Beranda blog Halaman 3343

Pemkot dan Polres Bakal Kerjasama Soal Penerapan e-Tilang

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU- Terkait kerjasama penerapan Tilang elektronik (e-Tilang) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol, Remigius Sigid Trihardjanto, SIK MSi, menyambangi Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rabu, (16/01/2019).

“Selain meninjau data center juga melakukan komunikasi dengan kami untuk bekerjasama dalam penerapan e-tilang,” kata Kepala Diskominfo Kotamobagu, Ahmad Yani Umar.

Dijelaskannya, bahwa e-tilang sebenarnya sudah diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. “Seperti Manado sudah mulai diterapkan dan sedang dalam percobaan. Kelebihan kita di Kotamobagu sudah memiliki cctv analitik atau deteksi wajah,” ujarnya.

Yani mengatakan, dalam kerjasama penerapan e-tilang, akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Kotamobagu.

“Jadi tinggal menunggu MoU termasuk analisis sonar yaitu ujaran kebencian melalui media sosial. Ini nantinya akan menunjang pihak Polres Kotamobagu dalam tahapan penyidikan. Ketika kita dimintai tentang penyalahgunaan medsos, antara lain ujaran kebencian, Sara, kita siap dan punya alat disini serta tim ahli,” pungkasnya.

Diketahui, selain Walikota Tatong Bara, kunjungan ini juga turut dihadiri Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, Wawali Nayodo Kurniawan, Kadis Kominfo, dan Kapolres Kotamobagu.

Neno Karlina

Jelang Pileg dan Pilpres, Pemkot Ingatkan Soal Kepemilikan E-KTP

0
Virginia Olii

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – pemerintah Kotamobagu (Pemkot), kembali mengimbau warga yang belum mengantongi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), untuk melakukan perekaman. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Virginia Olii, Rabu (16/01/2019).

“Ini penting, mengingat waktu pelaksanaan pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dan Pilpres yang semakin dekat. Jangan sampai ini menjadi penghalang bagi warga menyalurkan hak suaranya,” katanya.

Menurutnya, dari 91.828 warga Kotamobagu yang wajib KTP El, masih 5.316 yang belum melakukan perekaman.

“Itu data dari akhir Desember. Sehingga perlu diimbau dan ditekankan lagi bagi warga yang belum melakukan perekaman agar segera mengurus itu. Kan, admistrasi kependudukan itu sangat penting apalagi mendekati Pilpres dan Pileg nanti,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, data kependudukan di seluruh Indonesia ini dinamis, setiap waktu data kependudukan yang ada, pasti akan berubah.

“Sekarang jumlahnya begitu, bisa jadi dua hari kedepan akan berubah lagi. Bisa jadi ada yang pindah keluar Kotamobagu, ataupun pindah masuk ke Kotamobagu. Setiap waktu pasti ada yang pindah masuk keluar, jadi tidak menentu jumlahnya itu,” tuturnya.

Dirinya berharap, sebelum hari H pelaksanaan pesta demokrasi, warga wajib KTP-el namun belum melakukan perekaman segera melakukan perekaman.

“Kita saat ini sudah mencapai 94% yang sudah melakukan perekaman. Kita akan kejar sisanya sebelum pagelaran pemilihan umum April mendatang. Walaupun kita tahu itu tidak akan 100 persen, karena data kependudukan itu tadi dinamis,” tutupnya.

Neno Karlina

Hanya Ada di Dua Kota, Pemkot Sosialisasikan Program SLRT

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Berupaya menangani kemiskinan di Kotamobagu, Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT),Tahun 2018,  di ruang rapat kantor Dinsos, Rabu, (16/01/2019).

“SLRT merupakan program baru dari Dinas Sosial untuk menjembatani warga miskin mendapatkan bantuan yang nantinya dimasukkan ke dalam BDT (Basis Data Terpadu) keluarga penerima manfaat. Dan hari ini sengaja kita Sosialisasikan ke pihakpihak terkait, karena SLTR ini merupakan Program baru yang harus diketahui masyarakat,” kata Kepala Dinsos, Sarida Mokoginta, usai mengikuti sosialisasi.

Dijelaskannya, SLRT ini mempermudah pendataan secara akurat karena terjun langsung ke masyarakat dan mempermudah warga agar tidak kesulitan untuk datang sendiri ke Dinsos ataupun desa apabila terjadi keluhan soal Bantuan.

“Jadi cukup SLRT yang mendatangi dan SLRT pun mengambil keputusan atas kewenangan dari Desa yang bersangkutan, karena tiap Desa Kelurahan sudah ada Fasilitatornya,” jelasnya.

Menurutnya, program ini hanya ada di dua kota, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara, (Sulut). “Di Sulut hanya ada di Kota Manado, dan Kotamobagu,” tutupnya.

Neno Karlina

Kunjungi Data Center Kotamobagu, Ini Harapan Kapolda Sulut

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto Rabu (16/01) siang tadi melakukan kunjungan ke wilayah Bolaang Mongondow Raya. Kunjungan tersebut adalah kunjungan perdana Kapolda di BMR pasca ditugaskan di Sulut.

Pada awal kunjungan, Kapolda menyambangi Markas Polres Kotamobagu. Selanjutnya berkunjung ke kantor KPUD Kotamobagu. Dalam kesempatan itu juga, Kapolda berkunjung ke data center dan command center Kotamobagu, tepatnya di kantor Dinas Kominfo Kota Kotamobagu.

Kapolda didampingi oleh Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, dan Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, menjemput langsung kedatangan Kapolda di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kotamobagu.
“Beliau ingin melihat melihat keberadaan data center dan command center Kotamobagu. Makanya, salah satu titik kunjungannya berada disini,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kotamobagu Ahmad Yani Umar SE kepada sejumlah awak media.

Dalam kunjungan tersebut, Yani mengatakan Kapolda Sulut meminta agar Pemkot Kotamobagu bisa ikut membantu kerja kerja kepolisian, khsusunya yang ada di Polres Kotamobagu, dengan peralatan teknologi dan informasi yang dimiliki. “Iya, Pak Kapolda tadi juga dalam ruangan data centet sudah meminta kerja sama antara Polres dan Pemkot Kotamobagu terkait dengan pengawasan dan pemantauan keamanan dan ketertiban di daerah ini, dengan peralatan yang ada di kami,” tambahnya.

 

Konni Balamba

Yasti: Moratorium Pembangunan Gedung Perkantoran Bisa Hambat Kinerja Daerah Baru

0
Yasti Mokoagow, Bupati Bolaang Mongondow

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG –Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan moratorium pembangunan gedung perkantoran di Indonesia, bisa kembali ditinjau. Hal tersebut mengingat kondisi perkantoran di daerah yang dipimpinnya, “Saya sadar betul masih begitu banyak kantor SKPD Bolmong yang blum representatif dan belum ada gedung milik sendiri. Saya akan berupaya agar pemerintah pusat bisa mengetahui betul bahwa kebijakan moratirum pembangunan gedung di Indonesia, tidak bisa disama ratakan,” ucap Yasti.

Yasti mengatakan kalau kebijakan moratorium pembangunan gedung tersebut, bisa menghambat kinerja dari daerah daerah yang baru. “Bolmong memang daerah yang lama, tapi seluruh asset perkantoran kita diserahkan ke daerah baru. Untuknya, kami perlu kantor-kantor yang representatif agar pelayanan juga bia berjalan maksimal ke masyarakat,” tambahnya.

Yasti mengatakan kalau dirinya beberapa waktu lalu, telah menyampaikan kondisi perkantoran yang kurang memadai di Kabupaten Bolaang Mongondow. “Saya bahkan mengundang bapak Menteri Dalam Negeri untuk bisa melihat langsung kondisi perkantoran kita. Makanya, saya akan berusaha agar seluruh kantor benar-benar bisa representatif kedepan, untuk bisa menghasilkan pelayanan yang maksimal ke masyarakat tentunya,” tuturnya.

 

Konni Balamba

Dibacakan Wabup Yanny, Sambutan Bupati Yasti Apresiasi Kinerja Aleg Bolmong

0

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili oleh Wakil Bupati Bolmong Yanni Ronny Tuuk STh, Selasa (12/01/2019), menghadiri sidang paripurna penutupan masa sidang DPRD tahun 2018, serta pembukaan masa sidang DPRD Bolaang Mongondow tahun 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Yanny yang membacakan sambutan Bupati mengatakan kalau agenda penutupan masa sidang tahun 2018 dan pembukaan masa sidang pertama tahun 2019, merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan tata tertib DPRD. “Ini juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pada masa sidang sebelumnya, sekaligus sebagai wahana untuk bertukar informasi dan komunikasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan langkah ke depan,” ucap Yanni.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati pun tidak lupa memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang ada, dimana menurutnya selama ini telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian tinggi dengan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membahas serta menyetujui agenda-agenda penting dan strategis di tahun sidang 2018 lalu, terutama dalam menetapkan peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Di tahun 2019 ini, tentunya kita semua perlu mensinkronkan kembali rentang koordinasi dan pengawasan terkait fungsi pemerintah dan dprd itu sendiri, dengan harapan akan terwujud pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan efisien namun tetap cepat, cermat dan tepat dalam menopang, melayani dan mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.

 

 

Konni Balamba

 

PLN Siap Bangun Gardu Induk di Boltim

0
ilustrasi

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta meminimalisir pemadaman listrik, pihak PLN Kotamobagu terus melakukan berbagai upaya.

Selain, melakukan upgredting jaringan listrik, PLN juga saat ini sedang membangun gardu induk di dua daerah. Yakni di wilayah Kabupaten Boltim dan Kabupaten Bolsel. Hal itu dikatakan asisten maneger PLN Kotamobagu Leo Manurung saat berbincang-bincang dengan tim Totabuan News sore tadi.

“Langkah ini dilakukan mengingat kendala akses menuju ke dua daerah itu harus melewati hutan lindung. Sehingga sangat berkungkinan besar akan ada gangguan jaringan disebabkan pohon roboh atau ranting patah. Dan disitu kita akan kesulitan untuk memperbaikinya,” jelas Leo.

Lanjut Leo, untuk pembangunan gardu induk di Bolsel saat ini sedang berjalan. “Sedangkan untuk kabupaten Boltim sedang dalam proses pembebasan lahan,” jelas Leo.

Selain itu kata Leo, padamnya listrik belakangan ini dikarena proses perbaikan jaringan. “Nah untuk kabel kecil dan telanjang kita ganti dan bungkus,” katanya.

Dia berharap kepada pelanggan dapat memaklumi hal teresebut. “Kami juga tak menginginkan agar listrik pada. Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat,” tutup Leo.

 

Konni Balamba

31.521 Warga Kotamobagu Akan Terima Bantuan dari BPJS Kesehatan

0
ADNAN MASSINAE

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Sebanyak 31.521 warga Kota Kotamobagu, yang tersebar di empat Kecamatan, akan mendapatkan bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis, oleh Walikota Kotamobagu, Tatong Bara
melalui Sekretaris Kota, (Sekkot), Adnan Massinae, bertempat di Aula Kantor Walikota, Selasa, (15/01/2019). 
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dalam program pemenuhan Universal Healt Coverage (UHC), untuk mencover membiayai warga kurang mampu dalam perlindungan kesehatan lewat BPJS,” kata Sekkot.

Menurut Sekkot, sejauh ini, kurang lebih sekitar 96 persen yang sudah diberikan, kepada warga yang membutuhkan. “Untuk anggaran yang di alokasikan, adalah tahun anggaran 2019 ini, sebesar Rp 8,6. Jadi dengan adanya program kegiatan ini masyarakat di Kotamobagu, mengenai jaminan kesehatan semakin lebih tenang dan aman karena sudah dibantu pembiayaan jaminan kesehatan.
dan yang terpentinga juga, imbauan kepada Kepala Desa dan Lurah untuk mengkroscek kartu yang diberikan, jangan sampai ada kartu yang ganda,” pungkasnya.

 

Neno Karlina

Proyek Pekerjaan Jalan Senilai 23 Miliar Siap Dilelang

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU  – Sedikitnya 16 paket pekerjaaan jalan, dengan anggaran sekitar Rp 23 Miliar bakal dilelang dalam waktu dekat ini. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (PUPR) Kotamobagu, Sande Dodo, melalui Kepala Bidang (Kabid), Bina Marga, Claudy Mokodongan, kepada sejumlah awak media, Selasa, (15/01/2019).

“Tentunya ini guna, meningkatkan pembangunan di Kotamobagu tentunya. Untuk penjabarannya, 16 paket pekerjaan jalan yang direncanakan tahun 2019 ini, dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu pemanfaatan jalan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan,” jelas Mokodongan.

Dijelaskannya, seluruh paket pekerjaan jalan ini, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Dari 16 paket pekerjaan itu ada Empat paket yang nanti dibiayai oleh DAK, 3 paket pekerjaan peningkatan jalan dan 1 paket pekerjaan di pemeliharaan jalan,” ungkap Mokodongan.

Menurutnya, dalam waktu dekat seluruh paket pekerjaan jalan ini, sudah masuk dalam daftar lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Ini kita sementara cek lagi engineering estimate. Kalau sudah fix itu semua, awal Februari ini 16 paket itu sudah di lelang. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan lancar sesuai rencana,” tutup Mokodongan.

 

 

Neno Karlina

 

Soal Tudingan Pungli di Pelabuhan Uki, Ini Penjalasan Dinas Perikanan Bolmong

0
Wahyudin Gonibala.

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), membatah jika ada staf dari dinas yang bertugas di Pelabuhan Uki Kecamatan Lolak, melakukan Pungutan Liar (Pungli).

Dijelaskan Kadis Perikanan Drs Wahyudin Gonibala, bahwa instansinya tidak pernah melakukan Pungli di Pelabuhan Uki ataupun di tempat lain. “Dinas Perikanan Bolmong tidak pernah melakukan pungli di Pelabuhan Uki, ataupun ditempat yang lainnya, kegiatan penagihan retribusi yang dilakukan adalah benar dan sah dilakukan, karena sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2011. dikenakan kepada wajib retribusi serta dilakukan petugas lapangan,” ujar Gonibala melalui klarifikasi.

Dia juga menjelaskan bahwa terkait pemberitaan sebelumnya, soal adanya catatan rahasia berisikan sejumlah uang yang telah ditandatangani oleh petugas Sumber Daya Kelautan Wasker Labuan Uki, yang dimana telah meminta sejumlah uang.

“Catatan petugas perikanan, adalah catatan resmi yang diberikan kepada salah satu pengusaha yang berkantor di Kota Bitung, dan catatan itu berisi jumlah terhitungan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di Labuan Uki, sejak akhir 2017 sampai dengan tahun 2018, perhitungan retribusi yang telah dibayarkan dan tunggakan tagihan retribusi hasil perikanan yang belum dibayarkan,”jelasnya.

Ditambahkannya juga, bahwa dirinya tidak berdalih, dimana katanya tidak mengetahui adanya Pungli di Dinas Perikanan. Karena instansi yang dipimpinya tersebut sudah mewajibkan kepada seluruh staf dan petugas lapangan tidak melakukan pungli.

“Setelah dilakukan klarifikasi oleh petugas lapangan, pada hari Selasa (8/1/2019), maka kami memperoleh keterangan dan juga penjelasan bahwa catatan tersebut benar dibuat oleh mereka dan berisi catatan hasil produksi dan tagihan, serta tunggakan pada salah satu perusahaan,” kilahnya.

 

Peliput : Ebby Makalalag 

 

BERITA TERBARU