 1 nomor 2 Febriano James Tangel. Perolehan suara Tangel pada 17 april sekitar 694 suara, jika PSU tiga TPS Tumubui dilakukan maka, Tangel berpeluang besar untuk melambung suara Sabir.

Terpisah ketua Bawaslu Kotamobagu Musly Mokoginta kepada Totabuan News, menjelaskan, memang PSU masih berpeluang tapi jika sudah diputuskan oleh Mahkama Konstitusi (MK). “Untuk saat ini batas terbitnya rekomendasi PSU sudah lewat dari 10 hari. Kalau masih ada persoalan yang berkemungkinan bisa di PSU, maka  itu sampaikan di PHPU nanti, kalaupun putusan MK TPS-TPS itu di ulang, maka bawaslu dan KPU akan menjalankan itu. Intinya PSU atau tidak tergantung dari keputusan MK nanti,” jelas Musly.

Konni Balamba

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di wilayah Kotamobagu, Bawaslu Kota Kotamobagu kembali menerima surat dari salah satu partai, terkait persoalan yang terjadi di TPS Kelurahan Tumubui Kecamatan Kotamobagu Timur.

Hal itu dibenarkan salah satu pimpinan Bawaslu Kotamobagu Mishart Acim Manoppo saat dihubungi Totabuan News Senin (29/04) tadi. Namun kata mantan Komisioner KPUD Bolsel ini, laporan dari LO salah satu partai itu tidak secara resmi, hanya berupa surat pemberitahuan. “Selain itu tidak ada bukti yang dilampirkan, bahkan surat yang kami terima tadi malam sudah ditarik lagi,” jelasnya.

Dalam surat tersebut, persoalan yang disampikan yakni persoalan pemilih luar di beberapa TPS di Kelurahan Tumubui. “Persoalannya pengguna hak pilih yang berKTP luar,” kata Acim. Namun Acim berkeyakinan tidak akan adalagi pelakasanaan PSU. Sebab, sesuai aturan pelaksanaan PSU 10 hari sejak hari pemungutan suara. “Sekarang sudah hari ke 12, jika terbukti ada persoalan di TPS yang dilaporkan, kembali lagi ke KPU apakah mereka siap melaksanakan PSU. Sementara sesuai undang-undang sudah tidak diperbolehkan,” jelasnya.

Disisi lain, Acim menilai usulan PSU saat ini hanya merupakan laporan yang kesalahan sengaja dicari-cari. “Nah laporan yang kami terima bukan dari hasil pengawasan. Hanya didapatkan saat pelaksanaan pleno kecamatan,” tandasnya.

Namun pernyataan Acim agak berbeda dengan apa yang disampaikan ketua Bawaslu Musly Mokoginta. Musly mengisyaratkan PSU masih terbuka lebar untuk seluruh peserta pemilu. “Peluang PSU pasti masih ada. Selama itu memenuhi syarat untuk dilakukan PSU,” kata Musly, kemarin.

Ia mengatakan, selama proses rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkatan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan sampai pada tingkatan Pusat, peluang untuk dilakukannya kembali PSU masih terbuka. Namun, kata Musly, PSU yang akan dilakukan, harus memenuhi unsur terlebih dahulu. “Persyaratan psu itu kan ada, berarti harus memenuhi unsur dulu baru kita bisa laksanakan PSU. Partai-partai masih punya peluang, kalau pun ada yang dipersoalkan sampai ke mahkamah konstitusi juga bisa disampaikan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Musly, untuk membuktikan laporan-laporan tersebut, perlu adanya penyelidikan terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk dilakukannya PSU. “Seperti ada informasi-informasi juga bahkan ada laporan dari partai Demokrat, ada beberapa tps di bilalang dan Genggulang ada persoalan. Tapi itu kan tentu kita harus selidiki dulu. Tidak serta merta ketika ada laporan dari partai langsung PSU. Kita harus cek dulu pihak-pihak terkait, harus diperiksa dulu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Iwan Manoppo mengatakan, pihaknya saat ini tidak bisa memberikan komentar lebih jika dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang ada TPS yang memiliki potensi untuk dilakukan PSU. Sebab, kata Iwan, pihaknya tengah dalam proses penyelesaian rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. “Kita sekarang masih mengikuti pleno secara berjenjang. Setelah PSU, kita tinggal menunggu rekapitulasi ditingkatan PPK dan akan ke Kabupaten/Kota selanjutnya ke tingkatan Provinsi dan selanjutnya,” pungkasnya.

Terpisah ketua DPD II Partai Golkar Kotamobagi Hi Djelantik Mokodompit mendorong PSU di Kelurahan Tumubui. “Jika itu masih diperbolehkan, maka partai Golkar mendukung itu,” kata Djelantik.

Konni Balamba